Presentasi tentang Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi Pidananya yang ada di dalam UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia
1. Apa yang dimaksud dengan Cyber Space, Cyber Crime, Cyber Law, dan apakah hubungan dari ketiganya, Jelaskan!
2. Sebutkan undang-undang yang mengatur tentang Cyber Law di Indonesia!
3. Sebutkan esensi kandungan Cyber Law di Indonesia!
4. Sebutkan Alat Bukti menurut Cyber Law di Indonesia, jelaskan pasal yang mengaturnya!
5. Syarat apakah suatu Alat Bukti dikatakan Sah menurut Cyber Law di Indonesia, jelaskan pasal yang mengaturnya!
1. Apa yang dimaksud dengan Cyber Space, Cyber Crime, Cyber Law, dan apakah hubungan dari ketiganya, Jelaskan!
2. Sebutkan undang-undang yang mengatur tentang Cyber Law di Indonesia!
3. Sebutkan esensi kandungan Cyber Law di Indonesia!
4. Sebutkan Alat Bukti menurut Cyber Law di Indonesia, jelaskan pasal yang mengaturnya!
5. Syarat apakah suatu Alat Bukti dikatakan Sah menurut Cyber Law di Indonesia, jelaskan pasal yang mengaturnya!
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan
KEJAKSAAN TINGGI YOGYAKARTA P-42
“UNTUK KEADILAN”
SURAT TUNTUTAN
No. Reg. Perk. : PDS-02/O.4.14/Fpk.1/03/2015
Bahwa selanjutnya fakta-fakta di persidangan selanjutnya dianggap telah dibacakan.
I. ANALISIS YURIDIS
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka kini sampailah Kami kepada tahap pembuktian mengenai unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan yang berbentuk Kombinasi (subsidiaritas-kumulatif), yaitu:
Perlindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di suatu negara, tanpa terkecuali Indonesia. Perlindungan tersebut merupakan faktor penentu akan adanya kepercayaan daring (online trust), yang merupakan hal penting dalam transaksi digital. Privasi dan data pribadi menjadi sebuah hal yang penting karena pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam. Salah satu perlindungan privasi dan data pribadi tersebut berkenaan bagaimana data pribadi tersebut akan diproses termasuk data sensitif dari pengguna yang apabila disebarkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pemiliknya. Ancaman-ancaman yang timbul dari lemahnya perlindungan privasi dan data pribadi tersebut memiliki korelasi garis lurus dengan pertubuhan ekonomi yang dihasilkan dari transaksitransaksi dalam jaringan (online)
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Perdagangan orang (human trafficking) oleh Amnesty International disebut sebagai perbudakan manusia moderen. Fenomena ini dianggap lebih banyak terjadi di luar negeri, padahal perdagangan orang maupun perbudakan moderen juga banyak terjadi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eufemisme terasa sekali dalam penyebutan kasus perdagangan orang, dengan menyebut ‘tenaga kerja ilegal’. Padahal jelas hal yang diperdagangkan bukan lagi ‘tenaga kerja’, tetapi ‘orangnya’. Perbedaannya, jika hanya menjual ‘tenaga kerjanya’ maka itu bisa disebut sebagai tenaga kerja, tetapi ketika sang subyek tidak lagi memiliki otoritas atas dirinya, maka ia sebagai manusia telah dijual. Ia telah di-eksploitasi, dan manusia telah menjadi komoditas. Ini lah yang disebut perdagangan orang. (Dominggus Elcid Li dan Paul SinlaEloE, 2014).
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan
KEJAKSAAN TINGGI YOGYAKARTA P-42
“UNTUK KEADILAN”
SURAT TUNTUTAN
No. Reg. Perk. : PDS-02/O.4.14/Fpk.1/03/2015
Bahwa selanjutnya fakta-fakta di persidangan selanjutnya dianggap telah dibacakan.
