Dokumen tersebut membahas sejarah perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia, mulai dari pembentukan BPUPKI dan PPKI hingga proses perumusan dan perubahan Pancasila serta UUD 1945. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa Pancasila dan UUD 1945 merupakan hasil perumusan oleh BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945 untuk menjadi dasar negara Indonesia yang baru merdeka.

1. Rangkuman PKn
1. Soal tentangkebebasan
1) Mengapa harusada kebebasandalampelaksanaanhakkemerdekaanPendapat?
2) Mengapa harusada tanggungjawabdalampelaksanaankebebasanmengemukakan
pendapat?
3) Uraikanlahtantanganterbesardalammengupayakanpendapat secarabebasdan
bertanggungjawab!
4) Uraikan akibatburukdari adanya pembatasanmengemukakanpendapatoleh
pemerintahterhadaprakyatnya!
5) Jelaskan4 bentukpenyampaianpendapatdi mukaumum!
6) Jelaskan5 asasyang digunakanuntuklandasandalammenyampaikanpendapatdi muka
umumsesuai denganUU No.9 Tahun 1998!
7) Uraikanlahtujuandari dibuatnyaundang-undangtentangkemerdekaanmengemukakan
pendapat!
2. Konteks,teori,argumen
3. Keadilansosial bagi seluruhrakyatIndonesia
4. Geopolitik ->GeografisPolitik=Arab -> Minyak, Amerika‘bantu’Arabagar dapat kebebasan
5. Norma
6. Pancasila

3. A. BPUPKI ( Badan Penyelidik Usaha-Usahan Persiapan Kemerdekan Indonesia )
1. Pembentukan BPUPKI:
BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945
oleh Jepang, tepatnya diumumkan oleh Jendral Kumakici Harada, pimpinan pemerintah
pendudukan jepang di jawa. Organisasi ini adalah tindakan selanjutnya dari Jepang setelah
berjanji memberikan kemerdekan Indonesia.. BPUPKI didirikan dengan jumlah anggota 62
orang dan 7 orang Jepang, yang menjadi total 69 orang. Ketuanya adalah Radjiman
Wedyodiningrat, dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibangase Yosio ( Jepang ) dan R.P Suroso
sebagai wakil ketua bidang kepala sekretariat yang dibantu oleh Toyohiti Masuda dan Mr. A.
G . Pringodigdo.
2. Tugas-tugas BPUPKI:
Tugas utama dari BPUPKI adalah menyelidiki komponen-komponen yang dibutuhkan
dalam kemerdekaan. Tugas ini kemudian dibagi menjadi 5:
a. Mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan

4. b. Merancang Dasar Negara
c. Menyusun rancangan UUD
d. Mempersiapkan Kemerdekaan indonesia
e. Menyusun rancangan Falsafah negara
( Sumber: http://brainly.co.id/tugas/292513 dengan beberapa tambahan )
3. Sidang BPUPKI:
1) Sidang BPUPKI 1:
Sidang BPUPKI 1 membahas tentang dasar-dasar negara. Sidang ini diadakan di gedung
Cuo Sangi In yang sekarang dikenal dengan gedung Pancasila. Sidang ini berlangsung pada
tanggal 28 Mei 1945 (pembukaan siding) - 1 Juni 1945. Dalam waktu ini ada 3 tokoh yang
mengusulkan ide untuk dasar negara, ke-3 tokoh itu adalah Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr.
Mr. Soepomo, dan Soekarno. Usulan ke-3 tokoh tersebut:
Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin dalam pidato singkatnya mengemukakan
lima asas yaitu:
1. peri kebangsaan
2. peri ke Tuhanan
3. kesejahteraan rakya
4. peri kemanusiaan
5. peri kerakyatan
Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Soepomo mengusulkan lima asas yaitu
1. persatu
2. mufakat dan demokrasi
3. keadilan sosial
4. kekeluargaan
5. musyawarah
Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan lima asas pula yang
disebut Pancasila yaitu:

5. 1. kebangsaan Indonesia
2. internasionalisme dan peri kemanusiaan
3. mufakat atau demokrasi
4. kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang Maha Esa
Kelima asas dari Soekarno disebut Pancasila yang menurut beliau bilamana diperlukan dapat
diperas menjadi Trisila atau Tiga Sila yaitu:
1. Sosionasionalisme
2. Sosiodemokrasi
3. Ketuhanan yang berkebudayaan
(Sumber: http://gunawank.wordpress.com/2011/06/02/rapat-pertama-bpupki-1-juni-1945-
diperingati-sebagai-hari-lahir-pancasila/)
Usulan dari Soekarno diterima oleh BPUPKI dengan sedikit perubahan, namun
permasalahannya adalah penerapan aturan Islam dalam 5 sila tersebut. Akhirnya BPUPKI
membuat panitia kecil yang bernama Panitia Sembilan untuk merumuskan lebih detail
tentang Pancasila tersebut. Anggota dari Panitia Sembilan antara lain:
1. Ir. Soekarno (ketua)
2. Drs. Moh. Hatta (wakil ketua)
3. Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
4. Mr. Muhammad Yamin (anggota)
5. KH. Wachid Hasyim (anggota)
6. Abdul Kahar Muzakir (anggota)
7. Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)
8. H. Agus Salim (anggota)
9. Mr. A.A. Maramis (anggota)
Setelah selesai siding 1, Panitia Sembilan terus melanjutkan siding pada masa antara rapat 1
dan rapat 2.
2) Masa antara rapat 1&2:

