Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentDadang Solihin
10 November 2021 Kuliah Tamu Pemerintahan Cerdas (PEMDAS) Program Studi Magister Teknologi Informasi (MTI) Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Jakarta
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentDadang Solihin
10 November 2021 Kuliah Tamu Pemerintahan Cerdas (PEMDAS) Program Studi Magister Teknologi Informasi (MTI) Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Jakarta
Keterbukaan informasi dalam pemilu diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas proses dan integritas hasil pemilu. Apa saja jenis informasi publik dalam pemilu dan bagaimana masyarakat akan memanfaatkannya?
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open GovernmentTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Bimtek “Open Government Dalam Rangka Peningkatan Integritas Pelayanan Akuntabilitas Publik”, oleh Pusdiklat Dagri
Horison Hotel, Bandung, 19 Juli 2014
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Bimtek “Sistem Manajemen Open Government Melalui Peningkatan Etika Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik”, oleh Pusdiklat Dagri
Sahid Gunawangsa Hotel, Surabaya, 20 Juni 2014
Transparansi Anggaran di Kota Surakarta yang dimulai sejak tahun 2005 dengan inovasi penerbitan media sosialisasi APBD yang diinisiasi oleh PATTIRO Surakarta dan dilanjutkan oleh Pemkot sendiri sampai saat ini
File presentation ini adalah presentasi yang di bawakan oleh Bappenas dalam Workshop Mendorong Peran Kelompok Rentan dalam Implementasi Pembangunan Inklusif yang di selenggarakan oleh Humanity & Inclusion dengan dukungan dari European Union, Pemerintah Yogyakarta, Perkumpulan Idea, CIQAL, dan Bengkel APPEK pada tanggal 23 Oktober 2018, di Yogyakarta.
Keterbukaan informasi dalam pemilu diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas proses dan integritas hasil pemilu. Apa saja jenis informasi publik dalam pemilu dan bagaimana masyarakat akan memanfaatkannya?
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open GovernmentTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Bimtek “Open Government Dalam Rangka Peningkatan Integritas Pelayanan Akuntabilitas Publik”, oleh Pusdiklat Dagri
Horison Hotel, Bandung, 19 Juli 2014
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Bimtek “Sistem Manajemen Open Government Melalui Peningkatan Etika Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik”, oleh Pusdiklat Dagri
Sahid Gunawangsa Hotel, Surabaya, 20 Juni 2014
Transparansi Anggaran di Kota Surakarta yang dimulai sejak tahun 2005 dengan inovasi penerbitan media sosialisasi APBD yang diinisiasi oleh PATTIRO Surakarta dan dilanjutkan oleh Pemkot sendiri sampai saat ini
File presentation ini adalah presentasi yang di bawakan oleh Bappenas dalam Workshop Mendorong Peran Kelompok Rentan dalam Implementasi Pembangunan Inklusif yang di selenggarakan oleh Humanity & Inclusion dengan dukungan dari European Union, Pemerintah Yogyakarta, Perkumpulan Idea, CIQAL, dan Bengkel APPEK pada tanggal 23 Oktober 2018, di Yogyakarta.
2. Talk Outline
Latar belakang lahirnya UU No 14/2008 tentang KIP
Tujuan UU No 14 Tahun 2010
Manfaat UU KIP
Evaluasi implementasi 5 tahun UU KIP
Faktor kendala/hambatan implementasi UU KIP
Dukungan DPR RI Melalui Komisi 1 DPR RI terhadap KIP
3. Latar Belakang
“Moment Reformasi 1998 melahirkan tuntuntan
masyarakat adanya transparansi, partisipasi publik dan
akuntabilitas terkait penyelenggaraan pemerintahan”
“Keinginan pemerintah untuk menciptakan
good governance (tata kelola pemerintahan yang baik)
sejalan era globalisasi”
“Khusus reformasi informasi, DPR RI berkomitmen menyiapkan
regulasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat
untuk mengakses informasi publik sehingga
turut terlibat dalam proses pengembalian kebijakan publik”
6. Tujuan UU 14 Tahun 2010
• Menjamin hak warga negara mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik,
program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik
• Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
• Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan
pengelolaan badan publik yang baik
• Mewujudkan penyelenggaran negara yang baik (transparan, efektif dan efisien,
akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan)
• Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa
• Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan
Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
7. Manfaat UU KIP
Transparansi dan akuntabilitas Badan Publik
Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik
Akselerasi pemberantasan KKN
Optimalisasi perlindungan hak-hak masyarakat terhadap
pelayanan publik
9. Sejauh mana UU KIP sudah dilaksanakan dan ditindaklanjuti
sehingga tujuan dan manfaat adanya UU KIP terealisasi?
10. Faktor Kendala/Hambatan Pelaksanaan UU KIP
Badan Publik belum siap membuka diri sesuai prinsip UU No 14/2008
(Membuka akses seluas-luasnya terhadap informasi publik, mekanisme
akses cepat dan mudah, bersikap pro aktif)
Badan Publik belum didukung dengan database yang lengkap
Belum maksimalnya sosialisasi keberadaan UU No 14/2008 baik di pusat maupun
daerah
Dukungan anggaran yang memadai di tingkat pusat maupun daerah
Belum terbentuk budaya untuk mendokumentasikan di lingkungan pemerintah
Belum tersedia SDM yang memadai di bidang dokumentasi dan pelayanan
informasi
11. atauLangkah
Solusi
Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat
diakses dengan mudah
Menambah SDM yang memilih keahlian di bidang dokumentasi dan pelayan informasi
Memanfaatkan kemajuan TIK untuk membuat sistem/mekanisme kerja pelayanan
informasi
Selaku Badan Publik, pemerintah secara maksimal menerapkan Instruksi Presiden No 3
Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
KIP secara berkesinambungan melakukan
sosialisasi secara maksimal terhadap UU No 14 tentang KIP
Propinsi yang belum membentuk KI Daerah, yakni 7
Propinsi, segera membentuk Komisi Informasi Daerah
Badan Publik segera membentuk Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
(PPID) serta Peraturan Standar Pelayanan Informasi Publik.
13. 1
“Memberikan dukungan terhadap Komisi Informasi Pusat untuk
melaksanakan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) serta
anggaran yang memadai (secara bertahap)”
2
“Berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kemenkominfo) melalui Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar
Pendapat (RDP) agar Kemenkominfo menfasilitasi/menyediakan
hal-hal yang diperlukan untuk mendukung kinerja Komisi Informasi
Pusat (anggaran, dukungan sosialisasi UU NO 14/2008 dlll)”
3
“Mendorong Pemerintah dan semua pihak terkait untuk memiliki
komitmen kuat guna menindaklanjuti UU KIP sehingga
Transparansi dan akuntabilitas Badan Publik segera
terwujud serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik “