Dokumen tersebut membahas isu-isu aktual bidang kesatuan bangsa dan politik di Sulawesi Tengah, termasuk pembinaan wawasan kebangsaan, pencegahan konflik sosial, kerukunan umat beragama, dan demokrasi. Dokumen ini juga membahas pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 serta bentuk bantuan dan fasilitasi pemerintah daerah.

1. ISU-ISU AKTUAL BIDANG KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Disampaikan pada :
Rapat Koordinasi Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah se-
Indonesia yang dilaksanakan Ditjen Polpum Kemendagri Republik Indonesia
Luwuk, 16 September 2022
Oleh :
FAHRUDIN D. YAMBAS
Kepala Badan

2. MEMAHAMI PENTINGNYA BAKESBANGPOL
P 25 (1) UU NO. 23 TH 2014
6 (enam) cakupan Urusan
Pemerintahan Umum
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka
pemantapan pengamalan
Pancasila
1
4
2
5
3
6
Pembinaan
Persatuan dan
Kesatuan Bangsa
Pembinaan
Kerukunan Ummat
Beragama
Pencegahan
Konflik Sosial
Pengembangaan
Kehidupan Demokrasi
Berdasarkan Pancasila
Koordinasi
pelaksanaan tugas
antar instansi di daerah

3. POLA KERJA BAKESBANGPOL SULTENG
SASARAN KERJA
1. SUMBER DAYA MANUSIA
2. INSTITUSI DAN
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
PEMBINAAN
PEMBERDAYAAN
WAWASAN
KEBANGSAAN
PENCEGAHAN
KONFLIK SOSIAL
KERUKUNAN
UMMAT BERAGAMA
PENGUATAN
DEMOKRASI
PENERIMA
MANFAAT
PELAJAR, MAHASISWA,
GENERASI MUDA
INSTITUSI/
KELOMPOK/
ORGANISASI
TOKOH
MASYARAKAT
MASYARAKAT
UMUM
04
03 02
01

4. NKRI dibentuk sebagai wadah segenap bangsa
Indonesia guna mencapai tujuan bersama, yaitu
tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam
Pembukaan UUD 1945. Upaya tersebut
membutuhkan persatuan dan kesatuan bangsa
Kesatuan bangsa merupakan prasyarat bagi
tercapainya penyelenggaraan kehidupan berbagsa
dan bernegara, sekaligus modal utama untuk
mencapai tujuan nasional
Oleh karena itu kesatuan bangsa harus dijaga
dengan kebijakan dan program kegiatan yang
mampu mencegah sekaligus menyelesaikan potensi
karawanan dan ancaman.

5. BATAS - BATAS WILAYAH :
Utara : Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo;
Timur : Provinsi Maluku Utara;
Selatan : Provinsi Sulbar dan Prov. Sultra
Barat : Selat Makassar.
LUAS WILAYAH :
Daratan : 65.526,72 Km2
Laut : 193.923,75 Km2
Garis Pantai : 4.013 Km2
Jumlah Pulau : 1.604 pulau
JUMLAH PENDUDUK :
Per Desember Tahun 2021 sejumlah 3.051.754 jiwa
ADMINISTRATIF PEMERINTAHAN :
12 Kabupaten
1 Kota
175 Kecamatan
1.839 Desa dan 175 Kelurahan
Penduduk asli Sulawesi Tengah terdiri atas 12
kelompok etnis atau suku, yaitu:
1. Etnis Kaili berdiam di Kab. Donggala, Sigi
dan Kota Palu
2. Etnis Kulawi berdiam di Kab. Sigi
3. Etnis Lore berdiam di Kab. Poso
4. Etnis Pamona berdiam di Kab. Poso
5. Etnis Mori berdiam di Kab. Morowali
6. Etnis Bungku berdiam di Kab. Morowali
7. Etnis Saluan berdiam di Kab. Banggai
8. Etnis Balantak berdiam di Kab. Banggai
9. Etnis Banggai berdiam di Bangkep
10. Etnis Buol mendiami Kab. Buol
11. Etnis Tolitoli berdiam di Kab. Tolitoli
12. Etnis Tomini mendiami Kab. Parigi Moutong
Disamping 12 kelompok etnis, ada beberapa
Komunitas Adat Terpencil hidup di daerah
pegunungan seperti Suku Da‘a, Suku Wana, Suku
Seasea Suku Daya, Suku Lauje, Suku Pendau, dll.
Masyarakat Sulteng memiliki sekitar 22 bahasa
daerah.
Keragaman kondisi geografis, demografis, dan sosiologis indonesia,
termasuk Sulawesi Tengah memiliki potensi kerawanan dan ancaman
yang juga beragam.

6. ISU-ISU AKTUAL
PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN
Pembinaan Wawasan Kebangsaan belum sepenuhnya menyasar
generasi muda, padahal generasi muda inilah yang menjadi sasaran
penetrasi ideologi anti-Pancasila. Pembinaan Wawasan Kebangsaan juga
belum sepenuhnya menyasar pada ummat beragama sehingga
menimbulkan kurangnya pemahaman ummat atas dasar negara yang
membuahkan pembenturan agama dan Pancasila
1. Optimalisasi Tugas dan Fungsi Forum Pembauran Kebangsaan.
2. Melaksanakan Dialog Kebangsaan.
3. Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
4. Sosialisasi, Seminar, Pembinaan dan Pelatihan Wawasan
Kebangsaan Generasi Muda dan Pramuka.
5. Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.
6. Dialog Kemitraan FKUB, FKDM, FPK & Ormas.

7. PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL
Kualitas Kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki harus mampu mendeteksi,
mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk
dan sifat potensi ancaman terhadap keberlangsungan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Sulawesi Tengah
Dalam mencegah konflik sosial, maka tindakan kewaspadaan terhadap
ATHG tidak hanya terpaku pada mencegah dan menanggulangi ATHG,
melainkan juga pada upaya membina kesadaran masyarakat untuk
menjaga persatuan dan kesatuan yang menjadi amanat UUD 1945
Permasalahan Konflik Sosial di Sulawesi Tengah 5 Tahun terakhir adalah
sengketa batas wilayah desa, kab/kota, dan provinsi; sengketa SDA antar
masyarakat dan antar masyarakat dengan pelaku usaha; aliran
keagamaan dan kepercayaan; ancaman radikalisme; pemahamanan
ideologi bangsa, dan sengketa politik. Permasalahan ini harus dapat
diminimalisir dan dituntaskan karena dampak yang ditimbulkan adalah
gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat mengganggu
stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan
dan pelayanan masyarakat

8. 1. Optimalisasi Tugas dan Fungsi Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM).
2. Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing dan Lembaga
Asing di Daerah.
3. Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan.
4. Koordinasi Penanganan Konflik di Daerah.
5. Forum Komunikasi dan Koordinasi Pencegahan Faham Radikal
melalui Tim Pakem.
6. Koordinasi dan Sinergitas Hubungan Antar Pemerintah Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka Peningkatan Kewaspadaan.

9. PEMBINAAN KERUKUNAN UMMAT BERAGAMA DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
Kebhinekaan yang dimiliki daerah ini, disatu sisi dapat menjadi kekayaan tersendiri
tetapi disisi lain bisa menjadi ancaman yang dapat menyebabkan konflik.
Kebhinekaan perlu dikelola dengan baik sehingga dapat terwujud harmoni
Masyarakat dan Kerukunan antar Umat di Provinsi Sulawesi Tengah
Mewujudkan hal tersebut perlu penguatan, pemberdayaan, dan pembinaan
pranata sosial masyarakat melalui wadah Forum-Forum maupun Ormas-Ormas
yang ada guna membantu Pemerintah dalam mewujudkan Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat. Tahun 2019 Indeks KUB secara nasional 73,83 (tinggi),
Sulawesi Tengah 75,00 (tinggi) diatas rata-rata nasional (urutan ke-12). PBM
(Mendagri dan Menag) No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, Pemeliharaan Kerukunan
Ummat Beragama di Provinsi
1. Sosialisasi Pencegahan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika.
2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa.
3. Optimalisasi Tugas dan Fungsi Tim Terpadu Pengawasan Ormas.
4. Penguatan dan optimalisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
5. Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Data Base Ormas/LSM.
6. Peningkatan Peran Masyarakat Terhadap perkembangan budayaan/Kesenian
daerah.

10. DEMOKRASI DAN POLITIK
Keberhasilan demokrasi diukur melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI
merupakan Prioritas Nasional sehingga perlu dukungan Daerah, Selama 5 Tahun
terakhir, IDI Sulawesi Tengah menunjukkan trend berfluktuasi, walaupun belum
mencapai target Nasional, 2 Tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada
Tahun 2016 (72,20); Tahun 2017 (69,79); Tahun 2018 (75,29); Tahun 2019 (77,27),
dan 2020 (76,11). Secara umum IDI Sulawesi Tengah masuk Kategori Sedang.
Disamping itu juga dilakukan pemantauan dinamika sosial politik daerah, kesiapan
partai politik, pelaksanaan Pendidikan politik oleh partai politik, ormas,
penyelenggara pemilihan, dan kelompok kepemiluan lainnya yang ada di daerah
serta melakukan upaya deteksi dini dan cegah dini guna meminimalisir terjadinya
konflik sehingga stabilitas politik tetap terjaga
1. Kegiatan Pemantapan Etika dan Budaya Politik.
2. Analisa Perkembangan Politik dan Pemetaan Data Base Parpol di Daerah.
3. Bantuan Keuangan Partai Politik.
4. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik.
5. Kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia.
6. Sosialisasi Pemilu/Pilkada bagi Masyarakat Sulawesi Tengah.
7. Kajian Peningkatan Partisipasi Pemilih.

11. 11
PELAKSANAAN
PEMILU DAN PILKADA
TAHUN 2024
2024
INDONESIA
 Pemilu Serentak tahun 2024 memilih Presiden
dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
14 Februari 2024
 Pilkada Serentak tahun 2024 memilih
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota
27 November 2024

12. BENTUK BANTUAN DAN FASILITASI
PEMERINTAH DAERAH
Penugasan personel pada Sekretariat PPK,
Panwaslu Kecamatan dan PPS
1
Penyediaan Sarana Ruangan Sekretariat PPK,
Panwaslu Kecamatan dan PPS
2
Pelaksanaan sosialisasi dan Pendidikan Politik
3
4 Kelancaran transportasi pengiriman logistik
5 Pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu
6 Netralitas ASN

13. FASILITASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TOTAL BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PROV. SULAWESI TENGAH Rp. 1.717.093.200,-
PKB
Rp. 126.674.400
GERINDRA
Rp. 238.788.000
PDIP
Rp. 199.040.400
GOLKAR
Rp. 243.303.600
PAN
Rp. 123.238.800
NASDEM
Rp. 267.345.600
PKS
Rp. 117.132.600
PERIND0
Rp. 87.843.600
PPP
Rp. 64.900.800
HANURA
Rp. 105.799.200
DEMOKRAT
Rp. 143.026.800

14. Sekian
&
Terimakasih