Demokrasi Pancasila

1. Uraian Materi
a. Pengertian Demokrasi Pancasila
Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan
demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokra-si
pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dsb. Semua
konsep ini memakai istilah demokrasi. Secara etimologi demokrasi berasal dari
bahasa Yunani, yaitu dari kata demos dan kratos/kratein. Demos berarti rakyat,
dan kratein berarti kekuasaan/berkuasa” (Budiardjo, 1978).
Demokrasi berarti kekuasaan berada di tangan rakyat atau dengan kata lain
yang berkuasa dalam negara itu adalah rakyat. Dalam negara demokrasi, pemer-intah
(penguasa) berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat, dan mengabdi untuk
kepentingan rakyat.
Nah,,, tahukah Anda apakah demokrasi Pancasila itu? Demokrasi Pancas-ila
adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi
dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, teruta-ma
dalam lembaga-lembaga Negara (Abdulkarim A., 2007). Selain itu ada yang
mendefinisikan demokrasi Pancasila, sebagai sistem demokrasi yang diselaraskan
dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bang-sa.
Selanjutnya menurut Notonagoro (1980), demokrasi Pancasila adalah ker-akyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan per-wakilan
yang berKetuhanan Yang MahaEsa, yang berperikemanusiaan yang adil
dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkepribadian sosial
bagi seluruhrakyat Indonesia.
Itulah beberapa definisi demokrasi Pancasila yang perlu Anda ketahui,,,,
b. Ciri Demokrasi Pancasila
Apakah ciri demokrasi Pancasila itu? Demokrasi Pancasila sedikit berbeda
dengan prinsip demokrasi secara universal. Ciri demokrasi Pancasila menurut
Meyer T (2002) dapat dilihat pada tabel berikut :
2 Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas

2. a. Pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi
b. Adanya pemilu secara berkesinambungan
c. Adanya peran-peran kelompok kepentingan
d. Adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas.
e. Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara un-tuk
menyelesaikan masalah.
f. Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara ter-banyak.
c. Prinsip Demokrasi Pancasila
Bila berbicara mengenai prinsip pasti Anda akan memikirkan prinsip hidup
yang Anda miliki. Coba Anda renungkan sejenak , ingat prinsip hid-up
Anda sebagai manusia! Contoh Anda mengatakan“Saya Lelaki” (bila
Anda seorang lelaki) “ sebagai lelaki prinsip saya adalah…” begitu pula
sebaliknya “SayaWanita” (bila Anda seorang Wanita). Mungkin juga
Anda mengatakankarena “Saya orang yang beriman, bertakwa, jujur, patuh,
warga negaraIndonesia, dan lain sebagainya”… Bahwa dari kata-kata Anda itu,
itulahcontoh prinsip yang Anda miliki sebagai manusia.
Apa itu prinsip? Prinsip artinya kebenaran yang pokok/dasar orangber-fikir,
bertindak dan lain sebagainya. Bagaimana dengan prinsip dalam demokrasi
Pancasila?
Prinsip pokok demokrasi Pancasila menurut Meyer T. 2002) dapat dilihat
pada table berikut :
1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
2. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah
3. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan
badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah
dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR atau lainnya
4. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk
menyalurkan aspirasi rakyat
5. Pelaksanaan Pemilihan Umum
6. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945)
7. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
8. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada
Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain
9. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
10. Pemerintahan berdasarkan hukum
3 3 Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas

3. Pertanyaannya adalah : “Menurut Anda apakah pelaksanaan demokrasi di Indo-nesia
di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila?
Bila sudah berikan contoh konkrit, Bila belum berikan contoh konkritnya ? Di-skusikan
dengan teman Anda!
d. Tujuh Sendi Pokok Demokrasi Pancasila
Apa yang disebut dengan sendi pokok demokrasi Pancasila? Dalam sistem
pemerintahan demokrasi Pancasila terdapat tujuh sendi pokok yang menjadi lan-dasan,
yaitu (Sharma, P. 2004) :
a) Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum.
Seluruh tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum. Persamaan kedudu-kan
dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya.
Bagaimana implikasinya dalam kehidupan sehari-hari?Diskusikan dengan
teman Anda dan tuliskan dalam kolom berikut :
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
b) Indonesia menganut sistem konstitusional
Apa yang dimaksud dengan sistem konstitusional? Pemerintah berdasarkan
sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekua-saan
yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih menegaskan
bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi
oleh ketentuan konstitusi.
c) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan nega-ra
yang tertinggi
Bagaimana kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat? Seperti telah dise-butkan
dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa
(kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya
oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai
penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.
4 Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas

4. d) Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Maje-lis
Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Bagaimana pula kedudukan Presiden? Dibawah MPR, presiden ialah penye-lenggara
pemerintah negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh majelis
juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Presiden adalah
mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR.
e) Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Apa peran DPR dalam sistem demokrasi Pancasila? Presiden tidak bertang-gung
jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat (kekua-saan
pemerintah) yang dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerja
sama dalam pembentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk menge-sahkan
undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR.
f) Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertang-gung
jawab kepada DPR
Bagaimana kedudukan Menteri Negara?Menteri Negara adalah pembantu
presiden.Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhenti-kan
menteri negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi
kepada presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah
kabinet kepresidenan/presidensiil.Kedudukan menteri negara bertanggung
jawab kepada presiden, mereka bukan pegawai tinggi biasa. Menteri neg-ara
menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya berada di bawah
koordinasi presiden.
g) Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
Apa maksud kekuasaan kepala Negara tidak tak terbatas? Kepala Negara ti-dak
bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya kekua-saan
tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara
DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan
semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan
presiden.
5 5 Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas

5. e. Fungsi Demokrasi Pancasila
Apa fungsi demokrasi Pancasila? Adapun fungsi demokrasi Pancasila menurut
Israil & Idris dapat Anda pelajari pada kolom berikut :
a. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara
b. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem
konstitusional
c. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila
d. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lem-baga
negara
e. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab
f. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila
Bagaimana pelaksanaan Demokrasi Pancasila? Dalam perjalanan ,Negara
kesatuan RI pernah melaksanakan demokrasi Parlementer, demokrasi Terpimpin,
dan demokrasi Pancasila. Demokrasi Parlementer di negara kita telah dipraktik-kan
pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949), kemudian
dilanjutkan pada masa berlakunya RIS 1949 dan UUDS 1950. Pada masa ber-lakunya
demokrasi Parlementer (1945-1959), kehidupan politik dan pemerintah-an
tidak stabil sehingga program dari suatu kabinet tidak dapat dilaksanakan
dengan baik dan berkesinambungan, karena sering bergantinya kabinet yang
bertugas sebagai pelaksana pemerintahan (satu tahun terjadi tujuh kali pergan-tian
kabinet).
Beranjak dari berbagai kegagalan dan kelemahan itulah maka demokrasi
Parlementerdi Indonesia ditinggalkan dan diganti dengan demokrasi Terpimpin
sejak 5 Juli 1959, sehingga secara yuridis formal demokrasi Parlementer berakhir
pada tanggal 5 juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945
(Rahmatullah, 2008).
Bagaimana konsep demokrasi Terpimpin? Secara konsepsional,demokrasi
terpimpin berarti pemerintah rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam konteks ini, mengandung arti bah-wa
yang membimbing dan sekaligus landasan kehidupan demokrasi di Indone-sia
adalah sila keempat Pancasila dan tidak pada perseorangan atau pimpinan.
Namun demikian, pada pelaksanaannya demokrasi Terpimpin lebih menonjol-kan
“kepimimpinan” yang jauh lebih besar dari pada demokrasinya sehingga ide
dasar demokrasi kehilangan artinya.
6 Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas

6. Apa akibatnya? Akibat dominannya kekuasaan presiden dan kurang ber-fungsinya
lembaga legislatif dalam mengontrol pemerintahan, maka kebijakan
pemerintah sering kali menyimpang dari ketentuan UUD 1945, misalnya :
1) Pada 1960 presiden membubarkan DPR hasil pemilihan umum tahun 1955
dan digantikan oleh DPR Gotong Royong melalui Penetapan Presiden
2) Pimpinan DPR/MPR dijadikan menteri sehingga otomatis menjadi pembantu
presiden
3) Pengangkatan presiden seumur hidup melalui Tap. MPRS No. III/MPRS/1963.
Dengan demikian jika dikaitkan dengan hakikat dan ciri Negara demokra-si,
maka dapat dikatakan bahwa demokrasi Terpimpin dalam banyak as-pek
telah menyimpang dari demokrasi konstitusional.
Akibat selanjutnya adalah adanya berbagai penyelewengan dan permas-alahan
yang dialami bangsa Indonesia pada masa berlakunya demokrasi Parle-menter
dan demokrasi Terpemimpin tersebut. Maka sejak lahirnya Orde Baru
diberlakukan demokrasi Pancasila. Orde Baru sebenarnya memiliki pengalaman
yang kaya dalam hal mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila termasuk melakukan
pendidikan Pancasila kepada warganegara. Pada bidang pendidikan formal wak-tu
itu pendidikan Pancasila dikemas melalui mata pelajaran Pendidikan Moral
Pancasila (PMP), mata pelajaran PPKn dan mata kuliah Filsafat Pancasiladi Pergu-ruan
Tinggi. Selain itu, Undang-undang No2 tahun 1989 juga mengamanatkan
bahwa kurikulum semua jenjang wajib berisikan Pendidikan Pancasila dan Ke-warganegaraan.
Di bidang kemasyarakatan atau jalur non formal, sosialisasi
Pancasila dikemas melalui penataran P4. Namun setelah berjalan sampai pada
berakhirnya Orde Baru, pendidikan Pancasila model Orde Baru ini dianggap ga-gal.
Mengapa demikian? Beberapa kalangan menilai bahwa Pendidikan Pan-casila
dan Kewarganegaraan yang bertujuan membentuk budi pekerti luhur telah
gagal mencapai sasaran. Pendidikan yang sudah dilaksanakan puluhan tahun itu
hanya menghasilkan warganegara yang kurang bertanggungjawab dan bahkan
mematikan hati nurani. Tidak tercapainya tujuan pendidikan Pancasila, disebab-kan
system pengajaran yang keliru. Pendidikan Pancasila datang dari negara, dan
tidak memungkinkan munculnya perbedaan pendapat. Sistem itu menghasil-kan
warga negara yang tidak cerdas karena pendidikan dilakukan otoriter demi
7 7 Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas

7. kepentingan penguasa. Pendidikan Pancasila yang dilakukan doktriner berakibat
fatal.Pada zaman orde baru demokrasi lebih condong pada demokrasi Terpimpin
karena disini lebih didominasi oleh presiden dan pada pelaksanaan system pemu-ngutan
suara dimana terbatasnya peranan partai politik. Disini presiden lebihmut-lak
karena pada zaman orde baru tak seorangpun yang berani mengemukakan
pendapat atau protes terhadap kepemimpinan presiden dengan mengadakan
aksi demonstrasi. Selain itu pada masa orde baru, banyak penyimpangan yang
ditandai dengan maraknya KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) di seluruh sendi
kehidupan Bangsa Indonesia.
Gambar 2 :PelaksanaanDemokrasi pada Zaman Orde Baru
Apa yang terjadi kemudian? Demokrasi Pancasila pada zaman orde baru
membuat banyak penafsiran mengenai asas demokrasi. Belajar dari pengalaman
itu, maka dalam era reformasi perlu penataan ulang dan penegasan kembali arah
dan tujuan demokrasi Pancasila, dan menciptakan segala sesuatu yang di perlu-kan
bagi pelaksanaan demokrasi Pancasila.
Untuk selanjutnya diperlukan penegakkan kehidupan politik yang lebih
demokratis pada orde reformasi dengan berbagai upaya berikut :
8 Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas

8. 1. Diselenggarakannya pemilu tahun 1999 dengan berasaskan langsung, umum, be-bas,
rahasia, jujur, serta adil dan beradab.
2. Diberikannya kebebasan bagi warga negara untuk mendirikan partai politik
pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik.
3. Pers diberi kebebasan sehingga banyak sekali bermunculan media massa(cetak
dan elektronik) baru.
4. Kedudukan ketua MPR terpisah dari ketuaDPR.
5. Amandemen UUD 1945 yang banyak membatasi kekuatan Presiden.
6. Refungsional lembaga-lembaga tinggi negara.
7. Diselenggarakannya pemilu 2004, dengan pemilihan lagsung anggota
DPR, DPRD, dan Presiden/Wakil Presiden
Bagaimana demokrasi dalam bidang ekonomi? Dalam bidang ekonomi,
demokrasi Pancasila menuntut rakyat menjadi subjek dalam pembangunan
ekonomi. Pemerintah memberikan peluang bagi terwujudnya hak-hak ekonomi
rakyat dengan menjamin tegaknya prinsip keadilan sosial sehingga segala ben-tuk
hegemoni kekayaan alam atau sumber-sumber ekonomi harus ditolak agar
semua rakyat memiliki kesempatan yang sama dalam penggunaan kekayaan neg-ara.
Apa tujuannya? Hal ini ditujukan untuk mencapai masyarakat yang adil dan
makmur sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 dan sila ke-lima Pancasila. Bagaima-na
bentuk konkritnya? Secara konkrit, rakyat berperan melalui wakil-wakil rakyat
di parlemen dalam menentukan kebijakan ekonomi (Ujan AA,et.al. 2008).
Gambar 3 : Kegiatan Ekonomi Rakyat
Bagaimana demokrasi Pancasila di bidang budaya? Demokrasi Pancasila
menjamin adanya fasilitasi dari pihak pemerintah agar keunikan dan kemajemu-kan
budaya Indonesia dapat tetap dipertahankan dan ditumbuhkembangkan
9 9 Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas

9. sehingga kekayaan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat terpelihara
dengan baik. Pemerintah menciptakan peluang bagi berkembangnya budaya lo-kal
sehingga identitas suatu komunitas mendapat pengakuan dan penghargaan
(Ujan AA,et.al. 2008).
Bagaimana pelaksanaan demokrasi Pancasila di zaman reformasi? Pada zaman
reformasi ini pelaksanaan demokrasi mengalami suatu pergeseranyang men-colok
walaupun sistem demokrasi yang dipakai yaitu demokrasi Pancasila tetapi
sangatlah mencolok dominasi sistem liberal contohnya aksi demonstrasi yang
besar-besaran di seluruh lapisan masyarakat. Memang pada zaman reformasi
perananpresiden tidak mutlak dan lahirnya sistem multi partai sehingga per-anan
partai cukupbesar, akan tetapi dalam melaksanakan pemungutan suara
juga pernah menggunakan voting berarti peranan demokrasi Pancasila belum-lah
terealisasi. Dengan melihat hal tersebut diatas maka kesimpulan dari pada
pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum mencapai titik yang pasti dan masih
belajar untuk memulai demokrasi Pancasila yang sudah dilakukan selama 40
tahun sampai sekarang masih belum bisa dilaksanakan secara baik dan benar.
10 Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas

10. Rangkuman
Anda telah selesai mempelajari mengenai demokrasi Pancasila, yaitu sis-temdemokrasi
yang diselaraskan dengan nilai-nilaiPancasila sebagai dasar negara
dan pandangan hidup bangsa, yang tentu saja berbeda dengan demokrasi yang
dilaksanakan di negara lain. Demokrasi Pancasila mempunyai ciri khas, yaitu :
pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi, adanya pemilu secara berkesinam-bungan,
adanya peran-peran kelompok kepentingan, adanya penghargaan atas
HAM serta perlindungan hak minoritas, demokrasi Pancasila merupakan kom-petisi
berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah, dan ide-ide yang pal-ing
baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak.
Dalam pelaksanaannya demokrasi Pancasila harus berpegang teguh pada
prinsip : perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengambilan keputusan atas
dasar musyawarah, peradilan yang merdeka, adanya partai politik dan organisasi
sosial politik untuk menyalurkan aspirasi rakyat, pelaksanaan Pemilu, kedaulatan
ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat
2 UUD 1945), keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan
yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat,
dan negara ataupun orang lain, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional,
dan pemerintahan yang berdasarkan hukum.
Dalam sistem pemerintahan demokrasi Pancasila terdapat tujuh sendi
pokok yang menjadi landasan, yaitu : Indonesia negara berdasarkan hukum dan
menganut sistem konstitusional, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai
pemegang kekuasaan negara yang tertinggi, Presiden adalah penyelenggaraan
pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR
mengawasi pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh
presiden , dan kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah untuk menjamin : adanya kei-kutsertaan
rakyat dalam kehidupan bernegara, tetap tegaknya negara kesatu-an
RI yang mempergunakan sistem konstitusional, tetap tegaknya hukum yang
bersumber pada Pancasila, adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang
antara lembaga negara, dan menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung
jawab.
11 11 Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas

11. Pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitu-sional
karena penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia ber-dasarkan
konstitusi.Pelaksanaan demokrasi Pancasila harus disertai dengan
pembangunan bangsa secara keseluruhan (di segala bidang) karena kegagalan
demokrasi Pancasila pada zaman orde baru terjadi akibat pemerintah yang belum
menciptakan segala sesuatu yang diperlukan bagi pelaksanaan demokrasi Pan-casila.
12 Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas