Berikut beberapa koreksi pada pengumuman pengadaan barang/jasa:1. Tidak boleh menyebutkan persyaratan yang bersifat diskriminatif seperti harus berasal dari daerah tertentu.2. Harus menyebutkan jenis kontrak yang akan digunakan seperti kontrak berjangka, kontrak kerja, atau kontrak jasa. 3. Harus menyebutkan cara penyampaian penawaran apakah langsung atau melalui pos serta ketentuan pengiri
Dokumen tersebut membahas proses pengadaan barang oleh pemerintah melalui LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dengan metode pelelangan umum, pelelangan sederhana, penunjukan langsung, dan sistem kontes serta evaluasi administrasi dan teknis dalam proses pengadaan barang.
Similar to Berikut beberapa koreksi pada pengumuman pengadaan barang/jasa:1. Tidak boleh menyebutkan persyaratan yang bersifat diskriminatif seperti harus berasal dari daerah tertentu.2. Harus menyebutkan jenis kontrak yang akan digunakan seperti kontrak berjangka, kontrak kerja, atau kontrak jasa. 3. Harus menyebutkan cara penyampaian penawaran apakah langsung atau melalui pos serta ketentuan pengiri
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
Similar to Berikut beberapa koreksi pada pengumuman pengadaan barang/jasa:1. Tidak boleh menyebutkan persyaratan yang bersifat diskriminatif seperti harus berasal dari daerah tertentu.2. Harus menyebutkan jenis kontrak yang akan digunakan seperti kontrak berjangka, kontrak kerja, atau kontrak jasa. 3. Harus menyebutkan cara penyampaian penawaran apakah langsung atau melalui pos serta ketentuan pengiri (20)
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Berikut beberapa koreksi pada pengumuman pengadaan barang/jasa:1. Tidak boleh menyebutkan persyaratan yang bersifat diskriminatif seperti harus berasal dari daerah tertentu.2. Harus menyebutkan jenis kontrak yang akan digunakan seperti kontrak berjangka, kontrak kerja, atau kontrak jasa. 3. Harus menyebutkan cara penyampaian penawaran apakah langsung atau melalui pos serta ketentuan pengiri
1. 225
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1
3. 1
SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN
PESERTA MAMPU :
Memahami proses pelaksanaan pengadaan barang dengan
pelelangan umum
Memahami proses pelaksanaan pengadaan pengadaan barang
dengan pelelangan sederhana
Memahami proses pelaksanaan pengadaan barang dengan
penunjukan langsung dan pengadaan langsung
Memahami proses pelaksanaan pengadaan barang dengan
sistem kontes
Memahami tatacara pengadaan barang dengan latihan kelompok
untuk melakukan koreksi pada beberapa prosedur
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3
4. 2
Metode satu sampul dan
PASCAKUALIFIKASI evaluasi sistem gugur
PELELANGAN Metode dua sampul dan evaluasi
UMUM sistem nilai dan sistem penilaian
biaya selama umur ekonomis
PRAKUALIFIKASI
Metode dua tahap dan evaluasi
sistem nilai dan sistem penilaian
biaya selama umur ekonomis
PELELANGAN Metode satu sampul dan
PASCAKUALIFIKASI
SEDERHANA evaluasi sistem gugur
PENGADAAN
BARANG Penanganan
darurat
PENUNJUKAN
LANGSUNG Bukan
Penanganan
PENGADAAN darurat
LANGSUNG
KONTES
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4
5. 1
1. Pengumuman pascakualifikasi 8. Pembuktian kualifikasi
2. Pendaftaran dan pengambilan 9. Pembuatan Berita Acara Hasil
dokumen pengadaan Pelelangan (BAHP)
3. Pemberian penjelasan 10. Penetapan pemenang
4. Pemasukan dokumen 11. Pengumuman pemenang
penawaran 12. Sanggahan
5. Pembukaan dokumen 13. Sanggahan banding
penawaran
14. Penunjukan penyedia
6. Evaluasi penawaran barang/jasa
7. Evaluasi kualifikasi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5
6. 4
Sebagai sarana untuk menerapkan prinsip keterbukaan dan
persaingan yang sehat.
