1. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh mutu
sumberdaya manusia (SDM) kesehatan yang bekerja di institusi
kesehatan, baik yang bekerja di unit pelayanan kesehatan, unit penunjang
kesehatan maupun unit administrasi kesehatan. Oleh karena itu upaya
peningkatan mutu SDM kesehatan perlu mendapat perhatian
Peningkatan mutu SDM kesehatan diselenggarakan melalui berbagai
upaya, di antaranya melalui kegiatan pendidikan dan latihan (diklat)
tenaga kesehatan. Penyelenggaraan kegiatan diklat tenaga kesehatan ini
tersebar di berbagai institusi kesehatan, baik di tingkat pusat maupun di
tingkat propinsi dan kabupaten/kota.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomer 558 tahun
1984, tentang Susunan Organisasi Departemen Kesehatan, maka tugas
pokok Pusdiklat Pegawai Departemen Kesehatan RI adalah:
melaksanakan, mengkoordinasikan, dan membina diklat pegawai di
lingkungan Departemen Kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri
Kesehatan dan Undang-Undang yang berlaku.
Salah satu fungsi Pusdiklat adalah melakukan pengumpulan dan
pengolahan data disamping, melakukan analisa dan pengkajian program
diklat, mengikuti perkembangan (monitoring) dan menyusun laporan
penyelenggaraan program diklat.
Namun sampai saat ini belum diperoleh data yang optimal tentang
penyelenggaraan kegiatan diklat tenaga kesehatan, karena mekanisme
pencatatan dan pelaporan kegiatan diklat belum berjalan dengan baik dan
belum menjangkau seluruh diklat. Hal ini terutama disebabkan karena
belum adanya kesamaan dalam pemahaman dan pelaksanaan
pencatatan dan pelaporan kegiatan diklat di tiap tingkat administrasi.
Sehubungan dengan itu, untuk memperoleh data yang akurat tentang
pelaksanaan kegiatan diklat tenaga kesehatan, maka perlu disusun
pedoman pencatatan dan pelaporan kegiatan diklat yang dapat dijadikan
acuan oleh semua unit yang melaksanakan diklat, baik di tingkat pusat
maupun di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

2. B. TUJUAN
1. UMUM:
Dihasilkannya acuan dalam melakukan pencatatan dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan diklat bagi tenaga kesehatan untuk tiap
jenjang administrasi (tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/ kota).
2. KHUSUS :
Dihasilkannya acuan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan untuk:
a. Pelaksanaan tiap kegiatan diklat bagi tenaga kesehatan yang
diselenggarakan oleh berbagai unit kerja di lingkungan kesehatan
pada tiap tingkat administrasi.
b. Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan diklat bagi tenaga kesehatan tiap
triwulan yang diselenggarakan oleh berbagai unit kerja di lingkungan
kesehatan pada tiap tingkat administrasi.
c. Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan di Balai
Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) tiap triwulan dan tiap tahun.
B. MANFAAT
1. Kemudahan dalam mengelola informasi kegiatan diklat bagi tenaga
Kesehatan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota
2. Kemudahan dalam memperoleh data untuk perencanaan diklat
dalam rangka pengembangan tenaga kesehatan.
3. Kemudahan dalam pembinaan terhadap penyelenggaraan diklat bagi
tenaga kesehatan yang diselenggarakan di lingkungan kesehatan baik
di tingkat pusat maupun daerah.
4. Kemudahan dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan diklat bagi
tenaga kesehatan.

3. BAB II
RUANG LINGKUP DAN PENGERTIAN
A. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup pencatatan dan pelaporan kegiatan diklat pada pedoman ini
meliputi:
1. ruang lingkup kegiatan diklat dan
2. ruang lingkup pencatatan dan pelaporan kegiatan diklat
1. Ruang lingkup kegiatan diklat dalam pedoman ini, adalah semua
kegiatan diklat bagi tenaga kesehatan yang diselenggarakan oleh:
a. Pemerintah pusat:
Departemen Kesehatan dan semua perangkat, Departemen atau
Lembaga pemerintah lain yang memiliki institusi pelayanan kesehatan
dan institusi pendidikan kesehatan.
b. Pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/ kota dan semua
perangkat nya
c. Swasta terutama institusi pelayanan kesehatan swasta dan institusi
pendidikan kesehatan swasta
d. Organisasi-organisasi profesi di bidang kesehatan.
2. Ruang lingkup pencatatan dan pelaporan kegiatan diklat dalam pedoman
ini,meliputi:
a. Pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan tiap kegiatan diklat
bagi tenaga kesehatan
b. Pencatatan dan pelaporan rekapitulasi kegiatan diklat bagi tenaga,
kesehatan tiap triwulan.
c. Pencatatan dan pelaporan rekapitulasi kegiatan yang diselenggarakan
di Bapelkes tiap triwulan dan tiap tahun
B. PENGERTIAN
Batasan dari pencatatan dan pelaporan kegiatan diklat tersebut di atas
adalah sbb.:
1. Pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan tiap kegiatan diklat bagi
tenaga kesehatan adalah: melakukan pencatatan data penyelenggaraan
tiap kegiatan diklat bagi tenaga kesehatan dan melaporkan data tersebut
kepada instansi yang berwenang berupa laporan lengkap pelaksanaan
diklat dengan menggunakan format yang ditetapkan.

4. 2. Pencatatan dan pelaporan rekapitulasi kegiatan diklat bagi tenaga
kesehatan tiap triwulan adalah melakukan pencatatan data semua
kegiatan diklat bagi tenaga kesehatan dalam satu triwulan berjalan dan
melaporkan data tersebut berupa rekapitulasi kegiatan diklat triwulanan
kepada instansi yang berwenang dengan menggunakan format yang
ditetapkan.
3. Pencatatan dan pelaporan rekapitulasi kegiatan yang diselenggarakan di
Bapelkes tiap triwulan dan tiap tahun adalah melakukan pencatatan data
semua kegiatan diklat dan non diklat yang diselenggarakan di Bapelkes
atau menggunakan fasilitas Bapelkes dalam satu triwulan dan satu tahun
berjalan, dan melaporkan data tersebut berupa rekapitulasi data kegiatan
triwulanan dan tahunan kepada instansi yang berwenang dengan
menggunakan format yang telah ditetapkan.

