Dokumen tersebut membahas strategi pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan sosial di Kabupaten melalui peningkatan kompetensi aparatur dinas sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Dibahas pula peran lembaga pelatihan kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kapasitas SDM bidang tersebut.
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
STRATEGI PENGUATAN
1. STRATEGI PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN
STARTEGI DINAS SOSIAL KABUPATEN DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
APARATUR DINAS SOSIAL DAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT SEBAGAI FAKTOR KUNCI
KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN
2. SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL
UU 11/2009,
Tentang Kesejahteraan Sosial
UU 13/2011,
Tentang Penanganan Fakir Miskin
1. Tenaga Kesejahteraan Sosial 1. Tenaga Kesejahteraan Sosial
2. Pekerja Sosial Profesional 2. Pekerja Sosial Profesional
3. Penyuluh Sosial 3. Relawan Sosial
4. Relawan Sosial 4. Penyuluh Sosial
5. Tenaga Pendamping
UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
1. Pekerja Sosial Profesional
2. Tenaga Kesejahteraan Sosial
3. Petugas Kemasyarakatan
3. DEFINISI
A Social Worker is a worker professionally trained in the
discipline of social work, who in performing his tasks
employs the techniques, methods, knowledge and skills of
his or her profesiion.
Welfare worker. Worker in the social welfare field other
than these defined under above, may be trained at any
one of many levels of training which range from brief
orientation to extended full-time courses which are
considered sub-profesional. To them may be applied the
generic term “welfare workers” who may be volunteer or
salaried. (ECAFE –UN, 1973)
4. REHABILITASISOSIAL
PEMBERDAYAAN
SOSIAL
JAMINANSOSIAL
PERLINDUNGAN
SOSIAL
MASALAH SOSIAL
(Kemiskinan, Kecacatan, Ketunaan Sosial, Keterlantaran,
Korban Bencana, Kekerasan)
SUMBER DAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL
(Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Relawan Sosial)
JATI DIRI DAN BUDAYA BANGSA INDONESIA
(Kesetiakawanan Sosial, Gotongroyong, Musyawarah/Mufakat, Toleransi, Kolektivisme)
TERWUJUDNYA
MASYARAKAT SEJAHTERA ADIL MAKMUR
TERPENUHINYA HAK DASAR
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN/PENYELANGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
6. SISTEM
KESEJAHTERAAN SOSIALKewajiban
Negara
Tanggung Jawab
Masyarakat
Pelayanan Sosial Dasar
Pemberdayaan Masyarakat
-PNPM (P2KP & PPK)
- CSR (Comdev)
- NGO
-BAZIS/ Dana Amal
-HKSN
Subsidi/Kompensasi
- Social Safety Net
- UCT/ BLT
Jaminan Sosial &
Perlindungan
Asistensi Sosial
- PKSA (CCT)
- PKH ( CCT))
- BOS
- RASTRA
- JSLU & JS ODK
Modal SosialAksesibilitas
Pemberdayaan
Asuransi Sosial
- Asuransi Kesehatan
- Jamsostek,
- Askesos
Perlindungan Sosial
- Pusat Rehabilitasi
- Pusat layanan anak
- Trauma Centre
Pemberdayaan Sosial
Potensi dan Sumber
Perorangan, pranata
dan Kelembagaan sosial
Penanggulangan
kemiskinan
- Kota, Desa, Perbatasan, pulau
terluar, daerah terpencil
7. ISU STRATEGIS
UU 11/2009 ttg Kesejahteraan Sosial & UU 13/2012 ttg
Penanganan Fakir Miskin menjadi landasan konstitusi bagi negara
dalam
pemberantasan kemiskinan (poverty eradication),
tidak hanya
penanganan kemiskinan (poverty alleviation) atau
penurunan kemiskinan (poverty reduction)
Prioritas utama meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan
sosial bagi warga negara yang paling miskin
Juga UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah menempatkan Bidang
Kesejahteraan Sosial sebagai salah satu urusan wajib daerah.
Konsekuensinya : Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kesos harus
mantap dan profesional.
8. STRATEGI PEMBANGUNAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Aktualisasi Kesetiakawanan Sosial dan Kearifan Lokal
Partisipasi sosial
Kemitraan sosial
Advokasi sosial
Penguatan Kapasitas SDM dan
Kelembagaan Penyelenggara
Kesejahteraan Sosial
9. PENGUATAN KAPASITAS SDM DAN
KELEMBAGAAN PENYELENGGARA KESOS
Makna : peningkatan PROFESIONALISME dan
KINERJA pekerja sosial, pendamping sosial,
masyarakat/ organisasi sosial/dunia usaha serta
penerima pelayanan pemberantasan kemiskinan.
Alasan:
Tuntutan peningkatan layanan prima, akuntabilitas,
transparansi, dan pendayagunaan iptek dalam
pemberantasan kemiskinan.
Semakin kompleksnya permasalahan kesos khususnya
kemiskinan
Kebutuhan orientasi hasil dan keberlanjutan program.
Cara : pendidikan, pelatihan, bimbingan, studi lapang,
benchmarking-studi banding, magang, pendampingan, pengkajian,
penelitian dan pengembangan.
STRATEGI :
10. PERAN BABES DIKLAT KESOS REG. III
YOGYAKARTA
Penyelenggara Diklat
Advokasi Pengembangan
Kapasitas SDM Kesos
Fasilitasi Pengembangan
SDM Kesos