Dokumen tersebut membahas tentang sistem demokrasi pancasila di Indonesia yang merupakan perpaduan antara sistem liberal dan komunis. Dibahas pula landasan teori dari ketiga sistem tersebut beserta ciri-ciri dari sistem demokrasi pancasila di Indonesia."

1. 1
Demokrasi Pancasila: Perpaduan
Antara Liberal dan Komunis?
Latar Belakang Masalah
Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon). Pendapat ini telah
lama didengungkan oleh seorang filsuf zaman Yunani kuno yang bernama
Aristoteles. Zoon politicon dapat diartikan secara bebas menjadi bahwa
manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dengan kata lain, manusia
selalu membutuhkan orang lain. Dalam ide tentang zoon politicon,
Aristoteles menambahkan konsep tentang keterlibatan dalam hidup sosial.
Sebagai manusia yang hidup bermsyarakat, manusia harus terlibat aktif
untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih baik.
Dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang baik, maka
diperlukan adanya tata politik dan tata ekonomi yang pas. Sebab dengan
adanya tata politik dan tata ekonomi yang pas terciptalah tatanan
masyarakat yang ideal. Menanggapi masalah perlunya tata ekonomi dan
tata ekonomi yang pas, maka muncullah para pemikir dengan ide-idenya
yang brillian menawarkan berbagai macam bentuk tata politik dan tata
ekonomi yang ideal. Mereka pun seakan-akan saling bertarung sama lain
guna mengklaim bahwa ide merekalah yang paling “benar”. Pertarungan
ide tentang bagaimana seharusnya tata politik dan tata ekonomi terwujud
konkrit dalam fenomena kehidupan masyarakat dalam konteks
masyarakat sebagai bangsa atau negara. Sebagai sebuah negara,
masyarakat pun menentukan mana tata politik atau tata ekonomi yang
cocok untuk diterapkan dalam negaranya.
Sebagai sebuah negara, Indonesia pun turut menentukan mana tata
politik dan tata ekonomi yang pas bagi warga masyarakatnya. Tulisan ini
secara khusus akan membahas tata politik dan tata ekonomi yang
dijalankan di Indonesia. Menurut informasi yang didengar penulis dari
masyarakat, tata politik dan tata ekonomi yang dijalankan di Indonesia
merupakan semacam sintesis dari dua pemikiran ekstrim yang berbeda.

2. 2
Dua pemikiran ekstrim tersebut adalah sistem liberal dan sistem komunis.
Perumusan tata politik dan tata ekonomi Indonesia tersebut nampaknya
tidak lepas dari konteks historisitas perjuangan bangsa Indonesia dalam
masa kemerdekaan. Para kaum intelektual saat itu berusaha merumuskan
tata politik dan tata ekonomi yang pas dalam konteks masyarakat
Indonesia yang multikultur. Sistem tata politik dan tata ekonomi yang
dicetuskan dinamakan sistem demokrasi pancasila.
Rumusan Masalah
Ada dua hal permasalahan yang diajukan oleh penulis berkaitan
dengan sistem demokrasi pancasila yang dijalankan Indonesia saat ini.
Pertama penulis ingin mengkaji pendapat umum yang ada, apakah tata
politik dan tata ekonomi yang dijalankan oleh Indonesia sekarang ini
merupakan percampuran atau kombinasi antara dua sistem ekstrem yang
berbeda, yaitu liberal dan komunis? Permasalahan kedua yang diajukan
oleh penulis adalah sejauh mana efektifitas dari sistem demokrasi
pancasila?
Sistematika Penulisan
Sistematika tulisan ini adalah pertama-tama penulis ingin
memaparkan terlebih dahulu mengenai sistem liberal dan sistem komunis.
Lalu penulis coba menjelaskan sistem demokrasi pancasila yang
dijalankan di Indonesia, yang dikatakan sebagai percampuran antara dua
sistem liberal dan sistem komunis. Setelah itu penulis akan melakukan
analisis terhadap rumusan masalah yang diajukan. Dan kemudian
berusaha menyimpulkan pembahasan ini dalam satu paragraph yang
padat. Pada bagian berikutnya, penulis akan mulai masuk pada
pemaparan mengenai sistem liberal, sistem komunis, dan sistem
demokrasi pancasila.

