SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
PELAKSANAAN AKREDITASI
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
(LKSA)

BADAN AKREDITASI LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
Wisma Tanah Air
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang Jakarta Timur.
Telp. (021) 80877378_Fax. (021) 80877341
Email : sekretariat.balks@gmail.com
DASAR HUKUM

 UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial
 PP No 39 Tahun
Kesejahteraan Sosial

2012

tentang

Penyelenggaraan

 Permensos RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar
Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan
Sosial Anak
 Permensos RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi
Lembaga Kesejahteraan Sosial

2
FILOSOFI AKREDITASI

Akreditasi bukan hanya sekedar penilaian, tetapi juga
merupakan ‘Proses Pembelajaran’ bagi LKSA dalam
menilai dirinya dan berusaha untuk memperbaiki dalam
rangka mencapai ‘Standar Nasional Pengasuhan Anak’

3
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud
Akreditasi

• Untuk menentukan tingkat kelayakan dan
standardisasi UPT milik Pemerintah, UPT milik
Pemda, dan Unit Pelayanan Sosial langsung yang
diselenggarakan oleh masyarakat.

Tujuan
Akreditasi

• Melindungi masyarakat dari penyalahgunaan
praktik pekerjaan sosial
• Meningkatkan kualitas pelayanan
• Meningkatkan peran aktif pemerintah, pemda
dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

4
PENGERTIAN

1. Akreditasi adalah penetapan tingkat kelayakan dan
standarisasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yg
didasarkan pada pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditetapkan
oleh Menteri Sosial RI.

2. Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial adalah lembaga
yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan
sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah
daerah maupun masyarakat.

5
3. Standar Pelayanan Minimal di bidang pelayanan
kesejahteraan sosial adalah norma atau kriteria yang
ditetapkan oleh Kementerian Sosial yang digunakan dalam
pelayanan kesejahteraan sosial.

4. Asesor adalah seseorang berdasarkan standar kompetensi
yg dimilikinya diangkat, ditugaskan dan diberhentikan oleh
Menteri Sosial serta mendapat penugasan dari Badan
Akreditasi untuk melakukan visitasi terhadap LKS yang
mengajukan permohonan akrditasi.

6
SASARAN

 Pada dasarnya sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial, maka semua lembaga di bidang kesejahteraan
sosial baik milik pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat
yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial langsung,
perlu dilakukan akreditasi.
 Pada tahap awal, akan dilakukan akreditasi terhadap Lembaga
Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dengan berpedoman pada SPM
sesuai dengan Permensos RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar
Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial
Anak

7
 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Lembaga Kesejahteraan Sosial
Anak (LKSA) mengacu pada Permensos RI Nomor 30 Tahun 2011
tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga
Kesejahteraan Sosial Anak.
 Standar Nasional Pengasuhan Anak berisi norma, standar,
prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan pengasuhan anak yang
digunakan sebagai pedoman bagi lembaga kesejahteraan sosial
anak dalam penyelenggaraan pengasuhan anak.

8
Standar Nasional Pengasuhan Anak terdiri dari:
1)
2)
3)
4)

Prinsip-prinsip pengasuhan alternatif untuk anak;
Penentuan respon yang tepat bagi anak;
Pelayanan pengasuhan;
Kelembagaan.

9
PRINSIP UTAMA PENGASUHAN ANAK

1)

Hak anak untuk memiliki keluarga;

2)

Tanggung jawab dan peran orang tua dan keluarga;

3)

Pencegahan keterpisahan keluarga;

4)

Kontinum pengasuhan;

5)

Dukungan kepada keluarga untuk pengasuhan;

6)

Tanggung jawab negara;

10
7)

Pengasuhan alternatif;

8)

Pengasuhan berbasis lembaga kesejahteraan sosial anak;

9)

Asesmen kebutuhan pengasuhan anak;

10) Pengambilan keputusan untuk penempatan anak dalam
pengasuhan alternatif;
11) Keberlangsungan pendidikan dan kehidupan sosial budaya
anak;
12) Keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan pengasuhan.

