Berita SETAPAK memberikan informasi tentang kemitraan organisasi dengan SETAPAK di berbagai provinsi untuk mendukung penerapan tata kelola yang baik, termasuk upaya memajukan keterbukaan informasi publik dan menindaklanjuti pelanggaran. "

1. BERITA SETAPAK
Dalam edisi ini :
 Memperkenalkan mita kita
 Keterbukaan Informasi Publik
 Keberhasilan baru-baru ini
 Dukungan melalui pendidikan
 Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi
 Pemantauan dan Pelaporan Pelang-
garan
 Daerah-daerah baru
 Penelitian SETAPAK
1
Mitra Nasional
Para mitra nasional seperti ICEL,
FOINI, ICW, Seknas FITRA, HUMA,
FWI, INFID-IWGFF, SILVAGAMA dan
EPISTEMA telah melanjutkan
kemitraan mereka dengan SETAPAK
dalam beragam permasalahan tata kel-
ola yang berbeda. Penjelasan
mengenai peran khusus mereka dalam
kemitraan dengan SETAPAK terdapat
pada halaman berikutnya.
Berita SETAPAK Edisi pertama, Februari 2014
Mitra Regional
Sumatra Selatan: WBH, Walhi dan PINUS beroperasi di seluruh 5 kabupaten di
Sumatra Selatan, memusatkan perhatian terutama pada kemajuan akses ke infor-
masi dengan meminta informasi dari pemerintah daerah dan membantu
pemerintah daerah untuk mempekerjakan Pejabat Pengelola Informasi dan Doku-
mentasi (PPID).
Kalimantan Barat: Gemawan, Titian, Jari dan Sampan mendukung masyarakat
daerah untuk memahami hak-hak mereka, memperoleh kembali bekas situs per-
tambangan, dan mendapatkan informasi yang terkait dengan penggunaan hutan
dan lahan di 6 kabupaten di seluruh Kalimantan Barat.
Kalimantan Timur: STABIL, Menapak, Prakarsa Borneo dan Bumi/Jatam mem-
fasilitasi beragam kegiatan di provinsi tersebut termasuk: meminta dokumen-
dokumen Analisis Dampak Lingkungan (DAMPAK), membentuk PHBM
(Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat) dan menyelenggarakan seminar umum
untuk mendidik masyarakat tentang hak-hak lahan mereka.
Kalimantan Utara: Stabil dan PADI melindungi hak-hak desa-desa dan
masyarakat adat dan masyarakat daerah di seluruh Kalimantan Utara dengan
cara memperkenalkan PHBM dan merancang peraturan kebijakan.

2. 2
Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai permasalahan
tata kelola di mana para mitra nasional SETAPAK terlibat…
Berita SETAPAK Edisi pertama, Februari 2014
Mitra Nasional
Mitra Nasional Kegiatan
ICEL
Indeks Tata Kelola Hutan dan Lahan; peninjauan kepatuhan terhadap izin; kegiatan untuk
menerapkan kebebasan informasi publik.
Seknas FITRA
Analisis dan advokasi anggaran pemerintah regional (dengan para mitra daerah); prosedur
Keterbukaan Informasi Publik dari sisi permintaan dan pengaduan keberatan; indeks trans-
paransi (satu sub-set Indeks Tata Kelola Lahan dan Hutan).
ICW
Penyelidikan dan pengembangan kapasitas LSM daerah untuk menyelidiki korupsi terkait
dengan sektor tata kelola lahan dan hutan; penelitian kebijakan dan advokasi mengenai
modus korupsi dalam pemberian izin hutan; pemeriksaan hukum terhadap kebijakan-
kebijakan yang buruk.
FOINI
Mendukung Komisi Informasi Pusat (KIP) – pemilihan Komisioner baru; peta jalan 2013-17
bagi para Komisioner baru.
HUMA
Membentuk dan melatih jaringan fasilitator hukum masyarakat; menyediakan bantuan
hukum bagi masyarakat mengenai permasalahan yang terkait dengan lahan; advokasi ten-
tang permasalahan tata kelola; penelitian tentang kepemilihan lahan dan penghidupan.
