SlideShare a Scribd company logo
1 of 62
225




                 LKPP
      Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   1
1




Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       2
1




SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN
PESERTA MAMPU :

 Memahami proses pelaksanaan pengadaan barang dengan
  pelelangan umum
 Memahami proses pelaksanaan pengadaan pengadaan barang
  dengan pelelangan sederhana
 Memahami proses pelaksanaan pengadaan barang dengan
  penunjukan langsung dan pengadaan langsung
 Memahami proses pelaksanaan pengadaan barang dengan
  sistem kontes
 Memahami tatacara pengadaan barang dengan latihan kelompok
  untuk melakukan koreksi pada beberapa prosedur
                     Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       3
2



                                                       Metode satu sampul dan
                                 PASCAKUALIFIKASI       evaluasi sistem gugur

            PELELANGAN                                 Metode dua sampul dan evaluasi
               UMUM                                    sistem nilai dan sistem penilaian
                                                         biaya selama umur ekonomis
                                 PRAKUALIFIKASI
                                                       Metode dua tahap dan evaluasi
                                                       sistem nilai dan sistem penilaian
                                                         biaya selama umur ekonomis

            PELELANGAN                                 Metode satu sampul dan
                                  PASCAKUALIFIKASI
            SEDERHANA                                   evaluasi sistem gugur
PENGADAAN
  BARANG                           Penanganan
                                     darurat
            PENUNJUKAN
             LANGSUNG                Bukan
                                   Penanganan
            PENGADAAN                darurat
             LANGSUNG

              KONTES


                       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                  4
1




1. Pengumuman pascakualifikasi    8. Pembuktian kualifikasi
2. Pendaftaran dan pengambilan    9. Pembuatan Berita Acara Hasil
   dokumen pengadaan                  Pelelangan (BAHP)
3. Pemberian penjelasan           10. Penetapan pemenang
4. Pemasukan dokumen              11. Pengumuman pemenang
   penawaran                      12. Sanggahan
5. Pembukaan dokumen              13. Sanggahan banding
   penawaran
                                  14. Penunjukan penyedia
6. Evaluasi penawaran                 barang/jasa
7. Evaluasi kualifikasi



                       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       5
4



   Sebagai sarana untuk menerapkan prinsip keterbukaan dan
    persaingan yang sehat.
   Pemberitahuan pengambilan dokumen pengadaan ( dokumen
    kualifikasi dan pemilihan)
   Waktu Pengumuman:                                                         Minimal 7
       RKA K/L/D/I disetujui DPR/DPRD                                        hari kerja

       DIPA/DPA telah disahkan                         TEMPAT PENGUMUMAN
                                     Lihat                  Website K/L/D/I
 Isi pengumuman:
                                     SBD               Papan Pengumuman Resmi
       Nama dan alamat ULP;                     Portal Pengadaan Nasional melalui
       Uraian singkat pekerjaan;                                LPSE
       Nilai Total HPS;                            Surat Kabar yang ditetapkan s.d
                                                berakhirnya kontrak dengan surat kabar
       Syarat-syarat peserta;                                 tersebut

       Tempat, tanggal, hari dan waktu pengambilan dokumen pelelangan umum;
                                 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah            6
1



 Hal-hal yang dilarang:
     Peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi pelelangan;
     Pendaftaran harus dilakukan oleh pihak-pihak tertentu;
     Pendaftaran harus membawa dokumen asli;
     Persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif;
     Persyaratan yang diluar Perpres 54, kecuali diperintahkan peraturan perundang-
      undangan yang lebih tinggi


 Pengumuman dapat di website komunitas internasional,
  Jika tidak ada Penyedia dalam Negeri yang mampu
  mengerjakan.
  (misalnya: www.dgmarket.com, www.undp.org, dll)

                              Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       7
15

       KOREKSI PENGUMUMAN
     • Bagikan 2 contoh pengumuman pengadaan barang /
       jasa
     • Minta tiap kelompok mengerjakan 1 soal untuk
       melakukan koreksi pengumuman itu
     • Minta tiap kelompok mempresentasikan dan adakan
       tanya jawab


                 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   8
2



KETENTUAN UMUM:

 Pendaftaran bisa dilakukan dengan langsung atau melalui media faksimili,
  email atau pos/jasa pengiriman.
 Pengambilan dokumen sesuai dengan yang ditentukan dalam
  pengumuman dan hanya diberikan kepada peserta yang mendaftar.
 Dilarang memungut biaya apapun dari peserta
 Pendaftar boleh diwakilkan dengan menyerahkan surat tugas dan
  menunjukkan kartu pengenal
 Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam
  pendaftaran dan pengambilan dokumen
 Untuk peserta perorangan tidak boleh mewakilkan pada saat pendaftaran
  dan pengambilan dokumen pengadaan

                           Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       9
1




Hal-hal yang dilakukan Pokja ULP, antara lain:

   Mencatat data peserta secara lengkap.
   Memberikan Dokumen Pengadaan dalam bentuk file
    (softcopy) dan/atau cetakan (hard copy); dan/atau
   Mengunggah (upload) Dokumen Kualifikasi melalui
    website K/L/D/I yang dapat diunduh (download) oleh
    peserta.



                       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       10
2



• Tujuan
  Kesamaan pengertian antara ULP dan Calon Penyedia Barang/Jasa

• Yang harus dijelaskan:
   1. Sistem Pengadaan
        o Metode penyampaian penawaran
        o Dokumen yang harus dilampirkan
        o Acara pembukaan dokumen penawaran
        o Metode evaluasi dan ketentuan/cara evaluasi
        o Jenis kontrak
   2. Hal-hal yang menggugurkan penawaran
   3. Ketentuan dan cara sub kontrak kepada usaha kecil termasuk koperasi
      kecil
   4. Besaran, masa berlaku, dan penjamin penawaran.

                           Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       11
3



Hal-hal lain yang dilakukan Pokja ULP:
    Membuat Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang berisi tanya
     jawab dan perubahan-perubahan dokumen pemilihan jika ada.
    Membuat perubahan dokumen pemilihan dituangkan dalam adendum
     dokumen pemilihan.
    Memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan
     addendum dan mengupload di website

           Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi, dan HPS harus
            mendapat persetujuan dari PPK sebelum dituangkan dalam
            adendum dokumen pemilihan.
           Ketidakhadiran calon penyedia tidak menggugurkan haknya
            untuk mengikuti proses selanjutnya
                            Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       12
2



KETENTUAN UMUM:
 Tidak boleh melebihi jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen
  Pemilihan.
 Cara Penyampaian:
  • Langsung atau
  • melalui pos/jasa pengiriman (Dokumen penawaran dimasukan kedalam sampul luar)
 Penyedia memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 asli, 2 rekaman
 Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan Dokumen Penawaran dapat melakukan
  penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan Dokumen Penawaran yang telah
  dimasukkan tersebut sepanjang waktu pemasukan dokumen masih belum berakhir dan
  ditutup oleh ULP/Pejabat Pengadaan.
 Tidak boleh mengubah tempat dan batas akhir pemasukan penawaran, kecuali dalam
  keadaan kahar, dan perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Dokumen
  Pengadaan dan disampaikan ke seluruh peserta.

                               Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       13
1



Hal-hal yang dilakukan Pokja ULP:
    Mencatat waktu dan tanggal penerimaan dokumen, jika ada
     yang terlambat segera diberitahukan kepada yang
     bersangkutan.
    Membuat Daftar Peserta yang memasukan penawaran
    Membuat Tanda Terima Dokumen Penawaran
    Menolak semua kegiatan pemasukan dokumen setelah batas
     akhir pemasukan dokumen penawaran




                       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       14
2



KETENTUAN UMUM:
 Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari yang sama dengan hari
  terakhir penyampaian dokumen penawaran.
 Meminta sekurang-kurangnya 2 orang saksi dari peserta yang hadir, dan bila tidak
  ada saksi dari peserta, pembukaan ditunda sekurang-kurangnya 2 jam.
 Apabila setelah ditunda hanya ada satu atau tidak ada peserta sebagai saksi,
  maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi
  tambahan di luar ULP yang ditunjuk oleh ULP.
 Salah satu anggota Pokja dan Saksi memaraf dokumen penawaran asli yang bukan
  miliknya.
 Penyedia < 3, Pelelangan gagal

                                               Pada tahap ini tidak boleh
                                               menggugurkan penawaran

                              Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       15
3



KETENTUAN UMUM:
 ULP membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran:
  • Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk
  • Jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap
  • Kelainan-kelainan yang dijumpai
  • Keterangan lain yang dianggap perlu
  • Tanggal Berita Acara
  • Ditandatangani oleh Pokja ULP, dan 2 (dua) orang wakil peserta atau
    2 (dua)saksi yang ditunjuk ULP
  • Dilampirkan Dokumen Penawaran
                                           Pada tahap ini tidak boleh
                                           menggugurkan penawaran

                          Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       16
1




Tanyakan kepada peserta tentang
  langkah-langkah pemasukan
 dokumen penawaran dengan…

Satu Sampul ???


           Dua Sampul ???


                            Dua Tahap ???