11
STANDAR PENGASUHAN ANAK

1. PENENTUAN RESPON
YANG TEPAT BAGI ANAK

STANDAR
PENGASUHAN
ANAK

2. PELAYANAN PENGASUHAN

3. KELEMBAGAAN

12
PERAN LKSA DALAM
PELAYANAN BAGI ANAK
1. PENENTUAN
RESPON YANG
TEPAT BAGI
ANAK
PERENCANAAN
PENGASUHAN

13
PENDEKATAN AWAL DAN
PENERIMAAN RUJUKAN
PELAYANAN PENGASUHAN
OLEH LKSA

2. PELAYANAN
PENGASUHAN

PELAYANAN BERBASIS LKSA
PELAKSANA PENGASUHAN
EVALUASI SERTA PENGAKHIRAN
PELAYANAN DAN PENGASUHAN
UNTUK ANAK

14
VISI, MISI DAN TUJUAN
LKSA

3. KELEMBAGAAN

PENDIRIAN, PERIZINAN
DAN AKREDITASI LKSA

FASILITAS

15
Berbadan hukum

LKSA

Milik
Masyarakat

Terdaftar di
kementerian/instansi
sosial; dan
Melakukan pelayanan
kesejahteraan sosial
langsung kepada PMKS
Anak

16
Mempunyai SK dari
Pejabat yg berwenang ttg
UPT/UPTD yang
bersangkutan

UPT/UPTD

Memiliki organisasi dan
tata kerja
Melakukan pelayanan
kesejahteraan sosial
langsung kepada PMKS

17
INSTRUMEN AKREDITASI

Instrumen Akreditasi secara keseluruhan berjumlah 205
butir pertanyaan, ditujukan untuk mengukur 3 (tiga)
standar yaitu :
•Menentukan Respon Yang Tepat Bagi Anak

•Standar Pelayanan Pengasuhan
•Standar Kelembagaan

18
MEKANISME AKREDITASI

Bimtek/Traini
ng
Manajemen
LKSA

Laporan hasil dan
Peringkat
Akreditasi LKSA
dan analisisnya

Self Acreditation oleh
LKSA, dan
menyiapkan
dokumen/berkas
pendukung,

Rapat Pleno
Akreditasi

Permohonan
akreditas oleh LKSA
kepada BALKS cq
Pusbin Jabfung
Peksos & Pensos ,
dgn kirimkan
dokumen yang
dipersyaratkan
Visitasi LKSA, untuk
memverifikasi ‘Self
Acreditation’

19
INSTRUMEN DESKRIPSI/PROFIL
LEMBAGA
• LKSA mengisi dan menyampaikan instrumen
deskripsi lembaga;
• Badan Akreditasi melakukan penelaahan
terhadap deskripsi lembaga & kelengkapan
adm/dok yg dikirim lembaga pemohon
 Apakah surat permohonan pendaftaran sudah diisi dan
dikirimkan lengkap…berikut rekomendasi dari dinsos setempat?
 Apakah formulir/dokumen isian Deskripsi /profil Lembaga sudah
diisi dan dikirimkan lengkap…?
 Apakah lampiran tentang daftar kelengkapan dokumen
pendukung sudah diisi lengkap?
VERIFIKASI ADMINISTRASI AKREDITASI
• Badan Akreditasi menginformasikan hasil
penelaahan administrasi melalui Berbagai
sarana komunikasi resmi kepada LKSA peserta
akreditasi,
• Peserta akreditasi yang memenuhi syarat
dilakukan PENILAIAN VISITASI akreditasi oleh
tim ASESOR
VISITASI OLEH ASESOR AKREDITASI
• Lembaga pemohon (sesuai urutan) akan dinilai
VISITASI oleh asesor yang ditugaskan badan
akreditasi
 ASESOR akan menilai secara:
a. Verifikasi/Klarifikasi/Konfirmasi ttg dokumen yg
telah dikirimkan oleh lembaga
b. Observasi kondisi (fisik maupun non-fisik), dan
c. Wawancara (pengelola, klien, masyarakat, dll)
PENILAIAN VISITASI AKREDITASI
• Hasil penilaian ASESOR disampaikan kepada Badan
Akreditasi
 Formulir “Rekapitulasi Nilai”

