Dokumen tersebut membahas konsep-konsep penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia, termasuk Board of Directors, Board of Commissioners, Board Committees, dan implementasinya di perusahaan-perusahaan Indonesia seperti PT Media Nusantara Citra Tbk.

1. Judul : Konsep yang efektif dan efisien dalam menerapkan Good
Governance (GCG & GGG ) di Indonesia, karena beberapa faktor
diantaranya adalah Negara yang sedang berkembang, multi
etnis, multi suku dan budaya, Negara kepulaun dan lain sebagainya.
Tugas : Forum 4 BE dan GG
Nama Mahasiswa : Purwono Sutoyo
NIM : 55117110006
Dosen Pengampu : Prof. DR. Ir. H. Hapzi Ali, Pre-MSc, MM, CMA
Dewasa ini dinegara kita rakyat selalu berobsesi agar dapat
terselenggaranya pemerintahan yang good governance yaitu
penyelanggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel
dan bertanggung jawab.
Menurut pendapat saya hampir dari semua sektor belum dapat dilaksanakan
oleh pejabat sektor publik dari segi effectivitas kinerja, contohnya dapat
dilihat dari rehabilitasi atau perbaikan jalan dilakukan setiap tahun karena
hasil rehabilitasi itupun ternyata hanya mempunyai daya tahan paling tinggi
4 bulan. Hal ini bisa menunjukkan kualitas fisik tidak memadai, apakah
dikarenakan dana terbatas atau memang bestek yang dibuat tidak sesuai
dengan yang seharusnya. Tapi jika memang dana terbatas berarti
pemborosan saja membuang uang yang tak bermanfaat.
Disektor kemasyarakatan menjadi catatan buat kita terjadinya penistaan
agama yang terjadi baru-baru ini, serta terjadinya tindakan yang anarkis
akibat dari penistaan agama itu, inipun termasuk betapa sulitnya
pemerintah mewujudkan pemerintahan yang good governance. Seperti
kasus penyerobotan lahan oleh pihak pengembang melalui perizinan yang
dikeluarkan pejabat publik tanpa mempertimbangkan hak-hak rakyat
maupun sebaliknya juga banyaknya terjadi penyerobotan lahan dan

2. perambahan lahan oleh rakyat yang sebenarnya karena lemahnya
pengawasan dan penegakan hukum oleh pejabat publik terkait.
Merujuk pada 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan. Dalam
pembangunan ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia. Good
governance menyentuh 3 (tiga) pihak yaitu pihak pemerintah
(penyelenggara negara), pihak korporat atau dunia usaha (penggerak
ekonomi), dan masyarakat sipil (menemukan kesesuaiannya). Ketiga pihak
tersebut saling berperan dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara
yang baik. Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak tersebut menjadi
jawaban besar. Namun dengan keadaan Indonesia saat ini masih sulit untuk
bisa terjadi (Efendi, 2005).
Dengan berbagai statement negatif yang dilontarkan terhadap
pemerintah atas keadaan Indonesia saat ini. Hal mendasar yang harus
diperbaiki, yang berpengaruh terhadap clean and good governance,
diantaranya (Efendi, 2005):
1. Integritas Pelaku Pemerintahan
Integritas dari para pelaku pemerintahan cukup tinggi tidak akan
terpengaruh walaupun ada kesempatan untuk melakukan penyimpangan.
2. Kondisi Politik dalam Negeri
Untuk terwujudnya GCG konsep politik yang tidak/kurang demokratis
yang berimplikasi pada berbagai persoalan di lapangan, harus segera
dilakukan perbaikan.
3. Kondisi Ekonomi Masyarakat
Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak
teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh.
4. Kondisi Sosial Masyarakat
Jika masyarakat yang belum berdaya di hadapan negara, dan masih
banyak timbul masalah sosial di dalamnya seperti konflik dan anarkisme
kelompok, kecil kemungkinan good governance bisa ditegakkan.

