Recommended
More Related Content
Similar to Bentuk undang-undang.pptx
Similar to Bentuk undang-undang.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (6)
Bentuk undang-undang.pptx
- 1. BENTUK UNDANG-UNDANG Dr. Auliya Khasanofa., SH., MH
- 2. Struktur Naskah 1. Kepala Surat Kepala surat adalah bentuk formal penulisan atau format kertas pengesahan suatu undang-undang. UU RI selama ini mempunyai kepala surat yang didahului oleh lambang bintang diantara lingkaran padi dan kapas disertai dengan kata-kata Presiden Indonesia. Dengan kepala surat itu, berarti lembaga yang menerbitkan UU RI adalah Presiden. Dasar hukumnya Pasal 20 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yakni Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama menjadi UU”. Artinya format kepala surat Presiden yang digunakan adalah status hukum Presiden selaku instansi yang mengesahkan UU secara resmi. Jika dilihat lembaga yang membentuknya, pasca Perubahan Pertama UUD NRI Tahun 1945 adalah DPR RI dasar hukumnya Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan “DPR memegang kekuasaan membentuk UU” mengenai format kepala surat UU RI dari Presiden atau DPR sama- sama dibenarkan. Dalam praktik ketatanegaran disebut dengan kelaziman atau konvensi ketatanegaraan
- 4. Kerangka dan Judul Undang-Undang - Judul - Pembukaan - Batang tubuh - Penutup - Penjelasan dan - Lampiran
- 5. Setiap UU harus dirumuskan dengan judul tertentu. Dalam rumusannya dimuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengesahan, penetapan atau pengundangan dan nama resmi UU yang bersangkuta. Dua jenis judul UU yaitu: 1. Judul panjang (long title) 2. Judul pendek (short title) Indonesia menggunana judul pendek
- 8. Judul UU dinilai penting oleh para ahli karena: 1. Menggambarkan keseluruhan isi norma atau UU yang diatur di dalamnya beserta batas- batasnya 2. Berfungsi sebagai pedoman dalam memberikan makna atas teks UU Dengan demikian, substansi yang diatur dalam UU hanya norma yang tercakup daam lingkup pengertian yang tergambar dalam judul UU yang berangkutan
- 9. 2. Pembukaan Judul dan pamjamh judul seringkali dipakai pula sebagai pengganti pembukaan (preambule). Jika naskah UUD atau piagam biasanya dimulai dengan pembukaan, maka naskah UU biasa dirumuskan tanpa pembukaan. Dalam praktik di Indonesia pembukaan dianggap telah digantikan oleh fungsi konsideran “menimbang”, dalam konsideran menimbang itulah uraian filosofis dan sosiologis dimuat.
- 11. Praktik ketatanegaraan di berbagai negara biasanya pembukaan digunakan dalam bidang legislatif, yaitu: 1. Apabila materi pokok UU tergolong penting secara konstitusional atau dari segi internasional dianggap penting 2. Apabila UU yang bersangkutan bersifat formal atau seremonial untuk menandai sesuatu peristiwa atau kejadian-kejadian khusus dan bersejarah
- 12. 3. Apabila UU yang bersangkutan bersifat privat untuk mengatasi kompleksitas permasalahan yang bersifat lokal 4. Apabila tujuan pembentukan UU itu dimaksudkan untuk meratifikasi atau memberikan persetujuan atas suatu persetujuan perjanjian
- 13. 3. Konsideran Konsideran yang ada dalam setiap UU berkaitan dengan lima landasan pokok bagi norma-norma yang terkandung di dalam UU tersebut bagi subjek- subjek hukum yang diatur oleh UU itu. Perumusan konsideran dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu Menimbang, Mengingat dan Memperhatikan. Dalam kelaziman praktik pembentukan perUU di Indonesia yakni menimbang dan mengingat dianggap suatu yang mutlak sedangkan memperhatikan bersifat fakultatif sesuai kebutuhan
- 14. Dalam konsideran “Menimbang” yang perlu dimuat adalah : 1. Landasan Filosofis 2. Landasan Sosiologis 3. Landasan Politis Konsideran “Mengingat” berisi landasan yuridis – normatif. Untuk konsideran “Memperhatikan” memuat landasan yang bersifat administratif
- 15. Kelima landasan tersebut adalah 1. Filosofis 2. Sosiologis 3. Politis 4. Yuridis 5. Administratif
- 16. Landasan Filosofis UU selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan oleh suatu masyarakat. Oleh karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam UU itu hendaklah mencerminkan cita- cita filosofis yang dianut masyarakat. Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai falsafah negara haruslah tercermin dalam pertimbangan filosofis yang terkandung dalam setiap UU.
- 17. Landasan Sosiologis Setiap norma hukum yang dituangkan dalam UU haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam UU benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran bermasyarakat.
- 18. Landasan Politis Konsideran harus ada sistem rujukan konstitusional ,emurut cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan UU yang bersangkutan. UU adalah media untuk menuangkan kebijakan operasional, tetapi kebijakan itu harus bersumber dari ide, cita dan kebijakan politik yang terkandung dalam konstitusi
- 19. Landasan Yuridis Landasan yuridis dalam perumusan setiap UU haruslah ditempatkan pada bagian “Mengingat” yang harus disusun rinci dan tepat sebagai berikut: 1. Ketentuan UUD yang dijadikan rujukan, termasuk penyebutan pasal dan ayat atau bagian tertentu dari UUD 1945 harus ditentukan secara tepat 2. UU lain yang dijadikan rujukan dalam membentuk UU yang harus jelas disebutkan nomor, judul dan tahun lembaran negara dan tambahan lembaran negara
- 20. Perumusan UU 1. Judul dan Kepala Surat Perumusan naskah UU selalu dimulai dengan judul dan kepala surat Presiden RI, Nomor dan Judul UU dengan perkataan “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”. Dimuat pula konsideran UU dilanjutkan dengan perkataan “Dengan persetujuan bersama DPR RI dan Presiden RI menetapkan: UU RI tentang ..”
