Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang penanganan tindak pidana pemilu dan pemilihan oleh Satuan Tugas Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) meliputi asas hukum pidana, ketentuan tindak pidana pemilu dan pemilihan, serta tahapan penanganannya mulai dari penerimaan laporan, kajian, penyidikan, hingga proses pengadilan.

1. PENANGANAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA
PEMILU
OLEH SENTRA GAKKUMDU (PENEGAKAN HUKUM
TERPADU)
AKP ARI RINALDO,.S.H,.M.M.
(KASATRESKRIM POLRES GARUT)
Garut, 11 Oktober 2023

2. ASAS HUKUM PIDANA
Satreskrim Polres Garut
UU mana yg digunakan bila perbuatan seseorang melanggar
pidana umum, khusus dan kekhususan yg lainnya ?
Ada 3 asas hukum pidana yg perlu kita jadikan pedoman.
UU Pemilu dan Pemilihan memiliki kekhususan yg sistematis, al:
 Pembentukan Sentra Gakumdu
 Lembaga yg berwenang menerima laporan/temuan  Bawaslu;
 Setelah diregistrasi, dilakukan kajian oleh Bawaslu;
 Polri hanya dpt menerima penerusan laporan dari Bawaslu;
 Batasan waktu penerimaan laporan/temuan, Penyidikan,
Penuntutan, Pemeriksaan di Pengadilan, Eksekusi;
 Banding adalah upaya hukum terakhir;
 Tempos Delicty terjadi dlm tahapan Pemilu/Pemilihan;
 In Absentia mulai dari Penyidikan (Pemilu);
 Penyitaan tidak diperlukan izin Ketua PN (Pemilihan).
Note :
Lidik, Sidik dam Penuntutan dilakukan dengan KUHAP, kecuali ditentukan lain
dalam UU ini  Pasal 477 UU Pemilu
 LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI
UU khusus mengenyampingkan UU umum
 LEX SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT
Kekhususan yang sistematis
 LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI
UU baru mengesampingkan UU lama
1

3. UU PEMILU:
UU NO 7 TH 2017 Ttg PEMILIHAN UMUM
sbgmn diubah dg Perpu No. 1 Th 2022
Mrpk penggabungan dari 3 UU di bidang
Pemilu, yaitu:
• 1. UU Pilpres (UU No 42 Th 2008)
• 2. UU Pileg DPR, DPD dan DPRD (UU No.
8 Th 2012)
• 3. UU Penyelenggara Pemilu (UU No 15
Th 2011)
UU PEMILIHAN:
UU NO 1 TH 2016 (Populer Disebut UU
PILKADA)
Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Th 2015
ttg Penetapan Perpu No 1 Th 2014 ttg
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota mjd UU sbgmn diubah terakhir
dg UU No. 6 Th 2020
DASAR HUKUM
Satreskrim Polres Garut
2

4. PENANGANAN TINDAK PIDANA
PEMILU/PEMILIHAN
Pasal 476 – 484 UU Pemilu
Pasal 145 – 150 UU Pemilihan
Managing
Insert Your Creative Idea
1. LIDIK
Pemilu: menemukan bukti permulaan yg
cukup, maks 1 x 24 jam disampaikan kpd
penyidik (LHP + BP)
Pemilihan: dimulai setelah Laporan
diterima; geledah, sita, kumpul alat bukti
tanpa izin Ketua PN.
4. SIDIK
Tahap I : Maks 14 hari;
Prapenuntutan : Maks 3 hari;
Tahap I ke-2 : Maks 3 hari;
Limpah BP ke PN : Maks 5 hari setelah
Tahap II.
Pemilu : in absentia
Pemilihan : hari kerja
5. PROSES
 PN : Maks 7 hari setelah pelimpahan BP;
 BANDING :
 Diajukan maks 3 hr setelah putusan dibacakan.
 Limpah BP: Maks 3 hr setelah permohonan
diterima
 Putusan: Maks 7 hr setelah permohonan diterima;
putusan akhir dan mengikat, tidak ada upaya
hukum lain.
 Putusan Banding diterima Jaksa Paling lambat 3
hr setelah putusan dibacakan.
 EKSEKUSI: Paling lambat 3 hr setelah putusan
diterima.
6. LAIN-LAIN
Putusan pengaruhi suara hrs sudah selesai
paling lama 5 hari sebelum penetapan hasil;
KPU wajib tinjut;
Salinan putusan diterima KPU saat putusan
dibacakan
PENANGANAN
TINDAK PIDANA
2. WAKTU PENERUSAN KE POLRI
 Maks 1 x 24 jam sejak diputuskan
oleh Pengawas Pemilu: Pengawas
koord dg Polri & Jaksa dlm Gakkumdu
Telah ikuti latsus lidik & sidik TP Pemilu;
Cakap & miliki integritas moral yg tinggi;
Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
PERSYARATAN PENYELIDIK & PENYIDIK
Managing
KETENTUAN TINDAK PIDANA
Pasal 488 – 554 UU Pemilu
Pasal 177 – 198A UU Pemilihan
(Populer dg sebutan Pilkada)
3
Satreskrim Polres Garut