Forest Watch
Indonesia
Mengkompilasi basis data tentang tutupan hutan dan penggunaan hutan; merancang edisi
terbaru dari buku ‘Potret Keadaan Hutan Indonesia’; menyebarkan informasi; dan mem-
bangun kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil pada pengelolaan data.
INFID - IWGFF
Mendorong kebijakan perbankan untuk mendukung tata kelola hutan dan lahan yang
berkelanjutan; melaksanakan penelitian, membahas dan menyebarluaskan rekomendasi
kebijakan; mengembangkan standar 'Kenali Pelanggan Anda’ bagi lembaga perbankan
dan menyerahkannya kepada Bank Indonesia; memperkuat penegakan hukum di sektor
kehutanan dengan menggunakan Undang-Undang anti-pencucian uang.
SILVAGAMA
Mengembangkan inisiatif Pengawasan Hutan Indonesia melalui kerja sama dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari pos-pos terdepan regional untuk mengumpulkan
informasi yang terkait dengan kehutanan dan menyerahkan laporan tentang pelanggaran.
EPISTEMA
Pengawasan dan pengembangan kapasitas bagi para penerima penghargaan skema hibah
penelitian.

3. 3
Berita SETAPAK Edisi pertama, Februari 2014
Mitra Daerah
Aceh
Kalimantan Barat
Gemawan
Titian
Jari
Sampan
Kalimantan Utara
Padi
STABIL
Kalimantan Timur
STABIL
Menapak
Prakarsa Borneo
Bumi/Jatam
Sumatera Selatan
WBH
Walhi
PINUS Sulawesi Tengah
SCF coalition
KPPA coalition
YTM/Jatam
Peta di bawah menunjukan lokasi setiap mitra seluruh empat
provinsi, termasuk provinsi baru adalah Aceh dan Sulawesi Ten-
gah.

4. 4
Undang-Undang (UU No. 14 tahun 2008) tentang Keterbukaan Infor-
masi Publik (KIP) berlaku sepenuhnya pada tahun 2010, mewajibkan
badan-badan publik untuk mengungkapkan informasi publik.
Pelaksanaan dari undang-undang tersebut mewajibkan badan pub-
lik untuk menunjuk atau mempekerjakan Pejabat Pengelola Infor-
masi dan Dokumentasi (PPID) untuk melayani permintaan atas in-
formasi, dan untuk mengembangkan prosedur operasi standar
(SOP) untuk mengklarifikasi fungsi-fungsi PPID. UU tersebut juga
menetapkan komisi informasi daerah (KID), untuk mendukung warga negara memperoleh infor-
masi bila badan publik menolak untuk mengungkapkan informasi.
Dengan adanya tiga persyaratan utama undang-undang, para mitra dapat meminta informasi
publik dengan pengecualian kategori-kategori informasi di luar yang telah ditetapkan dalam un-
dang-undang. Ketika informasi publik tidak tersedia, setiap pemohon yang meminta informasi
dapat mengajukan kasus keberatan dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa
atau mekanisme keberatan yang ditetapkan dalam undang-undang, yang meliputi proses medi-
asi, ajudikasi non-litigasi, dan peradilan banding, termasuk ke Mahkamah Agung, begitu pula
dengan hukuman pidana bagi para pejabat yang gagal memenuhi permintaan atas informasi.
Masing-masing wilayah berada dalam tahap
pelaksanaan kewajiban UU KIP yang berbeda.
SETAPAK sedang bekerja membangun kapasitas
di semua wilayah untuk menyukseskan pemenu-
han persyaratan UU KIP. ICEL menyelenggarakan
pelatihan lanjutan mengenai pelaksanaan dari
mekanisme keberatan ini pada bulan Desember
2013. ONP daerah PADI, Bumi/Jatam, Sampan,
Lanting Borneo dan Walhi Sumatra Selatan telah
mengikuti pelatihan ini. Tabel pada halaman beri-
kut ini menguraikan pencapaian yang terkait
dengan pelaksanaan dari UU KIP dan bagaimana
kasus-kasus keberatan tersebut dilakukan.
