Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dan disempurnakan oleh Soekarno, diresmikan pada 1950, serta diatur penggunaannya dalam Peraturan Pemerintah 1958.

1. BURUNG GARUDA
Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan
semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk
burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan (dari sudut
pandang Garuda), perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung
dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika
yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu” ditulis di atas pita yang
dicengkeram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II
dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno,
dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali
pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari
1950.
Lambang negara Garuda Pancasila diatur penggunaannya dalam
Peraturan Pemerintah No. 43/1958.[1]

2. SIDANG BPUPKI
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(独立準備調査会 Dokuritsu Junbii Chōsakai?
) adalah sebuah badan yang
dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang pada tanggal 1 Maret
1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk
sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan
bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI
beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung
(K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yosio (orang
Jepang) dan Raden Pandji Soeroso.
Di luar anggota BPUPKI, dibentuk sebuah Badan Tata Usaha (semacam
sekretariat) yang beranggotakan 60 orang. Badan Tata Usaha ini dipimpin oleh
Raden Pandji Soeroso dengan wakil Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda
Toyohiko (orang Jepang). Tugas dari BPUPKI sendiri adalah mempelajari dan
menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata
pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara
Indonesia merdeka.
Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan kemudian
membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa
Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai, dengan anggota berjumlah 21 orang, sebagai upaya
untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia Belanda[1],
terdiri dari: 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1
orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 orang asal
Maluku, 1 orang asal etnis Tionghoa.

3. SIDANG PPKI
Hasil Sidang PPKI 18 Agustus 1945
1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta
sebagai wakil
3. Dibentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden
sementara, sebelum dibentuknya MPR dan DPR.
Sidang PPKI 19 Agustus 1945
1. Pembagian wilayah, terdiri atas 8 provinsi.
2. Membentuk Komite Nasional (Daerah).
3. Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai
departemen dan 4
menteri negara.
Sidang PPKI ke-3 22 Agustus 1945
1. Pembentukan Komite Nasional.
2. Membentuk Partai Nasional Indonesia.
3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat.

4. TEKS PANCASILA

5. PEMBACAAN TEK PROKLAMASI
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, 17
Agustus 1945 tahun Masehi, atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut
tahun Jepang, yang dibacakan oleh Ir. Soekarno dengan didampingi oleh
Drs. Mohammad Hatta bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta
Pusat.
Proklamasi
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan
Indonesia.
Hal2
jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l.,
diselenggarakan
dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-
singkatnja.
Djakarta, 17 - 8 - '05
Wakil2
bangsa Indonesia.

6. KLIPING
PERUMUISAN DAN PENETAPAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
NAMA : KEISHA REYNAIA PUTRI
KELAS : VII A
SMP NEGERI 1 PALABUHANRATU
SUKABUMI
2016