Pemberitahuan pengambilan dokumen pengadaan ( dokumen
kualifikasi dan pemilihan)
Waktu Pengumuman: Minimal 7
RKA K/L/D/I disetujui DPR/DPRD hari kerja
DIPA/DPA telah disahkan TEMPAT PENGUMUMAN
Lihat Website K/L/D/I
Isi pengumuman:
SBD Papan Pengumuman Resmi
Nama dan alamat ULP; Portal Pengadaan Nasional melalui
Uraian singkat pekerjaan; LPSE
Nilai Total HPS; Surat Kabar yang ditetapkan s.d
berakhirnya kontrak dengan surat kabar
Syarat-syarat peserta; tersebut
Tempat, tanggal, hari dan waktu pengambilan dokumen pelelangan umum;
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 6
7. 1
Hal-hal yang dilarang:
Peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi pelelangan;
Pendaftaran harus dilakukan oleh pihak-pihak tertentu;
Pendaftaran harus membawa dokumen asli;
Persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif;
Persyaratan yang diluar Perpres 54, kecuali diperintahkan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi
Pengumuman dapat di website komunitas internasional,
Jika tidak ada Penyedia dalam Negeri yang mampu
mengerjakan.
(misalnya: www.dgmarket.com, www.undp.org, dll)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 7
8. 15
KOREKSI PENGUMUMAN
• Bagikan 2 contoh pengumuman pengadaan barang /
jasa
• Minta tiap kelompok mengerjakan 1 soal untuk
melakukan koreksi pengumuman itu
• Minta tiap kelompok mempresentasikan dan adakan
tanya jawab
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 8
9. 2
KETENTUAN UMUM:
Pendaftaran bisa dilakukan dengan langsung atau melalui media faksimili,
email atau pos/jasa pengiriman.
Pengambilan dokumen sesuai dengan yang ditentukan dalam
pengumuman dan hanya diberikan kepada peserta yang mendaftar.
Dilarang memungut biaya apapun dari peserta
Pendaftar boleh diwakilkan dengan menyerahkan surat tugas dan
menunjukkan kartu pengenal
Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam
pendaftaran dan pengambilan dokumen
Untuk peserta perorangan tidak boleh mewakilkan pada saat pendaftaran
dan pengambilan dokumen pengadaan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 9
10. 1
Hal-hal yang dilakukan Pokja ULP, antara lain:
Mencatat data peserta secara lengkap.
Memberikan Dokumen Pengadaan dalam bentuk file
(softcopy) dan/atau cetakan (hard copy); dan/atau
Mengunggah (upload) Dokumen Kualifikasi melalui
website K/L/D/I yang dapat diunduh (download) oleh
peserta.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 10
11. 2
• Tujuan
Kesamaan pengertian antara ULP dan Calon Penyedia Barang/Jasa
• Yang harus dijelaskan:
1. Sistem Pengadaan
o Metode penyampaian penawaran
o Dokumen yang harus dilampirkan
o Acara pembukaan dokumen penawaran
o Metode evaluasi dan ketentuan/cara evaluasi
o Jenis kontrak
2. Hal-hal yang menggugurkan penawaran
3. Ketentuan dan cara sub kontrak kepada usaha kecil termasuk koperasi
kecil
4. Besaran, masa berlaku, dan penjamin penawaran.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 11
12. 3
Hal-hal lain yang dilakukan Pokja ULP:
Membuat Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang berisi tanya
jawab dan perubahan-perubahan dokumen pemilihan jika ada.
Membuat perubahan dokumen pemilihan dituangkan dalam adendum
dokumen pemilihan.
Memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan
addendum dan mengupload di website
Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi, dan HPS harus
mendapat persetujuan dari PPK sebelum dituangkan dalam
adendum dokumen pemilihan.
Ketidakhadiran calon penyedia tidak menggugurkan haknya
untuk mengikuti proses selanjutnya
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 12
13. 2
KETENTUAN UMUM:
Tidak boleh melebihi jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan.
Cara Penyampaian:
• Langsung atau
• melalui pos/jasa pengiriman (Dokumen penawaran dimasukan kedalam sampul luar)
Penyedia memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 asli, 2 rekaman
Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan Dokumen Penawaran dapat melakukan
penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan Dokumen Penawaran yang telah
dimasukkan tersebut sepanjang waktu pemasukan dokumen masih belum berakhir dan
ditutup oleh ULP/Pejabat Pengadaan.
Tidak boleh mengubah tempat dan batas akhir pemasukan penawaran, kecuali dalam
keadaan kahar, dan perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Dokumen
Pengadaan dan disampaikan ke seluruh peserta.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 13
14. 1
Hal-hal yang dilakukan Pokja ULP:
Mencatat waktu dan tanggal penerimaan dokumen, jika ada
yang terlambat segera diberitahukan kepada yang
bersangkutan.
Membuat Daftar Peserta yang memasukan penawaran
Membuat Tanda Terima Dokumen Penawaran
Menolak semua kegiatan pemasukan dokumen setelah batas
akhir pemasukan dokumen penawaran
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 14
15. 2
KETENTUAN UMUM:
Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari yang sama dengan hari
terakhir penyampaian dokumen penawaran.