I. ANALISIS YURIDIS
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka kini sampailah Kami kepada tahap pembuktian mengenai unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan yang berbentuk Kombinasi (subsidiaritas-kumulatif), yaitu:
Perlindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di suatu negara, tanpa terkecuali Indonesia. Perlindungan tersebut merupakan faktor penentu akan adanya kepercayaan daring (online trust), yang merupakan hal penting dalam transaksi digital. Privasi dan data pribadi menjadi sebuah hal yang penting karena pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam. Salah satu perlindungan privasi dan data pribadi tersebut berkenaan bagaimana data pribadi tersebut akan diproses termasuk data sensitif dari pengguna yang apabila disebarkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pemiliknya. Ancaman-ancaman yang timbul dari lemahnya perlindungan privasi dan data pribadi tersebut memiliki korelasi garis lurus dengan pertubuhan ekonomi yang dihasilkan dari transaksitransaksi dalam jaringan (online)
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Perdagangan orang (human trafficking) oleh Amnesty International disebut sebagai perbudakan manusia moderen. Fenomena ini dianggap lebih banyak terjadi di luar negeri, padahal perdagangan orang maupun perbudakan moderen juga banyak terjadi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eufemisme terasa sekali dalam penyebutan kasus perdagangan orang, dengan menyebut ‘tenaga kerja ilegal’. Padahal jelas hal yang diperdagangkan bukan lagi ‘tenaga kerja’, tetapi ‘orangnya’. Perbedaannya, jika hanya menjual ‘tenaga kerjanya’ maka itu bisa disebut sebagai tenaga kerja, tetapi ketika sang subyek tidak lagi memiliki otoritas atas dirinya, maka ia sebagai manusia telah dijual. Ia telah di-eksploitasi, dan manusia telah menjadi komoditas. Ini lah yang disebut perdagangan orang. (Dominggus Elcid Li dan Paul SinlaEloE, 2014).
Pinjaman Online (Pinjol) banyak dimanfaatkan sebagian masyarakat sebagai alternatif solusi untuk memenuhi masalah keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperingatkan masyarakat agar lebih bijak menggunakan pinjol, dan menghindari berurusan dengan Pinjol Ilegal. Apa saja ciri-ciri pinjol ilegal? Apa yang harus dilakukan jika berurusan dengan pinjol ilegal?
Berdasarkan pengalaman sebagai admin @kuliner_bgr sejak 2015, saya coba mengumpulkan beberapa hal yang seharusnya tidak dilakukan para pelaku usaha kuliner saat optimalisasi Instagramnya
Siapa saja bisa menjadi superhero di dunia digital. Caranya? dengan menjadi warganegara digital yang baik. Presentasi ini saya sampaikan ketika berbagi mengenai etika di internet, khususnya kewarganegaraan digital, untuk anak kelas 5 SD di Sekolah Bogor Raya (4 Mei 2021)
Pandemi diiringi dengan hadirnya infodemi alias hoaks yang terkait dengan pandemi. PBB menyebutkan bahwa infodemi ini sama berbahayanya dengan virus pandemi itu sendiri.
Presentasi ini mencoba memperlihatkan fenomena infodemi dan dampaknya di masa pandemi ini
Pernah mendapatkan kiriman tautan situs phising? Atau dikontak pinjol masalah hutang orang lain? Atau malah akun FB kamu kena hack? Yuk perhatikan beberapa hal terkait privasi dan keamanan digital di ponselmu
WhatsApp jadi aplikasi pesan yang paling banyak penggunanya di Indonesia. Tentu hal ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk dapat memasarkan produknya sekaligus membangun interaksi lebih erat dengan pelanggan.
Bagaimana caranya? Presentasi ini menyajikan langkah-demi-langkah pemanfaatan WhatsApp Business untuk berjualan
Literasi Digital untuk Orang Tua - Mendampingi Anak di era DigitalIndriyatno Banyumurti
Orang tua punya tantangan lebih di era digital
Bagaimana pola pengasuhan yang baik di era digital? Apa saja yang harus diperhatikan dan dilakukan orang tua?
Di masa pandemi ini banyak aktivitas pembelajaran mulai dari seminar, pelatihan, workshop bahkan pembelajaran formal di sekolah dan kampus yang berpindah dari tatap muka langsung ke ranah daring. Tidak sedikit pembelajar yang tergagap dengan evolusi ini dan harus segera menyesuaikan diri.
Presentasi berikut saya sampaikan di Kelas Daring ICT Watch, yang sudah dilaksanakan selama 2 (dua) batch, terkait bagaimana membuat Presentasi Tetap Asik Walau Tak Bertemu Fisik. Kelas ini membahas tentang bagaimana persiapan sebelum presentasi dilakukan, kemudian menyiapkan materi presentasi, penyampaiannya sampai ke cara membangun interaksi. Dan semoga bermanfaat buat para guru, dosen, trainer, widyaiswara, narasumber dan sebagainya
Mengapa UMKM perlu menggunakan Instagram?
Bagaimana Instagram dapat meningkatkan brand awareness?
Bagaimana caranya agar UMKM dapat mengoptimalkan akun Instagramnya?
Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi telah secara resmi diserahkan Presiden Joko Widodo kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI melalui Surat Presiden No. R-05/Pres/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 lalu.
Paparan ini mencoba melihat kembali isi pasal-pasal RUU PDP tersebut
Materi ini disampaikan pada Kuliah Umum Literasi Digital bagi Mahasiswa Baru Program Studi Ilmu Komunikasi - Universitas Telkom pada tanggal 9 Agustus 2019
Materi 3 (TOT Literasi Digital): Etika dan Aturan di Dunia SiberIndriyatno Banyumurti
Materi untuk TOT Literasi Digital untuk Guru
Bagian 3 dari 4 Serial Paparan Literasi Digital
Netiket
Standar/Panduan Komunitas Media Sosial
Tuntunan Agama
UU Informasi dan Transaksi Elektronik
4. UU
ITE
Pasal 27
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan:
(1) Kesusilaan
(2) Perjudian
(3) penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
(4) pemerasan dan/atau pengancaman
Pasal 45 (1)
.... dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
16. UU
ITE
Pasal 29
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang berisi ancaman
kekerasan atau menakut-nakuti yang
ditujukan secara pribadi.
Pasal 45 (3)
.... dipidana dengan pidana penjara
paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).
17.
18. UU
ITE
Pasal 30
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik
(1) milik Orang lain dengan cara apa pun
(2) dengan cara apa pun dengan tujuan untuk
memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik
(3) dengan cara apa pun dengan melanggar,
menerobos,melampaui, atau menjebol sistem
pengamanan
Pasal 46
.... dipidana dengan pidana
(1) Penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 600.000.000
(2) Penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 700.000.000
(3) Penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 800.000.000
19. UU
ITE
Pasal 32 (1)
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau
melawan hukum dengan cara apa pun mengubah,
menambah, mengurangi, melakukan transmisi,
merusak, menghilangkan, memindahkan,
menyembunyikan suatu Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau
milik publik.
Pasal 48 (1)
.... dipidana dengan pidana dipidana dengan
pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun
dan/atau denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
Link Berita:http://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tangkap-pengelola-situs-pornografi-anak-di-bandung.htmlhttp://www.jpnn.com/read/2014/02/28/219217/Polisi-Identifikasi-500-Pelanggan-Situs-Porno-Deden-http://www.infobdg.com/v2/polisi-tangkap-mahasiswa-pembuat-situs-porno-di-bandung/
Selain UU ITE, Konten porno juga diatur dalam UU Pornografisource: http://beritagar.com/klinikhukum
Beberapa contoh berita dari berbagai kota tentang penyebaran foto bugil dari mantan pacarLink Berita:http://inet.detik.com/read/2012/12/11/155706/2115466/398/http://regional.kompas.com/read/2013/12/19/0838265/Cinta.Diputus.Lelaki.Sebar.Foto.Bugil.Mantan.Pacarhttp://www.jakartaobserver.com/2014/01/kesal-tak-mau-diajak-balikan-pria-sebar.html?m=0http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1819711/faisal-aniaya-mantan-pacar-dan-sebar-foto-bugil
Source: http://beritagar.com/klinikhukum
Contoh tampilan situs judi online
Beberapa kasus situs judi online yang terjadi di IndonesiaLink berita:http://bandung.okezone.com/read/2014/02/07/526/937445/jelang-piala-dunia-polda-jabar-ungkap-kasus-judi-onlinehttp://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/13/140-rekening-diblokir-terkait-judi-onlinehttp://metropolitan.inilah.com/read/detail/2071410/polisi-tangkap-penjudi-online-omzet-miliaran
Kasus Facebook:Diskusi di sebuah group Facebook tentang Pernyataan Bupati Kutai Timur, Isran Noor, di sebuah media nasional bahwa setelah empat tahun memimpin Kutim, tidak ada lagi kemiskinan. Seorang pengguna Facebook, Harris, memuat pernyataan kontra yang diujungnya menulis:Banyak omong kosong saja itu Bupati, koar-koar di mana-mana. Bullshit itu Bupati Baxxxxxx,“.Harris diadukan oleh Sekda ke Polisi dengan pasal 27 (3) UU ITE.Kasus ini berakhir damai dengan permintaan maaf dari Harris dan Sekda menarik kembali tuntutannya.Link Berita: http://www.tribunnews.com/regional/2014/03/13/dihina-di-facebook-bupati-kutai-timur-pidanakan-warganyahttps://id.berita.yahoo.com/petani-yang-hina-bupati-kutim-di-facebook-ajak-163935573.html https://id.berita.yahoo.com/bupati-kutai-timur-bersedia-cabut-laporan-polisi-kasus-011807186.html