Berita SETAPAK Edisi pertama, Februari 2014
Keterbukaan Informasi Publik
UU KIP 2010
mewajibkan badan-
badan publik untuk
mengungkapkan
informasi publik.
Selain pelatihan, acara umum juga telah dilangsungkan untuk menumbuhkan
kesadaran akan persyaratan KIP. JARI menyelenggarakan sebuah seminar dan loka-
karya tentang persyaratan KIP pada bulan Oktober 2013, yang melibatkan
pemerintah, pelajar dan organisasi masyarakat sipil. FOINI, pelaksana kampanye na-
sional bagi UU KIP juga menyelenggarakan "Hari Hak untuk Tahu”pada tanggal 28
September. Acara tersebut diselenggarakan di Monas, di mana materi promosi telah
dibagikan.

5. 5
Berita SETAPAK Edisi pertama, Februari 2014
Keterbukaan Informasi Publik
Selain pencapaian-pencapaian tersebut, masih ada sejumlah inisiatif lainnya yang sedang berlangsung
untuk melaksanakan UU KIP.
 PINUS dan WBH sedang membantu pemerintah daerah untuk merancang SOP bagi para Pejabat
PPID yang baru di Sumatra Selatan.
 Di Kalimantan Timur, STABIL dan Menapak menyediakan pelatihan dan merancang deskripsi peker-
jaan bagi PPID, sementara Bumi/Jatam dan STABIL telah menguji UU KIP dengan cara meminta doku-
men informasi.
 Gemawan dan Jari membantu pemerintah daerah dalam merancang sebuah SOP bagi PPID di Kali-
mantan Barat. Sampan telah meminta dokumen informasi publik serta mendukung perekrutan PPID.
Tabel 1. Keberhasilan berkaitan dengan pelaksanaan UU KIP.
Tingkat
Pemerintah:
(P) Provinsi /
(K) Kabupaten
Permasa-
lahan
KIP
Mitra Kegiatan Perkembangan
(K) Musi
Banyuasin,
Sumatra Se-
latan
KID, SOP WBH Membantu pemerintah
daerah untuk men-
goperasikan prosedur,
sesuai dengan UU
Keterbukaan Informasi
Publik (KIP).
Dua peraturan kini telah disahkan: Peraturan Bupati No. 21
(2013) tentang Prosedur Operasi Standar bagi Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Peraturan Bu-
pati No. 23 (2013) membentuk sebuah Komisi Informasi ting-
kat Kabupaten.
WBH membantu badan pemerintah untuk mengkategorikan
dokumen-dokumen mereka sesuai dengan peraturan UU KIP
tentang apa yang dimaksud dengan informasi publik, dalam
rangka memenuhi permintaan informasi.
(K) Bulungan,
Kalimantan
Utara
PPID, SOP STABIL
dan Bumi/
Jatam
Membantu Bupati untuk
memenuhi persyaratan
UU KIP. Mengadvokasi
pemberlakuan ke-
bijakan daerah yang
terkait dengan KIP.
Peraturan Bupati No. 20 (2013) telah disahkan pada Juli 2013,
membentuk PPID dan menetapkan SOP bagi peran mereka.
Surat Edaran Bupati No. 501 (2013) dirilis pada bulan Agustus
untuk menginstruksikan departemen-departemen pemerintah
untuk menggunakan PPID untuk melayani permintaan-
permintaan informasi. Pada bulan November, STABIL dan
Bupati menandatangani sebuah MoU untuk bekerjasama
dalam melaksanakan UU KIP.
(K) Kayong
Utara, Kaliman-
tan Barat
PPID Gemawan Membantu pemerintah
daerah untuk
merancang Peraturan
daerah untuk menerap-
kan UU KIP.