5. BAB III
JENIS DATA YANG DICATAT DAN DILAPORKAN
A. Untuk pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan tiap kegiatan
diklat bagi tenaga kesehatan dibutuhkan data sbb:
1. Nama diklat
2. Jenis diklat
3. Tujuan diklat
4. Peserta:
4.1. Nama
4.2. NIP/NRPTT/NRP
4.3. Tempat lahir
4.4. Tanggal lahir
4.5. Status (a. PNS Departemen Kesehatan, b. PNS Non
Departemen Kesehatan, c. PTT, d. Swasta)
4.6. Pangkat dan golongan
4.7. Jenis kelamin
4.8. Jenis pendidikan awal
4.9. Tingkat pendidikan awal
4.10. Jenis pendidikan akhir
4.11. Tingkat pendidikan akhir
4.12. Nama jabatan
4.13. Status jabatan
4.14. Eselon
4.15. Hasil evaluasi (pre/ post test, ujian)
5. Pelatih pada diklat tersebut
5.1. Nama
5.2. NIP/ NRP
5.3. Status pelatih: (1.Widyaiswara, 2. non widyaiswara)
5.4. Pendidikan dasar profesi
5.5. Tingkat pendidikan akhir pelatih
5.6. Pelatihan yang diikuti
5.7. Pengalaman dalam bidang tugasnya
6. Lama Kegiatan (jumlah hari, jumlah jam pelajaran)
7. Tanggal penyelenggaraan diklat
8. Tempat penyelenggaraan diklat
9. Unit penyelenggara kegiatan diklat
10. Sumber biaya untuk penyelenggaraan kegiatan diklat
11. Hasil akreditasi diklat

6. B. Untuk pencatatan dan pelaporan rekapitulasi kegiatan diklat bagi
tenaga kesehatan tiap triwulan dibutuhkan data sbb:
1. Nama diklat
2. Jenis diklat
3. Peserta diklat berdasarkan jenis tenaga
4. Jumlah peserta diklat berdasarkan jenis tenaga
5. Status diklat: (a) PNS Departemen Kesehatan, (b) PNS non
Departemen Kesehatan, (c) PTT, (d) Non PNS/Swasta
6. Lama kegiatan diklat (hari/jpl)
7. Tanggal penyelenggaraan diklat
8. Tempat penyelenggaraan diklat
9. Institusi penyelenggara diklat
10. Akreditasi Diklat
11. Sumber biaya untuk penyelenggaraan diklat
C. Untuk pencatatan dan pelaporan rekapitulasi kegiatan yang
diselenggarakan di Bapelkes tiap triwulan dan tiap tahun dibutuhkan
data sbb:
1. Nama kegiatan diklat/ non diklat
2. Jenis kegiatan diklat/ non diklat
3. Peserta kegiatan diklat/ non diklat berdasarkan jenis tenaga menurut
PP No 32/ 1990
4. Jumlah peserta kegiatan berdasarkan jenis tenaga menurut PP No.
32/1996.
5. Status peserta kegiatan: (a) PNS Departemen Kesehatan, (b) PNS
non Departemen Kesehatan, (c) PTT, (d) Non PNS/Swasta
6. Lama kegiatan (hari/jpl)
7. Tanggal penyelenggaraan
8. Tingkat keterlibatan Bapelkes
9. Pemanfaatan fasilitas Bapelkes (Kelas, Kamar)
10. Institusi Penyelenggara
11. Akreditasi diklat
12. Sumber biaya

7. BAB IV
UNIT PENCATAT DAN PELAPOR KEGIATAN DIKLAT
Pada bab ini akan diuraikan tentang unit kerja- unit kerja yang melakukan
pencatatan dan pelaporan kegiatan diklat pada tiap tingkat administrasi mulai
dari kabupaten/ kota sampai ke tingkat pusat.
A. Tingkat Kabupaten/ Kota
1. Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
a. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota
b. Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Khusus
Daerah (RSKD)
c. Puskesmas
d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kab/ Kota
seperti: Gudang Farmasi Kab./ Kota, Laboratorium Kesehatan
Kabupaten/ Kota, institusi pendidikan kesehatan
2. Institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan
milik departemen atau lembaga pemerintah lainnya termasuk BUMN,
tingkat kabupaten/ kota seperti: Rumah Sakit, Akademi dan Sekolah di
bidang kesehatan) yaitu milik TNI, Polri, perusahaan perkebunan dan lain-
lain.
Organisasi profesi tingkat kab/ kota
Institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan milik
swasta (RS Swasta, Akademi Kesehatan Swasta, Sekolah Kesehatan
Swasta) tingkat kab/ kota.
B. Tingkat propinsi
1. Perangkat Departemen Kesehatan di provinsi
a. Kantor Wilayah Depertemen Kesehatan (Kanwil Departemen
Kesehatan)
b. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dan Rumah Sakit Khusus Pusat
(RSKP)
c. Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Pusat/ UPT Kanwil termasuk institusi
pendidikan
d. Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)
2. Perangkat pemerintah daerah
a. Dinas kesehatan provinsi
b. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)/ Rumah Sakit Khusus Daerah
(RSKD)
c. UPT daerah/ dinas kesehatan provinsi

8. 3. Institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan milik
departemen dan lembaga pemerintah lain, termasuk BUMN, seperti:
Rumah Sakit, Akademi dan Sekolah di bidang kesehatan milik TNI/ Polri,
Pertamina dan lain-lain.
4. Organisasi profesi tingkat provinsi
Institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan milik
swasta seperti: Rumah Sakit swasta, Akademi dan Sekolah di bidang
Kesehatan tingkat provinsi
C. Tingkat Pusat
1. Perangkat Departemen Kesehatan Pusat
a. Unit-unit utama Departemen Kesehatan: Sekretariat Jenderal,
Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal-Direktorat Jenderal dan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
b. Pusat-pusat di lingkungan Departemen Kesehatan: Pusat Pegawai
Departemen Kesehatan, Pusat Pendidikan Tenagan Kesehatan,
Pusat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Pusat Data Kesehatan,
Pusat Laboratorium Kesehatan.
c. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Nasional, Rumah Sakit Khusus
Pusat (RSKP) Nasional dan UPT Depkes tingkat pusat/ nasional.
2. Institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan milik
departemen atau lembaga pemerintah lainnya seperti: Rumah Sakit,
Akademi dan Sekolah di bidang kesehatan milik TNI, Polri termasuk
BUMN tingkat pusat/ nasional.
3. Organisasi profesi tingkat pusat/ nasional
4. Institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan milik
swasta seperti: Rumah Sakit Swasta, Akademi dan Sekolah Swastadi
bidang kesehatan tingkat pusat/ nasional.

9. BAB V
MEKANISME PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pada bab ini akan diuraikan tentang mekanisme pencatatan dan pelaporan
kegiatan diklat yang diselenggarakan mulai dari tingkat kabupaten/ kota sampai
tingkat pusat.
A. TINGKAT KABUPATEN/ KOTA
Pada tingkat kabupaten/ kota, unit kerja yang melakukan pencatatan dan
pelaporan kegiatan diklat terdiri atas:
• Dinas Kesehatan Kabupaten/ kota,
• Perangkat pemerintah daerah yang berada di bawah Dinas Kesehatan
Kabupaten/ Kota seperti: RSUD/ RSKD, Puskesmas, dan UPT Daerah/
Dinas,
• Institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan milik
departemen dan lembaga pemerintah lainnya seperti: Rumah Sakit,
Akademi dan Sekolah di bidang kesehatan di tingkat kabupaten/ kota,
• Organisasi profesi tingkat kabupaten/ kota,
• Institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan milik
swasta tingkat kabupaten/ kota.
Berikut ini akan diuraikan mekanisme pencatatan dan pelaporan di tiap unit
kerja.
1. Perangkat pemerintah daerah yang berada di bawah Dinas
Kesehatan Kabupaten/ Kota seperti: RSUD/ RSKD, Puskesmas, UPT
Dinas Kab/ Kota (GFK, Labkes, institusi pendidikan)
a. Melakukan pencatatan:
1) Data tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh masing-
masing institusi tersebut di atas.
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing institusi, tiap triwulan.
b. Melaporkan:
1) Pelaksanaan tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing institusi tersebut di atas ke Dinas Kesehatan
Kabupaten/ Kota, dengan menggunakanform: 1 , paling lambat
sebulan setelah kegiatan diklat diselenggarakan.
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing institusi ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, tiap
tiga bulan sekali (triwulan) dengan menggunakan form: 2

10. 2. Institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan
milik departemen atau lembaga pemerintah lainnya yang berada
di tingkat kabupaten/ kota
a. Melakukan pencatatan:
1) Data tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh masing-
masing institusi tersebut di atas.
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing institusi, tiap triwulan.
b. Melaporkan:
1) Pelaksanaan tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing institusi tersebut di atas ke Dinas Kesehatan
Kabupaten/ kota, dengan menggunakanform: 1 , paling lambat
sebulan setelah kegiatan diklat diselenggarakan.
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing institusi tersebut di atas ke Dinas Kesehatan
Kabupaten/ Kota, tiap tiga bulan sekali (triwulan) dengan
menggunakan form: 2
3. Organisasi profesi kesehatan tingkat Kabupaten/ Kota
a. Melakukan pencatatan:
1) Data tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh masing-
masing organisasi profesi.
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing organisasi profesi, tiap triwulan.
b. Melaporkan:
1) Pelaksanaan tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing organisasi profesi ke Dinas Kesehatan
Kabupaten/ Kota, dengan menggunakan form: 1 , paling lambat
sebulan setelah kegiatan diklat diselenggarakan.
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing organisasi profesi ke Dinas Kesehatan
Kabupaten/ Kota, tiap tiga bulan sekali (triwulan) dengan
menggunakan form: 2
4. Institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan
kesehatan milik swasta yang berada di tingkat kabupaten/ kota
a. Melakukan pencatatan:
1) Data tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh masing-
masing institusi tersebut di atas.
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarkan oleh
masing-masing institusi, tiap triwulan.

11. b. Melaporkan:
1) Pelaksanaan tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing institusi tersebut di atas ke Dinas Kesehatan
Kabupaten/ kota, dengan menggunakanform: 1 , paling lambat
sebulan setelah kegiatan diklat diselenggarakan.
2) Rekapitulasi kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh masing-
masing institusi tersebut di atas ke Dinas Kesehatan
Kabupaten/ kota dengan tembusan ke Bapelkes, tiap tiga bulan
sekali (triwulan) dengan menggunakan form: 2
5. Dinas Kesehatan Kabupaten / kota*)
a. Melakukan pencatatan:
1) Data tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh Dinas
kesehatan Kabupaten/ Kota
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan di
wilayahnya tiap triwulan, yang terdiri dari:
a). Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan
sendiri oleh Dinas Kesehatan Kab/ Kota, tiap triwulan.
b) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
perangkat pemerintah daerah yang berada di bawah Dinas
Kesehatan Kab./ Kota, tiap triwulan.
c) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan
kesehatan milik departemen atau lembaga pemerintah
lainnya, tiap triwulan.
c) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
organisasi profesi kesehatan di wilayahnya, tiap triwulan
d) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan
kesehatan milik swasta di wilayahnya, tiap triwulan.
b. Menyampaikan informasi tentang:
1) Pelaksanaan tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan Dinas
Kesehatan kab/ kota, ke Kantor Wilayah Depkes Provinsi dan
Dinas Kesehatan Provinsi paling lambat sebulan setelah
kegiatan diklat diselenggarakan, dengan menggunakan form: 1.
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
wilayahnya:
a) Dinas Kesehatan kab/ kota,
b) Perangkat pemerintah daerah yang berada di bawah Dinas
Kesehatan Kabupaten/ Kota,
c) Institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan
kesehatan milik departemen atau lembaga pemerintah lain
di wilayahnya.,
d) Organisasi profesi kesehatan di wilayahnya.