3. 5. Sistem Hukum
GCG tidak akan berjalan dengan baik di atas sistem hukum yang
lemah.
Konsep yang efektif dan efisien dalam menerapkan Good Corporate
Government (GCG) di Indonesia menurut saya adalah dengan memahami
prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan
tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa
dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good
governance, seperti tertera di bawah ini:
1. Partisipasi masyarakat
2. Tegaknya Supremasi Hukum
3. Transparansi
4. Peduli pada Stakeholder
5. Berorientasi pada Konsensus
6. Kesetaraan
7. Efektifitas dan Efisiensi
8. Akuntabilitas
9. Visi Strategis
Maka sesuai paparan yang disebutkan pada bagian awal, bahwa obsesi
yang saya harapkan agar konsep terwujudnya pemerintahan yang efektif
artinya penyelenggaraan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan strategis
yang ditetapkan, efisien artinya penyelenggaraan dilakukan secara hemat
berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu juga transparan artinya segala
kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara itu adalah terbuka
semua orang dapat melakukan pengawasan secara langsung sehingga hasil
yang dicapai maka semua orang dapat memberikan penilaian kinerjanya,
akuntabel artinya penyelenggara pemerintah bertanggung jawab terhadap
kebijakan yang ditetapkan, serta mempertanggung jawabkan kinerjanya

4. kepada seluruh warganegara pada setiap akhir tahun penyelenggaraan
pemerintahan.
Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan
GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan
pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan
semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (values) dan etika bisnis
sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan dalam hal ini harus sesuai
dengan budaya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Terimakasih.
Daftar Pustaka:
1. KNKG, 2006, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia
2. http://www.kompasiana.com/ganibazar/hambatan-dalam-
mewujudkan-good-governance_550117dea333113072512d25 (21
Sept’2017, 15.45)
3. http://alfauzirahmat.blogspot.co.id/2016/01/penerapan-konsep-good-
governance-di.html (21 Sept’2017, 16.10)

5. Judul : Perbedaan antara Board of Director, Board Committees, Board
Power dan Board Composition. Dan implementasinya dalam kontek
Good Corporat Governance di perusahaan di Indonesia.
Tugas : Quiz 4 BE dan GG
Nama Mahasiswa : Purwono Sutoyo
NIM : 55117110006
Dosen Pengampu : Prof. DR. Ir. H. Hapzi Ali, Pre-MSc, MM, CMA
BOARD OF DIRECTOR
Atau Dewan direksi adalah badan anggota yang dipilih atau ditunjuk yang
bersama-sama mengawasi kegiatan perusahaan atau organisasi, yang dapat
mencakup sebuah organisasi non-profit atau lembaga pemerintah. Kegiatan
Dewan direksi ditentukan oleh kekuasaan, tugas dan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya oleh otoritas di luar dirinya.
Hal ini biasanya rinci dalam peraturan (termasuk hukum korporasi
yurisdiksi) atau dalam konstitusi dan anggaran rumah tangga organisasi.
Otoritas ini dapat menentukan jumlah anggota dewan, bagaimana mereka
harus dipilih, dan seberapa sering mereka bertemu. Namun, konstitusi dan
anggaran rumah tangga jarang membahas kekuatan direksi ketika
dihadapkan dengan perubahan perusahaan, restrukturisasi, atau keadaan
darurat, di mana anggota dewan harus bertindak sebagai agen perubahan di
samping tanggung jawab fidusia tradisional mereka.
Bila mengamati model Board Of Director di PT Media Nusantara Citra Tbk
(perseroan), maka berdasarkan piagam direksi (BOD Charter) disebutkan
bahwa:
Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab
penuh atas pengelolaan pengurusan Perseroan untuk kepentingan
Perseroan, sesuai dengan visi, misi dan tujuan Perseroan.
Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")
untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali apabila masa

6. jabatannya telah berakhir. Anggaran Dasar Perseroan mengatur tata cara
pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi.
Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi
ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, Dalam hal RUPS tidak menetapkan
maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan
berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
Direksi memiliki kewenangan untuk mengurus Perseroan dan menentukan
kebijakan serta mengambil keputusan dalam menjalankan tugasnya.
Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Direksi menyusun rencana kerja tahunan yang
memuat juga anggaran tahunan Perseroan sebelum dimulainya tahun buku
yang akan datang dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk
mendapatkan persetujuan.
Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama
Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun juga, maka Wakil Direktur Utama (jika
ada) berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan, dan dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun juga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS atas
tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diisyaratkan dalam Anggaran Dasar
Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Board of Commissioners atau Dewan Komisaris, berdasarkan Piagam Dewan
Komisaris (BOC Charter) di PT Media Nusantara Citra Tbk (perseroan),
maka dapat definisikan bahwa Dewan Komisaris adalah organ Perseroan
yang bertugas melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan
oleh Direksi secara umum dan / atau khusus dan memberikan nasihat
kepada Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

7. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Utama, Wakil Komisaris Utama dan
Komisaris Independen. Persyaratan Dewan Komisaris adalah yang
memenuhi persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal.
Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham
("RUPS") untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diangkat kembali apabila
masa jabatannya telah berakhir. Anggaran Dasar Perseroan mengatur tata
cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan
Komisaris
Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan
memberikan nasihat kepada Direksi atas kebijakan pengurusan yang
dilakukan oleh Direksi untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan visi, misi
dan tujuan Perseroan.
Berkaitan dengan tugasnya tersebut di atas, Dewan Komisaris membuat
laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku
yang baru lampau untuk disampaikan kepada RUPS.
Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara
seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan / atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BOARD OF COMMITTEES (Dewan Komite)
Telah diketahui secara umum bahwa untuk dapat bekerja secara tepat guna
dalam suatu lingkungan usaha yang kompleks Dewan Komisaris harus
mendelegasikan beberapa tugas mereka kepada komite-komite.
Berdasarkan praktek yang umum berlaku di dunia internasional disarankan
bahwa anggota komite-komite tersebut diisi oleh anggota Komisaris
Independen. Walaupun komite-komite tersebut belum merupakan hal yang

8. umum terdapat di berbagai bagian dunia, namun kecendurangan akan
menyebar sejalan dengan perkembangan perusahaan, serta masalah yang
lebih kompleks dan yang lebih luas.
Dalam buku seri tata kelola perusahaan yang berjudul Peranan Dewan
Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance
(Tata Kelola Perusahaan ) di hal 10 di sebutkan terdapat tiga komite yang
memiliki peranan penting, yaitu:
1. Komite Kompensasi/ Remunerasi (Compensation/Remuneration
Committee). Membuat rekomendasi terhadap keputusan-keputusan yang
menyangkut remunerasi/kompensasi untuk Dewan Direksi dan kebijakan-
kebijakan kompensasi lainnya, termasuk hubungan antara prestasi
perusahaan dengan kompensasi bagi eksekutif perusahaan dalam hal ini
CEO.
2. Komite Nominasi (Nomination/Governance Committee). Mengawasi
proses pencalonan komisaris dan direksi, menyeleksi para kandidat yang
akan dicalonkan, dan mengusulkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-
prosedur tentang struktur dewan dan proses nominasinya.
3. Komite Audit (Audit Committee). Memberikan suatu pandangan tentang
masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem
pengawasan internal serta auditor independen. (Egon Zehnder
International, 2000: p. 21)
Sebagai Board of committees memiliki tanggung jawab komite, antara lain :
1. Meninjau dan menyetujui strategi dan kebijakan Grup dan pendekatan
untuk digunakan dalam Ulasan Kompensasi tahunan Grup remunerasi;
2. Memastikan bahwa dukungan kinerja terkait pengaturan kompensasi
strategi bisnis dan memberikan keseimbangan menantang yang sesuai
antara risiko dan imbalan;
3. Mempertimbangkan undang-undang, peraturan, pedoman dan
rekomendasi yang berkaitan dengan remunerasi dan tata kelola perusahaan;

9. 4. Pemantauan tingkat dan struktur remunerasi untuk manajemen senior,
termasuk kinerja individu terhadap tujuan dan merekomendasikan
remunerasi masing-masing anggota Dewan eksekutif, dan
5. Menyediakan laporan tahunan kepada Dewan dan pemegang saham dari
kebijakan remunerasi Perseroan.
BOARD POWER dan BOARD COMPOSITION
Board Power memiliki wewenang untuk memilih dan mengatur keadaan
sebuah board didalam perusahaan, selain itu Board Power memiliki
tanggung jawab penuh atas pengurusan dan hal-hal terkait kepentingan
perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
Direksi dari suatu perusahaan memiliki kekuatan / power tertentu oleh
undang-undang, umumnya meliputi kekuatan untuk :
1) Bertindak sebagai agen perusahaan
2) Memiliki akses penuh ke rekening perusahaan
3) Penyebab perusahaan untuk masuk ke dalam kontrak yang valid
4) Ikrar aset perusahaan
5) Melakukan Pinjaman dan memberikan keamanan
6) Menentukan persyaratan dan kondisi di mana saham perusahaan
dikeluarkan, ditransfer
7) Direksi dapat mendelegasikan power tertentu kepada komite
Board composition biasanya menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan
kemerdekaan direksi (termasuk independensi komite dewan), keragaman
(perusahaan dan pengalaman industri, latar belakang fungsional, dll)
anggota dewan, dan CEO dualitas.
Secara umum, direktur dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori:
Insider Director atau direktur manajemen yang mengaji karyawan, seperti
CEO, Presiden, CFO atau COO.