Kepala Bupati telah meminta dukungan Gemawan setelah
mendapatkan peringkat terakhir dalam studi IKHL, untuk
memperbaiki tata kelola mereka dengan cara membentuk
sebuah peraturan daerah untuk menerapkan PPID.
Gemawan membantu merancang sebuah peraturan daerah,
yang telah disahkan pada 31 Oktober 2013 sebagai Peraturan
Bupati No. 342 (2013).
(P) Sumatra
Selatan
Keberatan Fitra
Sumatra
Selatan
Mengajukan keberatan
terkait permintaan infor-
masi anggaran yang
tidak dipenuhi.
Mengajukan kasus keberatan ke Mahkamah Agung.
Menginformasikan pada Presiden dan Parlemen tentang
keberatan tersebut. Badan Lingkungan Hidup Provinsi akhirn-
ya memberikan data tersebut pada minggu pertama Oktober
2013.
(K) Samarinda,
Kalimantan
Timur
Keberatan Bumi/
Jatam
Meminta EIA untuk 63
perusahaan per-
tambangan;
mengajukan proses
keberatan untuk
menekan Pemerintah
kota untuk memberikan
informasi publik.
22 dari 63 dokumen yang diminta kini telah diberikan oleh
Badan Lingkungan Hidup Samarinda.
Bumi/Jatam telah mengajukan sebuah kasus pengadilan yang
meminta Pengadilan Tata Usaha untuk menginstruksikan
kepada Badan Lingkungan Hidup agar memberikan sisa doku-
men yang diminta.

6. 6
Keberhasilan terkini di seluruh Indonesia…
 Seknas FITRA baru-baru ini mengajukan sebuah kasus
keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan
anggaran yang hilang serta dokumen AMDAL. Walaupun pu-
tusan pengadilan memihak mereka, dokumen yang diminta tid-
ak diberikan sebab tidak ada batas waktu yang diberlakukan.
Data tersebut akhirnya diberikan pada Oktober 2013 setelah
sebuah putusan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ketika
Presiden akhirnya turut mengetahui situasi yang terjadi.
 Berkat kegigihan KOMPPAK, pada tanggal 7 November 2013,
Peraturan Provinsi Kalimantan Timur mensahkan sebuah ke-
bijakan yang memberi mandat dan mengatur reklamasi
pascapenambangan yang juga mencakup dana reklamasi
pascapenambangan.
 6 kasus korupsi yang terkait dengan pelanggaran atas un-
dang—undang sektor tata kelola lahan dan hutan (LULUCF)
baru-baru ini telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) oleh ICW dan Bumi/Jatam. Hal tersebut muncul
akibat lemahnya penegakan hukum dalam pengeluaran perizi-
nan, penyuapan dalam jumlah substansial serta perampasan
tanah. KPK sedang menginvestigasi dua kasus lagi yang meli-
batkan penggelapan pajak dan penyuapan untuk memperoleh
izin.
Sengketa yang tengah berlangsung
 Bumi/Jatam, dengan dukungan dari STABIL dan Seknas Fitra telah mengejar 63 perusahaan per-
tambangan batubara untuk memberikan AMDAL melalui Komisi Informasi Provinsi. Ketika badan
lingkungan hidup telah melampaui tenggat waktu satu bulan, Bumi/Jatam membawa kasus tersebut
ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutuskan bahwa pemerintah daerah mempunyai 8 hari
untuk mematuhi permintaan tersebut. Bumi/Jatam saat ini telah menerima 22 dari dokumen yang
diminta. Begitu seluruh dokumen telah diterima, maka dokumen tersebut akan digunakan untuk
mendukung masyarakat dalam membuat keputusan yang terkait dengan penggunaan lahan.
 Sebuah sengketa antara para mitra dan Pemerintah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, atas
35 dokumen publik yang terkait dengan AMDAL, pembalakan, pertambangan dan perencanaan
konsesi, kemungkinan akan diselesaikan pada bulan-bulan mendatang melalui Komisi Informasi
Daerah (KID).