12. e) Institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan
kesehatan milik swasta, di wilayahnya ke Kanwil Depkes
Provinsi dan Dinas Kesehatan Provinsi tiap triwulan dengan
menggunakan form yang ditetapkan.
c. Memberikan umpan balik kepada tiap institusi yang mengirimkan
laporan kegiatan diklat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.
B. TINGKAT PROPINSI
Pada tingkat provinsi, unit kerja yang melakukan pencatatan dan pelaporan
kegiatan diklat terdiri atas:
• Kanwil Departemen Kesehatan Provinsi
• Perangkat Departemen Kesehatan Pusat di Provinsi yang berada di bawah
Kanwil Departemen Kesehatan seperti: RSUP dan RSKP, UPT Pusat/ UPT
Kanwil termasuk institusi pendidikan,
• Bapelkes,
• Dinas Kesehatan Provinsi,
• Perangkat pemerintah daerah yang berada di bawah Dinas Kesehatan
Provinsi seperti: RSUD, RSKD, dan UPT Daerah/ Dinas,
• Institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan milik
departemen atau lembaga pemerintah lain seperti RS, Akademi dan,
Sekolah di bidang kesehatan di tingkat provinsi,
• Organisasi profesi kesehatan tingkat provinsi,
• Institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan milik
swasta di tingkat provinsi.
Berikut ini akan diuraikan mekanisme pencatatan dan pelaporan di tiap unit
kerja.
1. Perangkat pemerintah daerah yang berada di bawah Dinas
Kesehatan Provinsi seperti: RSUD, RSKD, dan UPT Daerah/ Dinas.
a. Melakukan pencatatan
1) Data tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh masing-
masing institusi tersebut di atas.
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing institusi, tiap triwulan.
b. Melaporkan:
1) Pelaksanaan tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing institusi tersebut di atas, ke Dinas Kesehatan
Provinsi paling lambat sebulan setelah kegiatan diklat
diselenggarakan, dengan menggunakan form: 1.

13. 2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing institusi tersebut di atas ke Dinas Kesehatan
Provinsi, tiap triwulan dengan menggunakanform: 2
2. Institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan
milik departemen atau lembaga pemerintah lainnya seperti RS,
Akademi dan Sekolah di bidang kesehatan di tingkat provinsi.
a. Melakukan pencatatan:
1) Data tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh masing-
masing institusi tersebut di atas.
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing institusi, tiap triwulan.
b. Melaporkan:
1) Pelaksanaan tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing institusi tersebut di atas ke Kanwil Departemen
Kesehatan Provinsi, paling lambat sebulan setelah kegiatan
diklat diselenggarakan, dengan menggunakan form: 1.
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing institusi tersebut di atas ke Kanwil Depkes
Provinsi dengan tembusan ke Bapelkes tiap triwulan dengan
menggunakan form: 2
3) Organisasi profesi kesehatan tingkat provinsi
a. Melakukan pencatatan:
1) Data tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh masing-
masing organisasi profesi tersebut.
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing organisasi profesi, tiap triwulan.
b. Melaporkan:
1) Pelaksanaan tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing organisasi profesi tersebut di atas ke Kanwil
Departemen Kesehatan Provinsi, paling lambat sebulan setelah
kegiatan diklat diselenggarakan, dengan menggunakan form: 1.
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing organisasi profesi tersebut di atas ke Kanwil
Depkes Provinsi, dengan tembusan ke Bapelkes tiap triwulan
dengan menggunakan form: 2

14. 4. Institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan
milik swasta di tingkat provinsi
a. Melakukan pencatatan:
1) Data tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh masing-masing
institusi tersebut di atas.
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing institusi, tiap triwulan
b. Melaporkan:
1) Pelaksanaan tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing institusi tersebut di atas ke Kanwil Departemen
Kesehatan Provinsi, paling lambat sebulan setelah kegiatan
diklat diselenggarakan, dengan menggunakan form: 1.
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing institusi tersebut di atas ke Kanwil Departemen
Kesehatan Provinsi, dengan tembusan ke Bapelkes, tiap
triwulan dengan menggunakan form: 2
*)
5. Dinas Kesehatan Provinsi
a. Melakukan pencatatan:
1) Data tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi.
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh:
a) Dinas Kesehatan Propinsi, tiap triwulan
b) Perangkat pemerintah daerah yang berada di bawah Dinas
Kesehatan Provinsi, tiap triwulan.
b. Menyampaikan informasi tentang:
1) Pelaksanaan tiap kegiatan diklat oleh Dinas Kesehatan Provinsi ke
Kanwil Departemen Kesehatan Provinsi (Bidang Nakes), paling
lambat sebulan setelah kegiatan diklat diselenggarakan, dengan
menggunakan form: 1.
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi beserta perangkat pemerintah daerah yang
berada di bawah Dinas Kesehatan Propinsi ke Kanwil Depkes
Provinsi dengan tembusan ke Bapelkes, tiap triwulan dengan
menggunakan form yang sudah ditentukan.
c. Memberikan umpan balik kepada semua institusi yang mengirimkan
laporan kegiatan diklat kepada Dinas Kesehatan Provinsi.

15. 6. Perangkat Depkes yang berada di bawah Kanwil Depkes Provinsi
seperti RSUP, RSKP, UPT Pusat/ UPT Kanwil termasuk institusi
pendidikan
a. Melakukan pencatatan:
1) Data tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh masing-
masing institusi tersebut di atas,
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing institusi , tiap triwulan.
b. Melaporkan:
1) Pelaksanaan tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing institusi tersebut di atas ke Kanwil Departemen
Kesehatan, paling lambat sebulan setelah kegiatan diklat
diselenggarakan, dengan menggunakan form: 1.
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing institusi tersebut di atas ke Kanwil Departemen
Kesehatan dengan tembusan ke Bapelkes, tiap triwulan, dengan
menggunakan form: 2
7. Bapelkes*)
a. Melakukan pencatatan:
1) Data tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh Bapelkes
2) Data tiap kegiatan diklat dan non diklat yang dilaksanakan di
Bapelkes
3) Rekapitulasi data kegiatan diklat dan non diklat yang
diselenggarakan oleh:
a) Bapelkes
b) Institusi lain yang menggunakan fasilitas Bapelkes
ke Kanwil Depkes Provinsi dan Pusdiklat Pegawai Depkes tiap
triwulan dan tahun dengan menggunakan form 3 sebagai lampiran
laporan tahunan Bapelkes.
b. Melaporkan:
1) Pelaksanaan tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
Bapelkes ke Kanwil Departemen Kesehatan dan Pusdiklat Pegawai
Departemen Kesehatan, paling lambat sebulan setelah kegiatan
diselenggarakan dengan menggunakan form:1.
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat dan non diklat yang
diselenggarakan oleh:
a) Bapelkes
b) Institusi lain yang menggunakan fasilitas Bapelkes.
ke Kanwil Depkes Provinsi dan ke Pusdiklat Pegawai Departemen
Kesehatan, tiap triwulan, dengan menggunakan form: 3

