ada

1. z
Sadari Hukum
Online Speech
di Media Sosial

2. z
Key Message
Berpendapat sekaligus berekspresi di media sosial
saat ini tidak jarang justru menjurus pada tindakan
kurang menyenangkan bahkan merugikan orang lain,
seperti cyber bullying, pencemaran nama baik, dan
pelanggaran privasi. Sebagai digital-citizen yang baik,
kita perlu memperhatikan serta mengindahkan
beberapa hukum yang mengatur cara berekpresi
sebagai bentuk kebebasan berpendapat kita dalam
dunia siber.

3. z
Aturan
Hukum
Kebebasan
Berpendapat
Aturan hukum yang mendasari seseorang bebas
untuk mengeluarkan pendapat dapat dilihat
dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (“UU HAM”) yang berbunyi sebagai
berikut:
"Setiap orang bebas untuk mempunyai,
mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat
sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau
tulisan melalui media cetak maupun elektronik
dengan memperhatikan nilai-nilai agama,
kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan
keutuhan negara".

4. z
Walaupun kebebasan berpendapat kita sudah dijamin oleh negara
dengan adanya undang-undang, sebagai masyarakat melek digital,
dalam berpendapat dan berekspresi, kita harus tetap memperhatikan
nilai, norma, hak orang lain, dan tunduk pada hukum yang berlaku.
Hal tersebut diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sebagai
berikut:
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis.

5. z
Cyber Bullying
Cyber bullying adalah tindakan penghinaan,
kekerasan psikis, atau intimidasi yang dilakukan
seseorang, kelompok ataupun institusi melalui
dunia internet terhadap orang, kelompok, atau
institusi lainnya (Oktaviani, 2017). Terkadang
pelaku cyber bullying juga melecehkan sampai
korban tidak berdaya dan tak hayal bahkan bisa
memakan nyawa korban. Pengaturan tindakan
cyber bullying diatur dalam UU No.19 Tahun
2016 untuk menjerat para pelakunya.

6. z
Pencemaran Nama Baik
Pencemaran nama baik didefinisikan sebagai tindakan merusak reputasi baik
seseorang melalui penghinaan dan/atau fitnah. Dilansir dari hukumonline.com,
larangan seseorang melakukan pencemaran nama baik di UU ITE diatur pada Pasal
27 ayat (3) UU ITE. Sedangkan sanksi bagi pelaku diatur dalam Pasal 45 ayat (3)
UU19/2016, yakni:
"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750
juta".

7. z
6 Macam Pencemaran
Nama Baik di KUHP
Penistaan (Pasal
310 ayat (1)
KUHP);
Penistaan
dengan surat
(Pasal 310 ayat
(2) KUHP);
Fitnah (Pasal 311
KUHP);
Penghinaan
ringan (Pasal 315
KUHP);
Pengaduan palsu
atau pengaduan
fitnah (Pasal 317
KUHP);
Perbuatan fitnah
(Pasal 318
KUHP).

8. z
Pencemaran nama baik dan cyber bullying bisa terjadi kepada
siapa saja, dan jika hal ini terjadi pada kita, hal yang harus
dilakukan adalah mendokumentasikan ujaran penghinaan atau
fitnah tersebut sebagai bukti untuk diajukan kepada pihak
berwenang yang selanjutnya dapat diolah secara hukum.