KOMPPAK
Enam LSM telah membentuk se-
buah koalisi yang disebut Koalisi
Masyarakat Pemantau Per-
tambangan (KOMPPAK) di Kali-
mantan Timur, yang diawali dari
sebuah lokakarya. Secara khu-
sus KOMPPAK memfokuskan
pada reklamasi lahan yang telah
ditambang di Kalimantan Timur,
di mana pertambangan terus
meningkat sementara pera-
turannya masih lemah. Melalui
kerja sama mereka dengan
masyarakat setempat, mereka
memberikan saran kepada para
pejabat pemerintah mengenai
kebijakan terkait dan menggelar
kampanye media untuk men-
gadvokasi permasalahan pasca-
penambangan.
Keberhasilan baru-baru ini
Berita SETAPAK Edisi pertama, Februari 2014
Indeks Kelola Hutan dan Lahan (IKHL) mengukur kuali-
tas tata kelola melalui transparansi, partisipasi, akuntabil-
itas dan koordinasi pada berbagai permasalahan seperti
perencanaan tata ruang, penyelenggaraan layanan
pemerintah terkait sektor tata kelola lahan dan hutan, dan
pengawasan atas penggunaan lahan dan hutan.

7. 7
Berita SETAPAK Edisi pertama, Februari 2014
Pendampingan dan advokasi
Beberapa contoh dukungan yang diberikan kepada masyarakat dan pemerintah daerah…
Dukungan masyarakat:
Di Kalimantan Timur, Menapak melatih para pemuka
masyarakat dari Kelay, Segah dan Pesisir untuk memahami
dengan lebih baik tentang hak-hak tanah adat. Prakarsa
Borneo telah membantu memfasilitasi Pengelolaan Sumber
Daya Hutan bersama Masyarakat (PHBM), di desa Swan
Lutung, Long Savo, Lusan dan Muara Payang. Pemetaan
akan kegiatan pembalakan liar akan menjadi landasan bagi
pembentukan PHBM tingkat desa. Di Kalimantan Barat, Ti-
tian menyelenggarakan lokakarya bagi para anggota
masyarakat setempat, akademisi dan pejabat pemerintah
untuk membahas tentang bagaimana menggunakan dan
mengelola wilayah areal penggunaan lain (APL).
Dukungan pemerintah:
Di Kayong Utara, Kalimantan Barat, Bupati telah meminta
dukungan Gemawan untuk meningkatkan tata kelola
pemerintah kabupaten. Gemawan membantu merancang
kebijakan untuk menerapkan PPID melalui peraturan dae-
rah, yang disahkan pada 31 Oktober 2013. PADI dan Stabil,
Kalimantan Utara, telah bekerja sama dengan pemerintah
untuk menyusun Peraturan Kabupaten Bulungan No. 4 ta-
hun 2013, yang memberi mandat tentang perlindungan atas
tanah hak ulayat di tiga desa; Sajau, Metun, Jelari dan Sajau
Pura. Walhi dan WBH terus melanjutkan untuk mendidik
masyarakat daerah Sumatra Selatan tentang hak-hak mere-
ka untuk mengakses informasi, serta membentuk ini-
siatif PHBM.
Konferensi Nasional tentang Tata Kelola Lahan dan Hutan 17 – 19 Desember
Seknas FITRA, bersama dengan Pusat Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) dan Indonesian Corrup-
tion Watch (ICW), menyelenggarakan sebuah konferensi bertema ‘Menguatkan Gerakan Sosial dalam
Akselerasi Peningkatan Tata Kelola Hutan dan Lahan’. Lokakarya tersebut meluncurkan sejumlah studi
yang dilakukan oleh ICEL, Seknas Fitra dan ICW, yang meliputi sebuah Analisis Anggaran tentang Tata Kel-
ola Hutan dan Lahan, Indeks Kelola Hutan dan Lahan, Tinjauan Kepatuhan terhadap Perizinan, dan sebuah
studi tentang Perlindungan Politik-Bisnis dalam Industri Berbasis Lahan.