• Badan Akreditasi selanjutnya menelaah hasil
penilaian ASESOR, dan hasil penilaian Badan
Akreditasi kemudian dimintakan pertimbangannya
kepada Dewan Kehormatan
 Surat permohonan pertimbangan kpd Dewan
Kehormatan;
 Dewan Kehormatan memberikan pertimbangan
PERTIMBANGAN DEWAN KEHORMATAN
DAN PLENO AKHIR PENILAIAN
• Berdasarkan hasil final penilaian
(pertimbangan dari Dewan Kehormatan)
Badan Akreditasi melakukan rapat pleno
penetapan hasil nilai akreditasi; bila
memenuhi kriteria nilai akreditasi, selanjutnya
disampaikan kepada Menteri Sosial untuk
penetapan peringkat akreditasinya.
Formulir “Berita Acara” rapat pleno hasil penilaian
Surat permohonan penetapan & penerbitan sertifikat/
piagam akreditasi kepada Mensos
UJI PUBLIK
• Hasil penilaian akreditasi, sebelum
memperoleh penetapan dari Menteri
Sosial dilakukan uji publik.
 LKSA dan/atau Masyarakat memberikan tanggapan
melalui media massa, surat, atau media sosial
tentang hasil dan peringkat akreditasi.
PENERBITAN SERTIFIKAT AKREDITASI
• Menteri Sosial menetapkan peringkat akreditasi lembaga di
bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk penandatanganan
dan penerbitan “Piagam/Sertifikat Akreditasi”
• “Piagam/Sertifikat Akreditasi” melalui Badan Akreditasi,
selanjutnya disampaikan kepada lembaga dimaksud dan
dipublikasikan dalam bentuk informasi digital dan tertulis
maupun melalui media yang ada (internal Kemsos dan
Dinsos/Instansi Sosial, juga eksternal-sesuai kesempatan yang
tersedia).
 Formulir “Bukti Penyerahan” Piagam/Sertifikat Akreditasi kepada
lembaga
SERTIFKAT AKREDITASI
SERTIFIKAT DAN PERINGKAT AKREDITASI
 Akreditasi baik sekali/A
berlaku 5 tahun dan dapat ditetapkan kembali setelah dilakukan
penilaian ulang
 Akreditasi baik/B
berlaku 3 tahun dan dapat ditetapkan kembali setelah dilakukan
penilaian ulang
 Akreditasi cukup/C
berlaku 2 tahun dan dapat ditetapkan kembali setelah dilakukan
penilaian ulang
• Akreditasi baik sekali/A (5 tahun)

Tingkatan Akreditasi

• Akreditasi baik/B (3 tahun)
• Akreditasi cukup/C (2 tahun)
• Akreditasi kurang/D

Permensos 17/huk/2012

28
HAL-HAL TEKNIS AKREDITASI YANG HARUS
DIPERHATIKAN

29
PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR JAWAB AKREDITASI
• Jawablah pertanyaan yang ada sesuai dengan kondisi
nyata yang dirasakan , untuk itu diperlukan adanya
diskusi dengan pengurus dan pengasuh LKSA
• Pilihlah jawaban yang tersedia dalam Instrumen
Akreditasi yang disediakan dengan memberi tanda (X)
pada kolom jawaban yang benar dalam Lembar Jawab
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.
• Selamat Mengisi

30
Contoh
Instrumen Akreditasi LKSA

31

I. STANDAR RESPON YANG TEPAT
NO.

SUB STANDAR,
INDIKATOR-SKOR(PRAKTEK)
DIMENSI/ASPEK
1
2
3
A. STANDAR TENTANG PERAN LKSA DALAM PELAYANAN BAGI ANAK
1. Peran LKSA
a. LKSA berperan
LKSA hanya
LKSA juga
Program untuk
dalam mendukung mengasuh anak memiliki
anak di luar
pengasuhan anak di dalam panti, program untuk panti masih
oleh keluarga dan dan sama sekali anak di luar
terbatas, tetapi
memberikan
tidak berperan panti, namun
dilaksanakan
pelayanan bagi anak dalam
hanya
secara teratur
yang membutuhkan mendukung
berbentuk
dan rutin
pengasuhan
pengasuhan
penyaluran
alternatif Kode
anak oleh
bantuan secara
keluarga
tidak teratur dan
I.A.1.a
insendental

4

LKSA
mengasuh anak
yang hanya
membutuhkan
pengasuhan di
LKSA dan
memberikan
dukungan
penuh kepada
keluarga agar
dapat
mengasuh
anaknya
II. STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN
NO.