16. 3) Rekapitulasi data kegiatan diklat tiap triwulan yang diselenggarakan
oleh:
a) Dinas Kesehatan Provinsi
b) Perangkat pemerintah daerah yang berada di bawah Dinas
Kesehatan Propinsi.
4) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh:
a) Perangkat Depkes yang berada di bawah Kanwil Depkes
Provinsi
b) Dinas Kesehatan Provinsi dan perangkat pemerintah daerah
yang berada di bawah Dinkes Provinsi.
c) Institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan di bidang
kesehatan milik departemen atau lembaga pemerintah lainnya
termasuk BUMN dan swasta di tingkat provinsi.
d) Organisasi profesi kesehatan di tingkat provinsi.
Ke Kantor Wilayah Depkes dengan tembusan ke Pusdiklat
Pegawai Depkes yang dilakukan tiap triwulan dengan
menggunakan form: …..
5) Rekapitulasi data kegiatan diklat tiap triwulan yang diselenggarakan
oleh:
c) Dinas-dinas Kesehatan Kab./ Kota dan perangkat pemerintah
daerah yang berada di bawah Dinas-dinas kesehatan Kab./
Kota di seluruh wilayah provinsi.
d) Institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan
kesehatan milik departemen atau lembaga pemerintah lainnya
dan swasta di semua kabupaten/ kota di seluruh wilayah
propinsi.
e) Organisasi profesi kesehatan tingkat kabupaten/ kota di seluruh
wilayah provinsi.
f) Institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan
kesehatan milik swasta di tingkat propinsi
g) Perangkat pemerintah daerah/ Dinas Kesehatan Kabupaten/
kota
h) Institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan
kesehatan milik departemen atau lembaga pemerintah lainnya
di tingkat kabupaten
i) Organisasi profesi di tingkat propinsi
j) Institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan
kesehatan milik swasta di tingkat kabupaten
Ke Kanwil Departemen Kesehatan dengan tembusan ke Pusdiklat
Pegawai Departemen Kesehatan yang dilakukan
tiap triwulan dengan mengunakan form: …..
c. Memberikan umpan balik kepada semua institusi yang mengirimkan
tembusan laporan kegiatan diklat ke Bapelkes

17. 7. Kanwil Departemen Kesehatan Provinsi *)
a. Melakukan pencatatan:
1) Data tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh Kanwil
Departemen Kesehatan Provinsi.
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh:
a) Kanwil Departemen Kesehatan Provinsi
b) Perangkat Depkes yang berada di bawah Kanwil Depkes
Provinsi seperti: RSUP, RSKP, dan UPT Pusat/ Kanwil
termasuk institusi pendidikan
c) Bapelkes
3) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
perangkat pemerintahan daerah tingkat provinsi
4) Rekapitulasi data kegiatan diklat tiap triwulan yang
diselenggarakan oleh:
a) Institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan
kesehatan milik departemen atau lembaga pemerintah
lainnya tingkat provinsi.
b) Organisasi profesi kesehatan tingkat provinsi, tiap triwulan.
c) Institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan
kesehatan milik swasta tingkat provinsi.
5) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
perangkat pemerintahan daerah tingkat kabupaten/ kota.
b. Melaporkan:
Pelaksanaan tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh Kanwil
Departemen Kesehatan ke Unit utama penanggung jawab yang
bersangkutan dengan tembusan ke Pusdiklat Pegawai, paling lambat
sebulan setelah kegiatan diklat diselenggarakan, dengan
menggunakan form: 1.
c. Menyampaikan informasi tentang
1) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh Kanwil
Departemen Kesehatan beserta perangkat Depkes yang berada di
bawah Kanwil Depkes seperti: RSUP dan RSKP, UPT Pusat/ UPT
Kanwil termasuk institusi pendidikan, dan Bapelkes ke Setjen
Departemen Kesehatan c.q. Pusdiklat Pegawai, tiap triwulan,
dengan menggunakan form: 2
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh:
Perangkat pemerintah daerah (Dinas kesehatan provinsi, RSUD,
UPT Daerah/ Dinas) ke Setjen Departemen Kesehatan c.q.
Pusdiklat Pegawai, tiap triwulan, dengan menggunakan form yang
sudah ditentukan.
3) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh:

18. a) Institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan
kesehatan milik departemen atau lembaga pemerintah lainnya
yang ada di tingkat provinsi,
b) Organisasi profesi kesehatan tingkat provinsi, dan
c) Institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan
kesehatan milik swasta yang ada di tingkat provinsi
d) ke Setjen Departemen Kesehatan c.q. Pusdiklat Pegawai.
tiap triwulan, dengan menggunakan form yang sudah
ditentukan.
4) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
perangkat pemerintah daerah kabupaten/ kota di wilayah provinsi
yang bersangkutan, tiap triwulan.
d. Memberikan umpan balik kepada tiap institusi yang mengirim laporan
dan informasi kegiatan diklat ke Kanwil Departemen Kesehatan
Provinsi.
C. TINGKAT PUSAT
Pada tingkat pusat, unit kerja yang melakukan pencatatan dan pelaporan
kegiatan diklat terdiri atas:
• Unit- unit utama Departemen Kesehatan (Setjen, Itjen, Ditjen-ditjen, Badan
Litbangkes)
• Pusat-pusat (Pusdiklat Pegawai, Pusdiknakes, Pusdakes, Pusat PKM,
Puslabkes)
• RSUP Nasional, RSKP Nasional dan UPT Depkes Tingkat Pusat/
Nasional
• Institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan milik
departemen atau lembaga pemerintah lainnya tingkat pusat /
nasional.
• Organisasi profesi kesehatan tingkat pusat/ nasional
• Institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan milik
swasta tingkat pusat/ nasional

19. Berikut ini akan diuraikan mekanisme pencatatan dan pelaporan di tiap unit
kerja.
1. Unit-unit utama Departemen Kesehatan (Setjen, Itjen, Ditjen-Ditjen
dan Badan Litbangkes),
a. Melakukan pencatatan:
1) Data tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh masing-
masing unit utama tersebut di atas
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing unit utama, tiap triwulan.
b. Menyampaikan informasi tentang:
1) Pelaksanaan tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing unit utama ke Setjen c.q. Pusdiklat Pegawai,
paling lambat sebulan setelah kegiatan diklat diselenggarakan,
dengan menggunakan form: 1.
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing unit utama ke Setjen c.q. Pusdiklat Pegawai, tiap
triwulan dengan menggunakan form: 2
2. Pusat-pusat di lingkungan Departemen Kesehatan (Pusdiklat Pegawai,
Pusdiknakes, Pusat PKM, Pusdakes, Puslabkes),
a. Melakukan pencatatan:
1) Data tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh masing-masing
institusi,
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing institusi, tiap triwulan.
b. Melaporkan:
1) Pelaksanaan tiap kegiatan diklat oleh masing-masing institusi ke
Setjen dengan tembusan ke Pusdiklat Pegawai, paling lambat
sebulan setelah kegiatan diklat diselenggarakan, dengan
menggunakan form: 1.
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing institusi tersebut di atas ke Setjen dengan
tembusan ke Pusdiklat Pegawai, tiap triwulan, dengan
menggunakan form: 2
3. RSUP Nasional, RSKP Nasional dan UPT Depkes tingkat Pusat/
Nasional
a. Melakukan pencatatan:
1) Data tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh masing-masing
institusi tersebut di atas