Meminta sekurang-kurangnya 2 orang saksi dari peserta yang hadir, dan bila tidak
ada saksi dari peserta, pembukaan ditunda sekurang-kurangnya 2 jam.
Apabila setelah ditunda hanya ada satu atau tidak ada peserta sebagai saksi,
maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi
tambahan di luar ULP yang ditunjuk oleh ULP.
Salah satu anggota Pokja dan Saksi memaraf dokumen penawaran asli yang bukan
miliknya.
Penyedia < 3, Pelelangan gagal
Pada tahap ini tidak boleh
menggugurkan penawaran
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 15
16. 3
KETENTUAN UMUM:
ULP membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran:
• Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk
• Jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap
• Kelainan-kelainan yang dijumpai
• Keterangan lain yang dianggap perlu
• Tanggal Berita Acara
• Ditandatangani oleh Pokja ULP, dan 2 (dua) orang wakil peserta atau
2 (dua)saksi yang ditunjuk ULP
• Dilampirkan Dokumen Penawaran
Pada tahap ini tidak boleh
menggugurkan penawaran
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 16
17. 1
Tanyakan kepada peserta tentang
langkah-langkah pemasukan
dokumen penawaran dengan…
Satu Sampul ???
Dua Sampul ???
Dua Tahap ???
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 17
18. 4
DOKUMEN PENAWARAN
Data Administrasi Data Teknis Data Biaya Penawaran
•Surat penawaran •Metode •Surat penawaran biaya
•Harga penawaran •Jadwal Pelaksanaan (sama dengan surat
•Masa berlaku •Sertifikat Garansi penawaran)
penawaran •Sumber Daya (jika •Rincian harga penawaran
•Jaminan penawaran asli diperlukan) (daftar kuantitas dan harga)
•Surat Kuasa (apabila •Spesifikasi teknis
dikuasakan) •Volume pekerjaan
•Surat Perjanjian •Formulir rekapitulasi
kemitraan (bila ada) TKDN (jika disyaratkan)
Dokumen Lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen
Pengadaan
DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN DATA KUALIFIKASI
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 18
19. 3
Dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria persyaratan dan isi
Dokumen penawaran.
Penawaran harus memenuhi syarat dalam dokumen pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang
bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.
Dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan ketidakhadiran dalam aanwidjing dan/atau
pembukaan penawaran dan/atau kesalahan yang tidak substansial ( misal warna sampul,
dan/atau surat penawaran tidak berkop perusahaan)
Jika ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi kolusi antara
peserta, ULP dan/atau PPK, maka :
1. Peserta yang terlibat dimasukan dalam daftar hitam.
2. ULP dan/atau PPK yang terlibat diganti dan dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana.
3. Proses dilanjutkan dengan menetapkan peserta lain yang tidak terlibat (jika Ada)
4. Jika angka (3) tidak ada, pelelangan dinyatakan gagal
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 19
20. 2
Evaluasi
Administrasi
Sebelum evaluasi
1
penawaran, dilakukan
2
koreksi aritmetik
SISTEM Evaluasi Teknis
Koreksi Aritmatik GUGUR
3 Penyedia yang tidak lulus pada
Evaluasi Biaya salah satu tahap dinyatakan
gugur
Untuk syarat kelulusan dapat ditetapkan nilai ambang batas (passing grade)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 20
21. 2
Dapat merubah harga penawaran dalam kontrak harga satuan.
Untuk kontrak lump sump, hanya untuk menyesuaikan volume penawaran dengan
dokumen pemilihan, tanpa merubah nilai penawaran
Koreksi Aritmetik dilakukan untuk 3 (tiga) penawar terendah
Langkah-langkahnya :
1. Menyesuaikan volume pekerjaan antara dokumen penawaran dengan dokumen
pemilihan.
2. Mengalikan volume pekerjaan yang sesuai dengan dokumen pemilihan dengan
harga satuan yang ditawarkan.
