Free Download Wordhttps:https://centersaintek.net/makalah-instrumen-pemerintah-dalam-kebijakan-pemerintah/

1. MAKALAH
INSTRUMEN PEMERINTAH DALAM KEBIJAKAN
PEMERINTAH
Dosen Pengampu:
Hadi Handoko, SH., MH.
Disusun Oleh:
1. Alfin Nuri Romadhon
2. Ana Fitria Khoirunnisak
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM ZAINUL HASAN
KRAKSAAN - PROBOLINGGO
TAHUN 2022

2. i
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Segala Puji bagi Allah yang telah memberikan taufik dan hidayahnya.
Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri teladan kita,
Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang membawa kebenaran
bagi kita semua.
Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yakni
bapak Hadi Handoko, SH., MH. yang telah membimbing serta mengajarkan kami,
dan mendukung kami sehingga terselesaikan makalah yang berjudul
“INSTRUMEN PEMERINTAH DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH” dan
juga terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada semua pihak yang
telah membantu kami sehingga terselesaikan makalah ini.
Ucapan terima kasih tak lupa kami ucapkan, sebagai wujud rasa syukur
dengan tersusunnya makalah ini kepada semua pihak yang telah berpartisipasi
selama penyusunan makalah ini, yang telah dengan tulus ikhlas membantu baik
secara moril maupun materiil, terutama kepada Dosen Pembina dan teman-teman
sekalian.
Kraksaan, 20 Mei 2023
Penyusun

3. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................ i
DAFTAR ISI.......................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................1
A. Latar Belakang.........................................................................................1
B. Rumusan Masalah....................................................................................1
C. Tujuan Penulisan......................................................................................1
BAB II PEMBAHASAN........................................................................................2
A. Pengertian Instrumen Pemerintahan ........................................................2
B. Aspek - aspek yang Membahas Tentang Instrumen Pemerintah .............3
BAB III PENUTUP..............................................................................................10
A. Kesimpulan ............................................................................................10
B. Saran.......................................................................................................10
DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................11

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Jika berbicara tentang instrumen pmerintahan tidak lepas dari alat dan
sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam
melaksanakan tugasnya, isntrumen yuridis yang dipergunakan untuk mengatur
dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan seperti perundang-
undangan keputusan keputusan,peraturan kebijakan, perizinan, instrument
hukum keperdataan dsb. instrument hukum ini akan menjadi dasar yang
digunakan pemerintah dalam menjalankan tuas dan kewenanangannya.
Indonesia tidak menganut sistem kekuasaan yang distribution of power
atau pembagian kekuasaan, dengan sentral berada pada pemerintah indonesia,
dimana sebagian kekuasaan yudikatif dan kekuasaan legislatif oleh eksekutif
Kekuasaan yang dimiliki eksekutif dalam bidang yudikatif oleh presiden,
namun harus dengan persetujuan DPR. sedangkan kekuasaan eksekutif dalam
bidang legislatif meliputi menetapkan perpu dan peraturan pemerintah.
B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan Instrumen Pemerintah?
2. Apa saja aspek yang membahas tentang Instrumen Pemerintah?
C. Tujuan Penulisan
Berdasarkan pernyataan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai
oleh penulisan makalah ini adalah:
1. Untuk mengetahui Apa yang dimaksud dengan instrumen pemerintah
2. Untuk mengetahui Apa saja aspek yang membahas tentang instrumen
pemerintah

5. 2
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Instrumen Pemerintahan
Instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang
digunakan oleh pemerintahan dan administrasi negara dalam melaksanakan
tugas tugasnya. Berkenaan dengan struktur norma hukum administrasi negara
ini, H. D van Wijk/Willem Konijnenbelt mengatakan bahwa hukummaterial
mengatur perbuatan manusia. Peraturan, norma didalam hukumadministrasi
negara memiliki struktur yang berbeda dibandingkan dengan struktur norma
hukum perdata dan pidana.
Menurut Indroharto dalam suasana hukum tata negara itu kita
menghadapi bertingkat-tingkatnya norma-norma hukum yang harus kita
perhatikan. Lebih lanjut Indroharto menyebutkan bahwa keseluruhan hukum
tata usaha negara dalam masyarakat itu memiliki struktur bertingkat dari yang
sangat umum dan yang sampai pada norma yang paling individual dan konkret.
Kemudian pembentukan norma-norma hukum tata usaha negara dalam
masyarakat itu tidak hanya dilakukan oleh pembuat undang-undang dan badan-
badan peradilan saja melainkan juga oleh aparat pemerintah yang menjabat
sebagai tata usaha negara.
Pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara di Negara Indonesia paling
tidak dilakukan oleh 3 lembaga yaitu eksekutif (pemerintah), legislatif (DPR)
dan yudikatif (MA,MK). Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan negara,
masing-masing organ negara tsb diberikan kewenangan tuk mengeluarkan
instrumen hukumnya. Menurut indroharto suasana hukum tata usaha negara
menghadapi tingkatan tingkatan tetapi dalam kombinasi yang satu dengan yang
lain saling berkaitan.
1. Keseluruhan hukum tata usaha Negara dalam masyrakat itu memiliki
struktur tingkat dari yang sangat umum sampai pada norma yang paling
individual dan konkret yang terkandung dalm penetapan(beschikking).

