SlideShare a Scribd company logo
panduan praktis
Pelayanan
Alat Kesehatan
10
02  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan
panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  03
Kata Pengantar
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditetapkan bahwa
operasional BPJS Kesehatan dimulai sejak tanggal 1
Januari 2014.
BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksana merupakan
badan hukum publik yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Tujuan diberlakukannya program Jaminan Kesehatan
Nasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan
kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada
setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya
dibayar oleh Pemerintah.
Masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan
Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan
stakeholder terkait tentu perlu mengetahui prosedur
dan kebijakan pelayanan dalam memperoleh pelayanan
kesehatan sesuai dengan haknya. Untuk itu diperlukan
Buku Panduan Praktis yang diharapkan dapat membantu
pemahaman tentang hak dan kewajiban stakeholder
terkait baik Dokter/Dokter Gigi yang bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan, Peserta BPJS Kesehatan maupun
pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang program
Jaminan Kesehatan Nasional.
Dengan terbitnya buku ini diharapkan masyarakat
akan mengetahui dan memahami tentang Jaminan
Kesehatan Nasional, sehingga pada saat pelaksanaannya
masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya
serta memanfaatkan jaminan kesehatan dengan baik
dan benar. Tentu saja, pada waktunya buku panduan
praktis ini dapat saja direvisi dan diterapkan berdasarkan
dinamika pelayanan yang dapat berkembang menurut
situasi dan kondisi di lapangan serta perubahan regulasi
terbaru.
Direktur Utama BPJS Kesehatan
Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes.
04  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan
panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  05
I Pengertian Alat Kesehatan
1)	 Salah satu hal yang dijamin oleh BPJS Kesehatan
bagi pesertanya adalah pelayanan alat kesehatan,
2)	Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus,
mesin dan/atau implan yang tidak mengandung
obat yang digunakan untuk mencegah,
mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan
penyakit, merawat orang sakit, memulihkan
kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk
struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
3)	 Alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada point
2 dapat dipergunakan di dalam tubuh melalui
prosedur operasi maupun dipergunakan di luar
tubuh
4)	 Alat kesehatan yang dipergunakan di luar tubuh
merupakan manfaat tambahan (suplemen) dengan
pembatasan/limitasi baik jenis maupun harganya.
II Sasaran
Semua peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan
pelayanan alat kesehatan di luar tubuh yang diberikan
Daftar Isi
I Pengertian Alat Kesehatan  05
II Sasaran  05
III Ruang Lingkup Pelayanan Alat
Kesehatan
 06
IV Jenis jenis Alat kesehatan  06
V Alur pelayanan Alat Kesehatan  08
VI Prosedur pelayanan Alat
Kesehatan
 09
VII Penyedia Alat Kesehatan  14
VIII Pembiayaan Alat Kesehatan  15
IX Question and Answer  17
06  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan
panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  07
pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun
fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sesuai ketentuan
yang berlaku.
III
Ruang Lingkup Pelayanan
Alat Kesehatan
a.	Alat kesehatan diberikan kepada peserta BPJS
Kesehatan atas dasar indikasi medis.
b.	 Jenis dan plafon harga alat kesehatan ditetapkan
oleh Menteri Kesehatan.
IV Jenis jenis Alat kesehatan
Jenis alat kesehatan diluar tubuh yang dijamin oleh
BPJS Kesehatan adalah:
1)	Kacamata
2)	 Alat bantu dengar (hearing aid)
3)	 Prothesa gigi/gigi palsu
4)	Penyangga leher (collar neck/cervical collar/neck
brace)
5)	 Jaket Penyangga Tulang (Corset)
6)	 Prothesa alat gerak (kaki dan/atau tangan tiruan)
7)	 Alat bantu gerak berupa kruk penyangga tubuh
08  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan
panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  09
V AlurpelayananAlatKesehatan
1)	Pelayanan kesehatan dilakukan dengan sistem
rujukan berjenjang termasuk pelayanan alat
kesehatan.
Faskes
Tingkat
Pertama
Faskes
Tingkat
Lanjutan
•	 Dokter/dokter gigi
•	 Puskesmas
•	 Klinik
•	 RS D Pratama
•	 Klinik Utama
•	 RS Umum
•	 RS Khusus
(RS Swasta /
Pemerintah)
2)	Pelayanan Alat Kesehatan dapat diberikan pada
pelayanan kesehatan rawat jalan dan/atau rawat
inap baik di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama
maupun Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat
lanjutan berdasarkan rekomendasi dari Dokter
Penanggung Jawab Pasien (DPJP).
VI
Prosedur pelayanan Alat
Kesehatan
a.	Kacamata
1)	Diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan
dengan gangguan penglihatan sesuai dengan
indikasi medis
2)	Merupakan bagian dari pemeriksaan dan
penanganan yang diberikan pada fasilitas
10  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan
panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  11
kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan
3)	 Penjaminan pelayanan kacamata diberikan atas
rekomendasi dari dokter spesialis mata dan
dibuktikan dengan hasil pemeriksaan mata.
4)	Ukuran kacamata yang dijamin oleh BPJS
Kesehatan adalah:
i.	 Untuk lensa spheris, minimal 0.5 Dioptri
ii.	 Untuk lensa silindris minimal 0.25 Dioptri
5)	Kacamata dapat diberikan maksimal 1 kali
dalam 2 (dua) tahun
b.	 Alat bantu dengar (hearing aid)
1)	Diberikan kepada peserta BPJS
Kesehatan dengan gangguan
pendengaran sesuai dengan
indikasi medis
2)	Merupakan bagian dari
pemeriksaan dan penanganan
yang diberikan pada fasilitas
kesehatan rujukan yang bekerja
sama dengan BPJS Kesehatan
3)	Penjaminan pelayanan alat bantu dengar
diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialis
THT.
4)	 Alat bantu dengar dapat diberikan maksimal