32

INDIKATOR-SKOR(PRAKTEK)
1
2
3
4
A. STANDAR PENDEKATAN AWAL DAN PENERIMAAN RUJUKAN
Pendekatan Awal, merupakan tahapan pertama untuk menemukan kesesuaian antara kebutuhan
anak dan keluarganya terhadap pengasuhan dengan pelayanan yang tersedia di komunitas
ataupun di LKSA
1. Penerimaan Rujukan
Kontak awal anak dan atau keluarga
LKSA
LKSA
LKSA tidak LKSA tidak
dengan LKSA dapat dilakukan melalui
merekrut
merekrut
merekrut
merekrut
anak untuk anak untuk anak untuk anak untuk
a. Rujukan dari keluarga dan kerabat
ditempatkan ditempatkan ditempatkan ditempatkan
b. Rujukan dari anggota komunitas
di LKSA
di LKSA dan di LKSA
dalam LKSA
c. Rujukan dari pihak yang memiliki
juga
tetapi
namun
kewenangan seperti kepolisian, RPSA
menerima menggunaka hanya
dan Dinsos/Instansi Sosial).
rujukan dari n daftar
menerima
d. Rujukan dari lembaga yang memberi
berbagai
tunggu
rujukan saja
pelayanan pada anak, seperti LPA,
pihak
LSM, sekolah, posyandu
e. Anak dan keluarga datang sendiri
SUB STANDAR, DIMENSI/ASPEK

Kode II.A.1
III. STANDAR KELEMBAGAAN
NO.

SUB STANDAR,
DIMENSI/ASPEK

1

A. VISI, MISI DAN TUJUAN LKSA
1. LKSA harus memiliki visi, LKSA memiliki
misi dan tujuan yang
visi, misi dan
mendasari sistem
tujuan yang
pengasuhan yang
bersifat umum
disediakan oleh LKSA,
dan tidak
dengan memperhatikan
terkait dengan
kepentingan terbaik untuk pengasuhan
anak
anak
Kode III.A.1

INDIKATOR-SKOR(PRAKTEK)
2
3

LKSA memiliki
visi, misi dan
tujuan namun
tidak
mencerminkan
kedudukan
fungsi LKSA
sebagai
alternatif
terakhir dalam
pengasuhan
untuk anak.

Visi, misi dan
tujuan yang
dimiliki LKSA
mencerminkan
kedudukan
fungsi LKSA
sebagai
alternatif
terakhir
pengasuhan
untuk anak,
tetapi tidak
tertulis.

4

LKSA memiliki
visi, misi dan
tujuan yang
mencerminkan
kedudukan
fungsi LKSA
sebagai
alternatif
terakhir
pengasuhan
untuk anak dan
dinyatakan
secara tertulis.

33
Contoh
Lembar Jawaban Akreditasi LKSA
Lembar Jawab Akreditasi LKSA
1.
2.
3.
4.
No.

Nama LKS
Alamat LKS
Nama Responden
Jabatan Responden`
Kode

1.

I.A.1.a.1

2.

Hal.

:
:
:
:

………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..

Jawaban

….dst

23. II.A.1

1

1

2

3

4

13

1

2

3

4

88

1

2

3

4

24. …dst
172.III.A.1

34
No.

Kode

Hal.

203.

III.C.9

102

1

2

3

4

204.

III.C.10.a

102

1

2

3

4

205.

III.C.10.b

102

1

2

3

4

Tgl Penilaian Diri
Tanda Tangan

:
:

Jawaban

………………………………..
………………………………..

35
Kirimkan Surat Permohonan Akreditasi, Lembar Jawab
Akreditasi LKS dan Daftar Dokumen Pendukung, 2 (dua)
minggu setelah Bimbingan Teknis Manajemen LKSA baik
melalui email atau Pos Kilat Khusus ke
KETUA BALKS
d/a PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA
SOSIAL DAN PENYULUH SOSIAL, JLN DEWI SARTIKA NO. 200
CAWANG, JAKARTA TIMUR – BELAKANG RSUD BUDHI ASIH,
VIA TIKI ATAU EMAIL KE sekretariat.balks@gmail.com atau
imrosadi@yahoo.com 
wsetiawan_m@yahoo.com; 081573797857
KONTAK PERSON
Dr. IMRON ROSADI 0812.1914.4568