20. 2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh masing-
masing institusi, tiap triwulan.
b. Melaporkan:
1) Pelaksanaan tiap kegiatan diklat oleh masing-masing institusi ke unit
utama induk organisasi/ pembina institusi yang bersangkutan, dengan
tembusan ke Setjen Depkes c.q. Pusdiklat Pegawai Depkes , paling
lambat sebulan setelah kegiatan diklat diselenggarakan, dengan
menggunakan form: 1.
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh masing-
masing unit utama induk organisasi/ pembina institusi yang
bersangkutan, dengan tembusan ke Setjen Depkes c.q. Pusdiklat
Pegawai, tiap triwulan, dengan menggunakan form: 2
4. Institusi Pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan milik
departemen atau lembaga pemerintah lainnya tingkat pusat/ nasional.
a. Melakukan pencatatan:
1) Data tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh masing-masing
institusi
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh masing-
masing institusi, tiap triwulan
b. Melaporkan:
1) Pelaksanaan tiap kegiatan diklat oleh masing-masing institusi ke unit
utama induk organisasi/ pembina institusi yang bersangkutan, dengan
tembusan Setjen Depkes c.q. Pusdiklat Pegawai Depkes, paling
lambat sebulan setelah kegiatan diklat diselenggarakan, dengan
menggunakan form: 1.
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh masing-
masing institusi ke unit utama induk organisasi/ pembina institusi yang
bersangkutan, dengan tembusan ke Setjen Depkes c.q. Pusdiklat
Pegawai Depkes, tiap triwulan, dengan menggunakan form: 2
5. Organisasi profesi kesehatan tingkat pusat/ nasional
a. Melakukan pencatatan:
1) Data tiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh masing-
masing organisasi profesi tersebut.
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing organisasi profesi, tiap triwulan
b. Melaporkan:
1) Pelaksanaan tiap kegiatan diklat oleh masing-masing organisasi
profesi ke unit utama induk organisasi/ pembina institusi yang
bersangkutan, dengan tembusan ke Setjen Depkes c.q. Pusdiklat

21. Pegawai Depkes, paling lambat sebulan setelah kegiatan diklat
diselenggarakan, dengan menggunakan form: 1.
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing institusi ke Setjen c.q. Pusdiklat Pegawai, tiap
triwulan, dengan menggunakan form: 2

22. 6. Institusi Pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan
milik swasta tingkat pusat/ nasional
a. Melakukan pencatatan:
1) Data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh masing-masing
institusi tersebut di atas
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing institusi, tiap triwulan
b. Melaporkan:
1) Pelaksanaan tiap kegiatan diklat oleh masing-masing institusi ke
unit utama induk organisasi/ pembina institusi yang
bersangkutan, dengan tembusan ke Setjen Depkes c.q.
Pusdiklat Pegawai Depkes, paling lambat sebulan setelah
kegiatan diklat diselenggarakan, dengan menggunakan form: 1.
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
masing-masing institusi ke unit utama induk organisasi/ pembina
institusi yang bersangkutan, dengan tembusan ke Setjen Depkes
c.q. Pusdiklat Pegawai Depkes, tiap triwulan dengan
menggunakan form: 2
7. Pusdiklat*)
a. Melakukan pencatatan:
1) Data kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh
a) Pusdiklat
b) UPT Pusdiklat (Bapelkes-bapelkes)
c) Unit-unit utama Departemen Kesehatan dan Badan Litbangkes,
d) Pusat-pusat di lingkungan Departemen Kesehatan Pusat
e) RSUP Nasional, RSKP Nasional, dan UPT Depkes tingkat
Pusat/ Nasional
f) Institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan
kesehatan milik departemen atau lembaga pemerintah lainnya
tingkat pusat/ nasional
g) Organisasi profesi kesehatan tingkat pusat/ nasional
h) Institusi Pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan
kesehatan milik swasta di tingkat pusat/ nasional
2) Rekapitulasi data kegiatan diklat dan non diklat yang memanfaatan
fasilitas Bapelkes
b. Melaporkan:
Hasil kegiatan diklat pada tiap tingkat administrasi berupa profil data
diklat yang diselenggarakan di lingkungan kesehatan ke Menkes c.q.
Setjen Depkes.

23. c. Memberikan umpan balik kepada tiap institusi yang mengirimkan
laporan/ tembusan laporan kegiatan diklat kepada Pusdiklat Pegawai
Depkes.
Uraian di atas dapat digambarkan dalam bentuk bagan di bawah ini:
*) Institusi yang menghimpun laporan

25. BAB VI
PENUTUP
Di bidang kesehatan pada umumnya di lingkungan
Departemen Kesehatan pada khususnya, banyak macam dan jenis diklat
yang diselenggarakan oleh berbagai institusi mulai dari tingkat Pusat
sampai ke tingkat kabupaten/ kota.
Kegiatan tersebut yang mempunyai peran sangat penting dalam
peningkatan kinerja dan mutu SDM kesehatan belum didukung dengan
sistem pencatatan dan pelaporan yang memadai.
Oleh karena itu, Pusdiklat membuat suatu pedoman yang diharapkan
dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pencatatan dan
pelaporan kegiatan diklat, agar untuk selanjutnya dapat pula diperoleh
informasi tentang hasil diklat tersebut.
Dengan adanya pedoman ini, maka penyelenggaraan pencatatan dan
pelaporan kegiatan diklat di bidang kesehatan di tiap tingkat
administrasi dapat hendaknya direkam dengan baik, sehingga informasi
yang diperoleh dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan pengambilan
keputusan serta kepentingan lainnya.