sekali dalam 5 (lima) tahun per telinga
c.	 Prothesa gigi/gigi palsu
1)	 Diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan yang
kehilangan gigi sesuai dengan indikasi medis
2)	 Pelayanan prothesa gigi diberikan pada fasilitas
kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas
Kesehatan tingkat lanjutan yang bekerja sama
dengan BPJS Kesehatan
3)	Penjaminan pelayanan prothesa gigi/gigi
palsu diberikan atas
rekomendasi dari
dokter gigi
4)	Prothesa gigi/gigi
palsu dapat diberikan
paling cepat 2 (dua)
tahun sekali untuk
gigi yang sama.
12  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan
panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  13
d.	Penyangga leher (collar neck/cervical collar/
neck brace)
1)	Diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan
sebagai penyangga kepala dan leher karena
trauma pada leher dan kepala ataupun fraktur
pada tulang cervix/tulang leher sesuai dengan
indikasi medis.
2)	Merupakan bagian dari pemeriksaan dan
penanganan yang diberikan pada fasilitas
kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan
3)	 Penyangga leher dapat diberikan maksimal 1
kali dalam 2 (dua) tahun
e.	 Jaket Penyangga Tulang (Corset)
1)	 Diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan yang
mengalami kelainan/gangguan tulang atau
kondisi lain sesuai dengan indikasi medis.
2)	Merupakan bagian dari pemeriksaan dan
penanganan yang diberikan pada fasilitas
kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan
3)	Jaket penyangga tulang dapat diberikan
maksimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun
f.	 Prothesa alat gerak (kaki dan/atau tangan
tiruan)
1)	Diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan
sesuai dengan indikasi medis.
2)	Merupakan bagian dari pemeriksaan dan
penanganan yang diberikan pada fasilitas
kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan
3)	 Diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialis
orthopedi
4)	Prothesa alat gerak dapat diberikan paling
14  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan
panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  15
cepat 5 (lima) tahun sekali untuk bagian tubuh
yang sama
g.	Alat bantu gerak berupa kruk penyangga
tubuh
1)	Diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan
sesuai dengan indikasi medis.
2)	Merupakan bagian dari pemeriksaan dan
penanganan yang diberikan pada fasilitas
kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan
3)	 Diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialis
bedah Tulang (orthopedic)
4)	Prothesa alat gerak dapat diberikan paling
cepat 5 (lima) tahun sekali untuk bagian tubuh
yang sama
VII Penyedia Alat Kesehatan
Alat kesehatan disediakan oleh Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjutan yang bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan dengan mutu sesuai kebutuhan medis
VIII Pembiayaan Alat Kesehatan
Besaran biaya alat kesehatan yang dijamin oleh BPJS
Kesehatan merupakan plafon/batas maksimal, dengan
rincian sebagai berikut :
No
Jenis
Pelayanan
Tarif (Rp) Ketentuan
1 Kacamata Kelas III: 150.000
Kelas II : 200.000
Kelas I : 300.000
1.	Diberikan paling
cepat 2 (dua)tahun
sekali
2.	Indikasi medis
minimal:
-	 Spheris 0.5 D
-	 Silindris 0.25 D
2 Alat Bantu
Dengar
Maksimal  Rp
1.000.000,00
Diberikan paling cepat 5
tahun sekali atas indikasi
medis
3 Prothesa
Anggota
Gerak
Maksimal Rp.
2.500.000,00
1.	Protesa alat gerak
adalah :
a.	 Kaki palsu
b.	Tangan palsu
2.	Diberikan paling
cepat 5 (lima) tahun
sekali atas indikasi
medis
16  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan
panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  17
No
Jenis
Pelayanan
Tarif (Rp) Ketentuan
4 Prothesa Gigi Maksimal Rp.
1.000.000,00
Diberikan paling cepat 2
tahun sekali atas indikasi
medis untuk gigi yang
sama
Full protesa gigi
maksimal
Rp. 1.000.000,00
Masing masing rahang
masimal Rp. 500.000,00
Rincian per rahang
adalah :
•	 1 - 8 gigi :
	 Rp. 250.000,-
•	 9 - 16 gigi :
	 Rp. 500.000,-
5 Korset tulang
belakang
Maksimal
Rp. 350.000,00
Diberikan paling cepat 2
(dua) tahun sekali atas
indikasi medis
6 Collar Neck Maksimal
Rp. 150.000,00
Diberikan paling cepat 2
(dua) tahun sekali atas
indikasi medis
7 Kruk Maksimal
Rp. 350.000,00
Diberikan paling cepat 5
(lima) tahun sekali atas
indikasi medis
Mekanisme pembayaran
Alat kesehatan dilayani oleh Fasilitas Kesehatan dengan
plafon/batas harga sesuai ketentuan yang berlaku.
Fasilitas Kesehatan mengajukan penggantian biaya
kepada BPJS Kesehatan (Peserta tidak menagihkan
langsung kepada BPJS Kesehatan)
IX Question and Answer
1)	 Apakah peserta dapat langsung menagihkan
alat kesehatan yang dipergunakan diluar
tubuh kepada BPJS Kesehatan?
Jawab : Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan
RI Nomor 71 Tahun 2013 pasal 27 disebutkan
bahwa fasilitas kesehatan wajib menyediakan alat
kesehatan yang dibutuhkan peserta sesuai indikasi
medis. Alat kesehatan yang diberikan kepada
peserta yang berada di luar paket INA CBG’s dan
18  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan
di luar kapitasi ditagihkan dengan klaim tersendiri
oleh fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan
secara kolektif. Peserta tidak menagihkan langsung
kepada BPJS Kesehatan.
2)	Apakah saya boleh mendapat alat bantu
dengar sebelum 5 tahun?
Jawab : Sesuai dengan surat edaran Menteri
Kesehatan RI nomor HK/MENKES/31/2014 untuk
penjaminan alat bantu dengar diberikan paling
cepat 5 tahun sekali atas indikasi medis/hasil
pemeriksaan dari dokter spesialis THT.
3)	 Apakah saya boleh mendapatkan protesa alat
gerak, misal kaki palsu untuk kaki kanan dan
kaki kiri pada saat bersamaan?
Jawab : Penjaminan protesa alat gerak sesuai
surat edaran Menteri Kesehatan RI nomor HK/
MENKES/31/I/2014 diberikan paling cepat 5 tahun
sekali atas indikasi medis. Penjaminan diberikan
untuk masing-masing alat gerak. Sehingga apabila
sesuai indikasi medis dibutuhkan kaki palsu untuk
kedua kaki, maka keduanya dapat dijamin dan
penjaminan berikutnya paling cepat 5 tahun
kemudian.