Kasus Blog:Seorang mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro (Semarang), Wahyu Dian Pranata, mengkritik kebijakan kampusnya lewat blog. Pihak rektorat kemudian memanggil yg bersangkutan dan orang tuanya, kemudian diberi dua opsi: dijerat pasal pencemaran nama baik UU ITE ataukah mengundurkan diri.Yang bersangkutan dan orang tuanya memilih opsi kedua.Link Berita:https://id.berita.yahoo.com/kritik-kampus-mahasiswa-semarang-dipaksa-mundur-040622022.htmlhttp://jateng.tribunnews.com/2013/09/21/inilah-kronologi-wahyu-dipaksa-mundur-sebagai-mahasiswa-udinus
Kasus Twitter:Benny Handoko dilaporkan Misbakhun ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan melalui jejaring sosial Twitter. Dalam akun Twitternya @benhan, Benny Handoko menulis "Misbakhun sebagai perampok Bank Century". @benhan divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan penjara selama enam bulan dan hukuman percobaan satu tahun. Benny tidak perlu menjalankan hukuman 6 bulan penjara asalkan tidak melakukan tindak pidana yang sama selama masa percobaan 1 tahunLink Berita:http://www.merdeka.com/peristiwa/gara-gara-kicauan-twitter-benhan-divonis-penjara-6-bulan.htmlhttp://nasional.kompas.com/read/2013/09/05/2350121/Benny.Handoko.Pemilik.Akun.benhan.Ditahan
Kasus Email:Agustus 2008, Prita Mulyasari mengeluhkan pelayanan RS Omni Internasional melalui email ke beberapa temannya. RS Omni Internasional kemudian mengajukan gugatan perdata dan pidana kepada Prita. Tahun 2009, Prita diputuskan kalah dalam kasus perdata di PN Tangerang di tahun 2009 dan bebas untuk kasus pidana. Tahun 2010, Kasasi di MA mengabulkan permohonan kasasi gugatan perdata yang diajukan Prita Mulyasari sehingga Prita dibebaskan dari seluruh ganti rugi.Tahun 2011, Kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dikabulkan MA. Prita divonis 6 bulan penjara, tapi dengan masa percobaan selama 1 tahunTahun 2012, MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) Prita. MA menganulir putusan pidana PN Tangerang dan kasasi MA. Prita bebas!Link Berita:http://news.detik.com/read/2012/09/18/124551/2023887/10/3/ini-dia-kronologi-prita-mencari-keadilanhttp://news.detik.com/read/2012/09/17/202514/2023223/10/pk-dikabulkan-harkat-dan-martabat-prita-mulyasari-dipulihkan?nd771104bcjhttp://news.detik.com/read/2009/11/18/134323/1244058/10/prita-mulyasari-dituntut-6-bulan-bui?nd771104bcj
Berdasarkan KUHAP jika seorang tersangka diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih maka penyidik atau penuntut dapat melakukan penahanan langsung sebelum persidangansource: donnybu.com
Anthon Wahju Pramono, seorang pria berprofesi notaris berusia 64 tahun asal Solo, yang bermaksud mengingatkan temannya, Bos Sritex, H.M Lukminto, untuk mengubah sikapnya yang sewenang-wenang. Namun cara Anthon menegur dan mengirimkan SMS dengan bahasa yang kasar, membuat ia dituntut.Atas perbuatannya mengirimkan SMS bernada keras ke Lukminto, yang merupakan pemilik pabrik tekstil raksasa, Sritex, Anthon dijerat dengan Pasal 29 jo Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).Anton akhirnya divonis 3 tahun dan menjalani tahanan kota karena kesehatannyahttp://www.beritasatu.com/hukum/124615-garagara-sms-bos-sritex-polisikan-seorang-notaris.htmlhttp://joglosemar.co/2013/12/pengancam-bos-sritex-divonis-3-tahun.html
Pada tahun 2010, sistem Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) pernah dibobol. Pelakunya adalah dua remaja kebar asal Ponorogo (Jawa Timur). Kasus ini baru mulai disidangkan April 2014.http://inet.detik.com/read/2014/04/23/125024/2562996/323/bobol-pandi-hacker-kembar-asal-ponorogo-disidanghttp://inet.detik.com/read/2014/04/23/141704/2563115/323/pandi-dilema-hadapi-kasus-hacker-kembar