 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       17
4




                               DOKUMEN PENAWARAN

  Data Administrasi                  Data Teknis               Data Biaya Penawaran
•Surat penawaran               •Metode                       •Surat penawaran biaya
•Harga penawaran               •Jadwal Pelaksanaan            (sama dengan surat
•Masa berlaku                  •Sertifikat Garansi            penawaran)
 penawaran                     •Sumber Daya (jika            •Rincian harga penawaran
•Jaminan penawaran asli         diperlukan)                   (daftar kuantitas dan harga)
•Surat Kuasa (apabila          •Spesifikasi teknis
 dikuasakan)                   •Volume pekerjaan
•Surat Perjanjian              •Formulir rekapitulasi
 kemitraan (bila ada)           TKDN (jika disyaratkan)

                  Dokumen Lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen
                                     Pengadaan
                     DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN DATA KUALIFIKASI
                               Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah            18
3




   Dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria persyaratan dan isi
    Dokumen penawaran.
   Penawaran harus memenuhi syarat dalam dokumen pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang
    bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.
   Dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan ketidakhadiran dalam aanwidjing dan/atau
    pembukaan penawaran dan/atau kesalahan yang tidak substansial ( misal warna sampul,
    dan/atau surat penawaran tidak berkop perusahaan)
   Jika ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi kolusi antara
    peserta, ULP dan/atau PPK, maka :
       1. Peserta yang terlibat dimasukan dalam daftar hitam.
       2. ULP dan/atau PPK yang terlibat diganti dan dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana.
       3. Proses dilanjutkan dengan menetapkan peserta lain yang tidak terlibat (jika Ada)
       4. Jika angka (3) tidak ada, pelelangan dinyatakan gagal
                                   Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah              19
2




                          Evaluasi
                        Administrasi
  Sebelum evaluasi
                                    1
penawaran, dilakukan
                                                      2
  koreksi aritmetik
                           SISTEM           Evaluasi Teknis
Koreksi Aritmatik          GUGUR


                                        3             Penyedia yang tidak lulus pada
                       Evaluasi Biaya                  salah satu tahap dinyatakan
                                                                   gugur


 Untuk syarat kelulusan dapat ditetapkan nilai ambang batas (passing grade)

                            Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah         20
2




   Dapat merubah harga penawaran dalam kontrak harga satuan.
   Untuk kontrak lump sump, hanya untuk menyesuaikan volume penawaran dengan
    dokumen pemilihan, tanpa merubah nilai penawaran
   Koreksi Aritmetik dilakukan untuk 3 (tiga) penawar terendah
   Langkah-langkahnya :
       1. Menyesuaikan volume pekerjaan antara dokumen penawaran dengan dokumen
          pemilihan.
       2. Mengalikan volume pekerjaan yang sesuai dengan dokumen pemilihan dengan
          harga satuan yang ditawarkan.
       3. Mata pembayaran yang tidak diberi harga satuan, harus tetap dilaksanakan.




                              Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah          21
8
Daftar volume dan harga pengadaan Perlengkapan Ruang
                                                                                         Dokumen Penawaran
Direktur                                                                               Penyedia (harga terendah)
PADA DOKUMEN PENGADAAN :

1.    AC                    1 unit X Rp. ........,- = Rp. ...............,-         1. AC
                                                                                         1 unit X Rp. 1.900.000,-= Rp. 1.900.000,-
2.     1 Set Meja Tamu
     - Kursi panjang        1 unit X Rp. .........,-   = Rp.   ................,-
     - Kursi                4 unit X Rp. .........,-   = Rp.   ................,-   2. Set Meja Tamu :
     - Meja besar           1 unit X Rp. .........,-   = Rp.   ................,-   Kursi panjang   1 unit X Rp. 500.000,-= Rp.    500.000,-
     - Meja kecil           2 unit X Rp. .........,-   = Rp.   ................,-   Kursi           3 unit X Rp. 150.000,- = Rp.   450.000,-
                                                                                    Meja besar      1 unit X Rp. 250.000,- = Rp.   250.000,-
                                                                                    Meja kecil      1 unit X Rp. 0         = Rp.         0,-
3.     1 Set Meja Kerja :
     - Kursi                1 unit X Rp. ..........,- = Rp. .................-
     - Meja Kerja           1 unit X Rp. ..........,- = Rp. ................,-      3. Set Meja Kerja :
     - Meja Komputer        1 unit X Rp. ..........,- = Rp. ................,-      Kursi       1 unit X Rp. 500.000,- = Rp. 500.000,-
                                                                                    Meja Kerja  1 unit X Rp. 750.000,- = Rp. 750.000,-
                                                                                    Meja Komputer 1 unit X Rp. 450.000,- = Rp. 250.000,-



                                                                                    TOTAL PENAWARAN :
                                                                                    Rp. 4.600.000,-




                                                Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                             22
15


         Evaluasi
                                             Evaluasi Teknis                         Evaluasi Biaya
       Administrasi

Mengecek :                          Menilai :                                Menilai :
1. Surat penawaran :                • Kesesuaian Spesifikasi teknis          a) Hal-hal pokok
  • Ditandatangani dan bertanggal   • Jadwal Penyerahan                      1. Total harga penawaran
  • Jangka waktu surat Penawaran    • Kelengkapan Identitas barang              terhadap HPS
  • Jangka waktu Pelaksanaan          (jenis, tipe dan merek) (bila perlu)   2. Harga satuan penawaran
                                    • Jaminan Purna Jual (bila perlu)           timpang (> 110% dari HPS)
2. Surat Jaminan Penawaran
                                    • Tenaga Teknis (bila perlu)             3. Harga satuannya nol (0)
  • Perusahaan Penerbit Jaminan
                                    • Bagian pekerjaan yang di               4. Perbedaan penulisan nilai
  • Jangka waktu
                                      subkontrakan.                             dalam angka dan huruf
  • Nama peserta jaminan            • Syarat teknis lainnya
  • Besar nilai Jaminan                                                      b) Evaluasi kewajaran Harga
  • Nama ULP                                                                 1. Klarifikasi TKDN yang berbeda
  • Nama Paket yang dijamin            ULP dapat melakukan Klarifikasi          dengan perkiraan ULP
  • Konfirmasi dan Klarifikasi         Dapat menggunakan sistem nilai        2. Klarifikasi penawaran < 80 %
                                                ambang batas                    dari HPS
                                     Jika lulus =>1 peserta lanjutkan ke
 Jika lulus =>1 peserta lanjutkan
          ke evaluasi teknis                    evaluasi harga               c) Menghitung Preferensi
                                                                                harga atas penggunaan
                                                                                Produksi Dalam Negeri

                                       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                        23
3



KETENTUAN UMUM:
 Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta
  cadangan 1 dan 2 apabila ada.
 Sistem evaluasi adalah sistem Gugur
 Klarifikasi secara tertulis untuk hal-hal dan/atau data yang
  kurang jelas tanpa mengubah substansi formulir isian
  kualifikasi
 Evaluasi Kualifikasi dapat dilakukan sebelum evaluasi
  penawaran.
                     Kualifikasi dalam Pascakualifikasi sudah merupakan
                     ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat
                                          dilengkapi

                       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       24
5


HAL-HAL YANG DIEVALUASI:
   1. Tanda tangan di Formulir Kualifikasi
   2. Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali perorangan
   3. Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan,tidak bangkrut, dan
      tidak sedang dihentikan.
   4. Tidak Masuk Daftar Hitam (Pengurus dan Badan Usahanya)
   5. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan atau Surat
      Keterangan Fiskal.
   6. Memiliki Pengalaman 1 kali dalam 4 tahun terakhir, kecuali baru berdiri < 3 th
   7. Memiliki Kemampuan pada sub bidang pekerjaan untuk usaha non kecil, dan
      bidang pekerjaan untuk usaha mikro, usaha Kecil serta koperasi kecil.
   8. Dalam hal melakukan Kemitraan:
      • Wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/Kemitraan
      • Evaluasi dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan
                               Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       25
2



Pembuktian Kualifikasi:
  1. Dilakukan kepada peserta yang memenuhi syarat
     kualifikasi.
  2. Melihat dokumen asli dan meminta salinannya
  3. ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada
     penerbit dokumen (jika perlu)
  4. Jika ada bukti Pemalsuan, Peserta digugurkan dan
     masuk Daftar Hitam.


                      Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       26
5
Ketentuan Umum:
 Merupakan kesimpulan hasil evaluasi (termasuk BA hasil Klarifikasi dan Negosiasi)
 Ditandatangani minimal ½ dari anggota pokja.
 Bersifat Rahasia s.d Pengumuman Pemenang


BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:                               Contoh
                                                                          BAHP
  a)   Nama semua peserta;
  b)   Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta;
  c)   Metode evaluasi yang digunakan;
  d)   Unsur-unsur yang dievaluasi;
  e)   Rumus yang dipergunakan;
  f)   Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal
       pelaksanaan pelelangan;
  g)   Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
  h)   Tanggal dibuatnya berita acara.


                                Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah        27
2

• Pekerjaan sampai dengan Rp. 100 milyar      ULP
• Pekerjaan diatas Rp. 100 milyar:
        Pengguna Anggaran pada K/L/I dan
        Kepala Daerah pada Pemerintah Daerah,
                     setelah mendapat usulan dari ULP.
• Disusun sesuai urutan pemenang, dengan data:
   1.   Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS
   2.   Nama dan alamat penyedia jasa serta harga penawaran
   3.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
   4.   Data pendukung: Dok Pemilihan (+ adendum bila ada), BAPP, BAHP,
        Dokumen Penawaran yang telah diparaf.
    Jika ditunda.., perpanjang surat dan jaminan penawaran, jika penyedia tidak mau
                  dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi
                              Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah          28
1

Pengumuman Pemenang di:
   Website K/L/D/I masing-masing , dan
   Papan pengumuman resmi

Pengumuman Pemenang memuat sekurangnya:
1) Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
2) Nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau
   harga penawaran terkoreksi;
3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
4) Hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis dan harga.



                      Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   29
2

 Waktu sanggah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman
 Ditujukan ke ULP
 Materi sanggahan meliputi:
   a) Menyimpang dari perpres dan Dokumen pemilihan.
   b) Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang
      sehat; dan/ atau
   c) Penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/ atau pejabat yang berwenang
      lainnya.
ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima)
                 hari kerja setelah menerima surat sanggahan.

     Jika benar , ULP                               Jika Salah
       menyatakan
                                                           Peserta tidak Puas ,
    Pelelangan Gagal           Peserta Puas, PPK
                                                            Ajukan Sanggah
                                membuat SPPBJ
                                                                Banding
                              Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah        30
3
                                                      Sanggah
                                                      Banding
 Menghentikan Proses Pelelangan
 Waktu sanggah banding paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima
  jawaban sanggah
 Ditujukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan
  Institusi, dengan tembusan kepada PPK, ULP, APIP K/L/D/I
 Memberikan jaminan sanggahan Banding ke ULP sebesar 2 perseribu dari HPS
  atau paling tinggi Rp. 50 juta, dengan masa berlaku 20 hari kerja sejak tanggal
  pengajuan.
   Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib memberikan
    jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja
                      setelah menerima surat sanggahan.banding
                Jika diterima :
                                                              Jika ditolak:
   • PA/KPA menyatakan Pelelangan
                                                   PPK membuat SPPBJ
      Gagal, dan memerintahkan evaluasi
                                                   Jaminan sanggah disetor ke Kas
      ulang atau pelelangan ulang
                                                    negara/daerah
   • Jaminan Sanggah dikembalikan
                               Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah        31
3


 BAHP merupakan Dasar bagi PPK untuk menerbitkan Surat
  Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
 PPK mengeluarkan SPPBJ dengan ketentuan:
  a. Tidak ada sanggahan dari peserta;
  b. Sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
  c. Masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.