3. Mata pembayaran yang tidak diberi harga satuan, harus tetap dilaksanakan.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 21
22. 8
Daftar volume dan harga pengadaan Perlengkapan Ruang
Dokumen Penawaran
Direktur Penyedia (harga terendah)
PADA DOKUMEN PENGADAAN :
1. AC 1 unit X Rp. ........,- = Rp. ...............,- 1. AC
1 unit X Rp. 1.900.000,-= Rp. 1.900.000,-
2. 1 Set Meja Tamu
- Kursi panjang 1 unit X Rp. .........,- = Rp. ................,-
- Kursi 4 unit X Rp. .........,- = Rp. ................,- 2. Set Meja Tamu :
- Meja besar 1 unit X Rp. .........,- = Rp. ................,- Kursi panjang 1 unit X Rp. 500.000,-= Rp. 500.000,-
- Meja kecil 2 unit X Rp. .........,- = Rp. ................,- Kursi 3 unit X Rp. 150.000,- = Rp. 450.000,-
Meja besar 1 unit X Rp. 250.000,- = Rp. 250.000,-
Meja kecil 1 unit X Rp. 0 = Rp. 0,-
3. 1 Set Meja Kerja :
- Kursi 1 unit X Rp. ..........,- = Rp. .................-
- Meja Kerja 1 unit X Rp. ..........,- = Rp. ................,- 3. Set Meja Kerja :
- Meja Komputer 1 unit X Rp. ..........,- = Rp. ................,- Kursi 1 unit X Rp. 500.000,- = Rp. 500.000,-
Meja Kerja 1 unit X Rp. 750.000,- = Rp. 750.000,-
Meja Komputer 1 unit X Rp. 450.000,- = Rp. 250.000,-
TOTAL PENAWARAN :
Rp. 4.600.000,-
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 22
23. 15
Evaluasi
Evaluasi Teknis Evaluasi Biaya
Administrasi
Mengecek : Menilai : Menilai :
1. Surat penawaran : • Kesesuaian Spesifikasi teknis a) Hal-hal pokok
• Ditandatangani dan bertanggal • Jadwal Penyerahan 1. Total harga penawaran
• Jangka waktu surat Penawaran • Kelengkapan Identitas barang terhadap HPS
• Jangka waktu Pelaksanaan (jenis, tipe dan merek) (bila perlu) 2. Harga satuan penawaran
• Jaminan Purna Jual (bila perlu) timpang (> 110% dari HPS)
2. Surat Jaminan Penawaran
• Tenaga Teknis (bila perlu) 3. Harga satuannya nol (0)
• Perusahaan Penerbit Jaminan
• Bagian pekerjaan yang di 4. Perbedaan penulisan nilai
• Jangka waktu
subkontrakan. dalam angka dan huruf
• Nama peserta jaminan • Syarat teknis lainnya
• Besar nilai Jaminan b) Evaluasi kewajaran Harga
• Nama ULP 1. Klarifikasi TKDN yang berbeda
• Nama Paket yang dijamin ULP dapat melakukan Klarifikasi dengan perkiraan ULP
• Konfirmasi dan Klarifikasi Dapat menggunakan sistem nilai 2. Klarifikasi penawaran < 80 %
ambang batas dari HPS
Jika lulus =>1 peserta lanjutkan ke
Jika lulus =>1 peserta lanjutkan
ke evaluasi teknis evaluasi harga c) Menghitung Preferensi
harga atas penggunaan
Produksi Dalam Negeri
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 23
24. 3
KETENTUAN UMUM:
Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta
cadangan 1 dan 2 apabila ada.
Sistem evaluasi adalah sistem Gugur
Klarifikasi secara tertulis untuk hal-hal dan/atau data yang
kurang jelas tanpa mengubah substansi formulir isian
kualifikasi
Evaluasi Kualifikasi dapat dilakukan sebelum evaluasi
penawaran.
Kualifikasi dalam Pascakualifikasi sudah merupakan
ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat
dilengkapi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 24
25. 5
HAL-HAL YANG DIEVALUASI:
1. Tanda tangan di Formulir Kualifikasi
2. Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali perorangan
3. Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan,tidak bangkrut, dan
tidak sedang dihentikan.
4. Tidak Masuk Daftar Hitam (Pengurus dan Badan Usahanya)
5. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan atau Surat
Keterangan Fiskal.
6. Memiliki Pengalaman 1 kali dalam 4 tahun terakhir, kecuali baru berdiri < 3 th
7. Memiliki Kemampuan pada sub bidang pekerjaan untuk usaha non kecil, dan
bidang pekerjaan untuk usaha mikro, usaha Kecil serta koperasi kecil.
8. Dalam hal melakukan Kemitraan:
• Wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/Kemitraan
• Evaluasi dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 25
26. 2
Pembuktian Kualifikasi:
1. Dilakukan kepada peserta yang memenuhi syarat
kualifikasi.
2. Melihat dokumen asli dan meminta salinannya
3. ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada
penerbit dokumen (jika perlu)
4. Jika ada bukti Pemalsuan, Peserta digugurkan dan
masuk Daftar Hitam.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 26
27. 5
Ketentuan Umum:
Merupakan kesimpulan hasil evaluasi (termasuk BA hasil Klarifikasi dan Negosiasi)
Ditandatangani minimal ½ dari anggota pokja.