36
TATACARA VISITASI
• Jadwal visitasi akan di diinformasikan via telepon
• Visitasi akan dilakukan oleh Tim Visitasi Akreditasi (Tim
Asesor) yang ditunjuk
• Visitasi adalah untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi
jawaban tertulis yang tertuang dalam Instrumen Akreditasi
• Klarifikasi dan verifikasi dilakukan dengan dialog,
wawancara terstrukur dan observasi lapangan, yang
dilakukan antara tim Asesor dan Pihak LKSA
(Pimpinan/pengurus/manajemen, Pekerja sosial dan
profesional, petugas administrasi dan Teknis, pengasuh
bahkan anak2 dan keluarganya

37

More Related Content

What's hot

Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfBappedaLampungUtara
 
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...Muh Saleh
 
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdfDagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdfDrHNurFajarAriefMPd
 
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNANKOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN93220872
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
 
Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta
Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota SurakartaPaparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta
Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota SurakartaBagus ardian
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022BappedaLampungUtara
 
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)Bagus ardian
 
Ppt akhir aknop bendung 2
Ppt akhir aknop bendung 2Ppt akhir aknop bendung 2
Ppt akhir aknop bendung 2hendraihsan
 
Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan SanitasiPermasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan SanitasiJoy Irman
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
 
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...Nurlina Y.
 
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Pembelajaran dari Ki...
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Pembelajaran dari Ki...Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Pembelajaran dari Ki...
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Pembelajaran dari Ki...Oswar Mungkasa
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten JeparaRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten JeparaPenataan Ruang
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxBappedaLampungUtara
 
Kerangka Kelembagaan Kemendagri dengan K/L Lainnya
Kerangka Kelembagaan Kemendagri dengan K/L LainnyaKerangka Kelembagaan Kemendagri dengan K/L Lainnya
Kerangka Kelembagaan Kemendagri dengan K/L LainnyaDadang Solihin
 

What's hot (20)

Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
 
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
 
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdfDagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
 
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNANKOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
 
Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta
Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota SurakartaPaparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta
Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
 
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
 
Ppt akhir aknop bendung 2
Ppt akhir aknop bendung 2Ppt akhir aknop bendung 2
Ppt akhir aknop bendung 2
 
Metode penelitian UKL UPL
Metode penelitian UKL UPLMetode penelitian UKL UPL
Metode penelitian UKL UPL
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan SanitasiPermasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...
 
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Pembelajaran dari Ki...
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Pembelajaran dari Ki...Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Pembelajaran dari Ki...
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Pembelajaran dari Ki...
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten JeparaRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara
 
Surat Usulan Kegiatan Rumah Sakit
Surat Usulan Kegiatan Rumah SakitSurat Usulan Kegiatan Rumah Sakit
Surat Usulan Kegiatan Rumah Sakit
 
Laporan Akhir Regional Studio Perencanaan
Laporan Akhir Regional Studio PerencanaanLaporan Akhir Regional Studio Perencanaan
Laporan Akhir Regional Studio Perencanaan
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
 
Kerangka Kelembagaan Kemendagri dengan K/L Lainnya
Kerangka Kelembagaan Kemendagri dengan K/L LainnyaKerangka Kelembagaan Kemendagri dengan K/L Lainnya
Kerangka Kelembagaan Kemendagri dengan K/L Lainnya
 

Viewers also liked

Panduan teknis akreditasi 2013
Panduan teknis akreditasi 2013Panduan teknis akreditasi 2013
Panduan teknis akreditasi 2013Dewi Kartika
 
Permensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
Permensos No.17  Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan SosialPermensos No.17  Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
Permensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan SosialDewi Kartika
 
Isian instrumen akreditasi detail
Isian instrumen akreditasi detailIsian instrumen akreditasi detail
Isian instrumen akreditasi detailRobed Nur Cahyono
 
Permensos 17 tahun 2012 idn journal
Permensos 17 tahun 2012 idn journalPermensos 17 tahun 2012 idn journal
Permensos 17 tahun 2012 idn journalIdnJournal
 
Form d (form pengajuan bansos lksa, asuhan keluarga)
Form d (form pengajuan bansos lksa, asuhan keluarga)Form d (form pengajuan bansos lksa, asuhan keluarga)
Form d (form pengajuan bansos lksa, asuhan keluarga)Rsia Muslimat
 