6. Setelah sidang 1 Panitia Sembilan kembali bersidang agar saat Sidang BPUPKI 2 hasil
dari rapat tersebut telah selesai. Setelah berdiskusi berulang-ulang, mereka akhirnya dapat
merumuskan dasar negara ( Jakarta Charter ). Isi dari hasil pembahasan tersebut antara lain:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
3) Sidang BPUPKI 2:
Sidang BPUPKI 2 berletak di Gedung Cuo Sangi In. Sidang ini berlangsung pada tanggal
10 Juli 1945 - 16 Juli 1945, sidang kali ini membahas tentang:
 Wilayah NKRI
 WNI (kewarganegaran)
 Rancangan UUD
 Ekonomi dan keuangan
 Pembelaan negara
 Pendidikan dan pengajaran
Ada panitia2 kecil:
 Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (diketuai oleh Ir. Soekarno)
 Panitia Pembelaan Tanah Air(diketuai oleh Raden Abikusno Tjokrosoejoso)
 Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta)
Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membentuk lagi badan kecil perancang Isi UUD
pada tanggal 11 Juli 1945, anggota dari badan kecil tersebut antara lain:

7. 1. Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua panitia kecil)
2. Mr. KRMT Wongsonegoro
3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo
4. Mr. Alexander Andries Maramis
5. Mr. Raden Panji Singgih
6. Haji Agus Salim
7. Dr. Soekiman Wirjosandjojo
Hasil dari sidang itu dibahas tgl 13 Juli 1945 dalam sidang di Panitia Perancang Undang-
Undang Dasar. Lalu hasil dari pembahasan tersebut (13 Juli 1945 ) dibahas ulang tanggal 14
Juli 1945 di dalam BPUPKI, yang biasanya disebut sidang pleno. Sidang ini kemudian
menemukan 3 masalah dari hasil rancangan tersebut, 3 masalah tersebut antara lain:
a. Pernyataan tentang Indonesia Merdeka
b. Pembukaan Undang-Undang Dasar
c. Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai "Undang-
Undang Dasar 1945"
Batang tubuh tersebut antara lain:
a. Wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia-Belanda dahulu,
ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (sekarang adalah wilayah Sabahdan wilayah
Serawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam), Papua, Timor-
Portugis (sekarang adalah wilayah negara Timor Leste), dan pulau-pulau di
sekitarnya,
b. Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan,
c. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik,
d. Bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih,
e. Bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia.
Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rencananya akan disusun dengan
mengambil tiga alenia pertama "Piagam Jakarta", sedangkan konsep Undang-Undang Dasar
hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat "Piagam Jakarta". Sementara itu, perdebatan
terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam, Syariat

8. Islam, dalam negara Indonesia baru. "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter" pada akhirnya
disetujui dengan urutan.
B. Sejarah Pancasila
Sejarah Pancasila dibagi menjadi 2, yaitu sejarah isi Pancasila yang dibahas dalam
sidang-sidang BPUPKI dan PPKI & Sejarah lambang Pancasila yaitu Garuda.Sejarah isi
sudah dibahas diatas. Sejarah dari lambang garuda dimulai dari pengakuan kedaulatan
Belanda. Indonesia akhirnya menyadari bahwa negara kita memerlukan lambang negara.
Dengan gagasan itulah dibentukanya Panitia Lencana Negara yang diketuai oleh Moh. Yamin
dan dibawah coordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II. Aggota dari
panitia ini antara lain: Ki Hajar Dewantoro, M A Pellaupessy, Moh Natsir, dan RM Ng
Poerbatjaraka. Ki Hajar Dewantara mengusulkan lambang negara kita burung Garuda dan
kemudian disetujui oleh panitia tersebut. Lalu Menteri Priyono mengadakan sayembara.
Terpilihlah lambang milik Moh. Yamin dan Sultan Hamid II. Panitia tersebut menerima
lambang usulan milik Sultan Hamid II, lambang milik Moh. Yamin ditolah karena adanya
sinar/cahaya matahari yang disebabkan oleh pengaruh Jepang. Lalu burung Garuda inipun
direvisi sebanyak 5 kali dengan 2 kali pengulangan gambar. Urutannya adalah seperti berikut:
1. Penggantian pita merah putih menjadi pita yang bertuliskan ‘Bhineka Tunggal Ika’
yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kesepakatan penggantian pita tersebut
dilakukan oleh Sultan Hamid II bersama dengan Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta
pada tanggal 8 Februari 1950
2. Penghilangan tangan dan juga bahu didalam lambang burung Garuda Pancasila
tersebut dikarenakan bersifat terlalu mitologis menurut partai Masyumi. Ini dilakukan
setelah Sultan Hamid II menyerahkan ranacngan lambang negara kepada ir. Soekarno.
* lambang Garuda yang belum berjambul diresmikan di dalam Sidang Kabinet RIS pada
tanggal 11 Februari 1950 dan diumumkan di umum tanggal 15 Februari 1950 di Hotel Des
Indes Jakarta.
3. Penambahan jambul dan juga pengubahan cakar burung Garuda yang berada di
belakang menjadi didepan. Revisi ini dilakukan oleh Sultan Hamid II berdasarkan
usul dari Ir. Soekarno.
4. Gambar burung Garuda dengan jambul dan cakar didepan digambar ulang oleh
Dullah, pelukis istanah atas perintah Soekarno.