Setiap studi itu dipaparkan dalam sebuah acara dengan format bincang-bincang, dengan responden dari
pihak pemerintah, LSM dan akademisi yang membahas tentang implikasi dari studi tersebut serta langkah-
langkah selanjutnya bagi reformasi kebijakan dan tata kelola.
Salinan cetak atau versi elektronik dari studi-studi tersebut tersedia dari SETAPAK, silakan hubungi Dorta Pardede:
dorta.pardede@asiafoundation.org
Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Bersama Masyarakat (PHBM).
Ada bukti bahwa PHBM memperlambat
laju deforestasi dan melindungi
penghidupan berbasis hutan. Para mitra
bekerja sama dengan masyarakat untuk
menyusun proposal PHBM bagi hutan
desa, Hutan Tanaman Rakyat (HTR),
dan hutan kemasyarakatan (HKM).
5 lokasi HTR sedang menunggu
persetujuan dari Kementrian Kehutanan
di Kalimantan Utara, sementara di Su-
matra Selatan Walhi dan WBH tengah
menuliskan sebuah surat keberatan,
sebab Bupati telah menunjuk sebuah
perusahaan unutk mengelola sebuah
wilayah hutan yang direncanakan bagi
PHBM, bahkan setelah Kementrian Ke-
hutanan menyetujui aplikasi PHBM un-
tuk situs tersebut. Saat ini terdapat 7
usulan wilayah PHBM yang tengah
dirampungkan untuk pengajuan aplikasi
demi memperoleh pengakuan hukum,
selain itu ada pula sejumlah upaya-
upaya advokasi yang dilakukan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat.

8. 8
Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi
Berita SETAPAK Edisi pertama, Februari 2014
“Nilai Konservasi Tinggi (NKT) merupakan nilai-nilai biologi, ekologi, so-
sial atau budaya yang dianggap luar biasa signifikan atau teramat penting,
pada tingkat nasional, regional atau global.”
 STABIL telah melanjutkan jalinan kerjasama dengan sektor swasta minyak sawit, dalam
upaya melindungi hutan-hutan bernilai konservasi tinggi (HCVF).
 Pada tanggal 1 November, sebuah lokakarya diselenggarakan bagi para pemangku
kepentingan kelapa sawit di Kalimantan Timur mengenai peraturan yang terkait dengan
area-area yang bersertifikat HCVF. Lokakarya tersebut bertujuan untuk mengilustrasikan
pentingnya melibatkan masyarakat setempat, yang mana telah ditanggapi dengan baik
oleh pihak swasta.
 STABIL akan bermitra dengan Dinas Perkebunan Kalimantan Timur untuk melatih lebih
banyak pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan HCVF dalam konsesi kelapa sawit.
STABIL juga akan melatih masyarakat setempat untuk mengawasi bagaimana perusahaan
kelapa sawit melindungi HCVF.
 STABIL juga bermitra dengan AMAN Kalimantan Timur, Nurani Perempuan, WWF dan
APKASINDO untuk memaparkan hasil-hasil penelitian dalam bentuk sebuah ringkasan ke-
bijakan yang terkait dengan penerapan HCVF dalam sektor perkebunan kelapa sawit.
Ringkasan kebijakan tersebut akan dipaparkan kepada Dinas Perkebunan Kalimantan Ti-
mur untuk memajukan penguatan perlindungan HCVF.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai KBKT lihat: http://www.hcvnetwork.org/ or http://
wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/conservation/forests/tools/hcvf_toolkit/

9. 9
Berita SETAPAK Edisi pertama, Februari 2014
Pemantauan dan Pelaporan Pelanggaran
Pengawasan dan pelaporan pelanggaran
Pelaporan
 Dengan dukungan dari SETAPAK, Silvagama menyusun sebuah mekanisme pelaporan
untuk pelanggaran penggunaan lahan dan hutan. "Pengawasan Hutan Indonesia” akan
memungkinkan para pejabat regional setempat untuk menyediakan data seperti; konsesi,
peta-peta, izin dan dokumen AMDAL. Bila data tesebut sah, KPK akan mengunggahnya
ke situs web (www.kpk.go.id/imh). KPK akan mengejar data apa saja yang memiliki poten-
si korupsi.