Instrumen akreditasi-dan-bukti-fisik (2)
Instrumen akreditasi-dan-bukti-fisik (2)Instrumen akreditasi-dan-bukti-fisik (2)
Instrumen akreditasi-dan-bukti-fisik (2)Ahmad Wahyudi
 
Permensos tas-tahun-2012
Permensos tas-tahun-2012Permensos tas-tahun-2012
Permensos tas-tahun-2012Dewi Kartika
 
Pedoman evaluasi diri prodi
Pedoman evaluasi diri prodiPedoman evaluasi diri prodi
Pedoman evaluasi diri prodiiwayanredhana
 
Permensos no 16 - 2013_tentang_lk3_lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
Permensos no  16 - 2013_tentang_lk3_lembaga konsultasi kesejahteraan keluargaPermensos no  16 - 2013_tentang_lk3_lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
Permensos no 16 - 2013_tentang_lk3_lembaga konsultasi kesejahteraan keluargaDewi Kartika
 
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan SosialTentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan SosialLukman Priasmoro
 
Persiapan akreditasi ma
Persiapan akreditasi maPersiapan akreditasi ma
Persiapan akreditasi maPak Sugeng
 
Permensos adopsi 2009
Permensos adopsi 2009Permensos adopsi 2009
Permensos adopsi 2009Dewi Kartika
 
3. DATA PENDUKUNG AKREDITASI SMK
3. DATA PENDUKUNG AKREDITASI SMK3. DATA PENDUKUNG AKREDITASI SMK
3. DATA PENDUKUNG AKREDITASI SMKasep mulyana
 
Bimtek akreditasi madrasah
Bimtek akreditasi madrasahBimtek akreditasi madrasah
Bimtek akreditasi madrasahTafsir Katsir
 
Instrumen pendukung akreditasi tkr smk ypn 2014
Instrumen pendukung akreditasi tkr smk ypn 2014Instrumen pendukung akreditasi tkr smk ypn 2014
Instrumen pendukung akreditasi tkr smk ypn 2014SMK YZA 2 KOTA BOGOR
 
Bukti fisik standar pengelolaan
Bukti fisik standar pengelolaanBukti fisik standar pengelolaan
Bukti fisik standar pengelolaanNurulita Hidayati
 
39447297 panduan-bukti-fisik-akreditasi 2
39447297 panduan-bukti-fisik-akreditasi 239447297 panduan-bukti-fisik-akreditasi 2
39447297 panduan-bukti-fisik-akreditasi 2massaiful
 

Viewers also liked (20)

Panduan teknis akreditasi 2013
Panduan teknis akreditasi 2013Panduan teknis akreditasi 2013
Panduan teknis akreditasi 2013
 
Permensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
Permensos No.17  Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan SosialPermensos No.17  Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
Permensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
 
Isian instrumen akreditasi detail
Isian instrumen akreditasi detailIsian instrumen akreditasi detail
Isian instrumen akreditasi detail
 
Permensos 17 tahun 2012 idn journal
Permensos 17 tahun 2012 idn journalPermensos 17 tahun 2012 idn journal
Permensos 17 tahun 2012 idn journal
 
AKREDITASI TK/RA
AKREDITASI TK/RAAKREDITASI TK/RA
AKREDITASI TK/RA
 
Form d (form pengajuan bansos lksa, asuhan keluarga)
Form d (form pengajuan bansos lksa, asuhan keluarga)Form d (form pengajuan bansos lksa, asuhan keluarga)
Form d (form pengajuan bansos lksa, asuhan keluarga)
 
Instrumen akreditasi-dan-bukti-fisik (2)
Instrumen akreditasi-dan-bukti-fisik (2)Instrumen akreditasi-dan-bukti-fisik (2)
Instrumen akreditasi-dan-bukti-fisik (2)
 
Analisis sinyal kecil
Analisis sinyal kecilAnalisis sinyal kecil
Analisis sinyal kecil
 
Permensos tas-tahun-2012
Permensos tas-tahun-2012Permensos tas-tahun-2012
Permensos tas-tahun-2012
 
Pedoman evaluasi diri prodi
Pedoman evaluasi diri prodiPedoman evaluasi diri prodi
Pedoman evaluasi diri prodi
 