More Related Content

What's hot

Panduan Praktis PROLANIS
Panduan Praktis PROLANISPanduan Praktis PROLANIS
Panduan Praktis PROLANIS
Ulfah Hanum
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...
BPJS Kesehatan RI
 
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfPermenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Muh Saleh
 
Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik pratama, te...
Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik  pratama, te...Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik  pratama, te...
Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik pratama, te...
Adelina Hutauruk
 
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rsKepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
Wira Kusuma
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
BPJS Kesehatan RI
 
Peran Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam mencapai tujuan SDGs
Peran Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam mencapai tujuan SDGsPeran Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam mencapai tujuan SDGs
Peran Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam mencapai tujuan SDGs
ditjenyankes
 
Implementasi Akreditasi di Rumah Sakit (Pra Survei, Survei dan Paska Survei) ...
Implementasi Akreditasi di Rumah Sakit (Pra Survei, Survei dan Paska Survei) ...Implementasi Akreditasi di Rumah Sakit (Pra Survei, Survei dan Paska Survei) ...
Implementasi Akreditasi di Rumah Sakit (Pra Survei, Survei dan Paska Survei) ...
Kanaidi ken
 
Standar akreditasi klinik modified
Standar akreditasi klinik   modifiedStandar akreditasi klinik   modified
Standar akreditasi klinik modified
Dinda Putri Dyah Maharini
 
350793783-Penilaian-Kinerja-Dokter-Dan-Staf-Medis-Rs-Oppe.docx
350793783-Penilaian-Kinerja-Dokter-Dan-Staf-Medis-Rs-Oppe.docx350793783-Penilaian-Kinerja-Dokter-Dan-Staf-Medis-Rs-Oppe.docx
350793783-Penilaian-Kinerja-Dokter-Dan-Staf-Medis-Rs-Oppe.docx
drImadeJuliana
 
SOP PRIMARY CARE BPJS
SOP PRIMARY CARE BPJSSOP PRIMARY CARE BPJS
SOP PRIMARY CARE BPJS
Ardi Yudha
 
Juknis ILP_Konsorsium BMGF 10072023.pdf
Juknis ILP_Konsorsium BMGF 10072023.pdfJuknis ILP_Konsorsium BMGF 10072023.pdf
Juknis ILP_Konsorsium BMGF 10072023.pdf
erpan9
 
(Lamp 1.9) standar pelayanan poli mata
(Lamp 1.9) standar pelayanan poli mata(Lamp 1.9) standar pelayanan poli mata
(Lamp 1.9) standar pelayanan poli mata
Armin Kobain
 
Pmk no. 11 ttg pelayanan rawat jalan eksekutif di rs (1)
Pmk no. 11 ttg pelayanan rawat jalan eksekutif di rs (1)Pmk no. 11 ttg pelayanan rawat jalan eksekutif di rs (1)
Pmk no. 11 ttg pelayanan rawat jalan eksekutif di rs (1)
Nazila Hana
 
Pedoman survey akreditasi_puskesmas_dan
Pedoman survey akreditasi_puskesmas_danPedoman survey akreditasi_puskesmas_dan
Pedoman survey akreditasi_puskesmas_dan
yuli anggraeni
 
Penjelasan capaian KBK 2022.ppt
Penjelasan capaian KBK 2022.pptPenjelasan capaian KBK 2022.ppt
Penjelasan capaian KBK 2022.ppt
PuskesmasGedangsari1
 
Panduan akses ke pelayanan rs
Panduan akses ke pelayanan rsPanduan akses ke pelayanan rs
Panduan akses ke pelayanan rs
EkaMeliyanti
 
Seri bpjs kesehatan prolanis
Seri bpjs kesehatan prolanisSeri bpjs kesehatan prolanis
Seri bpjs kesehatan prolanis
Klinik Jejaring PT Rumah Sakit Padjadjaran
 
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
Permenkes no. 27 tahun 2017  ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...Permenkes no. 27 tahun 2017  ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
Adelina Hutauruk
 
Laporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptx
Laporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptxLaporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptx
Laporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptx
PuskemasPanunggangan
 

What's hot (20)

Panduan Praktis PROLANIS
Panduan Praktis PROLANISPanduan Praktis PROLANIS
Panduan Praktis PROLANIS
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...
 