26. Lampiran-lampiran
1 Format 1 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Diklat
2 Format 1.1 Rekapitulasi Biodata Peserta Pelatihan
3 Format 1.2 Rekapitulasi Biodata Widyaiswara/ Pelatih/ Nara sumber
4 Format 2 Rekapitulasi kegiatan diklat (yang digunakan oleh tiap
institusi yang menyelenggarakan diklat)
5 Format 2.1 Rekapitulasi kegiatan diklat (yang dibuat oleh institusi
penghimpun laporan)
6 Format 2.2
7 Format 3 Rekapitulasi kegiatan diklat dan non diklat yang
dilaksanakan di Bapelkes
8 Format 4 Rekapitulasi kegiatan diklat (untuk kegiatan diklat yang
diselenggarakan tingkat kabupaten/ kota di seluruh
wilayah provinsi)
9 Format 5 Rekapitulasi kegiatan diklat (untuk kegiatan diklat yang
diselenggarakan tingkat provinsi di seluruh wilayah
provinsi)
•
• Format 2: Format 2.1: Format: Rekapitulasi Kegiatan Diklat

27. KATA PENGANTAR
Untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan diklat diperlukan
suatu perangkat pencatatan dan pelaporan yang baik dan akurat, sehingga
informasi yang ada benar-benar dapat menggambarkan kualitas dari suatu
kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat).
Data tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bahan perencanaan dan
pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan program diklat di masa
yang akan datang.
Perlu diinformasikan bahwa pada tahun 1996 Pusdiklat Pegawai Departemen
Kesehatan telah membuat Pedoman Sistem Informasi Diklat (SI Diklat)
khususnya untuk Bapelkes. Dengan adanya Pedoman Pencatatan dan
Pelaporan Kegiatan Diklat ini, pedoman SIDIKLAT tersebut tetap berlaku dan
digunakan sebagai pelengkap pedoman ini.
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pencatatan dan pelaporan adalah indikator keberhasilan suatu kegiatan. Tanpa ada pencatatan dan
pelaporan, kegiatan atau program apapun yang dilaksanakan tidak akan terlihat wujudnya. Output dari
pencatatan dan pelaporan ini adalah sebuah data dan informasi yang berharga dan bernilai bila
menggunakan metode yang tepat dan benar. Jadi, data dan informasi merupakan sebuah unsur terpenting
dalam sebuah organisasi, karena data dan informasilah yang berbicara tentang keberhasilan atau
perkembangan organisasi tersebut.
Puskesmas merupakan ujung tombak sumber data kesehatan khususnya bagi dinas kesehatan kota dan
Sitem Pencatatan dan Pelaporan Terpadi Puskesmas juga merupakan fondasi dari data kesehatan.
Sehingga diharapakan terciptanya sebuah informasi yang akurat, representatif dan reliable yang dapat
dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan kesehatan. Setiap program akan menghasilkan data.
Data yang dihasilkan perlu dicatat, dianalisis dan dibuat laporan. Data yang disajikan adalah informasi
tentang pelaksanaan progam dan perkembangan masalah kesehatan masyarakat. Informasi yang ada perlu
dibahas, dikoordinasikan, diintegrasikan agar menjadi pengetahuan bagi semua staf puskesmas.
Pencatatan harian masing-masing progam Puskesmas dikombinasi menjadi laporan terpadu puskesmas
atau yang disbut dengan system pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas (SP2TP)

28. B. RUMUSAN MASALAH
Dari latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan masalah yaitu:
“ Bagaimana Sistem Pencataan dan Pelaporan Terpadu di Puskesmas?”
C. TUJUAN PENULISAN
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, Tujuan dari penulisan ini adalah:
• Untuk mengetahui apa itu Sistem Pencataan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas
• Untuk mengetahui Tujan Sistem Pencataan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas
• Untuk mengetahui Jenis Pencataan Terpadu Puskesmas
• Untuk mengetahui Jenis Pelaporan Terpadu Puskesmas
• Untuk mengetahui Bagaimana Prosedur Pengisian Sistem Pencataan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas
BAB II
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN TERPADU PUSKESMAS
A. PENGERTIAN SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN TERPADU PUSKESMAS (SP2TP)
Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan data
umum, sarana, tenaga dan upaya pelayanan kesehatan di Puskesmas yang ditetapkan melalui SK
MENKES/SK/II/1981. Data SP2PT berupa Umum dan demografi, Ketenagaan, Sarana, Kegiatan pokok
Puskesmas.
Menurut Yusran (2oo8) Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) merupakan
kegiatan pencatatan dan pelaporan puskesmas secara menyeluruh (terpadu)dengan konsep wilayah kerja
puskesmas. Sistem pelaporan ini ini diharapkan mampu memberikan informasi baik bagi puskesmas
maupun untuk jenjang administrasi yang lebih tinggi, guna mendukung manajemen kesehatan.
B. TUJUAN SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN TERPADU PUSKESMAS (SP2TP)
Tujuan SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas) adalah agar semua data hasil
kegiatan Puskesmas dapat dicatat serta dilaporkan ke jenjang diatasnya sesuai kebutuhan secara benar,
berkala dan teratur, guna menunjang pengelolaan upaya kesehatan masyarakat.
• Tujuan Umum
Meningkatkan kualitas manajemen Puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna melalui
pemanfaatan secara optimal data SP2TP dan informasi lain yg menunjang.
• Tujan Khusus
1. Sebagai dasar penyusunan perencanaan tingkat Puskesmas.
2. Sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas (Lokakarya mini)