6. 3
Kualifikasi sifat keumuman(aglemeenheid) dan kekonkretan (conreetheid)
norma hukum adminstrasi diperhatikan mengenai objek yang dikenai norma
hukum (adressa) dan bentuk normanya.
2. Pembentukan norma hukum tata Negara dalam masyarakat itu tidak hanya
dilakukan oleh pembuat undang-undang dan badan peradilan tetapi juga
aparat pemerintah,
 Macam-macam sifat norma Hukum menurut H.D van Wijk/Willem
Konijinenbelt:
1. Norma umum-abstrak (algemeen-abstrack) mis: perundang-undang
2. Norma individual-konkret (Individueel-concreet) mis: keputusan tata
usaha Negara
3. Norma umum/konkret (algemeen-concreet) mis: Peraturan lalu lintas
dan rambu
4. Norma individual-abstrak (Individueel-abstrack) mis: izin gangguan
B. Aspek - aspek yang Membahas Tentang Instrumen Pemerintah
1. Peraturan Perundang-undangan
Peraturan merupakan hukum yang in abstracto atau general norma yang
sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-
hal yang bersifat umum (general). Istilah perundang-undangan secara teoritis
ada 2 :
1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan / membentuk
peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil
pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun tingkat
daerah.
 Peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
A. Bersifat umum dan komprehensif
B. Bersifat Universal
C. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dirinya sendiri.

7. 4
Dalam UU No.10 Tahun 2004 dipaparkan secara tegas antara istilah
peraturan dan keputusan. Berdasarkan UU tersebut yang bersifat pengaturan,
maka sebutannya adalah peraturan, sedangkan yang bersifat penetapan adalah
keputusan. Dengan demikian, yang termasuk dalam pengertian peraturan
perundang-undangan sebutannya adalah peraturan.
Setiap instansi apabila akan membuat hal yang bersifat mengatur
seharusnya menggunakan istilah peraturan, tidak lagi menggunakan keputusan.
Keputusan hanya digunakan untuk hal yang sifatnya menetapkan saja, misalnya
pengangkatan seseorang dalam jabatan, kenaikan pangkat, penugasan dalam
tugas tertentu, dan sebagainya,
Menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang, peraturan perundang-
undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau
pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Berdasarkan pengertian
tersebut.
 Peraturan perundang-undangan bersifat umum-abstrak, yang didirikan
unsur-unsur antara lain:
a. Waktu, artinya tidak hanya berlaku pada saat tertentu saja
b. tempat, artinya tidak hanya berlaku pada tempat tertentu saja.
c. Orang, artinya tidak hanya berlaku bagi orang tertentu saja, dan,
d. Fakta hukum, artinya tidak hanya ditujukan pada fakta hukum tertentu
saja, tetapi untuk berbagai fakta hukum (perbuatan) yang dapat
berulang-ulang.
UU No.10 Tahun 2004 menentukan bahwa sumber hukum dari segala
sumber hukum negara adalah Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai sumber
dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai
dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara
sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh
bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Sedangkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan
hukum dasar dalam peraturan perundang -undangan. UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang memuat hukum dasar negara merupakan sumber

8. 5
hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UUD.
Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan harus bersumber pada
UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.
Kedudukan hukum peraturan perundang- undangan lain yang telah ada
dan diundangkan sebelum UU No.10 Tahun 2004, jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi.
Seperti peraturan yang dikeluarkan oleh, MPR, DPR, DPD, Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia,
Menteri, Kepala Badan, Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk
oleh UU atau pemerintah atas perintah UU DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD
Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat.Semua
keputusan yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum UU No.10 Tahun
2004 berlaku, misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan
Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota atau keputusan pejabat lainnya, harus
dibaca peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan UU No.10 Tahun 2004.
Bersamaan dengan kewenangan untuk campur tangan tersebut,
pemerintah juga diberikan kewenangan untuk membuat dan menggunakan
peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pemerintah juga memiliki
kewenangan dalam bidang legislasi. Tugas pemerintah tidak hanya terbatas
untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislative.
Pemerintah dibebani kewajiban untuk menyelenggarakan kepentingan umum
atau mengupayakan kesejahteraan sosial dengan diberikan kewenangan untuk
campur tangan dalam kehidupan masyarakat dalam batas-batas yang
diperkenankan oleh hukum.
Konsep pemisahan kekuasaan, khusus yang berkaitan dengan fungsi
eksekutif hanya sebagai pelaksana UU tanpa kewenangan membuat peraturan
perundang-undangan, seiring dengan perkembangan tugas negara dan
pemerintahan, bukan saja kehilangan relevansinya, tetapi dalam praktik juga
menemui banyak kendala.