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfPermenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
 
Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik pratama, te...
Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik  pratama, te...Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik  pratama, te...
Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik pratama, te...
 
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rsKepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
 
Peran Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam mencapai tujuan SDGs
Peran Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam mencapai tujuan SDGsPeran Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam mencapai tujuan SDGs
Peran Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam mencapai tujuan SDGs
 
Implementasi Akreditasi di Rumah Sakit (Pra Survei, Survei dan Paska Survei) ...
Implementasi Akreditasi di Rumah Sakit (Pra Survei, Survei dan Paska Survei) ...Implementasi Akreditasi di Rumah Sakit (Pra Survei, Survei dan Paska Survei) ...
Implementasi Akreditasi di Rumah Sakit (Pra Survei, Survei dan Paska Survei) ...
 
Standar akreditasi klinik modified
Standar akreditasi klinik   modifiedStandar akreditasi klinik   modified
Standar akreditasi klinik modified
 
350793783-Penilaian-Kinerja-Dokter-Dan-Staf-Medis-Rs-Oppe.docx
350793783-Penilaian-Kinerja-Dokter-Dan-Staf-Medis-Rs-Oppe.docx350793783-Penilaian-Kinerja-Dokter-Dan-Staf-Medis-Rs-Oppe.docx
350793783-Penilaian-Kinerja-Dokter-Dan-Staf-Medis-Rs-Oppe.docx
 
SOP PRIMARY CARE BPJS
SOP PRIMARY CARE BPJSSOP PRIMARY CARE BPJS
SOP PRIMARY CARE BPJS
 
Juknis ILP_Konsorsium BMGF 10072023.pdf
Juknis ILP_Konsorsium BMGF 10072023.pdfJuknis ILP_Konsorsium BMGF 10072023.pdf
Juknis ILP_Konsorsium BMGF 10072023.pdf
 
(Lamp 1.9) standar pelayanan poli mata
(Lamp 1.9) standar pelayanan poli mata(Lamp 1.9) standar pelayanan poli mata
(Lamp 1.9) standar pelayanan poli mata
 
Pmk no. 11 ttg pelayanan rawat jalan eksekutif di rs (1)
Pmk no. 11 ttg pelayanan rawat jalan eksekutif di rs (1)Pmk no. 11 ttg pelayanan rawat jalan eksekutif di rs (1)
Pmk no. 11 ttg pelayanan rawat jalan eksekutif di rs (1)
 
Pedoman survey akreditasi_puskesmas_dan
Pedoman survey akreditasi_puskesmas_danPedoman survey akreditasi_puskesmas_dan
Pedoman survey akreditasi_puskesmas_dan
 
Penjelasan capaian KBK 2022.ppt
Penjelasan capaian KBK 2022.pptPenjelasan capaian KBK 2022.ppt
Penjelasan capaian KBK 2022.ppt
 
Panduan akses ke pelayanan rs
Panduan akses ke pelayanan rsPanduan akses ke pelayanan rs
Panduan akses ke pelayanan rs
 
Seri bpjs kesehatan prolanis
Seri bpjs kesehatan prolanisSeri bpjs kesehatan prolanis
Seri bpjs kesehatan prolanis
 
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
Permenkes no. 27 tahun 2017  ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...Permenkes no. 27 tahun 2017  ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
 
Laporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptx
Laporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptxLaporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptx
Laporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptx
 

Viewers also liked

Laporan Tutorial Skenario D Blok 7 ( Lethargis - Cairan tubuh)
Laporan Tutorial Skenario D Blok 7 ( Lethargis - Cairan tubuh)Laporan Tutorial Skenario D Blok 7 ( Lethargis - Cairan tubuh)
Laporan Tutorial Skenario D Blok 7 ( Lethargis - Cairan tubuh)Amanda Putri Utami
 
Struktur & fungsi organel sel
Struktur & fungsi organel selStruktur & fungsi organel sel
Struktur & fungsi organel sel
Alan Permana
 
STRUKTUR DAN FUNGSI ORGANEL SEL
STRUKTUR DAN FUNGSI ORGANEL SELSTRUKTUR DAN FUNGSI ORGANEL SEL
STRUKTUR DAN FUNGSI ORGANEL SEL
Jihan Nabilah
 

Viewers also liked (6)

Buku saku faq bpjs
Buku saku faq bpjsBuku saku faq bpjs
Buku saku faq bpjs
 
Laporan Tutorial Skenario D Blok 7 ( Lethargis - Cairan tubuh)
Laporan Tutorial Skenario D Blok 7 ( Lethargis - Cairan tubuh)Laporan Tutorial Skenario D Blok 7 ( Lethargis - Cairan tubuh)
Laporan Tutorial Skenario D Blok 7 ( Lethargis - Cairan tubuh)
 