 Bila penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri pada masa
  jaminan penawaran :
  a. Jaminan penawaran dicairkan dan disetor ke kas Negara/ Daerah.
  b. Bila alasan pengunduran diri tidak bisa diterima, peserta yang
     bersangkutan mendapat sangsi masuk dalam daftar hitam.

                         Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   32
2


 Batas Waktu Penerbitan SPPBJ:
  a. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman
     apabila tidak ada sanggahan;
  b. Selambat-lambatnya 2(dua) hari kerja sejak dijawabnya
     sanggahan dan sanggahan banding apabila ada sanggahan.

 Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) wajib menandatangani Kontrak
  selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah dikeluarkannya Surat
  Penunjukan Penyedia Barang/Jasa



                       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   33
2




1.    Pengumuman prakualifikasi         12. Pembukaan dokumen penawaran
2.    Pendaftaran dan pengambilan           sampul I (administrasi dan teknis)
                                        13. Evaluasi dokumen penawaran
      dokumen kualifikasi                   sampul I (administrasi dan teknis)
3.    Pemasukan dan evaluasi dokumen    14. Pemberitahuan/pengumuman
      kualifikasi                           kepada peserta yang lulus evaluasi
4.    Pembuktian kualifikasi                sampul I
                                        15. Pembukaan dokumen sampul II
5.    Penetapan hasil kualifikasi           (harga)
6.    Pengumuman hasil kualifikasi      16. Evaluasi dokumen penawaran
7.    Sanggahan kualifikasi                 sampul II (harga)
8.    Undangan kepada peserta yang      17. Pembuatan Berita Acara Hasil
                                            Pelelangan (BAHP)
      lulus kualifikasi                 18. Penetapan pemenang
9.    Pengambilan dokumen pemilihan     19. Pengumuman pemenang
10.   Pemberian penjelasan              20. Sanggahan
11.   Pemasukan dokumen penawaran       21. Sanggahan banding
                                        22. Penunjukan penyedia barang/jasa

                            Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       34
3

                       Penyusunan Dokumen PQ                                            Bila sudah
                                                                                       Prakualifikasi
                            Pengumuman PQ                                                  ulang
                 Pendaftaran dan Pengambilan Dok PQ                        ya

                       Pemasukan Data Kualifikasi                       <3?

                        Evaluasi Data Kualifikasi

                        Peserta Lulus Kualifikasi
                                              tidak                                           = 1?
                                   >= 3?                                           = 2?
                                          ya
                Penetapan Daftar Calon Penyedia Barang/Jasa
Benar                   Pemborongan/Jasa Lainnya                      Proses terus
     Benar                ya        Ada
  Atau salah?                    sanggahan?
                                                                                          Penunjukan
                                                                                           Langsung
Salah
                       UNDANGAN AMBIL DOK.
                             LELANG                       Disyaratkan Lulus Evaluasi                     35
2




Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   36
2




Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   37
3


Materi sanggahan meliputi:
a) Menyimpang dari perpres dan Dokumen kualifikasi.
b) Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha
    yang sehat; dan/ atau
c) Penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/ atau pejabat yang berwenang
    lainnya.

   1. ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling
      lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan
   2. Apabila sanggahan dinyatakan benar, maka ULP menyatakan pelelangan
      gagal.
   3. Sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan di luar
      masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
   4. Tidak ada sanggahan banding dalam proses prakualifikasi.


                            Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah        38
1



   Diterbitkan jika tidak ada sanggahan, atau sanggahan tidak benar,
    atau masa sanggah telah berakhir
   Pemberitahuan pengambilan dokumen Pemilihan
 Isi Undangan:
   Mencantumkan Hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan
     dokumen Pemilihan;                 CARA MENGUNDANG
                                                  Disampaikan langsung
                                                     Website K/L/D/I
             Hanya Peserta yang                     Melalui Fax, e-mail
            diundang yang berhak                     Jasa Pengiriman
            mengambil dokumen
                 Pemilihan



                            Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       39
2




Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   40
3
                                                          Pada tahap ini tidak boleh
KETENTUAN UMUM:                                           menggugurkan penawaran

 Secara Umum sama dengan Pembukaan dokumen pada metode
 Pascakualifikasi, Perbedaannya:
  ULP hanya membuka Sampul I terlebih dahulu, Sampul II tidak boleh dibuka
   dan dituliskan identitas perusahaan kemudian diparaf ULP dan wakil peserta
   dari penyedia yang berbeda sebelum disimpan oleh ULP.
  Pada Surat Penawaran tidak mencantumkan harga penawaran.
  Pembukaan Sampul II
   Evaluasi sistem Nilai     Sampul II dibuka setelah ada Pemberitahuan/
                             Pengumuman Peserta yang lulus Evaluasi Sampul I

     Evaluasi sistem Biaya   Sampul II diserahkan dan dibuka setelah ada
     Umur ekonomis           Pemberitahuan/Pengumuman yang lulus
                             Evaluasi Sampul I
                             Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah        41
2

 Hal-hal yang perlu dicek kelengkapannya:
  a) Surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa
     berlaku penawaran dan harga penawaran;
  b) Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila
     ada; dan
  c) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen
     Pemilihan (apabila ada).
 Berita acara ditambahkan data tentang harga penawaran
  masing-masing peserta.

                                        Pada tahap ini tidak boleh
                                        menggugurkan penawaran

                       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   42
3




                                                         Penyedia yang tidak
                                        Evaluasi       lulus, dinyatakan gugur
                                      Administrasi
     Sebelum evaluasi
                                                  1
   penawaran, dilakukan                                                               Sampul I
     koreksi aritmetik                                       2                     (adm dan teknis)
                                            SISTEM        Evaluasi Teknis
    Koreksi Aritmatik                        NILAI                        Unsur teknis yang dpt
                                                                           dikuantifikasikan diberikan nilai
                                                                           sesuai bobotnya, dengan nilai
                                        3                                  total 100
 Harga penawaran diberikan                                                 (ULP dapat menetapkan nilai
  nilai metode proporsional.
                                                 4                         ambang batas kelulusan)
 Nilai tersebut di atas dikalikan   Evaluasi Harga                       Total nilai tersebut dikalikan
                                                                           dengan bobot teknis, sesuai
  bobot harga, sesuai dengan                                               dengan dokumen pemilihan (10
  dokumen pemilihan                         Sampul II                      s.d 30 %) dan dikombinasikan
  (70 % s.d 90%) sebelum                 (dibuka setelah                   dengan nilai harga
                                      pengumuman sampul I                 ULP mengumumkan dan
  dikombinasikan dengan nilai                                              mengundang peserta yang lulus
  teknis                               dengan mengundang                   untuk buka sampul II
                                             peserta)

                                             Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                43
2




                                                        Penyedia yang tidak
                                       Evaluasi       lulus, dinyatakan gugur
                                     Administrasi
   Sebelum evaluasi
                                              1
 penawaran, dilakukan                                                              Sampul I
   koreksi aritmetik                                        2                   (adm dan teknis)
                                          SISTEM
                                       BIAYA UMUR       Evaluasi Teknis
   Koreksi Aritmatik
                                        EKONOMIS                         Unsur teknis yang mendukung
                                                                          operasi pekerjaan yang
                                3                                         diperoleh sesuai dengan umur
                                                                          ekonomisnya (biaya
                                                  4                       operasional, biaya
                                                                          pemeliharaan, dll)
Harga penawaran ditambahkan         Evaluasi Harga                        dihitung/dikonversi menjadi
      dengan nilai uang dari                                              nilai uang.
    perhitungan teknis, untuk               Sampul II
     mendapatkan nilai yang             (dibuka setelah
            terbaik.                 pengumuman sampul I                 Total biaya tersebut
                                                                          ditambahkan dengan harga
                                      dengan mengundang
                                                                          penawaran.
                                            peserta)

                                         Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah              44
5



                  EVALUASI SISTEM NILAI
                  Pengadaan barang (dengan bobot teknis 30% dan harga 70%), HPS 3 miliar
Bagian
dari                                 Kriteria                    Bobot      PT Y           PT X     PT Z        PT W     PT H
Sampul I         1Harga Suku cadang/spare part                    10         6              10        7          7        6
                  (makin mahal poin makin kecil)
                 2Kedekatan / jumlah bengkel                       8         3              8         4          6        5
                 3Lama Garansi                                     7         3              7         2          3        3
                 4Design teknis/kinerja                            5         4              5         3          3        3
                                                       Jumlah     30         16             30        16         19       17
Sampul II

                  HARGA                                           70         70             59        69         64       67
                                                                  100        86             89        85         83       84
                                                                             II             I         III
            PT                            Rp                     poin
            y                                    2,300,000,000    70                Dalam metode sistem nilai
            X                                    2,710,000,000    59                yang menawarkan murah belum menang
            Z                                    2,350,000,000    69
            W                                    2,500,000,000    64
            H                                    2,400,000,000    67



                                                   Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                               45
5

                 Metode evaluasi dengan biaya selama umur ekonomis

             KRITERIA                                     PT X    PT Z   PT W
Bagian      1Biaya operasional (5 tahun)                  2200    2400   2800
dari        2Biaya pemeliharaan (5 tahun)                 2400    3000   3200
sampul I    3Nilai sisa                                    600    500     300
                                                          4000    4900   5700

             Harga Penawaran (setelah
Sampul II    koreksi aritmatik)                           3000    2700    2000
                                                          7000    7600    7700
                                                            I       II     III
             Berarti selama 5 tahun hanya menghabiskan
             anggaran senilai Rp. 7 miliar


             Dalam metode ini
             yang menawarkan murah belum tentu
             menang

                                   Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       46
1




Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       47
2




Secara Umum sama dengan Tahapan Pelelangan Umum
Prakualifikasi Metode 2 sampul dan evaluasi Sistem Nilai dan
Sistem Biaya Umur Ekonomis, Perbedaannya hanya pada:
 Waktu Penyampaian Dokumen Harga dan
 Surat undangan untuk memasukan harga melampirkan
   perubahan nilai Total HPS pada saat rapat pemberian
   penjelasan (jika ada).