Bersifat Rahasia s.d Pengumuman Pemenang
BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut: Contoh
BAHP
a) Nama semua peserta;
b) Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta;
c) Metode evaluasi yang digunakan;
d) Unsur-unsur yang dievaluasi;
e) Rumus yang dipergunakan;
f) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal
pelaksanaan pelelangan;
g) Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
h) Tanggal dibuatnya berita acara.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 27
28. 2
• Pekerjaan sampai dengan Rp. 100 milyar ULP
• Pekerjaan diatas Rp. 100 milyar:
Pengguna Anggaran pada K/L/I dan
Kepala Daerah pada Pemerintah Daerah,
setelah mendapat usulan dari ULP.
• Disusun sesuai urutan pemenang, dengan data:
1. Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS
2. Nama dan alamat penyedia jasa serta harga penawaran
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Data pendukung: Dok Pemilihan (+ adendum bila ada), BAPP, BAHP,
Dokumen Penawaran yang telah diparaf.
Jika ditunda.., perpanjang surat dan jaminan penawaran, jika penyedia tidak mau
dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 28
29. 1
Pengumuman Pemenang di:
Website K/L/D/I masing-masing , dan
Papan pengumuman resmi
Pengumuman Pemenang memuat sekurangnya:
1) Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
2) Nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau
harga penawaran terkoreksi;
3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
4) Hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis dan harga.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 29
30. 2
Waktu sanggah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman
Ditujukan ke ULP
Materi sanggahan meliputi:
a) Menyimpang dari perpres dan Dokumen pemilihan.
b) Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang
sehat; dan/ atau
c) Penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/ atau pejabat yang berwenang
lainnya.
ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima)
hari kerja setelah menerima surat sanggahan.
Jika benar , ULP Jika Salah
menyatakan
Peserta tidak Puas ,
Pelelangan Gagal Peserta Puas, PPK
Ajukan Sanggah
membuat SPPBJ
Banding
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 30
31. 3
Sanggah
Banding
Menghentikan Proses Pelelangan
Waktu sanggah banding paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima
jawaban sanggah
Ditujukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan
Institusi, dengan tembusan kepada PPK, ULP, APIP K/L/D/I
Memberikan jaminan sanggahan Banding ke ULP sebesar 2 perseribu dari HPS
atau paling tinggi Rp. 50 juta, dengan masa berlaku 20 hari kerja sejak tanggal
pengajuan.
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib memberikan
jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja
setelah menerima surat sanggahan.banding
Jika diterima :
Jika ditolak:
• PA/KPA menyatakan Pelelangan
PPK membuat SPPBJ
Gagal, dan memerintahkan evaluasi
Jaminan sanggah disetor ke Kas
ulang atau pelelangan ulang
negara/daerah
• Jaminan Sanggah dikembalikan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 31
32. 3
BAHP merupakan Dasar bagi PPK untuk menerbitkan Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
PPK mengeluarkan SPPBJ dengan ketentuan:
a. Tidak ada sanggahan dari peserta;
b. Sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
c. Masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.
Bila penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri pada masa
jaminan penawaran :
a. Jaminan penawaran dicairkan dan disetor ke kas Negara/ Daerah.
b. Bila alasan pengunduran diri tidak bisa diterima, peserta yang
bersangkutan mendapat sangsi masuk dalam daftar hitam.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 32
33. 2
Batas Waktu Penerbitan SPPBJ:
a. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman
apabila tidak ada sanggahan;
b. Selambat-lambatnya 2(dua) hari kerja sejak dijawabnya
sanggahan dan sanggahan banding apabila ada sanggahan.
Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) wajib menandatangani Kontrak
selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah dikeluarkannya Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 33
34. 2
1. Pengumuman prakualifikasi 12. Pembukaan dokumen penawaran
2. Pendaftaran dan pengambilan sampul I (administrasi dan teknis)
13. Evaluasi dokumen penawaran
dokumen kualifikasi sampul I (administrasi dan teknis)
3. Pemasukan dan evaluasi dokumen 14. Pemberitahuan/pengumuman
kualifikasi kepada peserta yang lulus evaluasi
4. Pembuktian kualifikasi sampul I
15. Pembukaan dokumen sampul II
5. Penetapan hasil kualifikasi (harga)
6. Pengumuman hasil kualifikasi 16. Evaluasi dokumen penawaran
7. Sanggahan kualifikasi sampul II (harga)
8. Undangan kepada peserta yang 17. Pembuatan Berita Acara Hasil
Pelelangan (BAHP)
lulus kualifikasi 18. Penetapan pemenang
9. Pengambilan dokumen pemilihan 19. Pengumuman pemenang
10. Pemberian penjelasan 20. Sanggahan
11. Pemasukan dokumen penawaran 21. Sanggahan banding
22. Penunjukan penyedia barang/jasa
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 34
35. 3
Penyusunan Dokumen PQ Bila sudah
Prakualifikasi
Pengumuman PQ ulang
Pendaftaran dan Pengambilan Dok PQ ya
Pemasukan Data Kualifikasi <3?