9. 6
Hal ini dikarenakan badan legislatif sesuai dengan UU No. 10 Tahun
2004 tidak membentuk segala jenis peraturan perundang-undangan,melainkan
terbatas pada UU dan Perda. Jenis peraturan perundang-undangan lain dibuat
ileh administrasi negara. Selain itu, yang berjalan selama ini kewenganan
legislasi bagi pemerintah pada dasarnya berasal dari undang-undang, yang
berarti melalui persetujuan parlemen.
2. Peraturan Kebijaksanaan
a. Pengertian, ciri-ciri, fungsi dan Penormaan Peraturan
Kebjiksanaan
Peraturan kebijaksanaan adalah peraturan umum yang
dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan
wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi
pemerintahan lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki
dasar yang tegas dalam UUD dan undang-undang formal.
 Ciri-ciri peraturan kebijaksanaan adalah sebagai berikut:
1) Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan
perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan
kebijaksanaan.
2) Peraturan kebijaksanaan tidak dapat diuji se'ara wetmatigheid,
karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan
untuk membuat keputusan peraturan kebijaksanaan tersebut.
3) Peraturan kebijaksanaan dibuat berdasarkan freies ermessen dan
ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat
peraturan perundang-undangan.
4) Pengujian terhadap peraturan kebijaksanaan lebih diserahkan
pada doclmatigheid sehingga batu ujinya adalah asas-asas umum
pemerintahan yang layak
5) Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis
aturan.
6) Peraturan kebijaksanaan bukan merupakan peraturan perundang-
undangan.

10. 7
Peraturan kebijaksanaan dapat difungsikan secara tepat guna
dan berdaya guna, yang berarti:
1) Sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan,
dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan
perundang-undangan.
2) Sebagai sarana pengaturan bagi keadaan vakum peraturan
perundang-undangan.
3) Sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan-kepentingan yang
belum terakomodasi secara patut, layak, benar, dan adil dalam
peraturan perundang-undangan.
4) Sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan
perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman.
5) Tepat guna dan berdaya guna bagi kelancaran pelaksanaan tugas
dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan
pembangunan yang bersifat cepat berubah atau memerlukan
pembaruan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.
Sementara itu, penerapan atau penggunaan peraturan
kebijaksanaan harus memperhatikan hal-hal diantaranya:
1) Harus sesuai dan serasi dengan tujuan undang-undang yang
memberikan ruang kebebasan.. bertindak
2) Serasi dengan asas-asas hukum umum yang berlaku.3. Sesuai
dan tepat guna dengan tujuan yang hendak dicapai.
Meskipun pemerintah diberikan ruang gerak kebebasan,
namun dalam kerangka negara hukum, kebebasan tsb tdk digunakan
tanpa batas. Batas yang harus dipertimbangkan dalam melakukan
tindakan bebas tersebut adalah:
1) Ditujukan untuk melaksanakn tugas layanan publik
2) Merupakan tindakan yg aktif dari administrasi negara
3) Tindakan tersebut dimungkinkan oleh hukum
4) Diambil atas inisiatif sendiri
5) Dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan penting yang
secara tiba-tiba