3. 3
Landasan Teori
Sistem Liberal
Sistem politik dan ekonomi liberal erat kaitannya dengan
pandangan atau ide mengenai liberalisme. Ide mengenai liberalisme
sendiri dicetuskan oleh Adam Smith (1723-1790), yang dikemukakan
dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations.1 Dalam sejarahnya,
ide mengenai liberalisme ini merupakan semacam reaksi atas sistem
merkantilisme, yang berkembang pada abad ke-16.2 Pada abad 16,
beberapa negara Eropa melakukan ekspansi wilayah-wilayah politknya.3
Dari situ timbullah zaman penjajahan dan kemudian berkembanglah
sistem merkantilisme.4 Merkantilisme sendiri merupakan sistem
perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang meluaskan wilayah
politiknya.5 Sistem perdagangan tersebut adalah dengan menjual rempah-
rempah dari negara yang dikuasai sebagai komoditi ekspor.6 Demikianlah
sejarah dari munculnya pemikiran mengenai liberalisme yang
dikemukakan oleh Adam Smith.
“Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan
filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa
kebebasan adalah nilai politik yang utama.”7 Dari sini nampak bahwa
munculnya kata kebebasan, mengisyaratkan adanya sebuah
ketidakbebasan yang tentunya dikritik oleh Adam Smith. Ketidakbebasan
tersebut terkait erat dengan sistem perdagangan (sistem merkantilisme)
yang dilakukan beberapa negara Eropa. Melalui teorinya, Adam Smith
menyerukan idenya tentang liberalisme ekonomi. Dalam bukunya The
Wealth of Nations, Adam Smith menganjurkan perdagangan yang
sebebas-bebasnya antar negara-negara yang masing-masing punya
1 Ibid, hal. 180.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Lih, http://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme,diakses pada tanggal 12 April 2011, pada
pukul 00.20.

4. 4
kekhususan dalam hasil produksinya.8 “Hanya dengan pertukaran bebas
itu tercapai kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh dunia.”9
Ide liberalisme ekonomi yang semula merupakan kritik atas
penjajahan, kemudian dalam lingkup negara diartikan sebagai kegiatan
ekonomi bebas tanpa adanya campur tangan dari pemerintah.1 0 Dari ide
dasar inilah kemudian tumbuh kapitalisme.1 1 Kapitaslime tumbuh subur
dalam liberalisme dikarenakan setiap individu memiliki kebebasan seluas-
luasnya untuk mengembangkan modalnya tanpa ada intervensi sedikit
pun dari pemerintah. Bahaya yang muncul dari sistem ini adalah
perekonomian pada akhirnya jatuh di tangan pemilik modal raksasa. Efek
negatif lain dari sistem ini adalah individu-individu yang tidak memiliki
modal dan tidak mampu bersaing semakin terbenam dalam lingkaran
kemiskinan. “Oleh karena itu, Adam Smith sering dinamakan bapak
kapitaslime, tetapi julukan itu kiranya kurang tepat, berhubung ia
memandang karya masyarakat sebagai sumber kemakmuran bukan
modal.”1 2 Demikianlah pemaparan mengenai sistem/paham liberalisme,
pada bagian berikutnya penulis akan mulai masuk pada pemaparan
mengenai sistem komunis.
Sistem Komunis
Sebagaimana sistem liberal muncul sebagai kritik atas sistem
merkantilisme, sistem komunis muncul sebagai kritik atas sistem liberal.
Sistem komunis berkembang pada awal abad 20 dan menjadi sistem sosial
tandingan atas sistem liberal.1 3 Sistem ini muncul atas carut-marutnya
praktek ekonomi yang dihasilkan dari sistem liberal. Sistem liberal dinilai
telah terbukti menghasilkan sistem ekonomi yang kapitalistis dan
individualistis. Sistem tersebut juga diklaim semakin menjauhkan diri dari
cita-cita yang diharapkan sejak semula, yaitu kemakmuran yang sebesar-
besarnya bagi seluruh dunia. Dengan bahasa yang lebih lugas terdapat
8 Dahler, Frans dan Budianta, Eka, Pijar Peradaban Manusia: Denyut Harapan Evolusi,
Kanisius, Y ogyakarta, 2000, hal. 180.
9 Ibid.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Ibid, hal. 181.