Struktur & fungsi organel sel
Struktur & fungsi organel selStruktur & fungsi organel sel
Struktur & fungsi organel sel
 
BPJS
BPJSBPJS
BPJS
 
Penjelasan Uu No.13 Th.2003 (Ketenagakerjaan)
Penjelasan Uu No.13 Th.2003 (Ketenagakerjaan)Penjelasan Uu No.13 Th.2003 (Ketenagakerjaan)
Penjelasan Uu No.13 Th.2003 (Ketenagakerjaan)
 
STRUKTUR DAN FUNGSI ORGANEL SEL
STRUKTUR DAN FUNGSI ORGANEL SELSTRUKTUR DAN FUNGSI ORGANEL SEL
STRUKTUR DAN FUNGSI ORGANEL SEL
 

Similar to Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
BPJS Kesehatan RI
 
Permenkes no. 71 tahun 2013
Permenkes no. 71 tahun 2013Permenkes no. 71 tahun 2013
Permenkes no. 71 tahun 2013
IdnJournal
 
09 pelayanan g igi & prothesa gigi
09 pelayanan g igi & prothesa gigi09 pelayanan g igi & prothesa gigi
09 pelayanan g igi & prothesa gigi
hodijahkamil
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa Gigi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa GigiBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa Gigi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa Gigi
BPJS Kesehatan RI
 
Seri bpjs kesehatan gate keeper concept
Seri bpjs kesehatan gate keeper conceptSeri bpjs kesehatan gate keeper concept
Seri bpjs kesehatan gate keeper concept
Klinik Jejaring PT Rumah Sakit Padjadjaran
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper Concept
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper ConceptBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper Concept
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper Concept
BPJS Kesehatan RI
 
Narasi RUU Kesehatan.pdf
Narasi RUU Kesehatan.pdfNarasi RUU Kesehatan.pdf
Narasi RUU Kesehatan.pdf
PUTRA ADI IRAWAN
 
Bpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahBpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahHety Byan
 
Materi sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatanMateri sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatan
Adi Ardianto
 
Pem 2 albert.pptx
Pem 2 albert.pptxPem 2 albert.pptx
Pem 2 albert.pptx
YamatoKannajuki
 
Materi presentasi idi karawang askes 2
Materi presentasi idi karawang askes 2 Materi presentasi idi karawang askes 2
Materi presentasi idi karawang askes 2 dhoan Evridho
 
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014Dokter Tekno
 
Aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat ppt
Aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat pptAspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat ppt
Aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat ppt
Elon Yunus
 
UU Pradok.pptx
UU Pradok.pptxUU Pradok.pptx
UU Pradok.pptx
Ilham139055
 
Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatan
Nur Fuad
 
Manajemen Penggunaan Obat MPO dr Trijo.pdf
Manajemen Penggunaan Obat MPO dr Trijo.pdfManajemen Penggunaan Obat MPO dr Trijo.pdf
Manajemen Penggunaan Obat MPO dr Trijo.pdf
SyarifahRahma2
 
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatanPanduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatanMbah Lanang
 

Similar to Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat Kesehatan (20)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
 
Permenkes no. 71 tahun 2013
Permenkes no. 71 tahun 2013Permenkes no. 71 tahun 2013
Permenkes no. 71 tahun 2013
 
09 pelayanan g igi & prothesa gigi
09 pelayanan g igi & prothesa gigi09 pelayanan g igi & prothesa gigi
09 pelayanan g igi & prothesa gigi
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa Gigi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa GigiBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa Gigi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa Gigi
 
Uu 29 2004
Uu 29 2004Uu 29 2004
Uu 29 2004
 
Uu 29 2004
Uu 29 2004Uu 29 2004
Uu 29 2004
 
Seri bpjs kesehatan gate keeper concept
Seri bpjs kesehatan gate keeper conceptSeri bpjs kesehatan gate keeper concept
Seri bpjs kesehatan gate keeper concept
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper Concept
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper ConceptBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper Concept
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper Concept
 
BPJS
BPJSBPJS
BPJS
 
Narasi RUU Kesehatan.pdf
Narasi RUU Kesehatan.pdfNarasi RUU Kesehatan.pdf
Narasi RUU Kesehatan.pdf
 
Bpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahBpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupah
 
Materi sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatanMateri sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatan
 
Pem 2 albert.pptx
Pem 2 albert.pptxPem 2 albert.pptx
Pem 2 albert.pptx
 
Materi presentasi idi karawang askes 2
Materi presentasi idi karawang askes 2 Materi presentasi idi karawang askes 2
Materi presentasi idi karawang askes 2
 
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014
 
Aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat ppt
Aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat pptAspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat ppt
Aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat ppt
 
UU Pradok.pptx
UU Pradok.pptxUU Pradok.pptx
UU Pradok.pptx
 
Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatan
 
Manajemen Penggunaan Obat MPO dr Trijo.pdf
Manajemen Penggunaan Obat MPO dr Trijo.pdfManajemen Penggunaan Obat MPO dr Trijo.pdf
Manajemen Penggunaan Obat MPO dr Trijo.pdf
 
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatanPanduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
 

More from BPJS Kesehatan RI

3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001
3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan00013994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001
3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001
BPJS Kesehatan RI
 