- 21. 2. Ketentuan Umum Sesuai dengan kelaziman UU selalu didahului dengan ketentuan umum yang berisi pengertian atau istilah-istilah yang dipakai dalam UU yang bersangkutan. Fungsi ketentuan umum sebagai alat perlengkapan bagi perancang UU dalam menjalankan tugasnya. Dengan mendefinisikan berbagai kata dan istilah tehnis yang dianggap penting dalam UU, perancang dapat menyusun rumusan UU secara sederhana da mudah dimengerti
- 22. 2. Ketentuan Umum Sesuai dengan kelaziman UU selalu didahului dengan ketentuan umum yang berisi pengertian atau istilah-istilah yang dipakai dalam UU yang bersangkutan. Fungsi ketentuan umum sebagai alat perlengkapan bagi perancang UU dalam menjalankan tugasnya. Dengan mendefinisikan berbagai kata dan istilah tehnis yang dianggap penting dalam UU, perancang dapat menyusun rumusan UU secara sederhana da mudah dimengerti
- 23. 3. Ketentuan Khusus Pada prinsipnya, ketentuan khusus merupakan suatu kualifikasi tertentu terhadap norma hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam subbab setiap UU. Empat macam kegunaannya yakni: a. Untuk menentukan ketentuan tertentu b. Untuk mengubah keseluruhan konsep atau maksud norma yang terkandung dalam suatu subbab dengan menekankan kondisi mandatori tertentu yang harus dipenuhi sehingga ketentuan UU dapat dijalankan
- 24. c. Ketentuan khusus dapat dicantumkan sedemikian rupa dalam bagian UU sebagai bagian integral yang tidak dapat dipidahkan dari UU, sehingga menentukannada dan warna keseluruhan materi UU itu sendiri d. Ketentuan khusus itu hanya dapat digunakan untuk tambahan yang bersifat piliham terhadap materi bagian dengan tujuan untuk merapkan objek sesungguhnya dari ketentuan UU yang bersangkutan
- 25. 4. Ketentuan Tambahan Ketentuan yang berisi tambahan norma terhadap substansi pokok yang hendak diatur dalam UU. Biasanya, ketentuan tambahan ditempatkan dalam bab yang tersendiri sebelum ketentuan penutup atau bahkan sebelum ketentuan peralihan. Dinamakan ketentuan tambahan karena isinya memang bukan substansi yang bersifat utama atau pokok melainkan hal-hal yang seharusnya menjadi materi UU lain.
- 26. 5. Ketentuan Peralihan Ketentuan yang berisi norma peralihan yang berfungsi mengatasi kemungkinan terjadinya kekosongan hukum sebagai akibat peralihan normatif dari ketentuan lama ke ketentuan baru. Ketentuan peralihan ini memuat penyesuaian perUU yang sudah ada pada saat perUU yang baru mulai berlaku agar perUU tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah hukum.
- 27. 6. Ketentuan Penutup Ketentuan yang berkenaan dengan pernyataan mulai berlakunya UU atau mulai pelaksanaan suatu ketentuan UU. Ketentuan penutup biasanya memuat: a. Penunjukan organ atau lembaga tertentu yang akan melaksanakan perUU yang bersangkutan b. Nama singkat perUU c. Status PerUU yang sudah ada sebelum dan d. Saat mulai berlakukanya perUU
- 28. 7. Penutup Penutup merupakan bagian akhir dari UU yang memuat sebagai berikut: a. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan perUU dalam Lembaran Negara RI, Berita Negara RI, Lembaran Daerah atau Berita Daerah b. Tanda tangan pengesahan atau penetapan PerUU yang bersangkutanoleh Presiden RI atau pejabat terkait lainnya c. Pengundangan perUU tersebut dengan pemberian nomor
- 29. Penandatangan pengesahan atau penetapan memuat: a. Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan b. Nama jabatan c. Tanda tangan pejabat d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dam pangkat
- 30. 8. Penjelasan Penjelasan UU merupakan kebiasaan negara yang menganut civil law. Tradisi yang berasal dari Belanda. Tujuan dari penjelasan yaitu: a. Menjelaskan pengertian dan maksud dari suatu ketentuan b. Apabila terdapat ketidakjelasan atau kekaburan dalam suatu UU, maka penjelasan dimaksudkan untuk memperjelas sehingga ketentuan yang dimaksud konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan yang bersangkutan c. Menyediakan tambahan uraian pendukung terhadap tujuan utama dari UU agar keberadaannya semakin bermakna dan berguna d. Apabila terdapat perbedaan yang relevan dengan maksud penjelasan untuk menekan kesalahan dan mengedepankan objek UU, penjelasan dapat membantu pengadilan dalam melakukan penafsiran
- 31. 9. Lampiran UU dapat dilengkapi dengan lampiran. Lampiran bagian yang tak terpisahkan dengan naskah UU. Dalam hal UU memrlukan lampiran, maka harus dinyatakan dengan tegas daam batang tubuh disertai pernyataan yang mengaskan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian dari suatu UU.