Evaluasi Data Kualifikasi
Peserta Lulus Kualifikasi
tidak = 1?
>= 3? = 2?
ya
Penetapan Daftar Calon Penyedia Barang/Jasa
Benar Pemborongan/Jasa Lainnya Proses terus
Benar ya Ada
Atau salah? sanggahan?
Penunjukan
Langsung
Salah
UNDANGAN AMBIL DOK.
LELANG Disyaratkan Lulus Evaluasi 35
38. 3
Materi sanggahan meliputi:
a) Menyimpang dari perpres dan Dokumen kualifikasi.
b) Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha
yang sehat; dan/ atau
c) Penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/ atau pejabat yang berwenang
lainnya.
1. ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan
2. Apabila sanggahan dinyatakan benar, maka ULP menyatakan pelelangan
gagal.
3. Sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan di luar
masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
4. Tidak ada sanggahan banding dalam proses prakualifikasi.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 38
39. 1
Diterbitkan jika tidak ada sanggahan, atau sanggahan tidak benar,
atau masa sanggah telah berakhir
Pemberitahuan pengambilan dokumen Pemilihan
Isi Undangan:
Mencantumkan Hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan
dokumen Pemilihan; CARA MENGUNDANG
Disampaikan langsung
Website K/L/D/I
Hanya Peserta yang Melalui Fax, e-mail
diundang yang berhak Jasa Pengiriman
mengambil dokumen
Pemilihan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 39
41. 3
Pada tahap ini tidak boleh
KETENTUAN UMUM: menggugurkan penawaran
Secara Umum sama dengan Pembukaan dokumen pada metode
Pascakualifikasi, Perbedaannya:
ULP hanya membuka Sampul I terlebih dahulu, Sampul II tidak boleh dibuka
dan dituliskan identitas perusahaan kemudian diparaf ULP dan wakil peserta
dari penyedia yang berbeda sebelum disimpan oleh ULP.
Pada Surat Penawaran tidak mencantumkan harga penawaran.
Pembukaan Sampul II
Evaluasi sistem Nilai Sampul II dibuka setelah ada Pemberitahuan/
Pengumuman Peserta yang lulus Evaluasi Sampul I
Evaluasi sistem Biaya Sampul II diserahkan dan dibuka setelah ada
Umur ekonomis Pemberitahuan/Pengumuman yang lulus
Evaluasi Sampul I
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 41
42. 2
Hal-hal yang perlu dicek kelengkapannya:
a) Surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa
berlaku penawaran dan harga penawaran;
b) Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila
ada; dan
c) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen
Pemilihan (apabila ada).
Berita acara ditambahkan data tentang harga penawaran
masing-masing peserta.
Pada tahap ini tidak boleh
menggugurkan penawaran
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 42
43. 3
Penyedia yang tidak
Evaluasi lulus, dinyatakan gugur
Administrasi
Sebelum evaluasi
1
penawaran, dilakukan Sampul I
koreksi aritmetik 2 (adm dan teknis)
SISTEM Evaluasi Teknis
Koreksi Aritmatik NILAI Unsur teknis yang dpt
dikuantifikasikan diberikan nilai
sesuai bobotnya, dengan nilai
3 total 100
Harga penawaran diberikan (ULP dapat menetapkan nilai
nilai metode proporsional.
4 ambang batas kelulusan)
Nilai tersebut di atas dikalikan Evaluasi Harga Total nilai tersebut dikalikan
dengan bobot teknis, sesuai
bobot harga, sesuai dengan dengan dokumen pemilihan (10
dokumen pemilihan Sampul II s.d 30 %) dan dikombinasikan
(70 % s.d 90%) sebelum (dibuka setelah dengan nilai harga
pengumuman sampul I ULP mengumumkan dan
dikombinasikan dengan nilai mengundang peserta yang lulus
teknis dengan mengundang untuk buka sampul II
peserta)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 43
44. 2
Penyedia yang tidak
Evaluasi lulus, dinyatakan gugur
Administrasi
Sebelum evaluasi
1
penawaran, dilakukan Sampul I
koreksi aritmetik 2 (adm dan teknis)
SISTEM
BIAYA UMUR Evaluasi Teknis
Koreksi Aritmatik
EKONOMIS Unsur teknis yang mendukung
operasi pekerjaan yang
3 diperoleh sesuai dengan umur
ekonomisnya (biaya
4 operasional, biaya
pemeliharaan, dll)
Harga penawaran ditambahkan Evaluasi Harga dihitung/dikonversi menjadi
dengan nilai uang dari nilai uang.