5. PENANGANAN TP. PEMILU
Pasal 19,20,21,22 Perbawaslu
4. MENYUSUN
 Dapat undang :
 Pelapor
 Terlapor
 Saksi dan/atau
 Ahli
 Penyidik dan jaksa dpt dampingi Pengawas
minta keterangan/ klarifikasi
 Pendampingan berdasarkan Surat Tugas
Ketua Bawaslu sesuai tingkatan
 Hasil kajian berupa dokumen kajian
3. PEMBAHASAN
 Maks 1x24 Jam setelah diregistrasi dan diwaktu
lain sesuai kebutuhan.
 Dipimpin oleh Koordinator Pengawas
 Dapat secara daring
 Tujuan :
 Menentukan Pasal
 Cari dan kumpulkan bukti
 Menilai bukti permulaan
 Buat BA Pembahasan di ttd oleh semua unsur
2. WAKTU
 Maks 7 hari (batas daluwarsa)
 Maks 14 hari kerja dalam hal perlu
keterangan tambahan setelah
register
1. LAPORAN/TEMUAN
 Pengawas terima dan registrasi
 Penyidik dan Jaksa dapat dampingi
 Pengawas susun kajian bersama
Penyidik dan Jaksa
4
Satreskrim Polres Garut

6. PENANGANAN TP. PEMILU
Pasal 24, 25 Perbawaslu
3. LHP
 Hasil lidik buat LHP
 Disampaikan Pengawas untuk
dilakukan Pembahasan
2. SPRIN LIDIK
 Diterbitkan oleh Koordinator Polri
 Lidik sesuai Per-UU
1. SURAT TUGAS
 Diterbitkan oleh Ketua Bawaslu
sesuai tingkatan.
 Berisi perintah lidik kpd Penyidik
dan Pantau lidik kpd Jaksa
5
Satreskrim Polres Garut

7. PENANGANAN TP. PEMILU
Pasal 26 Perbawaslu
3. DASAR
Hasil kajian dg memperhatikan LHP
dan Hasil Pembahasan
2. WAKTU
Dalam waktu kajian
1. TUJUAN
Diteruskan atau dihentikan
4. DIHENTIKAN
 Umumkan status laporan/temuan
 Alasan penghentian
 Beritahu Pelapor
5. DITERUSKAN
 Meneruskan kepada Penyidik
 Terbitkan Surat Tugas untuk
melaksanakan penyidikan
 Maks 1x24 jam sejak
keputusan
6
RAPAT PLENO
Satreskrim Polres Garut

8. PENANGANAN TP. PEMILU
Pasal 27 Perbawaslu
3. ADMINISTRASI PENERIMAAN
PENERUSAN
 LP
 STBL
2. BERKAS
 Surat Pengantar
 Surat Tugas
 Daftar Isi
 dll
1. TEMPAT
 SPKT
 Didampingi Penyidik dan
Jaksa
4. PELAPOR
 Pelapor tidak dapat hadir,
dapat digantikan
Pengawas yang
meneruskan
7
Satreskrim Polres Garut

9. PENANGANAN TP. PEMILU
Pasal 28 – 31 Perbawaslu
3. Waktu
Maks 14 hari
2. SPRIN SIDIK
• Diterbitkan oleh Koordinator Polri
• Terbit bersamaan dengan SPDP
• SPDP diserahkan kepada Jaksa dengan
tembusan
1. SURAT TUGAS
• Diterbitkan oleh Ketua Bawaslu sesuai tingkatan
• Isi perintah Sidik dan Pantau Sidik
6. TAHAP II
• BP lengkap, segera Tahap II
• Dapat tanpa kehadiran tsk
• Di kantor Kejari, dapat dihadiri Pengawas
4. PEMBAHASAN
 Tujuan : Menyampaikan hasil penyidikan
 Pimpinan : Koordinator Polri
 Dihadiri oleh semua unsur
 Dapat secara daring
 Kesimpulan : Tahap I
 Dapat dilakukan sesuai kebutuhan
 Buat BA pembahasan di ttd oleh semua unsur
5. TAHAP I
 Dalam hal tanpa riksa tsk, harus disertai
administrasi pencarian keberadaan tsk dalam BP,
setelah dipanggil dan dicari secara maksimal
 Prapenuntutan
 BP belum lengkap, dikembalikan hanya 1x disertai
petunjuk
 Terdapat permasalahan lakukan pembahasan
8
PENYIDIKAN
Satreskrim Polres Garut

10. PENANGANAN TP. PEMILU
Pasal 32, 33, 34 Perbawaslu
9
PENUNTUTAN
 Limpahkan BP ke PN
 Melakukan penuntutan
1
EKSEKUSI
 Putusan in kracht
 Lakukan pembahasan untuk
persiapan pelaksanaan
 Dapat didampingi Pengawas dan
Penyidik
3
PRA-PERADILAN 2
Satreskrim Polres Garut

