Dokumen tersebut membahas tentang penentuan pagu indikatif kecamatan sebagai indikator perencanaan pembangunan daerah. Langkah-langkahnya adalah menentukan pagu indikatif berbasis desa dan variabel potensi setiap kecamatan, kemudian menjumlahkannya untuk mendapatkan total pagu indikatif kecamatan yang akan digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah.
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
Musyawarah Desa beserta Tata Tertib dan Teknik Persidangan yang dibawakan pada Bimbingan Teknis Kerjasama Pemda Barru dengan LP2M Universitas Hasanuddin yang dilaksanakan pada November 2018 di Hotel Denpasar Makassar
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No 15/PRT/M/2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
Musyawarah Desa beserta Tata Tertib dan Teknik Persidangan yang dibawakan pada Bimbingan Teknis Kerjasama Pemda Barru dengan LP2M Universitas Hasanuddin yang dilaksanakan pada November 2018 di Hotel Denpasar Makassar
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No 15/PRT/M/2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negarasuryawanhidayat2
Pengelolaan Perbatasan Negara merupakan amanat dari UU No.43 Tahun 2008, sehingga dibutuhkan mekanisme terpadu dan terukur serta terkait dalam penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Nasional. Pentingnya mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi kebijakan K/L dan Pemerintah Daerah terkait Perbatasan, agar diperoleh Kinerja Optimal dalam Pengelolaan Perbatasan Negara di bawah koordinasi BNPP
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Mengurangi tumpang tindih kegiatan (efektivitas dan efisiensi)
2. Meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L)
3. Mengurangi cost of bureaucracy karena satu program bisa digunakan oleh beberapa UKE I
Bagaimana posisi dan peranan camat dalam pembinaan admintrasi pemerintahan desa.
Camat adalah kepanjangan tangan pemerintah daerah yang memegang peran penting dalam pemibinaan adminstratsi Pemerintah Desa
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
Menguraikan cara mengukur perkembangan kawasan perdesaan dengan lima dimensi yaitu ekonomi, sosial budaya, lingkungan jejaring sarna dan prasarana dan kelembagaan dengan menggunakan metode multi-dimensional scaling dan pairwise comparison matrix
Tugas akhir KKD*).........
Kursus paling seru yang pernah kualami selama hidup (lebayyyy...)
tak terlupakan...
berat tapi sangat bermanfaat, serasa jadi mahasiswa S2 di FE UI :D
(lagi-lagi... walaupun ilmu yang didapat belum bisa diaplikasikan, yang penting ilmu itu bisa dibagikan, semoga bisa bermanfaat)
* KKD = Kursus Keuangan Daerah oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
Terimakasih DJPK, Terimakasih LPEM FE UI
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negarasuryawanhidayat2
Pengelolaan Perbatasan Negara merupakan amanat dari UU No.43 Tahun 2008, sehingga dibutuhkan mekanisme terpadu dan terukur serta terkait dalam penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Nasional. Pentingnya mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi kebijakan K/L dan Pemerintah Daerah terkait Perbatasan, agar diperoleh Kinerja Optimal dalam Pengelolaan Perbatasan Negara di bawah koordinasi BNPP
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Mengurangi tumpang tindih kegiatan (efektivitas dan efisiensi)
2. Meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L)
3. Mengurangi cost of bureaucracy karena satu program bisa digunakan oleh beberapa UKE I
Bagaimana posisi dan peranan camat dalam pembinaan admintrasi pemerintahan desa.
Camat adalah kepanjangan tangan pemerintah daerah yang memegang peran penting dalam pemibinaan adminstratsi Pemerintah Desa
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
Menguraikan cara mengukur perkembangan kawasan perdesaan dengan lima dimensi yaitu ekonomi, sosial budaya, lingkungan jejaring sarna dan prasarana dan kelembagaan dengan menggunakan metode multi-dimensional scaling dan pairwise comparison matrix
Tugas akhir KKD*).........
Kursus paling seru yang pernah kualami selama hidup (lebayyyy...)
tak terlupakan...
berat tapi sangat bermanfaat, serasa jadi mahasiswa S2 di FE UI :D
(lagi-lagi... walaupun ilmu yang didapat belum bisa diaplikasikan, yang penting ilmu itu bisa dibagikan, semoga bisa bermanfaat)
* KKD = Kursus Keuangan Daerah oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
Terimakasih DJPK, Terimakasih LPEM FE UI
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksSlideShare
Turbocharge your online presence with SlideShare. We provide the best tips and tricks for succeeding on SlideShare. Get ideas for what to upload, tips for designing your deck and more.
D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)
D. konsep penyusunan pagu indikati (ka subid pemerintahan)
1. PAGU INDIKATIF KECAMATAN SEBAGAI INDIKATOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Kepala LITBANG Bappeda kabupaten Sumedang
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Akumulasi Pagu Indikatif Kecamatan RUMUSANNYA : BL APBD = ( DAK – Ban Prop - Prog SKPD - PI ) Keterangan : BL APBD : Belanja Langsung APBD tahun 2008 Bel Prog SKPD : Belanja Rutin,Pemeliharaan SKPD Bel DAK : Belanja Dana Alokasi Khusus Bel. Prop. : Belanja Propinsi Jawa Barat Bel. PI SKPD : Bel. Kegiatan SKPD Tahun 2008
10. Menentukan Pagu Indikatif Basis Desa tiap kecamatan Tahun 2009 RUMUSANNYA: PIK(KecA)= (25 % x Akm PIK) : 269 X JD(KecA) Besaran PIK untuk tahun 2009 direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,- Total PID sebesar 25 % dari Akumulasi PIK, atau 25 % dari Rp. 25.000.000.000,- = Rp.6.250.000.000,- selanjutnya dibagikan sejumlah desa/kel di Kab Sumedang, dan tiap Kecamatan sejumlah desa di wilayahnya
11. Besaran Pagu Indikatif Basis Desa dari dana sebesar Rp. 6.250.000.000,- (25% Akm PIK) No. Kecamatan Jumlah Desa Pagu Minimal 1 Jatinangor 12 270.758.122,68 2 Cimanggung 11 248.194.945,79 3 Tanjungsari 12 270.758.122,68 4 Sukasari 7 157.942.238,23 5 Pamulihan 11 248.194.945,79 6 Rancakalong 10 225.631.768,90 7 Sumedang Selatan 12 270.758.122,68 8 Sumedang Utara 13 293.321.299,57 9 Ganeas 7 157.942.238,23 10 Situraja 14 315.884.476,46 11 Cisitu 10 225.631.768,90 12 Darmaraja 16 361.010.830,24 13 Cibugel 7 157.942.238,23
14. Variabel dan Besaran Bobot Setiap Variabel, terdiri dari : No Variabel Bobot No Variabel Bobot 1 Data Penduduk 10% 7 Jumlah Gizi Buruk 15% 2 Luas Wilayah 10% 8 Jumlah penduduk miskin 10% 3 Angka Partisipasi Murni 5% 9 LPE 5% 4 Buta Huruf 5% 10 Sarana jalan/jembatan 10% 5 Jumlah Kematian Bayi 5% 11 Sarana irigasi 5% 6 Jumlah Kematian Ibu 5% 12 Sarana Ruang Kelas 5% 13 Penerimaan PBB 10%
15. Mengakumulasi hasil perkalian antara bobot variabel dengan skor nilai yang diperoleh setiap Kecamatan Secara lengkap rumus penghitungan dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut : Total Score = { A1.X1 + A2.X2 + ............ + A13.X13 } Keterangan : A = Bobot Variabel X = Nilai Score Variabel