29. 3. Sebagai dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas
4. Untuk mengatasi berbagai kegiatan hambatan pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas
C. JENIS PENCATATAN TERPADU PUSKESMAS
Pencatatan kegiatan harian progam puskesmas dapat dilakukan di dalam dan di luar gedung.
1. Pencatatan yang dibuat di dalam gedung Puskesmas
Pencatatan yang dibuat di dalam gedung Puskesmas adalah semua data yang diperoleh dari pencatatan
kegiatan harian progam yang dilakukan dalam gedung puskesmas seperti tekanan darah, laboratorium, KB
dan lain-lain. Pencatatan dan pelaporan ini menggunakan: family folder, kartu indek penyakit, buku register
dan sensus harian.
2. Pencatatan yang dibuat di luar gedung Puskesmas
Pencatatan yang dibuat di luar gedung Puskesmas adalah data yang dibuat berdasarkan catatan harian
yang dilaksanakan diluar gedung Puskesmas seperti Kegiatan progam yandu, kesehatan lingkungan, UKS,
dan lain-lain. Pencatatan dan Pelaporan ini menggunakan kartu register dan kartu murid.
Pencatatan harian masing-masing progam Puskesmas dikombinasi menjadi laporan terpadu puskesmas
atau yang disebut dengan system pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas (SP2TP). SP2TP ini
dikirim ke dinas kesehatan Kabupaten atau kota setiap awal bulan, kemudian ke Dinas Kesehatan
kabupaten atau kota mengolahnya dan mengirimkan umpan baliknya ke Dinas Kesehatan Provinsi dan
Departemen Kesehatan Pusat. Umpan balik tersebut harus dikirimkankembali secara rutin ke Puskesmas
untuk dapat dijadikan evaluasi keberhasilan progam. Namun sejak otonomi daerah dilaksanakan
puskesmas tidak punya kewajiban lagi mengirimkan laporan ke Departemen Kesehatan Pusat tetapi dinkes
kabupaten/kota lah yang berkewajiban menyampaikan laporan rutinnya ke Departemen Kesehatan Pusat.
D. JENIS PELAPORAN TERPADU PUSKESMAS
Ada beberapa jenis laporan yang dibuat oleh Puskesmas antara lain:
1. Laporan harian untuk melaporkan kejadian luar biasa penyakit tertentu.
2. Laporan mingguan untuk melaporkan kegiatan penyakit yang sedang ditanggulangi
3. Laporan bulanan untuk melaporkan kegiatan rutin progam. Laporan jenis ini ada 4 jenis yaitu:
• LB1, berisi data kesakitan
• LB2, berisi data kematian
• LB3, berisi data progam gizi, KIA, KB, dll
• LB4, berisi data obat-obatan
Bentuk Formulir Pelaporan :
1. Formulir LB: untuk data kesakitan dan obat dengan LPLPO
2. Formulir LT: untuk data kegiatan
3. Formulir LS: untuk data sarana, kegiatan dan kematian
4. LB1: laporan data kesakitan
a. Kasus lama
b. Kasus baru
5. LB2: laporan data kematian (tidak dipakai)

30. a. laporan obat-obatan (LPLPO)
6. LB3
a. Gizi
b. KB
c. Imunisasi
d. KIA
e. Pengamatan Penyakit Menular, seperti: diare, malaria, DBD, TB Paru, Kusta, Filaria, ISPA, Rabies dan
lain-lain.
7. LB4
a. Kunjungan Puskesmas
b. Kehatan Olahraga
c. Kesehatan Sekolah
d. Rawat Tinggal
e. dll
8. LT: laporan kegiatan Puskesmas (tribulan)
a. LT 1
• Keadaan sarana Puskesmas
• Dasar UKS
• Kesehatan Lingkungan
• Kesehatan Jiwa
• Program Pendidikan dan Pelatihan
• Program Pemberantasan Penyakit dan Gizi
b. LT 2 (kepegawaian)
• Tenaga PNS di Puskesmas
• Tenaga PTT di Puskesmas
• Tenaga PNS di Puskesmas Pembantu
c. LT 3 (peralatan)
• Linen
• Peralatan Laboratorium
• Peralatan untuk Kesehatan Gigi
• Peralatan untuk Penyuluhan
• Peralatan untuk Tindakan Medis dan Non Medis
9. Laporan data dasar Puskesmas
a. LSD1: data kependudukan, fasilitas pendidikan, kesehatan, lingkungan dan peran serta)
b. LSD2: ketenagaan Puskesmas dan Puskesma Pembantu
c. LSD3: peralatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
Ada juga jenis laporan lain seperti laporan triwulan,laporan semester dan laporan tahunan yang mencakup
data kegiatan progam yang sifatnya lebih komprehensif disertai penjelasan secara naratif. Yang terpenting
adalah bagaimana memanfaatkan semua jenis data yang telah dibuat dalam laporan sebagai masukan atau
input untuk menyusun perencanaan puskesmas ( micro planning) dan lokakarya mini puskesmas (LKMP).
Analisis data hasil kegiatan progam puskesmas akan diolah dengan menggunakan statistic sederhana dan

31. distribusi masalah dianalisis menggunakan pendekatan epidemiologis deskriptif. Data tersebut akan disusun
dalam bentuk table dan grafik informasi kesehatan dan digunakan sebagai masukkan untuk perencanaan
pengembangan progam puskesmas. Data yang digunakan dapat bersumber dari pencatatan masing-
masing kegiatan progam kemudian data dari pimpinan puskesmas yang merupakan hasil supervisi
lapangan.
E. PROSEDUR PENGISIAN SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN TERPADU PUSKESMAS
(SP2TP)
Prosedur pengisian SP2TP, yaitu:
1. formulir SP2TP mengacu pada formulir cetakan 2006 baik bulanan maupun tahunan.
2. pada formulir SP2TP diisi oleh masing-masing penanggung jawab program.
3. penanggung jawab program bertangung jawab penuh terhadap kebenaran data yang ada.
4. hasil akhir pengisian data di ketahui oleh kepala puskesmas.
5. didalam pengentrian ke komputer dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk atau staf pengelola
program bersangkutan.
6. data pada formulir SP2TP agar diarsipkan sebagai bukti didalam pertangungjawaban akhir minimal 2
tahun.
7. semua data diisi berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh puskesmas.
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) merupakan kegiatan pencatatan dan
pelaporan puskesmas secara menyeluruh (terpadu) dengan konsep wilayah kerja puskesmas, dengan
tujuan agar semua data hasil kegiatan Puskesmas dapat dicatat serta dilaporkan ke jenjang diatasnya
sesuai kebutuhan secara benar, berkala dan teratur, guna menunjang pengelolaan upaya kesehatan
masyarakat. Pencatatan kegiatan harian progam puskesmas dapat dilakukan di dalam dan di luar gedung
dan pelaporannya dapat berupa, Laporan harian untuk melaporkan kejadian luar biasa penyakit tertentu,
Laporan mingguan untuk melaporkan kegiatan penyakit yang sedang ditanggulangi dan Laporan bulanan
untuk melaporkan kegiatan rutin progam.
B. SARAN
Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam makalah ini,untuk itu penulis mengharapkan kritik
maupun saran dari pembaca. Demi kesempurnaan makalah ini selanjutnya
DAFTAR PUSTAKA
Entjang, Indan. 2000. ILMU KESEHATAN MASYARAKAT. Bandung:Citra Aditya Bakti