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4
BPJS Kesehatan RI
 
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktp
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktpUpaya monitoring dan peningkatan kualitas fktp
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktp
BPJS Kesehatan RI
 
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang Klungkung
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang KlungkungPengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang Klungkung
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang Klungkung
BPJS Kesehatan RI
 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
BPJS Kesehatan RI
 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
BPJS Kesehatan RI
 
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...
BPJS Kesehatan RI
 
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...
BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014
BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014
BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014
BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014
BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014
BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014
BPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
BPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Ambulan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan AmbulanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Ambulan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Ambulan
BPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining Kesehatan
BPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Imunisasi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan ImunisasiBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Imunisasi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Imunisasi
BPJS Kesehatan RI
 

More from BPJS Kesehatan RI (19)

3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001
3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan00013994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001
3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001
 
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4
 
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktp
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktpUpaya monitoring dan peningkatan kualitas fktp
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktp
 
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang Klungkung
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang KlungkungPengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang Klungkung
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang Klungkung
 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
 
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...
 
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Ambulan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan AmbulanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Ambulan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Ambulan
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining Kesehatan
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Imunisasi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan ImunisasiBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Imunisasi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Imunisasi
 

Recently uploaded

(Aborsi kandungan) obat penggugur kandungan untuk masa depan yang belum mau {...
(Aborsi kandungan) obat penggugur kandungan untuk masa depan yang belum mau {...(Aborsi kandungan) obat penggugur kandungan untuk masa depan yang belum mau {...
(Aborsi kandungan) obat penggugur kandungan untuk masa depan yang belum mau {...
Cara Menggugurkan Kandungan 087776558899
 
CDOB Cara Distribusi Obat yang Baik Peraturan BPOM
CDOB Cara Distribusi Obat yang Baik Peraturan BPOMCDOB Cara Distribusi Obat yang Baik Peraturan BPOM
CDOB Cara Distribusi Obat yang Baik Peraturan BPOM
LinaJuwairiyah1
 
04 KONSEP BIAYA PELAYANAN KESEHATAN dan TARIF .pptx
04 KONSEP BIAYA PELAYANAN KESEHATAN dan TARIF .pptx04 KONSEP BIAYA PELAYANAN KESEHATAN dan TARIF .pptx
04 KONSEP BIAYA PELAYANAN KESEHATAN dan TARIF .pptx
zirmajulianda1
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMBERIAN KEMOTERAPI
PERAN PERAWAT DALAM PEMBERIAN KEMOTERAPIPERAN PERAWAT DALAM PEMBERIAN KEMOTERAPI
PERAN PERAWAT DALAM PEMBERIAN KEMOTERAPI
nirmalaamir3
 
PERTOLONGAN PERTAMA 3 (penilaian korban).pptx
PERTOLONGAN PERTAMA 3 (penilaian korban).pptxPERTOLONGAN PERTAMA 3 (penilaian korban).pptx
PERTOLONGAN PERTAMA 3 (penilaian korban).pptx
AndrikIrfani
 
MATERI PENCATATAN DAN PELAPORAN SKRINING LANSIA
MATERI PENCATATAN DAN PELAPORAN SKRINING LANSIAMATERI PENCATATAN DAN PELAPORAN SKRINING LANSIA
MATERI PENCATATAN DAN PELAPORAN SKRINING LANSIA
ratih402596
 
Konsep Dasar Keperawatan Komplementer 2020.pdf
Konsep Dasar Keperawatan Komplementer 2020.pdfKonsep Dasar Keperawatan Komplementer 2020.pdf
Konsep Dasar Keperawatan Komplementer 2020.pdf
roomahmentari
 
2. Update Situasi dan Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis_16 Mei 2024.pptx
2. Update Situasi dan Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis_16 Mei 2024.pptx2. Update Situasi dan Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis_16 Mei 2024.pptx
2. Update Situasi dan Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis_16 Mei 2024.pptx
PratiwiZikri
 

Recently uploaded (8)

(Aborsi kandungan) obat penggugur kandungan untuk masa depan yang belum mau {...
(Aborsi kandungan) obat penggugur kandungan untuk masa depan yang belum mau {...(Aborsi kandungan) obat penggugur kandungan untuk masa depan yang belum mau {...
(Aborsi kandungan) obat penggugur kandungan untuk masa depan yang belum mau {...
 
CDOB Cara Distribusi Obat yang Baik Peraturan BPOM
CDOB Cara Distribusi Obat yang Baik Peraturan BPOMCDOB Cara Distribusi Obat yang Baik Peraturan BPOM
CDOB Cara Distribusi Obat yang Baik Peraturan BPOM
 
04 KONSEP BIAYA PELAYANAN KESEHATAN dan TARIF .pptx
04 KONSEP BIAYA PELAYANAN KESEHATAN dan TARIF .pptx04 KONSEP BIAYA PELAYANAN KESEHATAN dan TARIF .pptx
04 KONSEP BIAYA PELAYANAN KESEHATAN dan TARIF .pptx
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMBERIAN KEMOTERAPI
PERAN PERAWAT DALAM PEMBERIAN KEMOTERAPIPERAN PERAWAT DALAM PEMBERIAN KEMOTERAPI
PERAN PERAWAT DALAM PEMBERIAN KEMOTERAPI
 