perhitungan teknis, untuk Sampul II
mendapatkan nilai yang (dibuka setelah
terbaik. pengumuman sampul I Total biaya tersebut
ditambahkan dengan harga
dengan mengundang
penawaran.
peserta)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 44
45. 5
EVALUASI SISTEM NILAI
Pengadaan barang (dengan bobot teknis 30% dan harga 70%), HPS 3 miliar
Bagian
dari Kriteria Bobot PT Y PT X PT Z PT W PT H
Sampul I 1Harga Suku cadang/spare part 10 6 10 7 7 6
(makin mahal poin makin kecil)
2Kedekatan / jumlah bengkel 8 3 8 4 6 5
3Lama Garansi 7 3 7 2 3 3
4Design teknis/kinerja 5 4 5 3 3 3
Jumlah 30 16 30 16 19 17
Sampul II
HARGA 70 70 59 69 64 67
100 86 89 85 83 84
II I III
PT Rp poin
y 2,300,000,000 70 Dalam metode sistem nilai
X 2,710,000,000 59 yang menawarkan murah belum menang
Z 2,350,000,000 69
W 2,500,000,000 64
H 2,400,000,000 67
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 45
46. 5
Metode evaluasi dengan biaya selama umur ekonomis
KRITERIA PT X PT Z PT W
Bagian 1Biaya operasional (5 tahun) 2200 2400 2800
dari 2Biaya pemeliharaan (5 tahun) 2400 3000 3200
sampul I 3Nilai sisa 600 500 300
4000 4900 5700
Harga Penawaran (setelah
Sampul II koreksi aritmatik) 3000 2700 2000
7000 7600 7700
I II III
Berarti selama 5 tahun hanya menghabiskan
anggaran senilai Rp. 7 miliar
Dalam metode ini
yang menawarkan murah belum tentu
menang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 46
48. 2
Secara Umum sama dengan Tahapan Pelelangan Umum
Prakualifikasi Metode 2 sampul dan evaluasi Sistem Nilai dan
Sistem Biaya Umur Ekonomis, Perbedaannya hanya pada:
Waktu Penyampaian Dokumen Harga dan
Surat undangan untuk memasukan harga melampirkan
perubahan nilai Total HPS pada saat rapat pemberian
penjelasan (jika ada).
Dua Sampul ???
Dua Tahap ???
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 48
49. 1
Proses pelaksanaan Pelelangan Sederhana
≈
proses pelaksanaan Pelelangan Umum secara
Pascakualifikasi
• Perbedaannya pada:
waktu penayangan pengumuman dilakukan paling
kurang 3 (tiga) hari kerja.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 49
50. 2
Pekerjaan ditetapkan setelah diterbitkannya pernyataan bencana oleh Pejabat
yang berwenang dan anggaran untuk pekerjaan tersebut diusulkan.
ULP menunjuk penyedia yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan.
Prioritas adalah Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis.
Proses secara simultan
PPK, ULP/PP, dan Disampaikan ke
Opname ULP/PP Menetapkan
Penyedia membahas Penyedia
pekerjaan Dokumen Pengadan
jenis, spek, volume, dan
waktu
PPK Susun HPS
Penyedia
PPK ULP/PP menyampaikan
menerbitkan ULP/PP ULP/PP Dokumen
membuka dan
SPPB/J dan menetapkan menyusun Penawaran dalam
mengevaluasi
mempersiap penyedia dan Berita Acara 1 sampul ke
adm, teknis,
akan ikatan mengumumkan Evaluasi ULP/PP
dan harga
perjanjian Masyarakat dapat Dapat melakukan
menyampaikan klarifikasi dan Negosiasi
pengaduan harga
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 50
51. 2
Proses Pemilihan
ULP/PP mengundang dan
menyampaikan Dok.
Pengadaan kepada penyedia Tidak memenuhi syarat,
yang dinilai mampu dan tunjuk Penyedia Lain Penyedia menyampaikan
memenuhi kualifikasi Dokumen Penawaran
ULP/PP melakukan
ULP/PP dalam 1 sampul ke
HPS di susun evaluasi kualifikasi
Penyedia memberikan ULP/PP
oleh PPK seperti pada
menyampaikan Pelelangan Umum Penjelasan
Dokumen
Kualifikasi
ULP/PP
ULP/PP membuka dan
ULP/PP
PPK menyusun mengevaluasi
menetapkan
menerbitkan Berita Acara adm, teknis,
penyedia dan
SPPB/J dan Evaluasi dan harga
mengumumkan
mempersiap Dapat melakukan
kan ikatan Masyarakat dapat klarifikasi dan Negosiasi
perjanjian menyampaikan harga
pengaduan Tidak memenuhi syarat,
tunjuk Penyedia Lain
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 51
52. 2
Nilai pekerjaan Pengadaan Langsung ????