11. PENANGANAN TP. PEMILIHAN
Pasal 16 Perber
LIDIK
 Sprin Gas
 Sprin Lidik
PENERIMA
Pengawas
DITERIMA :
 Isi format lap/temuan
 Beri nomor
 Buat STPL
TUGAS
PENDAMPING
 Identifikasi
 Verifikasi
 Konsultasi
10
PENDAMPING
 Penyidik
 Jaksa
KLARIFIKASI
 Pelapor
 Saksi yang hadir
Satreskrim Polres Garut

12. PENANGANAN TP. PEMILIHAN
Pasal 17 Perber WAKTU
1 x 24 jam
LAPORAN
TUJUAN
 Menemukan peristiwa pidana
 Kumpulkan bukti
 Menentukan pasal sangkaan untuk
ditindaklanjuti dalam kajian
HASIL
BA pembahasan di ttd
oleh 3 unsur
PIMPINAN
Ketua Koord Gakkumdu
11
Satreskrim Polres Garut

13. PENANGANAN TP. PEMILIHAN
Pasal 18, 19 Perber HASIL
Dokumen kajian
lap/temuan
KLARIFIKASI
 Pelapor
 Terlapor
 Saksi
 Ahli
PENDAMPINGAN WAJIB
 Penyidik
 Penyelidikan
 Sprin Lidik
 LHP
 Jaksa
 Monitoring proses
kajian dan
penyelidikan
PELAKSANAAN
 Dibawah sumpah
 BA klarifikasi
12
Satreskrim Polres Garut

14. PENANGANAN TP. PEMILIHAN
Pasal 20 Perber
HASIL
 BA pembahasan
 Di ttd oleh : Pengawas,
Penyidik dan Jaksa KESIMPULAN
 Memenuhi unsur TP
Pemilihan
 Penyidikan
 Tidak memenuhi
unsur TP. Pemilihan
 Menghentikan
PIMPINAN
Ketua Koord Gakkumdu
PESERTA
Membahas hasil kajian
dan LHP
WAKTU
Paling lama 5 hari kerja
13
LAPORAN
TUJUAN
Menentukan TP Pemilihan/bukan
dengan min 2 alat bukti
Satreskrim Polres Garut

15. DITINGKATKAN
 Meneruskan ke Penyidik
 Terbitkan Springas
 Di ttd oleh Ketua Bawaslu
PENANGANAN TP. PEMILIHAN
Pasal 21 Perber
DIHENTIKAN
 Memberitahukan
Pelapor
 Disertai alasan
DASAR
 BA Pembahasan II
 Kajian
 LHP
TUJUAN
 Dihentikan atau
 Ditingkatkan sidik
14
LAPORAN
Satreskrim Polres Garut

16. No LP
Penyidik koordinasi dg SPKT
PENANGANAN TP. PEMILIHAN
Pasal 21 Perber
ADMINISTRASI
• LP
• STBL
BERKAS PERKARA
 Surat Pengantar
 Springas
 Daftar Isi
 Laporan/Temuan
 Hasil Kajian
 Penerbitan SPT
 Dll
TEMPAT
SPKT (LP;STBL)
15
LAPORAN
Satreskrim Polres Garut

17. JAKSA
Pendampingan dan Monitoring
PENANGANAN TP. PEMILIHAN
Pasal 22 Perber
WAKTU
Paling lama
14 hari kerja
MULAI
 SPDP
 Sprin Sidik diterbitkan
bersamaan
ADMINISTRASI
Diserahkan kepada
Jaksa setelah di ttd
Koord dari Polri
16
PENERUSAN
Satreskrim Polres Garut

18. PENANGANAN TP. PEMILIHAN
Pasal 23-24 Perber
Bolak-balik BP
hanya 1x
Pembahasan Ketiga
TUJUAN
Menyampaikan hasil penyidikan
CATATAN
 Sidik maks 14 hari
kerja
 Sidik Tambahan maks 3
hari kerja
 Pra Penuntutan maks 3
hari kerja
PIMPINAN
Koord SG dari Polri
KESIMPULAN
Serahkan BP  PU
HASIL
 BA pembahasan
 Di ttd oleh pengawas,
penyidik dan jaksa
Tahap I, P-19
Di di Sekretariat Gakkumdu
WAKTU
Selama Penyidikan
17
Satreskrim Polres Garut

19. PENANGANAN TP. PEMILIHAN
Pasal 27-29 Perber TERDAKWA BANDING
PU buat memori Banding
PU BANDING
 paling lama 3 hari
setelah putusan
dibacakan
LIMPAH BERKAS
Paling lama 5 hari kerja
PEMBAHASAN
Paling lama 1x24 jam
setelah dibacakan
PENGAMBILAN SIKAP
 Upaya Hukum
 Tindak lanjuti putusan
Eksekusi, paling
lambat 3 hari setelah
putusan diterima
PU
 Buat rendak
 Susun rentut
 Lapor Pembina
 Putusan, lapor Pembina
18
TAHAP II
Satreskrim Polres Garut

20. HATUR NUHUN ….