Download to read offline
Uploaded byPristiyanto SS
Bahan Paparan Koerasi
Dokumen ini membahas integrasi ekonomi koperasi dan syariah di Indonesia, menjelaskan filosofi dasar berkoperasi serta perbedaan antara sistem keuangan syariah dan konvensional. Selain itu, dijelaskan tentang peraturan dan kebijakan yang mendukung perkembangan koperasi serta pentingnya pemberdayaan anggota dan masyarakat melalui kegiatan koperasi. Penekanan pada kolaborasi antara sektor riil dan keuangan syariah menjadi fokus utama dalam implementasi koperasi syariah.
Bahan Paparan Koerasi
- 1. Integrasi Ekonomi Koperasi danSyariah Oleh: Pristiyanto, SS. MM. MP. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA Pristiyant o Community College
- 2. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHAKECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA Oleh: Pristiyanto, SS. MM. MP.
- 3. Integrasi Ekonomi Koperasi danSyariah Oleh: Pristiyanto, SS. MM. MP. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA Nama : Pristiyanto, SS. MM. MP. Pekerjaan : 1. PNS Kementerian Koperasi dan UKM (Kabid Literasi dan Penumbuhan KSPPS/USPPS Koperasi) 2. Personal Treiner Bidang Koperasi dan UMKM (Organisasi dan Manajemen, MSDM, Keuangan Syariah) Pengalaman organisasi : Gerakan Pramuka, Forum Studi Islam, KOPMA, Senat/BPM UI, (Ketua BPM UI 1997/1998) Organisasi : - Ketua Umum Forum Ekonomi Syariah Koperasi dan UMKM - Sekretaris Koperasi KPDK, Kementerian KUKM - Owner Pristiyanto Community College Alamat (K) : Deputi Pembiayaan Kementerian KUKM Lt. 3 Jl. HR Rasuna Said Kav. 3-4 Kuningan, Jakarta12940 Pendidikan : S1 Sastra Universitas Indonesia Administrasi Bisnis Unkris Jakarta Hukum Bisnis Untag Jakarta S2 Magister Manajemen STIE IPWI Jakarta Manajemen IKM Institut Pertanian Bogor S3 Candidat Doktor Ilmu Manajemen Universitas Negeri Jakarta No. Reg Sertifikasi BNSP : Asesor (MET 000 001007 2020); Treiner (ITM 045 00914 2019) Manajer (KJK 156 00038 2019) Sertifikasi Diklat : DPS LKS DSN-MUI (2017); AWP IFAC (2020) BIODATA SINGKAT 3
- 4. Integrasi Ekonomi Koperasi danSyariah Oleh: Pristiyanto, SS. MM. MP. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA 1 2 3 4 Koperasi adalah Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial Koperasi adalah kumpulan orang bukan kumpulan modal Koperasi memberi manfaat (benefit ) bukan pendapatan (profit) Anggota bertransaksi melalui koperasi bukan Anggota bertransaksi dengan Koperasi FILOSOFI DASAR BERKOPERASI 4
- 5. Integrasi Ekonomi Koperasi danSyariah Oleh: Pristiyanto, SS. MM. MP. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA Memisahkan Sektor Keuangan Dengan Sektor Riil Tidak Memisahkan Sektor Keuangan Dengan Sektor Riil S Keuangan Syariah Keuangan Konvensional Sektor Riil SISTEM KEUANGAN Pembiayaan dgn Bagi Hasil, Margin, Fee dan Bonus (Hasil Manfaat Uang) Kredit dengan Bunga (Nilai tambah dari Uang yg dipinjam) SYARIAH KONVENSIONAL PERBEDAAN SISTEM EKONOMI KONVENSIONAL - SYARIAH 5
- 6. Integrasi Ekonomi Koperasi danSyariah Oleh: Pristiyanto, SS. MM. MP. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA UU No. 25/1992 ttg Perkoperasian Pasal 60 ayat (1) dan (2) • Pemerintah Menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi. • Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi. • Permen KUKM No. 11/2017 ttg Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi • Permen KUKM No. 14/2015 ttg Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi PP 9/1995 ttg Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Pasal 23 ayat (1), (2) & Penjelasan • Penghimpunan (simpanan & tabungan) dan penyaluran dana (pinjaman) dilakukan dengan pemberian imbalan, yang ditentukan oleh Rapat Anggota. • Pemberian imbalan dpt berupa bunga/bentuk lain antrln berupa prinsip bagi hasil • Permen KUKM No. 11/2018 ttg Perizinan USPKoperasi • Permen KUKM No. 09/2018 ttg Penyelenggaraan & Pembinaan Perkoperasian • Permen KUKM No. 09/2020 ttg Pengawasan Koperasi