              Dua Sampul ???
                                       Dua Tahap ???


                     Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   48
1




  Proses pelaksanaan Pelelangan Sederhana
                      ≈
 proses pelaksanaan Pelelangan Umum secara
                Pascakualifikasi

• Perbedaannya pada:
  waktu penayangan pengumuman dilakukan paling
  kurang 3 (tiga) hari kerja.

                Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   49
2

   Pekerjaan ditetapkan setelah diterbitkannya pernyataan bencana oleh Pejabat
    yang berwenang dan anggaran untuk pekerjaan tersebut diusulkan.
   ULP menunjuk penyedia yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan.
   Prioritas adalah Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis.
   Proses secara simultan
                      PPK, ULP/PP, dan                                             Disampaikan ke
     Opname                                          ULP/PP Menetapkan
                    Penyedia membahas                                                 Penyedia
    pekerjaan                                        Dokumen Pengadan
                  jenis, spek, volume, dan
                            waktu
                                                       PPK Susun HPS
                                                                                       Penyedia
    PPK                                                         ULP/PP              menyampaikan
menerbitkan        ULP/PP               ULP/PP                                        Dokumen
                                                           membuka dan
SPPB/J dan       menetapkan            menyusun                                    Penawaran dalam
                                                            mengevaluasi
mempersiap       penyedia dan         Berita Acara                                   1 sampul ke
                                                             adm, teknis,
akan ikatan     mengumumkan             Evaluasi                                        ULP/PP
                                                              dan harga
 perjanjian     Masyarakat dapat                          Dapat melakukan
                 menyampaikan                          klarifikasi dan Negosiasi
                  pengaduan                                      harga

                                   Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                    50
2

   Proses Pemilihan
     ULP/PP mengundang dan
        menyampaikan Dok.
    Pengadaan kepada penyedia     Tidak memenuhi syarat,
      yang dinilai mampu dan       tunjuk Penyedia Lain                    Penyedia menyampaikan
       memenuhi kualifikasi                                                 Dokumen Penawaran
                                  ULP/PP melakukan
                                                             ULP/PP           dalam 1 sampul ke
HPS di susun                      evaluasi kualifikasi
                  Penyedia                                 memberikan              ULP/PP
 oleh PPK                            seperti pada
                menyampaikan      Pelelangan Umum          Penjelasan
                  Dokumen
                  Kualifikasi
                                                                                   ULP/PP
                                                             ULP/PP             membuka dan
                                           ULP/PP
                        PPK                                 menyusun            mengevaluasi
                                         menetapkan
                    menerbitkan                            Berita Acara          adm, teknis,
                                         penyedia dan
                    SPPB/J dan                               Evaluasi             dan harga
                                        mengumumkan
                    mempersiap                                               Dapat melakukan
                     kan ikatan       Masyarakat dapat                    klarifikasi dan Negosiasi
                     perjanjian        menyampaikan                                 harga
                                        pengaduan                         Tidak memenuhi syarat,
                                                                           tunjuk Penyedia Lain

                                    Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                51
2

   Nilai pekerjaan Pengadaan Langsung ????
   Tahapan Pelaksanaan
        Pejabat            Pejabat Pengadaan           Pejabat Pengadaan
       Pengadaan            membandingkan                   melakukan
    Mencari Informasi      harga dan kualitas,            klarifikasi dan
    barang dan harga       minimal dari 2(dua)           Negosiasi teknis
                            sumber Informasi
                                                       serta mendapatkan
    PPK menyusun                                        harga yang wajar
         HPS


                                                              Pejabat
                      Pejabat Pengadaan                     Pengadaan
                   mendapatkan Bukti Transaksi              melakukan
                                                             Transaksi

                             Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   52
2


                    PENDAFTARAN DAN
                                              PEMBERIAN             PENYAMPAIAN
 PENGUMUMAN           PENGAMBILAN
                                              PENJELASAN           BARANG KONTES
                        DOKUMEN




                                              PEMERIKSAAN         PEMBUKAAN BARANG
   PENETAPAN        BERITA ACARA HASIL
                                            ADMINISTRASI DAN            DAN
PEMENANG KONTES           KONTES
                                                 TEKNIS            DOKUMEN KONTES




  PENGUMUMAN          PENUNJUKAN
                                            SURAT PERJANJIAN
PEMENANG KONTES     PEMENANG KONTES



 Rincian masing-masing TAHAPAN akan dijelaskan pada sesi Pelaksanaan Jasa
                      Lainnya_sub materi Sayembara
                             Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah         53
5


                                         Tindak
                                         Lanjut
              Dinyatakan oleh
                    ULP
                                       •Evaluasi Ulang

                                       •Penyampaian
                                           ulang
                                          Dokumen
                                         Penawaran
               Dinyatakan
               oleh PA/KPA
                                        •Pelelangan
                                           Ulang


                                       •Penghentian
                                          Proses
            Menteri/ Kepala Lembaga/
              Pimpinan Institusi/       Pelelangan
                 Kepala Daerah

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       54
2


1) ULP memberitahukan kepada seluruh peserta bahwa pelelangan
   dinyatakan gagal berikut penjelasan penyebab kegagalan lelang.
2) PA/KPA, PPK dan/atau ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya
   kegagalan, antara lain :
   a) Kemungkinan terjadinya persekongkolan;
   b) Adanya persyaratan yang diskriminatif;
   c) Spesifikasi teknis terlalu tinggi;
   d) Spesifikasi mengarah pada satu merek/produk tertentu, kecuali
      suku cadang;
   e) Nilai total HPS pengadaan terlalu rendah;
   f) Nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu luas/besar;
      dan/atau
   g) Kecurangan dalam pengumuman.
                         Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   55
2

3)   Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal,
     mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka pelelangan
     diproses seperti pelelangan baru.

4)   Berdasarkan hasil evaluasi penyebab kegagalan, maka ULP
     menindaklanjutinya, yaitu melakukan :
     a) Evaluasi ulang;
     b) Penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
     c) Pelelangan ulang; atau
     d) Penghentian proses pelelangan.

5)   PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta
     pelelangan apabila penawarannya ditolak atau pelelangan dinyatakan
     gagal.


                            Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   56
2



Isi kontrak adalah :
     1) Surat perjanjian;
     2) Syarat umum kontrak;
     3) Syarat khusus kontrak;
     4) Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak :
       Surat penunjukan;
       Surat penawaran;
       Spesifikasi umum;
       Spesifikasi khusus;
       Gambar-gambar;
       Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing-
        masing substansinya;
       Daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan);
       Dokumen lainnya


                           Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   57
2



 Persiapan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang
 • Surat Pesanan (SP)
 • Penyusunan Program Mutu
 • Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
 • Pemeriksaan Bersama
 • Inspeksi Pabrikasi
 • Pembayaran Uang Muka
                                    Kontrak Tahun Jamak
Usaha Kecil maksimal 30 %           (pilih yang terkecil):
Usaha non-Kecil maksimal 20 %       • 20% dari Kontrak Tahun Pertama,
                                      atau
                                    • 15 % dari nilai Kontrak

                       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   58
2




Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   59
2



Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus), penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk
penyerahan pekerjaan




                                                                                         Langkah-Langkah Serah Terima
      Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA/KPA menugaskan
      Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan



            PPHP melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah
            diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-
            kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib
            memperbaiki/menyelesaikannya


                   PPK menerima penyerahan pekerjaan, apabila: (1) Seluruh hasil
                   pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan
                   diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, (2) Apabila
                   diperlukan, penyedia wajib menyerahkan sertifikat garansi kepada
                   PPK


                                      Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                    60
• 2 kel. pertama, bagikan (1) Berita Acara Pemberian
40     Penjelasan (2) berita acara pembukaan penawaran
     • 2 kel. kedua, bagikan (1) pengumuman pemenang
       lelang, (2) berita acara evaluasi teknis & adm
     • Minta tiap kelompok melakukan koreksi berdasarkan
       aturan yang berlaku
     • 2 kelompok yang berbeda mempresentasikan hasilnya
       & bandingkan dengan jawaban kelompok lain
     • diskusikan



                      Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   61
15




     Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   62

More Related Content

Viewers also liked

Lampiran perka no. 14 tahun 2012
Lampiran perka no. 14 tahun 2012Lampiran perka no. 14 tahun 2012
Lampiran perka no. 14 tahun 2012Irman Gapur
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Khalid Mustafa
 
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikorTelegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikorKhalid Mustafa
 
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Khalid Mustafa
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Khalid Mustafa
 
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01EnvaPya
 
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1Rulli Saputra
 

Viewers also liked (7)

Lampiran perka no. 14 tahun 2012
Lampiran perka no. 14 tahun 2012Lampiran perka no. 14 tahun 2012
Lampiran perka no. 14 tahun 2012
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
 
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikorTelegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
 
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
 
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
 
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
 

Similar to Berikut beberapa koreksi pada pengumuman pengadaan barang/jasa:1. Tidak boleh menyebutkan persyaratan yang bersifat diskriminatif seperti harus berasal dari daerah tertentu.2. Harus menyebutkan jenis kontrak yang akan digunakan seperti kontrak berjangka, kontrak kerja, atau kontrak jasa. 3. Harus menyebutkan cara penyampaian penawaran apakah langsung atau melalui pos serta ketentuan pengiri

Pengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa KonsultansiPengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa KonsultansiKhalid Mustafa
 
Materi 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Materi 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaMateri 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Materi 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaMassaputro Delly TP
 
Administrasi Proses Tender _Training "Effective PURCHASING MANAGEMENT"
Administrasi Proses Tender  _Training "Effective PURCHASING MANAGEMENT"Administrasi Proses Tender  _Training "Effective PURCHASING MANAGEMENT"
Administrasi Proses Tender _Training "Effective PURCHASING MANAGEMENT"Kanaidi ken
 