9. 5. Revisi terakhir adalah penambahan skala ukuran dan warna-warna yang dipakai.
Contohnya seperti 8 bulu ekor, 45 bulu di tubuh dan leher, 19 ( masing-masing) bulu
di sayap, pewarnaan emas, terang gelap, dll.
Burung Garuda Pancasila yang sudah direvisi ke-5 kali akhirnya disetujui oleh semua pihak
dan dibuat patungnya dari perunggu dan dilapisi emas.
7. Konstitusi
Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan
suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-
Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis yang juga disebut Konvensi. Undang-Undang
Dasar menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara. Undang-
Undang Dasar biasanya mengatur tentang pemegang kedaulatan, struktur negara, bentuk
negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan, dan berbagai
lembaga negara serta hak-hak rakyat.
Kontitusionalisme adalah paham tentang pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat
melalui konstitusi.
UUD 45
a. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 olehBPUPKI dilaksanakan
dalam sidang kedua tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. BPUPKI membentuk 3 (tiga)
Panitia Kecil untuk membahas dan mempersiapkan perumusan UndangUndang Dasar.
b. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945:
i. Menetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
ii. Memilih Ir Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden
iii. Membentuk Komite Nasional untuk membantu Presiden
c. Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum
i. perubahan adalah:
ii. Pembukaan, terdiri dari 4 alinea
iii. Batang Tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan
iv. peralihan, 2 ayat aturan tambahan
v. Penjelasan, terdiri dari penjelasan umum dan pasal demi pasal Sedangkan sistematika
setelah perubahan UUD adalah:

10. i. Pembukaan, terdiri dari 4 alinea
ii. Pasal-pasal, terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan
tambahan.
d. Semangat dan komitmen pendiri negara pada perumusan dan penetapan UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain mengutamakan kepentingan bangsa dan
negara, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, dan musyawarah mufakat.
e. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan uraian terperinci
dari Proklamasi Kemerdekaan.
f. Pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, memuat prinsip-prinsip
negara seperti tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara.
g. Pembukaan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 194 memiliki nilai
universal dan lestari. Universal mengandung arti bahwa diterima oleh bangsa-bangsa
beradab di dunia. Sedangkan lestari adalah mampu menampung dinamika masyarakat dan
akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa.
h. Makna alinea Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
• Alinea pertama mengandung makna dalil objektif dan dalil subjektif.
• Alinea kedua mengandung makna perjuangan bangsa Indonesia telah
mencapai tingkat yang menentukan.
• Alinea ketiga mengandung makna pengukuhan makna dari proklamasi
yang luhur.
Makna tersebut didorong dari motivasi spiritual yang luhur.
• Alinea keempat mengandung tujuan Negara, bentuk negara, dan dasar
negara.
i. Bangsa Indonesia bertekad untuk tidak mengubah Pembukaan UUDNegara Republik
Indonesia Tahun 1945. Karena mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia
Tahun
1945 pada hakekatnya mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diproklamasikan 17 Agustus 1945.
j. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi pola dasar
kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di
Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Semua peraturan perundangundangan yang dibuat di Indonesia
harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. k. Sebagai warga negara Indonesia kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepatuhan warga negara
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan
mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan
dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera.
Sebaliknya bila Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 tidak
dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya
bisa terjadi perang saudara. Siapa yang dirugikan? Semua warga negara Indonesia. Karena
hal itu dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan. Bahkan mungkin bubarnya
Negara Republik Indonesia. Sebagai warga Negara Indonesia kita wajib berkomitmen
untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
l. Dalam Persidangan PPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan,
kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan
permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Sikap patriotisme dan rasa
kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak
mau berkompromi dengan penjajah dan bangga sebagai bangsa yang baru merdeka.
Semangat-semangat para pahlawan tersebut harus kita tiru dalam upaya kita mewujudkan
Indonesia yang maju, bersatu, berdaulat, dan harmonis.