 Di Kalimantan Timur, Bumi/Jatam telah meluncurkan sebuah biro penanganan keluhan un-
tuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan sumber daya alam.
Laporan tersebut dapat dikirimkan melalui SMS (0811 932 932), atau melalui situs web
http://borneo2020.org/ atau Facebook www.facebook.com/lapor.kasus
Pengawasan
 FWI membangun sebuah basis data un-
tuk membuat profil hutan Kalimantan
Barat, Kalimantan Timur dan Sumatra
Selatan. FWI bersama dengan ICEL
akan melanjutkan mendesak Kementrian
Kehutanan untuk mendapatkan informa-
si izin lahan dalam rangka menyempur-
nakan basis data tersebut.
 Sampan telah membuat sebuah situs
web untuk melaporkan dan mengunggah
foto, video dan informasi lain tentang
kegiatan yang tidak mentaati undang-
undang lingkungan hidup. Laporan tersebut dapat dikirimkan melalui situs web http://
www.siarkalimantan.org/ atau melalui SMS (0821 5564 1617).
 Gemawan menyelenggarakan sebuah seminar untuk mengedepankan peliputan media
akan permasalahan hutan dan lahan, pada bulan Oktober 2013. Dua puluh empat per-
wakilan senior dari semua bentuk media berkomitmen untuk meliput tentang permasala-
han lingkungan hidup dan sosial dengan lebih baik.
 Gemawan juga telah menyusun sistem berbagi data tata ruang serta membentuk sebuah
forum masyarakat untuk mengawasi penggunaan hutan dan lahan di Kapuas Hulu,
melalui dua seminar yang diadakan bulan Oktober 2013.
 ICEL telah menyusun sebuah alat peninjauan kepatuhan atas penggunaan lahan yang
memungkinkan dibuatnya tinjauan-tinjauan komprehensif atas lisensi kehutanan, perke-
bunan dan pertambangan, dalam rangka mengidentifikasi celah-celah yang ada dalam
kepatuhan.

10. 10
Berita SETAPAK Edisi pertama, Februari 2014
Daerah-daerah baru
Dalam beberapa bulan terakhir SETAPAK telah memulai pendanaan kepada
sejumlah koalisi organisasi LSM di Sulawesi Tengah dan Aceh…
Sulawesi Tengah: Ketiga koalisi yang beroperasi di Sulawesi Tengah dipandu oleh lembaga-
lembaga; Sulawesi Community Foundation (SCF), Komunitas Peduli Perempuan dan Anak
(KPPA) dan Yayasan Tanah Merdeka (YTM), yang seluruhnya fokus terhadap tata kelola la-
han. Organisasi-organisasi ini mempunyai tujuan yang serupa, yang meliputi; peningkatan
transparansi informasi publik, advokasi atas kebijakan untuk mempertimbangkan sumber
daya alam, mendorong penegakan hukum lingkungan hidup, memperkuat kapasitas publik
melalui partisipasi masyarakat dan penelitian serta melakukan investigasi untuk mewujudkan
kebijakan umum. www.siarkalimantan.org http://borneo2020.org/
Aceh: LSM nasional, Transparansi Internasional Indonesia (TII) saat ini tengah mengelola hi-
bah bagi koalisi daerah, yaitu Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA), untuk melaksanakan sebuah
program dalam rangka memajukan keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam proses
penyusunan rencana tata ruang Aceh. Akibat adanya peningkatan ancaman deforestasi di
wilayah tersebut, maka SETAPAK akan mendukung inisiatif daerah yang memajukan pening-
katan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang berbasis lahan.