10. Affiliated outside director atau direksi terkait atau berafiliasi luar adalah
mereka yang memiliki hubungan yang sudah ada dengan perusahaan,
seperti kerabat keluarga dan pensiunan eksekutif.
Independent outside director atau direksi luar independen adalah direktur
yang tidak memiliki hubungan pribadi atau bisnis yang berhubungan dengan
perusahaan.
Secara bersama-sama, kemerdekaan direksi mengacu pada dewan
perusahaan yang memiliki mayoritas direktur luar yang independen.
Dibandingkan dengan direksi insider-didominasi, direksi luar yang
didominasi diyakini lebih waspada dalam memantau perilaku manajerial dan
pengambilan keputusan perusahaan. Namun, memiliki sebuah dewan
independen saja mungkin tidak cukup untuk menjamin kontrol pemerintahan
yang baik. Selain itu, direksi luar mungkin tidak benar-benar independen
dari eksekutif perusahaan jika mereka merasa berhutang budi kepada CEO
yang mempekerjakan mereka atau telah mengembangkan persahabatan
yang kuat dengan manajemen puncak di perusahaan fokus selama
bertahun-tahun mereka telah melayani di direksi.
Implementasinya Dalam Kontek Good Corporate Governance Di
Indonesia
Tentu dengan adanya pembagian-pembagian seperti Board of Director,
Board Committes, Board Power dan Board Composition akan sangat
berpengaruh bagi penerapan GCG di perusahaan di Indonesia, hal ini
dikarenakan dengan sistem kerja yang baik tentu akan lebih mudah untuk
melakukan pengaturan dan pengawasan.
Sistem pembagian struktur yang baik akan membantu dalam mewujudkan
perusahaan yang jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip
GCG. Dengan adanya pembagian ini juga akan membantu mengurangi
praktek kejahatan kerah putih (white collar crime) yang hingga saat ini

11. masih menjadi musuh bersama dan tentu hal ini sangat bertentangan
dengan prinsip GCG. Manfaat lain dari penerapan sistem ini adalah dengan
sistem kepengurusan yang baik akan meningkatkan produktivitas
perusahaan dan tentu hal ini dapat menarik modal investor dengan biaya
yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur
domestik maupun internasional.
Di Indonesia walaupun masing-masing jenis perusahaan memiliki Board of
Director, Board Committees, Board Power dan Board Composition yang
berbeda-beda tetapi menurut saya di Indonesia yang terpenting adalah
kejujuran dari setiap anggota board karena sistem kepengurusan yang baik
tidak akan memberi dampak yang baik jika tidak ada kejujuran dari setiap
anggota. Sistem kepengurusan di Indonesia saat ini masih ada yang belum
menerapkan kejujuran di masing-masing board sehingga banyak kasus
perusahaan yang melibatkan anggota board , keadaan seperti ini harus
segera diperbaiki agar dapat mewujudkan perusahaan yang berkembang
dengan menerapkan prinsip GCG yaitu Transparansi, Kemandirian,
Akuntabilitas, Pertanggung Jawaban, Kewajaran dan Kesetaraan.
Terimakasih.
Daftar Pustaka:
https://farizadlanblog.wordpress.com/2017/03/27/perbedaan-antara-board-of-director-board-
committes-board-power-dan-board-composition-dalam-implmentasiko-konteks-good-corporat-
governance-di-indonesia/ (21 sept’2017, 17.52)
Machfoeds, Mas’ud.2011 BOARD DUTIES :LEMBAGA KOMISARIS DAN DIREKTUR
INDONESIA.LKDI.http://www.lkdi.org/cms/wp-content/uploads/2011/09/Board-Duties-Indonesia.pdf
(21 sept’2017, 18.30)
https://muhariefeffendi.files.wordpress.com/2009/12/fcgi_booklet_ii.pdf (21
sept’2017, 18.36)
http://mnc.co.id/bod-cc/id (21 sept’2017, 20.48)

12. https://atyantahenggar.wordpress.com/2017/03/29/good-corporate-governance-di-indonesia-serta-
perbedaan-board-of-director-board-committes-board-power-board-composition-dan-implementasinya/
(22 sept’2017, 09.15)
Sushil Tamang, 2017.
https://www.academia.edu/2636174/Board_Composition_and_Corporate_Governance, (22 Sept’2017,
09.37)