5. 5
kontradiksi dalam sistem liberal.1 4 Sistem liberal terbukti tidak membuat
warga masyarakat yang menjalankannya menjadi makmur sebagaimana
diharapkan oleh pencetusnya, melainkan justru melahirkan kemiskinan
dan jurang kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya.
Sistem komunis lahir dari ideologi yang disebut dengan
komunisme. Ideologi ini dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels.
Mereka merumuskan teori mengenai komunisme sebagai sebuah analisis
pendekatan kepada perjuangan kelas (sejarah dan masa kini) dan ekonomi
kesejahteraan.1 5 Sebagaimana telah dijelaskan pada paragraph
sebelumnya, teori ini lahir karena munculnya kesenjangan sosial antara si
miskin dan si kaya. Si kaya (pemilik modal) menganggap si miskin (kaum
buruh dan pekerja tani) hanyalah bagian dari produksi. Dengan kata lain,
si miskin (kaum buruh dan pekerja tani) hanya dianggap sebagai “barang”
yang bisa diperlakukan dengan sewenang-wenang. Ideologi komunisme
muncul sebagai sebuah kritik dan budaya tandingan atas sistem liberal
yang dicetuskan oleh Adam Smith.
Dalam lingkup sistem negara, komunisme sama sekali menolak
paham liberalisme dimana sistem negara harus dijalankan dengan
perdagangan bebas tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Sistem
komunis melahirkan sistem baru dalam tata politik dan tata ekonomi
sebuah negara. Sistem komunis merupakan sebuah sistem dimana negara
memegang peranan utama sebagai pemilik kekayaan alam maupun
peralatan modal.1 6 Dalam sistem ini hak milik pribadi sangatlah dibatasi
dan setiap warga negara mendapat imbalan sesuai dengan
kebutuhannya.1 7
Dalam perkembangannya, sistem ini diadopsi dengan variasi cara
yang berbeda antara negara satu dengan negara lain. Negara-negara
komunis seperti Uni Soviet, Eropa timur sampai 1989, maupun Tiongkok
14Inspirasi ide diambil dari pendapat Obie De' Marsh pada blognya (http://pengetahuan-
dunia-nobri.blogspot.com/2010/09/riwayat-karl-marx-bapak-komunisme.html)
diakses pada tanggal 12 April 2011, pada pukul 01.37 .
15 Lih, http://id.wikipedia.org/wiki/Komunisme, diakses pada tanggal 12 April 2011, pada
pukul 01.44.
16 Dahler, Frans dan Budianta, Eka, Pijar Peradaban Manusia: Denyut Harapan Evolusi,
hal. 181.
17 Ibid.

6. 6
menerapkan sistem komunis secara ekstrim.1 8 Sedangkan di negara-
negara Eropa Barat, sistem sosialis-komunis yang dijalankan mengakui
adanya hak milik pribadi dan pasar bebas, asalkan memperhatikan
keadilan dan sarana-sarana pelayanan masyarakat yang tidak kaya
(adanya tunjangan pendidikan, tunjangan hari tua, dan lembaga-lembaga
kesehatan.1 9 Sosialisme gaya Eropa Barat pun menghargai asas-asas
demokrasi, sedangkan negara-negara komunis ekstrim merupakan
diktatur.2 0 “Indonesia terombang-ambing antara sistem kapitalisme,
sosialisme demokratis, dan komunisme.”2 1 Dan pada akhirnya
merumuskan sistem demokrasi pancasila yang tampaknya merupakan
sebuah sintesa atas ketiga sistem besar (sistem kapitalisme, sosialisme
demokratis, dan komunisme). Berikutnya penulis akan memaparkan
sedikit perspektif mengenai sistem demokrasi pancasila yang dijalankan
dalam negara Indonesia.
Demokrasi Pancasila
Pertama-tama penulis akan menjelaskan pengertian demokrasi
pancasila melalui penjelasan secara etimologis (bahasa). Demokrasi
berasal dari bahasa Yunani yaitu dari demos=rakyat dan cratos atau
cratein=pemerintahan atau kekuasaan.2 2 Dengan demikian demokrasi
berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Definisi mengenai
demokrasi secara lebih jelas dikemukakan oleh Abraham Lincoln:
government of the people, by the people, and for the people.2 3
(pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan
demikian, demokrasi pancasila dapat diartikan sebagai pemerintahan
yang berasal dari rakyat (dasar ontologis), oleh rakyat (dasar legitimasi),
dan untuk rakyat (dasar aksiologis) sebagai pemegang kedaulatan, dengan
didasarkan pada ideologi Pancasila (prinsip ketuhanan, kemanusiaan,
kesatuan, kedaulatan rakyat dan juga keadilan).
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Lih, http://yanel.wetpaint.com/page/Filsafat+Pancasila,diakses pada tanggal 12 April
2011, pada pukul 02.51.
23 Ibid.