Program penelitian
Untuk mendukung kontribusi dari sektor penelitian terhadap pembuatan kebijakan, SETAPAK
mengawali sebuah program hibah penelitian kompetitif untuk mendanai institusi-institusi
penelitian yang berbasis di provinsi untuk melakukan penelitian mengenai topik-topik yang
menggali hubungan antara tata kelola yang lemah dan pendorong kerusakan hutan serta
degradasi lahan gambut pada tingkat sub-nasional di Indonesia. Epistema Institute, sebuah
organisasi penelitian dengan keahlian di bidang permasalahan tata kelola lingkungan hidup,
bekerja untuk membantu program penelitian dengan menyediakan fungsi kendali mutu dan
mendukung sebuah sistem tinjauan bagi para penerima hibah penelitian.

11. 11
Berita SETAPAK Edisi pertama, Februari 2014
Penelitian SETAPAK
Studi lain yang tengah berjalan
Empat studi tentang implikasi dari berbagai jenis konsesi yang berbeda. Sajogyo Institute
melaksanakan sebuah program penelitian yang membantu para aktivis-peneliti daerah untuk
mengkaji jenis-jenis konsesi lahan besar yang mendorong terjadinya deforestasi. Topik-topik
dari keempat studi tersebut adalah pertambangan batubara di Kalimantan Timur, konsesi ke-
lapa sawit di Kalimantan Barat, hutan tanaman di Sumatra Selatan, dan pemulihan ekosistem di
Jambi.
Kerugian pendapatan Negara yang terkait dengan industri ekstraktif. Article 33 akan melakukan
sebuah studi mengenai kerugian Negara dari sektor kehutanan dan pertambangan, untuk men-
gevaluasi mekanisme pengumpulan pendapatan untuk mendiagnosa di mana terdapatnya ce-
lah-celah. Studi ini akan fokus pada empat kabupaten: Musi Banyuasin di Sumatra Selatan,
Bulungan di Kalimantan Utara, Kutai Kartenegara di Kalimantan Timur, dan Ketapang di Kali-
mantan Barat.
Analisis terhadap permasalahan kepemilikan masyarakat adat dan hak-hak hutan serta hak-hak
agraria. INSIST saat ini tengah melakukan dua studi. Yang pertama terkait dengan permasala-
han kepemilikan masyarakat adat dan analisis dampak dari keputusan Mahkamah Konstitusi
No. 35/2012 yang merevisi Undang-Undang Kehutanan untuk menguatkan pengakuan ter-
hadap hak-hak adat atas hutan. Yang kedua adalah studi yang lebih luas mengenai permasala-
han hak-hak hutan dan agraria.
Penerima hibah program hibah penelitian dan topik-topik penelitian
Lembaga Penelitian Topik Penelitian
Pusat Penelitian Keanekaragaman
Hayati dan Masyarakat Lahan Basah,
Universitas Tanjungpura, Kalimantan
Barat
Mengevaluasi bagaimana kebijakan konservasi kabupaten dikomu-
nikasikan kepada publik di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
Swandiri Institute, Kalimantan Barat Pemetaan aktor: Sebuah studi kasus tentang para aktor yang terlibat
dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengkonversian lahan
hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat
Konservasi Alam Kalimantan, Kali-
mantan Barat
Pemetaan hutan bernilai konservasi tinggi di wilayah konsesi perke-
bunan kelapa sawit di Sintang, Kalimantan Barat
Perkumpulan PENA, Kalimantan Barat Memahami praktik-praktik pengelolaan masyarakat terhadap hutan
bakau di Kubu Raya, Kalimantan Barat
Prakarsa Borneo, Kalimantan Timur Implikasi hukum dengan mengeluarkan izin bagi pertambangan batu-
bara di kawasan hutan Negara di Kalimantan Timur
Pusat Perhutanan Sosial, Universitas
Mulawarman, Kalimantan Timur
Mengintegrasikan masyarakat setempat ke dalam sistem-sistem
pengelolaan bagi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Berau, Kali-
mantan Timur
Pemali, Sumatra Selatan Menerapkan mekanisme untuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH):
Studi kasus tentang pembentukan KPH Lakitan, Sumatra Selatan
Spora, Sumatra Selatan Memahami dan mengatasi konflik agraria di Musi Banyuasin, Suma-
tra Selatan