Dokumen ini membahas tentang pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Meskipun ada tantangan budaya dan pemahaman yang rendah, GCG diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Penekanan pada perlunya hak pemegang saham dan kewajiban pengungkapan informasi diidentifikasi sebagai kunci untuk menciptakan nilai tambah bagi semua stakeholder.

1. THE CORPORATE CULTURE INFACT AND
IMPLICATIONS
Dibuat oleh :
Serafinus Octavia Puspitasari
55117110074
Mata Kuliah :
Business Ethic and Good Governance
Dosen :
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
Magister Management
Universitas Mercu Buana
Jakarta
2017

2. 2
GOOD CORPORATE GOVERNANCE YANG BAIK DAN EFISIEN
Perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak cukup hanya memastikan bahwa
proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Diperlukan instrumen baru, Good
Corporate Governance (GCG) untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Ada
dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk
memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan
untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap
semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Dari berbagai hasil
pengkajian yang dilakukan oleh berbagai lembaga riset independen nasional dan internasional,
menunjukkan rendahnya pemahaman terhadap arti penting dan strategisnya penerapan prinsip -
prinsip GCG oleh pelaku bisnis di Indonesia. Selain itu, budaya organisasi turut mempengaruhi
penerapan GCG di Indonesia. Konsep GCG yang baik dan efisien tentunya dengan
memperhatikan kepentingan perusahaan, pemegang saham dan juga stakeholder sehingga untuk
mencapai hal ini perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip GCG. Prinsip dalam GCG yang
selama ini kita ketahui antara lain adalah Transparency, Acountability, Resposibility,
Independency dan Fairness.
Meskipun demikian, saya berpendapat bahwa hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah
dalam mengimplementasikan GCG di Indonesia. Meskipun banyak kendala disana sini seperti,
negara yang sedang berkembang, multi etnis, multi suku dan budaya, dan negara kepulaun tetapi
pemerintah dituntut untuk melakukannya.
Good governance sebagai upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik tercermin dalam
berbagai bidang yang memiliki peran yang peting dalam gerak roda pemerintahan di Indonesia
yang meliputi : bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum.
Pendahuluan
Sulit dipungkiri, selama sepuluh tahun terakhir ini, istilah Good Corporate Governance (GCG)
kian populer. Tak hanya populer, istilah tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Pertama,
GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam
jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di

3. 3
kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG
(Daniri, 2005). Pada tahun 1999, kita melihat negara-negara diAsia Timur yang sama-sama
terkena krisis mulai mengalami pemulihan, kecuali Indonesia. Harus dipahami bahwa kompetisi
global bukan kompetisi antarnegara, melainkan antarkorporat di Negara - negara tersebut. Jadi
menang atau kalah, menang atau terpuruk, pulih atau tetap terpuruknya perekonomian satu
negara bergantung pada korporat masing-masing (Moeljono, 2005).
Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat kita belum dikelola secara benar.
Dalam bahasa khusus, korporat kita belum menjalankan governansi (Moeljono). Survey dari
Booz-Allen di Asia Timur pada tahun 1998 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks
corporate governance paling rendah dengan skor 2,88 jauh di bawah Singapura (8,93), Malaysia
(7,72) dan Thailand (4,89). Rendahnya kualitas GCG korporasi-korporasi di Indonesia ditengarai
menjadi kejatuhan perusahaan perusahaan tersebut.
Pengertian Dan Konsep Dasar
Dua teori utama yang terkait dengan corporate governance adalah stewardship theory dan agency
theory (Chinn,2000; Shaw,2003). Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai
sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan
penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat
dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, stewardship
theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya
bagi kepentingan public maupun stakeholder.
Sementara itu, agency theory yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa
manajemen perusahaan sebagai “agents” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan
penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta
adil terhadap pemegang saham.
Dalam perkembangan selanjutnya, agency theory mendapat respon lebih luas karena dipandang
lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai corporate governance
berkembang dengan bertumpu pada agency theory di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh
kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Good corporate governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan
mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua

4. 4
stakeholder (Monks,2003). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya
hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan,
kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat
waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.
Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep good corporate governance, (Kaen,
2003; Shaw, 2003) yaitu fairness, transparency, accountability, dan responsibility. Keempat
komponen tersebut penting karena penerapan prinsip good corporate governance secara
konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi
penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak
menggambarkan nilai fundamental perusahaan.
Konsep good corporate governance baru popular di Asia. Konsep ini relatif berkembang sejak
tahun 1990-an. Konsep good corporate governance baru dikenal di Inggris pada tahun 1992.
Negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD (kelompok Negara-negara maju di
Eropa Barat dan Amerika Utara) mempraktikkan pada tahun 1999.
Prinsip – Prinsip GCG
Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari good corporate governance yaitu :
1. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan
relevan mengenai perusahaan.
2. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan
pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara
efektif.
3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan
perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara
professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang
tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat.

5. 5
5. Fairness (kesetaraan da kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam
memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan
perundangan yang berlaku.
Esensi dari corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau
pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku
kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.
Tahap – Tahap Penerapan GCG
Dalam pelaksanaan penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk
melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan
tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan
dari seluruh unsur di dalam perusahaan.
Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG
menggunakan pentahapan berikut (Chinn, 2000; Shaw,2003).
1. Tahap Persiapan
Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama: 1) awareness building, 2) GCG assessment, dan 3)
GCG manual building. Awareness building merupakan langkah awal untuk membangun
kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya
ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan.
Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok. GCG
Assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi
perusahaan dalam penetapan GCG saat ini.
Langkah ini perlu guna memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk
mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur
perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Dengan kata lain, GCG
assessment dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek aspek apa yang perlu mendapatkan
perhatian terlebih dahulu, dan langkah – langkah apa yang dapat diambil untuk
mewujudkannya.

6. 6
2. Tahap Implementasi
Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai
implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama yakni:
a. Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai
aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan
GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk
itu, langsung berada dibawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang
ditunjuk sebagai GCG champion di perusahaan.
b. Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada,
berdasar roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat top down approach
yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya
mencakup pula upaya manajemen perubahan (change management) guna mengawal
proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.
c. Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup
upaya - upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan
kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa
penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat
superficial, tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.
3. Tahap Evaluasi
Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk
mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak
independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik GCG yang ada. Terdapat
banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit yang demikian, dan di
Indonesia ada beberapa perusahaan yang melakukan scoring. Evaluasi dalam bentuk
assessment, audit atau scoring juga dapat dilakukan secara mandatory misalnya seperti yang
diterapkan di lingkungan BUMN. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali
kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi GCG sehingga dapat
mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