7. 7
Pelaksanaan demokrasi ini memiliki dua cara, yaitu demokrasi
langsung dan tidak langsung.2 4 Dalam demokrasi langsung, rakyat
seluruhnya dikutsertakan dalam permusyawaratan untuk menentukan
kebijakan dan mengambil keputusan.2 5 Sedangkan dalam demokrasi tidak
langsung dilaksanakan melalui sistem perwakilan.2 6 Jika dikaitkan dengan
hal tekhnis, maka demokrasi langsung sering kali sulit untuk dijalankan.
Jumlah rakyat yang banyak membuat sistem ini tidak berjalan dengan
efektif. Maka yang cenderung digunakan adalah sistem demokrasi tidak
langsung. Adanya sistem perwakilan membuat kinerja sistem
pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam arti, tidak
banyak membuang waktu dan tenaga. Tak dapat dipungkiri lagi bahwa
Indonesia saat ini menjalankan sistem demokrasi tidak langsung.
Sistem demokrasi pancasila memiliki 5 ciri, yaitu rapat, mufakat,
gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari
kekuasaan raja absolut. 5 ciri ini seharusnya menjadi identitas dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan prinsip
dasar ini kita dapat menilai dan mengamati, apakah kebijakan-kebijakan
publik (politik dan ekonomi) yang diambil sudah mencerminkan semangat
dasar dari demokrasi pancasila ini? Ataukah malah bertentangan dengan
prinsip dasar ini? Pembahasan lebih mendalam akan hal ini akan
disinggung dalam bagian analisis.
Sehubungan dengan demokrasi pancasila, di Indonesia mengenal
juga istilah “masyarakat Madani” (civil society).2 7 Konsep civil society
pada hakekatnya merupakan satu cara untuk memahami relasi antara
individu dan negara yang melestarikan kebebasan
dan tanggungjawab.2 8 Ciri utama dari sistem ini adalah partisipasi yang
luas dari warganegara dalam mengambil keputusan publik dan penegakan
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid.
27 Ibid.
28Lih,
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:F3lNHdnRA2cJ:blog.unila.ac.id/handaya
ni/files/2009/08/civil-society-dan-masyarakat-
madani.ppt+civil+society+adalah&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEESh0Cx9n7 rz3Z-
Grliz5yVY GmLGQECrsneFwN2KZsEbe8gTrJTrcIxZpaEY J-Dm-Wbi-

8. 8
prinsip rule of law.2 9 Adanya partisipasi publik mengandaikan adanya
kebebasan. Dan adanya prinsip rule of law mengandaikan adanya
tanggungjawab. Keduanya mencerminkan hakekat dari konsep civil
society. Demikianlah selayang pandang atas teori-teori mengenai tata
politik dan ekonomi. Pada bagian selanjutnya, penulis akan mulai masuk
pada analisis mengenai Indonesia.
Analisis
Demokrasi pancasila: Antara Liberal dan Komunis?
Secara kasat mata, tampaknya demokrasi pancasila merupakan
sistem yang sama sekali berbeda dengan sistem liberal dan komunis.
Sistem liberal cenderung mengagung-agungkan kebebasan dalam tata
politik dan ekonomi masyarakatnya. Sedangkan sistem komunis, lebih
memilih untuk menekan kebebasan warga masyarakatnya. Kedua sistem
tersebut terkesan tidak menyertakan partisipasi aktif warga masyarakat
dalam tata politik dan ekonomi sebagaimana dilakukan dalam sistem
demokrasi pancasila. Dengan demikian, demokrasi pancasila merupakan
sebuah sistem yang sama sekali berbeda dengan sistem liberal dan
komunis. Namun benarkah demikian?
Jika dicermati secara lebih mendalam, ternyata ada unsur-unsur
ideologi dalam sistem liberal dan komunis yang turut mewarnai sistem
demokrasi pancasila. Dalam sistem liberal contohnya, lebih menekankan
konsep mengenai civil society yang mana memiliki kemiripan dengan
konsep masyarakat madani yang terkandung dalam Ideologi Pancasila.
Namun demikian, selain memiliki kemiripan terdapat juga perbedaan
yang cukup mendasar. Berikut merupakan pemaparannya.
Konsep civil society yang diterapkan di Barat menekankan adanya
kebebasan yang seluas-luasnya bagi warga masyarakatnya. Kebebasan
untuk mengatur kehidupannya sendiri, tanpa ada intervensi sedikit pun
D5xhw0V8PkZxCSRnsBgRpuybH_goMSqmUS_wnV6WJMpjzkJUt7ZkZC0lnUfwS7 vT
qNf3&sig=AHIEtbQM_kC5aqG1IT_DjJawVvGdn61mVg, diakses pada tanggal 12 April
2011, pada pukul 17 .43.
29 Lih, http://yanel.wetpaint.com/page/Filsafat+Pancasila,diakses pada tanggal 12 April
2011, pada pukul 18.02.

9. 9
dengan pemerintah. Sedangkan dalam demokrasi pancasila, kebebasan
juga diakui namun tidak secara ekstrim sebagaimana negara liberal.
Dengan demikian konsep kebebasan menjadi persamaan antar keduanya,
walaupun dalam tataran praksisnya memiliki perbedaan yang mencolok.
Perbedaan tersebut lebih dikarenakan adanya pengaruh nuansa religius
yang cukup kental dalam masyarakat Indonesia. Dengan kata lain,
masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berke-Tuhan-an sedangkan
dalam negara-negara Barat cenderung sekular. Melihat fakta itu, maka tak
heran jika prinsip Ketuhanan menjadi sila pertama dalam ideologi
pancasila.
Persamaan lain antara sistem liberal dan demokrasi pancasila
adalah adanya penegakan prinsip rule of law. Adanya prinsip rule of law
merupakan semacam aturan main bagi tiap-tiap individu yang bebas
dalam masyarakat liberal. Aturan main tersebut diadakan guna menjamin
adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antar individu yang satu
dengan individu yang lain yang sama-sama memiliki kebebasan.
Demikianlah persamaan dan perbedaan yang penulis temukan antara
sistem liberal dengan demokrasi pancasila. Berikutnya penulis akan
masuk analisis antara sistem komunis dengan sistem demokrasi pancasila.
Secara kasat mata, sistem komunis sangat kontras dengan sistem
demokrasi pancasila. Jika dalam demokrasi pancasila kedaulatan negara
ada di tangan rakyat (dari, oleh, dan untuk rakyat), sistem komunis malah
kebalikannya. Pemerintahlah yang sepenuhnya berkuasa untuk mengatur
segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Dengan kata lain, negara melakukan intervensi secara mutlak
terhadap kehidupan warga masyarakatnya. Warga masyarakat tidak diberi
ruang kebebasan sama sekali untuk menentukan cara dan jalan hidupnya
secara mandiri. Implikasi logis yang lain dari sistem komunis adalah
masyarakat tidak dapat menyalurkan aspirasinya terhadap pemerintahan.
Negara mutlak mendominasi hingga berbagai ranah kehidupan, baik yang
bersifat privat sekalipun. Dengan demikian, sistem demokrasi pancasila
sangat kontras dengan sistem komunis.

10. 10
Kendati terlihat sangat kontras, ternyata dalam demokrasi
pancasila terselip juga ideologi komunis. Sebagaimana telah disinggung
pada paragraph-paragraf sebelumnya, ideologi komunis menekankan
intervensi negara sehubungan dengan tata politik dan ekonomi. Ideologi
tersebut (komunis), tersirat dengan cukup jelas dalam pasal 33 UUD 45,
dimana negara melakukan intervensi terhadap cabang-cabang produksi
yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.
“UUD 45, Pasal 33:
(1) Perekonomian disusun sebagaiusaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuksebesar-besarkemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional. ****)
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
****)”30
Efektifkah Sistem Demokrasi Pancasila?
Tak dapat dipungkiri lagi bahwa Indonesia menganut sistem
demokrasi tidak langsung. Sistem demokrasi ini dijalankan dengan sistem
perwakilan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk dalam parlemen.
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dalam sistem demokrasi,
kedaulatan berada di tangan rakyat (dari, oleh, dan untuk rakyat). Dengan
demikian, setiap kebijakan yang diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat,
yang terkait dengan kehidupan dan kesejahteraan rakyat, harus senantiasa
berpijak dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Namun bagaimanakah yang terjadi di Indoensia? Sejauh penulis
amati, Dewan Perwakilan Rakyat belum menjalankan peran dan fungsinya
dengan baik. Kebijakan-kebijakan yang diambil justru sering kali tidak
berpihak pada kepentingan rakyat, melainkan demi kepentingan pribadi
atau kelompok semata. Hal itu tampak jelas dalam beberapa kasus yang
terjadi di Indonesia baru-baru ini. Ruang gerak KPK (Komisi
30 Lih, http://map-bms.wikipedia.org/wiki/UUD_45, diakses pada tanggal 12 April 2011,
pada pukul 23.24.
Tanda **** merupakan Perubahan Keempat terhadap isi UUD 45, yang dilakukan
pada tanggal 1-11 Agustus 2002.

11. 11
Pemberantasan Korupsi) semakin dipersempit, sanksi yang ringan bagi
para koruptor, kasus skandal Bank Century yang tidak berujung pangkal,
import beras yang merugikan petani, dsb. Semuanya itu mengandaikan
adanya rekayasa politik yang terselubung.
Dan yang lebih memprihatinkan adalah adanya praktek kong-
kalikong antara partai satu dengan partai yang lain. Antara partai satu
dengan partai yang lain sibuk berkoalisi demi sebuah kekuasaan, dan
akibatnya partai yang menang harus memberi tempat basah bagi partai-
partai yang ada di belakangnya. Praktek kehidupan politik yang demikian
menggambarkan begitu carut-marutnya proses demokrasi yang berjalan di
negeri ini. Perlu usaha kritis yang kolektif untuk memikirkan ulang
mengenai tata politik dan ekonomi yang pas. Mengingat bahwa Indonesia
terombang-ambing dalam dua sistem raksasa, yaitu liberal dan komunis.
Satu hal yang menjadi catatan penting bagi penulis, yaitu sistem multi
partai harus juga dipikirkan ulang efektivitasnya. Mengingat sistem multi
partai tersebut merupakan penyebab utama stagnannya perjalanan politik
dan ekonomi bangsa ini. Demikianlah uraian analisis yang dapat disajikan
oleh penulis, setelah ini penulis akan berusaha untuk menyimpulkannya
dalam sebuah paragraph yang padat.
Kesimpulan
Tidak ada sesuatu hal yang ada tanpa penyebab, dasar, atau
pemicunya. Dengan kata lain, semua yang ada selalu merupakan proses
kontinuitas (proses aksi-reaksi) yang selalu berjalan dinamis. Liberalisme
muncul sebagai kritik atas Merkantilisme. Lalu sosialisme muncul juga
sebagai kritik atas liberalisme. Demokrasi pancasila bukan merupakan
suatu sistem politik dan ekonomi yang baru (fresh), melainkan sebuah
sintesis pemikiran antara sistem liberal dan komunis. Dan dalam
pelaksanaannya tampaknya terjadi keterombang-ambingan antara mau
menjadi negara liberal atau komunis.

12. 12
Acuan Sumber
Dahler, Frans dan Budianta, Eka, Pijar Peradaban Manusia:
Denyut Harapan Evolusi, Kanisius, Yogyakarta, 2000
Lih, http://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme, diakses pada
tanggal 12 April 2011, pada pukul 00.20.
 Lih, http://pengetahuan-dunia-nobri.blogspot.com/2010/09/riwayat-karl-
marx-bapak-komunisme.html) diakses pada tanggal 12 April 2011, pada pukul
01.37 .
 Lih, http://id.wikipedia.org/wiki/Komunisme, diakses pada tanggal 12 April
2011, pada pukul 01.44.
 Lih, http://yanel.wetpaint.com/page/Filsafat+Pancasila, diakses pada tanggal
12 April 2011, pada pukul 02.51.
 Lih,
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:F3lNHdnRA2cJ:blog.unila.ac.i
d/handayani/files/2009/08/civil-society-dan-masyarakat-
madani.ppt+civil+society+adalah&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEESh0Cx
9n7 rz3Z-Grliz5yVYGmLGQECrsneFwN2KZsEbe8gTrJTrcIxZpaEYJ-Dm-Wbi-
D5xhw0V8PkZxCSRnsBgRpuybH_goMSqmUS_wnV6WJMpjzkJUt7ZkZC0ln
UfwS7 vTqNf3&sig=AHIEtbQM_kC5aqG1IT_DjJawVvGdn61mVg, diakses
pada tanggal 12 April 2011, pada pukul 17 .43.
 Lih, http://map-bms.wikipedia.org/wiki/UUD_45, diakses pada tanggal 12
April 2011, pada pukul 23.24.