Tahapan Pelaksanaan
Pejabat Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan
Pengadaan membandingkan melakukan
Mencari Informasi harga dan kualitas, klarifikasi dan
barang dan harga minimal dari 2(dua) Negosiasi teknis
sumber Informasi
serta mendapatkan
PPK menyusun harga yang wajar
HPS
Pejabat
Pejabat Pengadaan Pengadaan
mendapatkan Bukti Transaksi melakukan
Transaksi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 52
53. 2
PENDAFTARAN DAN
PEMBERIAN PENYAMPAIAN
PENGUMUMAN PENGAMBILAN
PENJELASAN BARANG KONTES
DOKUMEN
PEMERIKSAAN PEMBUKAAN BARANG
PENETAPAN BERITA ACARA HASIL
ADMINISTRASI DAN DAN
PEMENANG KONTES KONTES
TEKNIS DOKUMEN KONTES
PENGUMUMAN PENUNJUKAN
SURAT PERJANJIAN
PEMENANG KONTES PEMENANG KONTES
Rincian masing-masing TAHAPAN akan dijelaskan pada sesi Pelaksanaan Jasa
Lainnya_sub materi Sayembara
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 53
54. 5
Tindak
Lanjut
Dinyatakan oleh
ULP
•Evaluasi Ulang
•Penyampaian
ulang
Dokumen
Penawaran
Dinyatakan
oleh PA/KPA
•Pelelangan
Ulang
•Penghentian
Proses
Menteri/ Kepala Lembaga/
Pimpinan Institusi/ Pelelangan
Kepala Daerah
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 54
55. 2
1) ULP memberitahukan kepada seluruh peserta bahwa pelelangan
dinyatakan gagal berikut penjelasan penyebab kegagalan lelang.
2) PA/KPA, PPK dan/atau ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya
kegagalan, antara lain :
a) Kemungkinan terjadinya persekongkolan;
b) Adanya persyaratan yang diskriminatif;
c) Spesifikasi teknis terlalu tinggi;
d) Spesifikasi mengarah pada satu merek/produk tertentu, kecuali
suku cadang;
e) Nilai total HPS pengadaan terlalu rendah;
f) Nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu luas/besar;
dan/atau
g) Kecurangan dalam pengumuman.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 55
56. 2
3) Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal,
mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka pelelangan
diproses seperti pelelangan baru.
4) Berdasarkan hasil evaluasi penyebab kegagalan, maka ULP
menindaklanjutinya, yaitu melakukan :
a) Evaluasi ulang;
b) Penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
c) Pelelangan ulang; atau
d) Penghentian proses pelelangan.
5) PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta
pelelangan apabila penawarannya ditolak atau pelelangan dinyatakan
gagal.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 56
57. 2
Isi kontrak adalah :
1) Surat perjanjian;
2) Syarat umum kontrak;
3) Syarat khusus kontrak;
4) Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak :
Surat penunjukan;
Surat penawaran;
Spesifikasi umum;
Spesifikasi khusus;
Gambar-gambar;
Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing-
masing substansinya;
Daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan);
Dokumen lainnya
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 57
58. 2
Persiapan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang
• Surat Pesanan (SP)
• Penyusunan Program Mutu
• Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
• Pemeriksaan Bersama
• Inspeksi Pabrikasi
• Pembayaran Uang Muka
Kontrak Tahun Jamak
Usaha Kecil maksimal 30 % (pilih yang terkecil):
Usaha non-Kecil maksimal 20 % • 20% dari Kontrak Tahun Pertama,
atau
• 15 % dari nilai Kontrak
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 58
60. 2
Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus), penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk
penyerahan pekerjaan
Langkah-Langkah Serah Terima
Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA/KPA menugaskan
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
PPHP melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah
diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-
kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib
memperbaiki/menyelesaikannya
PPK menerima penyerahan pekerjaan, apabila: (1) Seluruh hasil
pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan
diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, (2) Apabila
diperlukan, penyedia wajib menyerahkan sertifikat garansi kepada
PPK
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 60
61. • 2 kel. pertama, bagikan (1) Berita Acara Pemberian
40 Penjelasan (2) berita acara pembukaan penawaran
• 2 kel. kedua, bagikan (1) pengumuman pemenang
lelang, (2) berita acara evaluasi teknis & adm
• Minta tiap kelompok melakukan koreksi berdasarkan
aturan yang berlaku
• 2 kelompok yang berbeda mempresentasikan hasilnya
& bandingkan dengan jawaban kelompok lain
• diskusikan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 61
62. 15
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 62