Proses Pengadaan Barang_ Materi Training "INVENTORY & WAREHOUSING MANAGEMENT"
Proses Pengadaan Barang_ Materi Training "INVENTORY & WAREHOUSING MANAGEMENT"Proses Pengadaan Barang_ Materi Training "INVENTORY & WAREHOUSING MANAGEMENT"
Proses Pengadaan Barang_ Materi Training "INVENTORY & WAREHOUSING MANAGEMENT"Kanaidi ken
 
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptx
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptxPROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptx
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptxFirhanRezy1
 
497e2_PPBJ-Modul_04-07__Materi_04__versi_9.2.pdf
497e2_PPBJ-Modul_04-07__Materi_04__versi_9.2.pdf497e2_PPBJ-Modul_04-07__Materi_04__versi_9.2.pdf
497e2_PPBJ-Modul_04-07__Materi_04__versi_9.2.pdfTotaPasaribu1
 
Proses Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGADAAN BARANG ...
Proses Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGADAAN BARANG ...Proses Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGADAAN BARANG ...
Proses Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGADAAN BARANG ...Kanaidi ken
 
Slide-CVL212-CVL212-Slide-03.pptx
Slide-CVL212-CVL212-Slide-03.pptxSlide-CVL212-CVL212-Slide-03.pptx
Slide-CVL212-CVL212-Slide-03.pptxraudhahzahrahrosadi
 
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdf
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdfSlide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdf
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdfWakhyudi
 
Peluang bagi Vendor/Penyedia dalam Pengadaan & Persyaratan Tender (Pre-Qualif...
Peluang bagi Vendor/Penyedia dalam Pengadaan & Persyaratan Tender (Pre-Qualif...Peluang bagi Vendor/Penyedia dalam Pengadaan & Persyaratan Tender (Pre-Qualif...
Peluang bagi Vendor/Penyedia dalam Pengadaan & Persyaratan Tender (Pre-Qualif...Kanaidi ken
 
Lampiran I Perencanaan Umum (PerPres 54 tahun 2010)
Lampiran I Perencanaan Umum (PerPres 54 tahun 2010)Lampiran I Perencanaan Umum (PerPres 54 tahun 2010)
Lampiran I Perencanaan Umum (PerPres 54 tahun 2010)Trust Tour And Travel
 
Administration Documents Evaluation _Training "PROCUREMENT Contract & Biding ...
Administration Documents Evaluation _Training "PROCUREMENT Contract & Biding ...Administration Documents Evaluation _Training "PROCUREMENT Contract & Biding ...
Administration Documents Evaluation _Training "PROCUREMENT Contract & Biding ...Kanaidi ken
 
overview perpres 1618
overview perpres 1618overview perpres 1618
overview perpres 1618zuhrimail
 
Carry Out Procurement Activities
Carry Out Procurement ActivitiesCarry Out Procurement Activities
Carry Out Procurement Activitiesdiddy98
 
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
 

Similar to Berikut beberapa koreksi pada pengumuman pengadaan barang/jasa:1. Tidak boleh menyebutkan persyaratan yang bersifat diskriminatif seperti harus berasal dari daerah tertentu.2. Harus menyebutkan jenis kontrak yang akan digunakan seperti kontrak berjangka, kontrak kerja, atau kontrak jasa. 3. Harus menyebutkan cara penyampaian penawaran apakah langsung atau melalui pos serta ketentuan pengiri (20)

Pengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa KonsultansiPengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa Konsultansi
 
Materi 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Materi 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaMateri 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Materi 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
 
Administrasi Proses Tender _Training "Effective PURCHASING MANAGEMENT"
Administrasi Proses Tender  _Training "Effective PURCHASING MANAGEMENT"Administrasi Proses Tender  _Training "Effective PURCHASING MANAGEMENT"
Administrasi Proses Tender _Training "Effective PURCHASING MANAGEMENT"
 
Proses Pengadaan Barang_ Materi Training "INVENTORY & WAREHOUSING MANAGEMENT"
Proses Pengadaan Barang_ Materi Training "INVENTORY & WAREHOUSING MANAGEMENT"Proses Pengadaan Barang_ Materi Training "INVENTORY & WAREHOUSING MANAGEMENT"
Proses Pengadaan Barang_ Materi Training "INVENTORY & WAREHOUSING MANAGEMENT"
 
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptx
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptxPROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptx
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptx
 
Paparan ppk dan panitia
Paparan ppk dan panitiaPaparan ppk dan panitia
Paparan ppk dan panitia
 
Paparan ppk dan panitia
Paparan ppk dan panitiaPaparan ppk dan panitia
Paparan ppk dan panitia
 
497e2_PPBJ-Modul_04-07__Materi_04__versi_9.2.pdf
497e2_PPBJ-Modul_04-07__Materi_04__versi_9.2.pdf497e2_PPBJ-Modul_04-07__Materi_04__versi_9.2.pdf
497e2_PPBJ-Modul_04-07__Materi_04__versi_9.2.pdf
 
Proses Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGADAAN BARANG ...
Proses Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGADAAN BARANG ...Proses Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGADAAN BARANG ...
Proses Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGADAAN BARANG ...
 
Slide-CVL212-CVL212-Slide-03.pptx
Slide-CVL212-CVL212-Slide-03.pptxSlide-CVL212-CVL212-Slide-03.pptx
Slide-CVL212-CVL212-Slide-03.pptx
 
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdf
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdfSlide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdf
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdf
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian 1)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian 1)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian 1)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian 1)
 
Peluang bagi Vendor/Penyedia dalam Pengadaan & Persyaratan Tender (Pre-Qualif...
Peluang bagi Vendor/Penyedia dalam Pengadaan & Persyaratan Tender (Pre-Qualif...Peluang bagi Vendor/Penyedia dalam Pengadaan & Persyaratan Tender (Pre-Qualif...
Peluang bagi Vendor/Penyedia dalam Pengadaan & Persyaratan Tender (Pre-Qualif...
 
Lampiran I Perencanaan Umum (PerPres 54 tahun 2010)
Lampiran I Perencanaan Umum (PerPres 54 tahun 2010)Lampiran I Perencanaan Umum (PerPres 54 tahun 2010)
Lampiran I Perencanaan Umum (PerPres 54 tahun 2010)
 
Administration Documents Evaluation _Training "PROCUREMENT Contract & Biding ...
Administration Documents Evaluation _Training "PROCUREMENT Contract & Biding ...Administration Documents Evaluation _Training "PROCUREMENT Contract & Biding ...
Administration Documents Evaluation _Training "PROCUREMENT Contract & Biding ...
 
Hasil Ujian Peserta 4
Hasil Ujian Peserta 4Hasil Ujian Peserta 4
Hasil Ujian Peserta 4
 
Dok pq.e bansos
Dok pq.e bansosDok pq.e bansos
Dok pq.e bansos
 
overview perpres 1618
overview perpres 1618overview perpres 1618
overview perpres 1618
 
Carry Out Procurement Activities
Carry Out Procurement ActivitiesCarry Out Procurement Activities
Carry Out Procurement Activities
 
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
 

Recently uploaded

Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsAdePutraTunggali
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxalalfardilah
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada AnakPpt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anakbekamalayniasinta
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfdemontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfIndri117648
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 

Recently uploaded (20)

Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public Relations
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada AnakPpt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfdemontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 

Berikut beberapa koreksi pada pengumuman pengadaan barang/jasa:1. Tidak boleh menyebutkan persyaratan yang bersifat diskriminatif seperti harus berasal dari daerah tertentu.2. Harus menyebutkan jenis kontrak yang akan digunakan seperti kontrak berjangka, kontrak kerja, atau kontrak jasa. 3. Harus menyebutkan cara penyampaian penawaran apakah langsung atau melalui pos serta ketentuan pengiri