7. 7
Budaya Organisasi
Laporan World Competitiveness Report yang dirilis pada bulan Mei 2005 menunjukkan, dari 60
negara yang disurvei, Indonesia berada pada rangking 59. Fakta ini menunjukkan bahwa
Indonesia sebagai organisasi Negara bangsa memerlukan budaya organisasi.
Budaya perusahaan merupakan konsep baru yang berkembang dari ilmu manajemen dan ilmu
psikologi industri dan organisasi (Moeljono,2005). Bidang bidang ilmu tersebut mencoba lebih
dalam mengupas penggunaan konsep-konsep budaya dalam ilmu manajemen dan organisasi
dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi. Konsep budaya perusahaan merupakan
perkembangan lebih lanjut dari ilmu manajemen dan organisasi.
Penerapan GCG di Indonesia
Krisis ekonomi yang menghantam Asia telah berlalu lebih dari delapan tahun. Krisis ini ternyata
berdampak luas teutama dalam merontokkan rezim rezim politik yang berkuasa di Korea
Selatan, Thailand, dan Indonesia. Ketiga Negara yang diawal tahun 1990-an dipandang sebagai
“the Asian tiger”, harus mengakui bahwa pondasi ekonomi mereka rapuh, yang pada akhirnya
merambah pada krisis politik. Setelah delapan tahun, sejak krisis tersebut melanda, kita sekarang
dapat melihat pertumbuhan kembali Negara-negara yang amat terpukul oleh krisis tersebut.
Korea Selatan yang pernah terjangkit kejahatan financial yang melibatkan para eksekutif puncak
perusahaan-perusahaan blue-chip, kini telah pulih.
Perkembangan yang sama juga terlihat dengan Thailand maupun Negara-negara ASEAN
lainnya. Bagaimana dengan Indonesia?. Era pascakrisis ditandai dengan goncangan ekonomi
berkelanjutan. Mulai dari restrukturisasi sektor perbankan, pelelangan asset para konglomerat,
yang berakibat pada penurunan iklim berusaha (Bakrie,2003).
Kajian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) menunjukkan beberapa faktor
yang memberi kontribusi pada krisis di Indonesia. Pertama, konsentrasi kepemilikan perusahaan
yang tinggi; kedua, tidak efektifnya fungsi pengawasan dewan komisaris, ketiga; inefisiensi dan
rendahnya transparansi mengenai prosedur pengendalian merger dan akuisisi perusahaan;
keempat, terlalu tingginya ketergantungan pada pendanaan eksternal; dan kelima, ketidak
memadainya pengawasan oleh para kreditor.
Tantangan terkini yang dihadapi masih belum dipahaminya secara luas prinsip-prinsip dan
praktek good corporate governance oleh kumunitas bisnis dan publik pada umumnya (Daniri,

8. 8
2005). Akhirnya komunitas internasional masih menempatkan Indonesia pada urutan bawah
rating implementasi GCG sebagaimana dilakukan oleh Standard & Poor, CLSA,
Pricewaterhouse Coopers, Moody`s Morgan, and Calper`s.
Kajian Pricewaterhouse Coopers yang dimuat di dalam Report on Institutional investor Survey
(2002) menempatkan Indonesia di urutan paling bawah bersama China dan India dengan nilai
1,96 untuk transparansi dan keterbukaan. Jika dilihat dari ketersediaan investor untuk memberi
premium terhadap harga saham perusahaan publik di Indonesia, hasil survey tahun 2002
menunjukkan kemajuan dibandingkan hasil survey tahun 2000. Pada tahun 2000 investor
bersedia membayar premium 27%, sedang di tahun 2002 hanya bersedia membayar 25% saja.
Hal ini menunjukkan persepsi investorerhadap resiko tidak dijalankannya GCG, menjadi lebih
baik. Secara keseluruhan urutan teratas masih ditempati oleh Singapura dengan skor 3,62,
Malaysia dan Thailand mendapat skor 2,62 dan 2,19.
Kesimpulan :
Good corporate governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan
perusahaan guna menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Konsep ini
menekankan pada dua hal yakni, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh
informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk
melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua
informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.
Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep Good Corporate Governance,
yaitu fairness, transparency, accountability, dan responsibility. Keempat komponen tersebut
penting karena penerapan prinsip Good Corporate Governance secara konsisten terbukti dapat
meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa
kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental
perusahaan.
Dari berbagai hasil penelitian lembaga independen menunjukkan bahwa pelaksanan Corporate
Governance di Indonesia masih sangat rendah, hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan
bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya sepenuhnya memiliki Corporate

9. 9
Culture sebagai inti dari Corporate Governance. Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa
korporat kita belum dikelola secara benar, atau dengan kata lain, korporat kita belum
menjalankan governansi.
Daftar Pustaka :
Jurusan Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi – Universitas Kristen Petra
http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartmentID=MAN
Moeljono, Djokosantoso, Good Corporate Culture sebagai inti dari Good Corporate Governance,
Elex-Gramedia, Jakarta, 2005.
Bakrie, Aburizal, Good Corporate Governance: Sudut Pandang Pengusaha, YPMMI & Sinergi
Communication, Jakarta, 2002.
Kaihatu, Thomas, Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia, Jurnal
Manajemen dan Kewirausahawan, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra, Vol.8,
Surabaya, 2006.