11. 8
6) Dapat dipertanggung jawabkan
b. Freies Ermessen
Pouvoir Discretionare atau Freies Ermessen merupakan
kemerdekaan bertindak atas misiatif dan kebijakan sendin dan
administrasi negara pada welfare state: Furugu publik service dalam
penyelenggaraan pemerintahan welfare state mengakibatkan terjadinya
pergeseran sebagian kekuasun antarlembaga negara yaitu dari lembaga
legislative ke lembaga eksekutif (administrasi negara) Pengertian
discretie dalam pourvoir discretionare adalah pejabat penguasa tidak
boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan tidak ada
peraturannya dan oleh karena itu diberi kebebasan untuk mengambil
keputusan menurut pendapat sendiri salkan tidak melanggar asas
yuriditas dan asas legalitas
Dalam negara hukum modern perlu adanya campur tangan
adminstrasi negara dalam rangka memenuhi kesejahteraus masyarakat
Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan itu adalah digunakan asas
freies ermessen yaitu kebebasan bertindak administrasi untuk
memecahkan masalah yang aturannya belum ada sedangkan masalah itu
harus diatasi dengan segera, Agar penggunaan freies ermessen tidak
disalahgunakan diperlukan tolak ukur, yaitu pelaksanaannya tidak
melanggar hak dan kewajiban asan warga masyarakat, dapat
dipertangung jawabkan secara moral dan hukum dan bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam ilmu Hukam Adminstrasi, Freies Ermessen ini diberikan
hanya kepada pemerintah, dan ketika Freies Ermessen diwujudkan
menjadi instrument yuridis yang tertulis, maka jadilah ja sebagai
peraturan kebijaksanaan.
Beberapa manfaat atau aspek kelebihan dalam penggunaan
prinsip Freies Ermessen diantaranya:
1) Kebijakan pemerintah yang bersifat emergency terkait hap hidup
orang banyak dapat segera diputuskan atau diberlakukan oleh

12. 9
pemerintah meskipun masih debatable secara yuridis atau bahkan
terjadi kekosongan hukum sama sekali.
2) Badan atau pejabat pemerintah tidak terjebak pada formalisme
hukum dengan asumsi bahwa tidak ada kekosongan hukum bagi
setiap kebijakan publik sepanjang berkaitan dengan kepentingan
umum atau masyarakat luas
3) Sifat dan roda pemerintahan menjadi makin fleksibel, sehingga
sektor pelayanan publik makin hidup dan pembangunan hagi
peningkatan kesejahtraan rakyat tetap dinamis seiring dengan
dinamika masyarakat dan perkembangan zaman
Dalam rancangan Undang Undang Administrasi Pemerintahan
(RUU AP) pun memperjelas penyelesaian sengketa yang ditimbulkan
oleh diskresi yang sebelumnya belum terakomodir dalam UU PTUN.
Mekanisme pertanggung jawaban menurut RUU AP ini adalah
mekanisme pertanggungjawaban administrasi terkait dengan keputusan
ataupun tindakan yang telah diambil oleh pejabat administrasi
pemerintahan.
Menurut RUU AP Pasal 25 ayat (3) dinyatakan: pejabat
administrasi pemerintahan yang menggunakan diskresi wajib
mempertanggung jawabkan keputusannya kepada pejabat atasannya dan
masyarakat yang dirugikan akibat keputusan diskresi yang telah
diambil. Pertanggungjawaban kepada atasan dilaksanakan dalam bentuk
tertulis dengan memberikan alasan-alasan pengambilan keputusan
diskresi. Sedangkan pertanggung jawaban kepada masyarakat
diselesaikan melalui proses peradilan.

13. 10
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang
digunakan oleh pemerintahan dan administrasi negara dalam melaksanakan
tugas-tugasnya. Berkenaan dengan struktur norma hukum administrasi negara
ini. H. D van Wijk/Willem Konijnenbelt mengatakan bahwa hukum material
mengatur perbuatan manusia Peraturan, nona didalam hukum administrasi
negara memiliki struktur yang berbeda dibandingkan dengan struktur norma
hukum perdata dan pidana.
Menurut Indroharto, dalam suasana hukum tata negara itu kita
menghadapi bertingkat tingkatnya norma norma hukum yang harus kita
perhatikan. Lebih lanjut Indroharto menyebutkan bahwa keseluruhan hukum
tata usaha negara dalam masyarakat itu memiliki struktur bertingkat dari yang
sangat umum dan yang sampai pada norma yang paling individual dan konkret.
Kemudian pembentukan norma-norma hukum tata usaha negara dalam
masyarakat itu tidak hanya dilakukan oleh pembuat undang-undang dan badan-
badan peradilan saja melainkan juga oleh aparat pemerintah yang menjabat
sebagai tata usaha negara
B. Saran
Kami sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam makalah ini, baik
dari tulisan maupun bahasan yang kami sajikan, oleh karena itu mohon berikan
saran agar kami bisa membuat makalah ini lebih baik lagi, dan semoga makalah
ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi wawasan kita dalam
memahami hukum administrasi negara.

14. 11
DAFTAR PUSTAKA
Hadjon, M Philipus, 1999. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Surabaya:
Gadja Mada University Press
Jeddawi, Murtir. 2012 Hukum Adimistrasi Negara. Yogyakarta Total Media
http://sukatulis.wordpress.com/2012/04/07/peraturan-kebijaksanaan beleidsregels/
http://kuliahsuraban3.blogspot.com/2011/11/instrumen pemerintah.html