  • 1. 225 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1
  • 2. 1 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2
  • 3. 1 SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN PESERTA MAMPU :  Memahami proses pelaksanaan pengadaan barang dengan pelelangan umum  Memahami proses pelaksanaan pengadaan pengadaan barang dengan pelelangan sederhana  Memahami proses pelaksanaan pengadaan barang dengan penunjukan langsung dan pengadaan langsung  Memahami proses pelaksanaan pengadaan barang dengan sistem kontes  Memahami tatacara pengadaan barang dengan latihan kelompok untuk melakukan koreksi pada beberapa prosedur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3
  • 4. 2 Metode satu sampul dan PASCAKUALIFIKASI evaluasi sistem gugur PELELANGAN Metode dua sampul dan evaluasi UMUM sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis PRAKUALIFIKASI Metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis PELELANGAN Metode satu sampul dan PASCAKUALIFIKASI SEDERHANA evaluasi sistem gugur PENGADAAN BARANG Penanganan darurat PENUNJUKAN LANGSUNG Bukan Penanganan PENGADAAN darurat LANGSUNG KONTES Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4
  • 5. 1 1. Pengumuman pascakualifikasi 8. Pembuktian kualifikasi 2. Pendaftaran dan pengambilan 9. Pembuatan Berita Acara Hasil dokumen pengadaan Pelelangan (BAHP) 3. Pemberian penjelasan 10. Penetapan pemenang 4. Pemasukan dokumen 11. Pengumuman pemenang penawaran 12. Sanggahan 5. Pembukaan dokumen 13. Sanggahan banding penawaran 14. Penunjukan penyedia 6. Evaluasi penawaran barang/jasa 7. Evaluasi kualifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5
  • 6. 4  Sebagai sarana untuk menerapkan prinsip keterbukaan dan persaingan yang sehat.  Pemberitahuan pengambilan dokumen pengadaan ( dokumen kualifikasi dan pemilihan)  Waktu Pengumuman: Minimal 7  RKA K/L/D/I disetujui DPR/DPRD hari kerja  DIPA/DPA telah disahkan TEMPAT PENGUMUMAN Lihat Website K/L/D/I  Isi pengumuman: SBD Papan Pengumuman Resmi  Nama dan alamat ULP; Portal Pengadaan Nasional melalui  Uraian singkat pekerjaan; LPSE  Nilai Total HPS; Surat Kabar yang ditetapkan s.d berakhirnya kontrak dengan surat kabar  Syarat-syarat peserta; tersebut  Tempat, tanggal, hari dan waktu pengambilan dokumen pelelangan umum; Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 6
  • 7. 1  Hal-hal yang dilarang:  Peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi pelelangan;  Pendaftaran harus dilakukan oleh pihak-pihak tertentu;  Pendaftaran harus membawa dokumen asli;  Persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif;  Persyaratan yang diluar Perpres 54, kecuali diperintahkan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi  Pengumuman dapat di website komunitas internasional, Jika tidak ada Penyedia dalam Negeri yang mampu mengerjakan. (misalnya: www.dgmarket.com, www.undp.org, dll) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 7
  • 8. 15 KOREKSI PENGUMUMAN • Bagikan 2 contoh pengumuman pengadaan barang / jasa • Minta tiap kelompok mengerjakan 1 soal untuk melakukan koreksi pengumuman itu • Minta tiap kelompok mempresentasikan dan adakan tanya jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 8
  • 9. 2 KETENTUAN UMUM:  Pendaftaran bisa dilakukan dengan langsung atau melalui media faksimili, email atau pos/jasa pengiriman.  Pengambilan dokumen sesuai dengan yang ditentukan dalam pengumuman dan hanya diberikan kepada peserta yang mendaftar.  Dilarang memungut biaya apapun dari peserta  Pendaftar boleh diwakilkan dengan menyerahkan surat tugas dan menunjukkan kartu pengenal  Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pendaftaran dan pengambilan dokumen  Untuk peserta perorangan tidak boleh mewakilkan pada saat pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 9
  • 10. 1 Hal-hal yang dilakukan Pokja ULP, antara lain: Mencatat data peserta secara lengkap. Memberikan Dokumen Pengadaan dalam bentuk file (softcopy) dan/atau cetakan (hard copy); dan/atau Mengunggah (upload) Dokumen Kualifikasi melalui website K/L/D/I yang dapat diunduh (download) oleh peserta. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 10
  • 11. 2 • Tujuan Kesamaan pengertian antara ULP dan Calon Penyedia Barang/Jasa • Yang harus dijelaskan: 1. Sistem Pengadaan o Metode penyampaian penawaran o Dokumen yang harus dilampirkan o Acara pembukaan dokumen penawaran o Metode evaluasi dan ketentuan/cara evaluasi o Jenis kontrak 2. Hal-hal yang menggugurkan penawaran 3. Ketentuan dan cara sub kontrak kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil 4. Besaran, masa berlaku, dan penjamin penawaran. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 11
  • 12. 3 Hal-hal lain yang dilakukan Pokja ULP:  Membuat Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang berisi tanya jawab dan perubahan-perubahan dokumen pemilihan jika ada.  Membuat perubahan dokumen pemilihan dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan.  Memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan addendum dan mengupload di website  Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi, dan HPS harus mendapat persetujuan dari PPK sebelum dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan.  Ketidakhadiran calon penyedia tidak menggugurkan haknya untuk mengikuti proses selanjutnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 12
  • 13. 2 KETENTUAN UMUM:  Tidak boleh melebihi jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.  Cara Penyampaian: • Langsung atau • melalui pos/jasa pengiriman (Dokumen penawaran dimasukan kedalam sampul luar)  Penyedia memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 asli, 2 rekaman  Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan Dokumen Penawaran dapat melakukan penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan Dokumen Penawaran yang telah dimasukkan tersebut sepanjang waktu pemasukan dokumen masih belum berakhir dan ditutup oleh ULP/Pejabat Pengadaan.  Tidak boleh mengubah tempat dan batas akhir pemasukan penawaran, kecuali dalam keadaan kahar, dan perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Dokumen Pengadaan dan disampaikan ke seluruh peserta. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 13
  • 14. 1 Hal-hal yang dilakukan Pokja ULP:  Mencatat waktu dan tanggal penerimaan dokumen, jika ada yang terlambat segera diberitahukan kepada yang bersangkutan.  Membuat Daftar Peserta yang memasukan penawaran  Membuat Tanda Terima Dokumen Penawaran  Menolak semua kegiatan pemasukan dokumen setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 14
  • 15. 2 KETENTUAN UMUM:  Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari yang sama dengan hari terakhir penyampaian dokumen penawaran.  Meminta sekurang-kurangnya 2 orang saksi dari peserta yang hadir, dan bila tidak ada saksi dari peserta, pembukaan ditunda sekurang-kurangnya 2 jam.  Apabila setelah ditunda hanya ada satu atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar ULP yang ditunjuk oleh ULP.  Salah satu anggota Pokja dan Saksi memaraf dokumen penawaran asli yang bukan miliknya.  Penyedia < 3, Pelelangan gagal Pada tahap ini tidak boleh menggugurkan penawaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 15
  • 16. 3 KETENTUAN UMUM:  ULP membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran: • Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk • Jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap • Kelainan-kelainan yang dijumpai • Keterangan lain yang dianggap perlu • Tanggal Berita Acara • Ditandatangani oleh Pokja ULP, dan 2 (dua) orang wakil peserta atau 2 (dua)saksi yang ditunjuk ULP • Dilampirkan Dokumen Penawaran Pada tahap ini tidak boleh menggugurkan penawaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 16
  • 17. 1 Tanyakan kepada peserta tentang langkah-langkah pemasukan dokumen penawaran dengan… Satu Sampul ??? Dua Sampul ??? Dua Tahap ??? Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 17
  • 18. 4 DOKUMEN PENAWARAN Data Administrasi Data Teknis Data Biaya Penawaran •Surat penawaran •Metode •Surat penawaran biaya •Harga penawaran •Jadwal Pelaksanaan (sama dengan surat •Masa berlaku •Sertifikat Garansi penawaran) penawaran •Sumber Daya (jika •Rincian harga penawaran •Jaminan penawaran asli diperlukan) (daftar kuantitas dan harga) •Surat Kuasa (apabila •Spesifikasi teknis dikuasakan) •Volume pekerjaan •Surat Perjanjian •Formulir rekapitulasi kemitraan (bila ada) TKDN (jika disyaratkan) Dokumen Lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen Pengadaan DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN DATA KUALIFIKASI Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 18
  • 19. 3  Dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria persyaratan dan isi Dokumen penawaran.  Penawaran harus memenuhi syarat dalam dokumen pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.  Dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan ketidakhadiran dalam aanwidjing dan/atau pembukaan penawaran dan/atau kesalahan yang tidak substansial ( misal warna sampul, dan/atau surat penawaran tidak berkop perusahaan)  Jika ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi kolusi antara peserta, ULP dan/atau PPK, maka : 1. Peserta yang terlibat dimasukan dalam daftar hitam. 2. ULP dan/atau PPK yang terlibat diganti dan dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana. 3. Proses dilanjutkan dengan menetapkan peserta lain yang tidak terlibat (jika Ada) 4. Jika angka (3) tidak ada, pelelangan dinyatakan gagal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 19
  • 20. 2 Evaluasi Administrasi Sebelum evaluasi 1 penawaran, dilakukan 2 koreksi aritmetik SISTEM Evaluasi Teknis Koreksi Aritmatik GUGUR 3 Penyedia yang tidak lulus pada Evaluasi Biaya salah satu tahap dinyatakan gugur Untuk syarat kelulusan dapat ditetapkan nilai ambang batas (passing grade) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 20
  • 21. 2  Dapat merubah harga penawaran dalam kontrak harga satuan.  Untuk kontrak lump sump, hanya untuk menyesuaikan volume penawaran dengan dokumen pemilihan, tanpa merubah nilai penawaran  Koreksi Aritmetik dilakukan untuk 3 (tiga) penawar terendah  Langkah-langkahnya : 1. Menyesuaikan volume pekerjaan antara dokumen penawaran dengan dokumen pemilihan. 2. Mengalikan volume pekerjaan yang sesuai dengan dokumen pemilihan dengan harga satuan yang ditawarkan. 3. Mata pembayaran yang tidak diberi harga satuan, harus tetap dilaksanakan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 21