PERTOLONGAN PERTAMA 3 (penilaian korban).pptx
PERTOLONGAN PERTAMA 3 (penilaian korban).pptxPERTOLONGAN PERTAMA 3 (penilaian korban).pptx
PERTOLONGAN PERTAMA 3 (penilaian korban).pptx
 
MATERI PENCATATAN DAN PELAPORAN SKRINING LANSIA
MATERI PENCATATAN DAN PELAPORAN SKRINING LANSIAMATERI PENCATATAN DAN PELAPORAN SKRINING LANSIA
MATERI PENCATATAN DAN PELAPORAN SKRINING LANSIA
 
Konsep Dasar Keperawatan Komplementer 2020.pdf
Konsep Dasar Keperawatan Komplementer 2020.pdfKonsep Dasar Keperawatan Komplementer 2020.pdf
Konsep Dasar Keperawatan Komplementer 2020.pdf
 
2. Update Situasi dan Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis_16 Mei 2024.pptx
2. Update Situasi dan Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis_16 Mei 2024.pptx2. Update Situasi dan Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis_16 Mei 2024.pptx
2. Update Situasi dan Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis_16 Mei 2024.pptx
 

Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat Kesehatan

  • 2. 02  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  03 Kata Pengantar Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditetapkan bahwa operasional BPJS Kesehatan dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksana merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan stakeholder terkait tentu perlu mengetahui prosedur dan kebijakan pelayanan dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya. Untuk itu diperlukan Buku Panduan Praktis yang diharapkan dapat membantu pemahaman tentang hak dan kewajiban stakeholder terkait baik Dokter/Dokter Gigi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Peserta BPJS Kesehatan maupun pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang program Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan terbitnya buku ini diharapkan masyarakat akan mengetahui dan memahami tentang Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga pada saat pelaksanaannya masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya serta memanfaatkan jaminan kesehatan dengan baik dan benar. Tentu saja, pada waktunya buku panduan praktis ini dapat saja direvisi dan diterapkan berdasarkan dinamika pelayanan yang dapat berkembang menurut situasi dan kondisi di lapangan serta perubahan regulasi terbaru. Direktur Utama BPJS Kesehatan Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes.
  • 3. 04  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  05 I Pengertian Alat Kesehatan 1) Salah satu hal yang dijamin oleh BPJS Kesehatan bagi pesertanya adalah pelayanan alat kesehatan, 2) Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. 3) Alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada point 2 dapat dipergunakan di dalam tubuh melalui prosedur operasi maupun dipergunakan di luar tubuh 4) Alat kesehatan yang dipergunakan di luar tubuh merupakan manfaat tambahan (suplemen) dengan pembatasan/limitasi baik jenis maupun harganya. II Sasaran Semua peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan pelayanan alat kesehatan di luar tubuh yang diberikan Daftar Isi I Pengertian Alat Kesehatan  05 II Sasaran  05 III Ruang Lingkup Pelayanan Alat Kesehatan  06 IV Jenis jenis Alat kesehatan  06 V Alur pelayanan Alat Kesehatan  08 VI Prosedur pelayanan Alat Kesehatan  09 VII Penyedia Alat Kesehatan  14 VIII Pembiayaan Alat Kesehatan  15 IX Question and Answer  17
  • 4. 06  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  07 pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. III Ruang Lingkup Pelayanan Alat Kesehatan a. Alat kesehatan diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan atas dasar indikasi medis. b. Jenis dan plafon harga alat kesehatan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. IV Jenis jenis Alat kesehatan Jenis alat kesehatan diluar tubuh yang dijamin oleh BPJS Kesehatan adalah: 1) Kacamata 2) Alat bantu dengar (hearing aid) 3) Prothesa gigi/gigi palsu 4) Penyangga leher (collar neck/cervical collar/neck brace) 5) Jaket Penyangga Tulang (Corset) 6) Prothesa alat gerak (kaki dan/atau tangan tiruan) 7) Alat bantu gerak berupa kruk penyangga tubuh
  • 5. 08  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  09 V AlurpelayananAlatKesehatan 1) Pelayanan kesehatan dilakukan dengan sistem rujukan berjenjang termasuk pelayanan alat kesehatan. Faskes Tingkat Pertama Faskes Tingkat Lanjutan • Dokter/dokter gigi • Puskesmas • Klinik • RS D Pratama • Klinik Utama • RS Umum • RS Khusus (RS Swasta / Pemerintah) 2) Pelayanan Alat Kesehatan dapat diberikan pada pelayanan kesehatan rawat jalan dan/atau rawat inap baik di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama maupun Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan berdasarkan rekomendasi dari Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP). VI Prosedur pelayanan Alat Kesehatan a. Kacamata 1) Diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan dengan gangguan penglihatan sesuai dengan indikasi medis 2) Merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada fasilitas
  • 6. 10  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  11 kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 3) Penjaminan pelayanan kacamata diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialis mata dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan mata. 4) Ukuran kacamata yang dijamin oleh BPJS Kesehatan adalah: i. Untuk lensa spheris, minimal 0.5 Dioptri ii. Untuk lensa silindris minimal 0.25 Dioptri 5) Kacamata dapat diberikan maksimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun b. Alat bantu dengar (hearing aid) 1) Diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan dengan gangguan pendengaran sesuai dengan indikasi medis 2) Merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada fasilitas kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 3) Penjaminan pelayanan alat bantu dengar diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialis THT. 4) Alat bantu dengar dapat diberikan maksimal sekali dalam 5 (lima) tahun per telinga c. Prothesa gigi/gigi palsu 1) Diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan yang kehilangan gigi sesuai dengan indikasi medis 2) Pelayanan prothesa gigi diberikan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 3) Penjaminan pelayanan prothesa gigi/gigi palsu diberikan atas rekomendasi dari dokter gigi 4) Prothesa gigi/gigi palsu dapat diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali untuk gigi yang sama.