- 7. Integrasi Ekonomi Koperasi danSyariah Oleh: Pristiyanto, SS. MM. MP. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA KJKS/UJKS Koperasi KSPPS/USPPS Koperasi KSPPS/USPPS Koperasi BMT Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No.91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah • Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.16 Tahun 2015 yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.11 Tahun 2017 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan KUMKM • Jasa Keuangan (Non SP) • Maal dpt dibentuk • DPS bukan perangkat organisasi • Simpan Pinjam • Maal dpt dibentuk • DPS wajib sbg “perangkat organisasi” • Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah • Maal dapat dibentuk • DPS wajib sbg “perangkat organisasi” • Pembinaan Kementerian Agama
- 8. Integrasi Ekonomi Koperasi danSyariah Oleh: Pristiyanto, SS. MM. MP. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA PERANGKAT DAN KELENGKAPAN ORGANISASI KOPERASI SYARIAH 8 RAPAT ANGGOTA PENGURUS PENGAWAS DPS MANAGER Kabag Maal Kabag Keuangan Kabag USPPS UMKM Syariah Anggota Koperasi Perangkat Organisasi Alat Kelengkapan Organisasi Pengelolaan ZISWAF Simpan Pinjam dan Pembiayaan
- 9. Integrasi Ekonomi Koperasi danSyariah Oleh: Pristiyanto, SS. MM. MP. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA 9 Unit Sektor Riil Unit Tamwil Unit Maal Baitul Maal, mengelola dana sosial keagamaan dari anggota, calon anggota dan masyarakat. • Memberdayakan anggota , calon anggota dan masyarakat wilayah sekitar. • Menjalin persaudaraan dan keterikatan anggota, calon anggota dan masyarakat. • Mengembangkan kesetiakawanan sosial dan kesenjangan di lingkungan. Baitul Tamwil, menjalankan fungsi intermediasi keuangan melalui pinjaman/pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi • Menyediakan pinjaman (qord) untuk kebutuhan dasar yang mendesak di bidang sandang, pangan, dan papan termasuk pendidikan dan kesehatan. • Menyediakan pembiayaan syariah bagi kebutuhan barang rumah tangga, modal usaha, jasa keuangan lainnya. Sektor Riil, layanan produk dan jasa (non keuangan). SEKTOR USAHA KOPERASI SYARIAH Keuangan Non Keuangan 9
- 10. Integrasi Ekonomi Koperasi danSyariah Oleh: Pristiyanto, SS. MM. MP. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA *) Usaha Utama Koperasi berdasarkan Jenis Usaha: Konsumen, Produksen, Pemasaran, Jasa dan Simpan Pinjam KOPERASI SYARIAH Tunggal Usaha Multil Usaha Koperasi Konsumen*) Transaksi Elektronik USPPS Sistem/Aplikasi berbasis ITE PPOB (fee base income) Transaksi Elektronik USPPS PPOB (fee base income) BADAN USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
- 11. Integrasi Ekonomi Koperasi danSyariah Oleh: Pristiyanto, SS. MM. MP. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA LEGALTAS USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PENGESAHAN BADAN HUKUM PERIZINAN BADAN USAHA IJIN USAHA NOMOR BADAN HUKUM NOMOR INDUK KOPERASI NOMOR INDUK BERUSAHA NAMA KOPERASI AKTA PENDIRIAN/ ANGGARAN DASAR NOMOR POKOK WAJIB PAJAK KSPPS/USPPS KOPERASI IZIN OPERASIONAL PELAPORAN KEMENTERIAN KOPERASI PENCATATAN KEPENGURUSAN KEPESERTAAN PROGRAM AKSES PROGRAAM PEMBIAYAAN KANTOR CABANG KANTOR CABANG PEMBANTU KANTOR KAS
- 12. Integrasi Ekonomi Koperasi danSyariah Oleh: Pristiyanto, SS. MM. MP. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA Terimakasih