  • 22. 8 Daftar volume dan harga pengadaan Perlengkapan Ruang Dokumen Penawaran Direktur Penyedia (harga terendah) PADA DOKUMEN PENGADAAN : 1. AC 1 unit X Rp. ........,- = Rp. ...............,- 1. AC 1 unit X Rp. 1.900.000,-= Rp. 1.900.000,- 2. 1 Set Meja Tamu - Kursi panjang 1 unit X Rp. .........,- = Rp. ................,- - Kursi 4 unit X Rp. .........,- = Rp. ................,- 2. Set Meja Tamu : - Meja besar 1 unit X Rp. .........,- = Rp. ................,- Kursi panjang 1 unit X Rp. 500.000,-= Rp. 500.000,- - Meja kecil 2 unit X Rp. .........,- = Rp. ................,- Kursi 3 unit X Rp. 150.000,- = Rp. 450.000,- Meja besar 1 unit X Rp. 250.000,- = Rp. 250.000,- Meja kecil 1 unit X Rp. 0 = Rp. 0,- 3. 1 Set Meja Kerja : - Kursi 1 unit X Rp. ..........,- = Rp. .................- - Meja Kerja 1 unit X Rp. ..........,- = Rp. ................,- 3. Set Meja Kerja : - Meja Komputer 1 unit X Rp. ..........,- = Rp. ................,- Kursi 1 unit X Rp. 500.000,- = Rp. 500.000,- Meja Kerja 1 unit X Rp. 750.000,- = Rp. 750.000,- Meja Komputer 1 unit X Rp. 450.000,- = Rp. 250.000,- TOTAL PENAWARAN : Rp. 4.600.000,- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 22
  • 23. 15 Evaluasi Evaluasi Teknis Evaluasi Biaya Administrasi Mengecek : Menilai : Menilai : 1. Surat penawaran : • Kesesuaian Spesifikasi teknis a) Hal-hal pokok • Ditandatangani dan bertanggal • Jadwal Penyerahan 1. Total harga penawaran • Jangka waktu surat Penawaran • Kelengkapan Identitas barang terhadap HPS • Jangka waktu Pelaksanaan (jenis, tipe dan merek) (bila perlu) 2. Harga satuan penawaran • Jaminan Purna Jual (bila perlu) timpang (> 110% dari HPS) 2. Surat Jaminan Penawaran • Tenaga Teknis (bila perlu) 3. Harga satuannya nol (0) • Perusahaan Penerbit Jaminan • Bagian pekerjaan yang di 4. Perbedaan penulisan nilai • Jangka waktu subkontrakan. dalam angka dan huruf • Nama peserta jaminan • Syarat teknis lainnya • Besar nilai Jaminan b) Evaluasi kewajaran Harga • Nama ULP 1. Klarifikasi TKDN yang berbeda • Nama Paket yang dijamin ULP dapat melakukan Klarifikasi dengan perkiraan ULP • Konfirmasi dan Klarifikasi Dapat menggunakan sistem nilai 2. Klarifikasi penawaran < 80 % ambang batas dari HPS Jika lulus =>1 peserta lanjutkan ke Jika lulus =>1 peserta lanjutkan ke evaluasi teknis evaluasi harga c) Menghitung Preferensi harga atas penggunaan Produksi Dalam Negeri Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 23
  • 24. 3 KETENTUAN UMUM: Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta cadangan 1 dan 2 apabila ada. Sistem evaluasi adalah sistem Gugur Klarifikasi secara tertulis untuk hal-hal dan/atau data yang kurang jelas tanpa mengubah substansi formulir isian kualifikasi Evaluasi Kualifikasi dapat dilakukan sebelum evaluasi penawaran. Kualifikasi dalam Pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 24
  • 25. 5 HAL-HAL YANG DIEVALUASI: 1. Tanda tangan di Formulir Kualifikasi 2. Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali perorangan 3. Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan,tidak bangkrut, dan tidak sedang dihentikan. 4. Tidak Masuk Daftar Hitam (Pengurus dan Badan Usahanya) 5. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan atau Surat Keterangan Fiskal. 6. Memiliki Pengalaman 1 kali dalam 4 tahun terakhir, kecuali baru berdiri < 3 th 7. Memiliki Kemampuan pada sub bidang pekerjaan untuk usaha non kecil, dan bidang pekerjaan untuk usaha mikro, usaha Kecil serta koperasi kecil. 8. Dalam hal melakukan Kemitraan: • Wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/Kemitraan • Evaluasi dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 25
  • 26. 2 Pembuktian Kualifikasi: 1. Dilakukan kepada peserta yang memenuhi syarat kualifikasi. 2. Melihat dokumen asli dan meminta salinannya 3. ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen (jika perlu) 4. Jika ada bukti Pemalsuan, Peserta digugurkan dan masuk Daftar Hitam. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 26
  • 27. 5 Ketentuan Umum:  Merupakan kesimpulan hasil evaluasi (termasuk BA hasil Klarifikasi dan Negosiasi)  Ditandatangani minimal ½ dari anggota pokja.  Bersifat Rahasia s.d Pengumuman Pemenang BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut: Contoh BAHP a) Nama semua peserta; b) Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta; c) Metode evaluasi yang digunakan; d) Unsur-unsur yang dievaluasi; e) Rumus yang dipergunakan; f) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan; g) Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; h) Tanggal dibuatnya berita acara. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 27
  • 28. 2 • Pekerjaan sampai dengan Rp. 100 milyar ULP • Pekerjaan diatas Rp. 100 milyar: Pengguna Anggaran pada K/L/I dan Kepala Daerah pada Pemerintah Daerah, setelah mendapat usulan dari ULP. • Disusun sesuai urutan pemenang, dengan data: 1. Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS 2. Nama dan alamat penyedia jasa serta harga penawaran 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 4. Data pendukung: Dok Pemilihan (+ adendum bila ada), BAPP, BAHP, Dokumen Penawaran yang telah diparaf. Jika ditunda.., perpanjang surat dan jaminan penawaran, jika penyedia tidak mau dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 28
  • 29. 1 Pengumuman Pemenang di: Website K/L/D/I masing-masing , dan Papan pengumuman resmi Pengumuman Pemenang memuat sekurangnya: 1) Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; 2) Nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi; 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 4) Hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis dan harga. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 29
  • 30. 2  Waktu sanggah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman  Ditujukan ke ULP  Materi sanggahan meliputi: a) Menyimpang dari perpres dan Dokumen pemilihan. b) Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/ atau c) Penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/ atau pejabat yang berwenang lainnya. ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan. Jika benar , ULP Jika Salah menyatakan Peserta tidak Puas , Pelelangan Gagal Peserta Puas, PPK Ajukan Sanggah membuat SPPBJ Banding Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 30
  • 31. 3 Sanggah Banding  Menghentikan Proses Pelelangan  Waktu sanggah banding paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggah  Ditujukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dengan tembusan kepada PPK, ULP, APIP K/L/D/I  Memberikan jaminan sanggahan Banding ke ULP sebesar 2 perseribu dari HPS atau paling tinggi Rp. 50 juta, dengan masa berlaku 20 hari kerja sejak tanggal pengajuan. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.banding Jika diterima : Jika ditolak: • PA/KPA menyatakan Pelelangan  PPK membuat SPPBJ Gagal, dan memerintahkan evaluasi  Jaminan sanggah disetor ke Kas ulang atau pelelangan ulang negara/daerah • Jaminan Sanggah dikembalikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 31
  • 32. 3  BAHP merupakan Dasar bagi PPK untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  PPK mengeluarkan SPPBJ dengan ketentuan: a. Tidak ada sanggahan dari peserta; b. Sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau c. Masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.  Bila penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri pada masa jaminan penawaran : a. Jaminan penawaran dicairkan dan disetor ke kas Negara/ Daerah. b. Bila alasan pengunduran diri tidak bisa diterima, peserta yang bersangkutan mendapat sangsi masuk dalam daftar hitam. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 32
  • 33. 2  Batas Waktu Penerbitan SPPBJ: a. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman apabila tidak ada sanggahan; b. Selambat-lambatnya 2(dua) hari kerja sejak dijawabnya sanggahan dan sanggahan banding apabila ada sanggahan.  Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) wajib menandatangani Kontrak selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah dikeluarkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 33
  • 34. 2 1. Pengumuman prakualifikasi 12. Pembukaan dokumen penawaran 2. Pendaftaran dan pengambilan sampul I (administrasi dan teknis) 13. Evaluasi dokumen penawaran dokumen kualifikasi sampul I (administrasi dan teknis) 3. Pemasukan dan evaluasi dokumen 14. Pemberitahuan/pengumuman kualifikasi kepada peserta yang lulus evaluasi 4. Pembuktian kualifikasi sampul I 15. Pembukaan dokumen sampul II 5. Penetapan hasil kualifikasi (harga) 6. Pengumuman hasil kualifikasi 16. Evaluasi dokumen penawaran 7. Sanggahan kualifikasi sampul II (harga) 8. Undangan kepada peserta yang 17. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) lulus kualifikasi 18. Penetapan pemenang 9. Pengambilan dokumen pemilihan 19. Pengumuman pemenang 10. Pemberian penjelasan 20. Sanggahan 11. Pemasukan dokumen penawaran 21. Sanggahan banding 22. Penunjukan penyedia barang/jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 34
  • 35. 3 Penyusunan Dokumen PQ Bila sudah Prakualifikasi Pengumuman PQ ulang Pendaftaran dan Pengambilan Dok PQ ya Pemasukan Data Kualifikasi <3? Evaluasi Data Kualifikasi Peserta Lulus Kualifikasi tidak = 1? >= 3? = 2? ya Penetapan Daftar Calon Penyedia Barang/Jasa Benar Pemborongan/Jasa Lainnya Proses terus Benar ya Ada Atau salah? sanggahan? Penunjukan Langsung Salah UNDANGAN AMBIL DOK. LELANG Disyaratkan Lulus Evaluasi 35
  • 36. 2 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 36
  • 37. 2 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 37
  • 38. 3 Materi sanggahan meliputi: a) Menyimpang dari perpres dan Dokumen kualifikasi. b) Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/ atau c) Penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/ atau pejabat yang berwenang lainnya. 1. ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan 2. Apabila sanggahan dinyatakan benar, maka ULP menyatakan pelelangan gagal. 3. Sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan di luar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti. 4. Tidak ada sanggahan banding dalam proses prakualifikasi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 38
  • 39. 1  Diterbitkan jika tidak ada sanggahan, atau sanggahan tidak benar, atau masa sanggah telah berakhir  Pemberitahuan pengambilan dokumen Pemilihan  Isi Undangan:  Mencantumkan Hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan dokumen Pemilihan; CARA MENGUNDANG Disampaikan langsung Website K/L/D/I Hanya Peserta yang Melalui Fax, e-mail diundang yang berhak Jasa Pengiriman mengambil dokumen Pemilihan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 39
  • 40. 2 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 40