  • 7. 12  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  13 d. Penyangga leher (collar neck/cervical collar/ neck brace) 1) Diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan sebagai penyangga kepala dan leher karena trauma pada leher dan kepala ataupun fraktur pada tulang cervix/tulang leher sesuai dengan indikasi medis. 2) Merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada fasilitas kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 3) Penyangga leher dapat diberikan maksimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun e. Jaket Penyangga Tulang (Corset) 1) Diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan yang mengalami kelainan/gangguan tulang atau kondisi lain sesuai dengan indikasi medis. 2) Merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada fasilitas kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 3) Jaket penyangga tulang dapat diberikan maksimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun f. Prothesa alat gerak (kaki dan/atau tangan tiruan) 1) Diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan indikasi medis. 2) Merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada fasilitas kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 3) Diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialis orthopedi 4) Prothesa alat gerak dapat diberikan paling
  • 8. 14  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  15 cepat 5 (lima) tahun sekali untuk bagian tubuh yang sama g. Alat bantu gerak berupa kruk penyangga tubuh 1) Diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan indikasi medis. 2) Merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada fasilitas kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 3) Diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialis bedah Tulang (orthopedic) 4) Prothesa alat gerak dapat diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali untuk bagian tubuh yang sama VII Penyedia Alat Kesehatan Alat kesehatan disediakan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dengan mutu sesuai kebutuhan medis VIII Pembiayaan Alat Kesehatan Besaran biaya alat kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan merupakan plafon/batas maksimal, dengan rincian sebagai berikut : No Jenis Pelayanan Tarif (Rp) Ketentuan 1 Kacamata Kelas III: 150.000 Kelas II : 200.000 Kelas I : 300.000 1. Diberikan paling cepat 2 (dua)tahun sekali 2. Indikasi medis minimal: - Spheris 0.5 D - Silindris 0.25 D 2 Alat Bantu Dengar Maksimal Rp 1.000.000,00 Diberikan paling cepat 5 tahun sekali atas indikasi medis 3 Prothesa Anggota Gerak Maksimal Rp. 2.500.000,00 1. Protesa alat gerak adalah : a. Kaki palsu b. Tangan palsu 2. Diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali atas indikasi medis
  • 9. 16  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  17 No Jenis Pelayanan Tarif (Rp) Ketentuan 4 Prothesa Gigi Maksimal Rp. 1.000.000,00 Diberikan paling cepat 2 tahun sekali atas indikasi medis untuk gigi yang sama Full protesa gigi maksimal Rp. 1.000.000,00 Masing masing rahang masimal Rp. 500.000,00 Rincian per rahang adalah : • 1 - 8 gigi : Rp. 250.000,- • 9 - 16 gigi : Rp. 500.000,- 5 Korset tulang belakang Maksimal Rp. 350.000,00 Diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis 6 Collar Neck Maksimal Rp. 150.000,00 Diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis 7 Kruk Maksimal Rp. 350.000,00 Diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali atas indikasi medis Mekanisme pembayaran Alat kesehatan dilayani oleh Fasilitas Kesehatan dengan plafon/batas harga sesuai ketentuan yang berlaku. Fasilitas Kesehatan mengajukan penggantian biaya kepada BPJS Kesehatan (Peserta tidak menagihkan langsung kepada BPJS Kesehatan) IX Question and Answer 1) Apakah peserta dapat langsung menagihkan alat kesehatan yang dipergunakan diluar tubuh kepada BPJS Kesehatan? Jawab : Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013 pasal 27 disebutkan bahwa fasilitas kesehatan wajib menyediakan alat kesehatan yang dibutuhkan peserta sesuai indikasi medis. Alat kesehatan yang diberikan kepada peserta yang berada di luar paket INA CBG’s dan
  • 10. 18  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan di luar kapitasi ditagihkan dengan klaim tersendiri oleh fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan secara kolektif. Peserta tidak menagihkan langsung kepada BPJS Kesehatan. 2) Apakah saya boleh mendapat alat bantu dengar sebelum 5 tahun? Jawab : Sesuai dengan surat edaran Menteri Kesehatan RI nomor HK/MENKES/31/2014 untuk penjaminan alat bantu dengar diberikan paling cepat 5 tahun sekali atas indikasi medis/hasil pemeriksaan dari dokter spesialis THT. 3) Apakah saya boleh mendapatkan protesa alat gerak, misal kaki palsu untuk kaki kanan dan kaki kiri pada saat bersamaan? Jawab : Penjaminan protesa alat gerak sesuai surat edaran Menteri Kesehatan RI nomor HK/ MENKES/31/I/2014 diberikan paling cepat 5 tahun sekali atas indikasi medis. Penjaminan diberikan untuk masing-masing alat gerak. Sehingga apabila sesuai indikasi medis dibutuhkan kaki palsu untuk kedua kaki, maka keduanya dapat dijamin dan penjaminan berikutnya paling cepat 5 tahun kemudian.