  • 41. 3 Pada tahap ini tidak boleh KETENTUAN UMUM: menggugurkan penawaran Secara Umum sama dengan Pembukaan dokumen pada metode Pascakualifikasi, Perbedaannya:  ULP hanya membuka Sampul I terlebih dahulu, Sampul II tidak boleh dibuka dan dituliskan identitas perusahaan kemudian diparaf ULP dan wakil peserta dari penyedia yang berbeda sebelum disimpan oleh ULP.  Pada Surat Penawaran tidak mencantumkan harga penawaran.  Pembukaan Sampul II Evaluasi sistem Nilai Sampul II dibuka setelah ada Pemberitahuan/ Pengumuman Peserta yang lulus Evaluasi Sampul I Evaluasi sistem Biaya Sampul II diserahkan dan dibuka setelah ada Umur ekonomis Pemberitahuan/Pengumuman yang lulus Evaluasi Sampul I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 41
  • 42. 2  Hal-hal yang perlu dicek kelengkapannya: a) Surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan harga penawaran; b) Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila ada; dan c) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).  Berita acara ditambahkan data tentang harga penawaran masing-masing peserta. Pada tahap ini tidak boleh menggugurkan penawaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 42
  • 43. 3 Penyedia yang tidak Evaluasi lulus, dinyatakan gugur Administrasi Sebelum evaluasi 1 penawaran, dilakukan Sampul I koreksi aritmetik 2 (adm dan teknis) SISTEM Evaluasi Teknis Koreksi Aritmatik NILAI  Unsur teknis yang dpt dikuantifikasikan diberikan nilai sesuai bobotnya, dengan nilai 3 total 100  Harga penawaran diberikan (ULP dapat menetapkan nilai nilai metode proporsional. 4 ambang batas kelulusan)  Nilai tersebut di atas dikalikan Evaluasi Harga  Total nilai tersebut dikalikan dengan bobot teknis, sesuai bobot harga, sesuai dengan dengan dokumen pemilihan (10 dokumen pemilihan Sampul II s.d 30 %) dan dikombinasikan (70 % s.d 90%) sebelum (dibuka setelah dengan nilai harga pengumuman sampul I  ULP mengumumkan dan dikombinasikan dengan nilai mengundang peserta yang lulus teknis dengan mengundang untuk buka sampul II peserta) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 43
  • 44. 2 Penyedia yang tidak Evaluasi lulus, dinyatakan gugur Administrasi Sebelum evaluasi 1 penawaran, dilakukan Sampul I koreksi aritmetik 2 (adm dan teknis) SISTEM BIAYA UMUR Evaluasi Teknis Koreksi Aritmatik EKONOMIS  Unsur teknis yang mendukung operasi pekerjaan yang 3 diperoleh sesuai dengan umur ekonomisnya (biaya 4 operasional, biaya pemeliharaan, dll) Harga penawaran ditambahkan Evaluasi Harga dihitung/dikonversi menjadi dengan nilai uang dari nilai uang. perhitungan teknis, untuk Sampul II mendapatkan nilai yang (dibuka setelah terbaik. pengumuman sampul I  Total biaya tersebut ditambahkan dengan harga dengan mengundang penawaran. peserta) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 44
  • 45. 5 EVALUASI SISTEM NILAI Pengadaan barang (dengan bobot teknis 30% dan harga 70%), HPS 3 miliar Bagian dari Kriteria Bobot PT Y PT X PT Z PT W PT H Sampul I 1Harga Suku cadang/spare part 10 6 10 7 7 6 (makin mahal poin makin kecil) 2Kedekatan / jumlah bengkel 8 3 8 4 6 5 3Lama Garansi 7 3 7 2 3 3 4Design teknis/kinerja 5 4 5 3 3 3 Jumlah 30 16 30 16 19 17 Sampul II HARGA 70 70 59 69 64 67 100 86 89 85 83 84 II I III PT Rp poin y 2,300,000,000 70 Dalam metode sistem nilai X 2,710,000,000 59 yang menawarkan murah belum menang Z 2,350,000,000 69 W 2,500,000,000 64 H 2,400,000,000 67 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 45
  • 46. 5 Metode evaluasi dengan biaya selama umur ekonomis KRITERIA PT X PT Z PT W Bagian 1Biaya operasional (5 tahun) 2200 2400 2800 dari 2Biaya pemeliharaan (5 tahun) 2400 3000 3200 sampul I 3Nilai sisa 600 500 300 4000 4900 5700 Harga Penawaran (setelah Sampul II koreksi aritmatik) 3000 2700 2000 7000 7600 7700 I II III Berarti selama 5 tahun hanya menghabiskan anggaran senilai Rp. 7 miliar Dalam metode ini yang menawarkan murah belum tentu menang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 46
  • 47. 1 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 47
  • 48. 2 Secara Umum sama dengan Tahapan Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode 2 sampul dan evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Biaya Umur Ekonomis, Perbedaannya hanya pada:  Waktu Penyampaian Dokumen Harga dan  Surat undangan untuk memasukan harga melampirkan perubahan nilai Total HPS pada saat rapat pemberian penjelasan (jika ada). Dua Sampul ??? Dua Tahap ??? Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 48
  • 49. 1 Proses pelaksanaan Pelelangan Sederhana ≈ proses pelaksanaan Pelelangan Umum secara Pascakualifikasi • Perbedaannya pada: waktu penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 3 (tiga) hari kerja. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 49
  • 50. 2  Pekerjaan ditetapkan setelah diterbitkannya pernyataan bencana oleh Pejabat yang berwenang dan anggaran untuk pekerjaan tersebut diusulkan.  ULP menunjuk penyedia yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan.  Prioritas adalah Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis.  Proses secara simultan PPK, ULP/PP, dan Disampaikan ke Opname ULP/PP Menetapkan Penyedia membahas Penyedia pekerjaan Dokumen Pengadan jenis, spek, volume, dan waktu PPK Susun HPS Penyedia PPK ULP/PP menyampaikan menerbitkan ULP/PP ULP/PP Dokumen membuka dan SPPB/J dan menetapkan menyusun Penawaran dalam mengevaluasi mempersiap penyedia dan Berita Acara 1 sampul ke adm, teknis, akan ikatan mengumumkan Evaluasi ULP/PP dan harga perjanjian Masyarakat dapat Dapat melakukan menyampaikan klarifikasi dan Negosiasi pengaduan harga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 50
  • 51. 2  Proses Pemilihan ULP/PP mengundang dan menyampaikan Dok. Pengadaan kepada penyedia Tidak memenuhi syarat, yang dinilai mampu dan tunjuk Penyedia Lain Penyedia menyampaikan memenuhi kualifikasi Dokumen Penawaran ULP/PP melakukan ULP/PP dalam 1 sampul ke HPS di susun evaluasi kualifikasi Penyedia memberikan ULP/PP oleh PPK seperti pada menyampaikan Pelelangan Umum Penjelasan Dokumen Kualifikasi ULP/PP ULP/PP membuka dan ULP/PP PPK menyusun mengevaluasi menetapkan menerbitkan Berita Acara adm, teknis, penyedia dan SPPB/J dan Evaluasi dan harga mengumumkan mempersiap Dapat melakukan kan ikatan Masyarakat dapat klarifikasi dan Negosiasi perjanjian menyampaikan harga pengaduan Tidak memenuhi syarat, tunjuk Penyedia Lain Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 51
  • 52. 2  Nilai pekerjaan Pengadaan Langsung ????  Tahapan Pelaksanaan Pejabat Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan Pengadaan membandingkan melakukan Mencari Informasi harga dan kualitas, klarifikasi dan barang dan harga minimal dari 2(dua) Negosiasi teknis sumber Informasi serta mendapatkan PPK menyusun harga yang wajar HPS Pejabat Pejabat Pengadaan Pengadaan mendapatkan Bukti Transaksi melakukan Transaksi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 52
  • 53. 2 PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN PENYAMPAIAN PENGUMUMAN PENGAMBILAN PENJELASAN BARANG KONTES DOKUMEN PEMERIKSAAN PEMBUKAAN BARANG PENETAPAN BERITA ACARA HASIL ADMINISTRASI DAN DAN PEMENANG KONTES KONTES TEKNIS DOKUMEN KONTES PENGUMUMAN PENUNJUKAN SURAT PERJANJIAN PEMENANG KONTES PEMENANG KONTES Rincian masing-masing TAHAPAN akan dijelaskan pada sesi Pelaksanaan Jasa Lainnya_sub materi Sayembara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 53
  • 54. 5 Tindak Lanjut Dinyatakan oleh ULP •Evaluasi Ulang •Penyampaian ulang Dokumen Penawaran Dinyatakan oleh PA/KPA •Pelelangan Ulang •Penghentian Proses Menteri/ Kepala Lembaga/ Pimpinan Institusi/ Pelelangan Kepala Daerah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 54
  • 55. 2 1) ULP memberitahukan kepada seluruh peserta bahwa pelelangan dinyatakan gagal berikut penjelasan penyebab kegagalan lelang. 2) PA/KPA, PPK dan/atau ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya kegagalan, antara lain : a) Kemungkinan terjadinya persekongkolan; b) Adanya persyaratan yang diskriminatif; c) Spesifikasi teknis terlalu tinggi; d) Spesifikasi mengarah pada satu merek/produk tertentu, kecuali suku cadang; e) Nilai total HPS pengadaan terlalu rendah; f) Nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu luas/besar; dan/atau g) Kecurangan dalam pengumuman. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 55
  • 56. 2 3) Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka pelelangan diproses seperti pelelangan baru. 4) Berdasarkan hasil evaluasi penyebab kegagalan, maka ULP menindaklanjutinya, yaitu melakukan : a) Evaluasi ulang; b) Penyampaian ulang Dokumen Penawaran; c) Pelelangan ulang; atau d) Penghentian proses pelelangan. 5) PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta pelelangan apabila penawarannya ditolak atau pelelangan dinyatakan gagal. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 56
  • 57. 2 Isi kontrak adalah : 1) Surat perjanjian; 2) Syarat umum kontrak; 3) Syarat khusus kontrak; 4) Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak :  Surat penunjukan;  Surat penawaran;  Spesifikasi umum;  Spesifikasi khusus;  Gambar-gambar;  Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing- masing substansinya;  Daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan);  Dokumen lainnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 57
  • 58. 2 Persiapan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang • Surat Pesanan (SP) • Penyusunan Program Mutu • Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak • Pemeriksaan Bersama • Inspeksi Pabrikasi • Pembayaran Uang Muka Kontrak Tahun Jamak Usaha Kecil maksimal 30 % (pilih yang terkecil): Usaha non-Kecil maksimal 20 % • 20% dari Kontrak Tahun Pertama, atau • 15 % dari nilai Kontrak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 58
  • 59. 2 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 59
  • 60. 2 Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan Langkah-Langkah Serah Terima Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA/KPA menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan PPHP melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan- kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya PPK menerima penyerahan pekerjaan, apabila: (1) Seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, (2) Apabila diperlukan, penyedia wajib menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 60
  • 61. • 2 kel. pertama, bagikan (1) Berita Acara Pemberian 40 Penjelasan (2) berita acara pembukaan penawaran • 2 kel. kedua, bagikan (1) pengumuman pemenang lelang, (2) berita acara evaluasi teknis & adm • Minta tiap kelompok melakukan koreksi berdasarkan aturan yang berlaku • 2 kelompok yang berbeda mempresentasikan hasilnya & bandingkan dengan jawaban kelompok lain • diskusikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 61
  • 62. 15 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 62

Editor's Notes

  1. Akhir sesi 2-3