Permensos no 16 - 2013_tentang_lk3_lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
Permensos no  16 - 2013_tentang_lk3_lembaga konsultasi kesejahteraan keluargaPermensos no  16 - 2013_tentang_lk3_lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
Permensos no 16 - 2013_tentang_lk3_lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
 
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan SosialTentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
 
Persiapan akreditasi ma
Persiapan akreditasi maPersiapan akreditasi ma
Persiapan akreditasi ma
 
Permensos adopsi 2009
Permensos adopsi 2009Permensos adopsi 2009
Permensos adopsi 2009
 
3. DATA PENDUKUNG AKREDITASI SMK
3. DATA PENDUKUNG AKREDITASI SMK3. DATA PENDUKUNG AKREDITASI SMK
3. DATA PENDUKUNG AKREDITASI SMK
 
Standar Pengelolaan Pendidikan
Standar Pengelolaan PendidikanStandar Pengelolaan Pendidikan
Standar Pengelolaan Pendidikan
 
Bimtek akreditasi madrasah
Bimtek akreditasi madrasahBimtek akreditasi madrasah
Bimtek akreditasi madrasah
 
Instrumen pendukung akreditasi tkr smk ypn 2014
Instrumen pendukung akreditasi tkr smk ypn 2014Instrumen pendukung akreditasi tkr smk ypn 2014
Instrumen pendukung akreditasi tkr smk ypn 2014
 
Bukti fisik standar pengelolaan
Bukti fisik standar pengelolaanBukti fisik standar pengelolaan
Bukti fisik standar pengelolaan
 
39447297 panduan-bukti-fisik-akreditasi 2
39447297 panduan-bukti-fisik-akreditasi 239447297 panduan-bukti-fisik-akreditasi 2
39447297 panduan-bukti-fisik-akreditasi 2
 

Similar to Balks pelaksanaan akreditasi lksa revisi311013

01 kebijakan-umum-akreditasi-smp
01 kebijakan-umum-akreditasi-smp01 kebijakan-umum-akreditasi-smp
01 kebijakan-umum-akreditasi-smpabuzafira
 
1-bahan-tayang-eds-ok.pptx
1-bahan-tayang-eds-ok.pptx1-bahan-tayang-eds-ok.pptx
1-bahan-tayang-eds-ok.pptxtaufiqhidayat173
 
4.0 validasi calon peserta pkh 2018
4.0 validasi calon peserta pkh 20184.0 validasi calon peserta pkh 2018
4.0 validasi calon peserta pkh 2018ABI SETIADI
 
KARYA TULIS " PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN AKRIDITASI BAN PAUD PNF
KARYA TULIS " PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN AKRIDITASI BAN PAUD PNFKARYA TULIS " PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN AKRIDITASI BAN PAUD PNF
KARYA TULIS " PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN AKRIDITASI BAN PAUD PNFSUPRIYO S.Pd.I, M.Pd
 
4b bg1 kebijakan_200509_bb
4b bg1 kebijakan_200509_bb4b bg1 kebijakan_200509_bb
4b bg1 kebijakan_200509_bbEva Va
 
kebijakan umum akreditasi smp
kebijakan umum akreditasi smpkebijakan umum akreditasi smp
kebijakan umum akreditasi smpHasrulBakri2
 
01 kebijakan-umum-akreditasi-smp
01 kebijakan-umum-akreditasi-smp01 kebijakan-umum-akreditasi-smp
01 kebijakan-umum-akreditasi-smpAries Christiawan
 
01 perangkat akreditasi sd mi 2017 (rev. 02.04.17).pdf
01 perangkat akreditasi sd mi 2017 (rev. 02.04.17).pdf01 perangkat akreditasi sd mi 2017 (rev. 02.04.17).pdf
01 perangkat akreditasi sd mi 2017 (rev. 02.04.17).pdfsupriadi mauseng
 
MEKANISME PELAKSANAAN PKH 2021 Rev.pptx
MEKANISME PELAKSANAAN PKH 2021 Rev.pptxMEKANISME PELAKSANAAN PKH 2021 Rev.pptx
MEKANISME PELAKSANAAN PKH 2021 Rev.pptxWahyuIndra34
 
BINTEK KOTA BANJAR TAHUN 2014
BINTEK KOTA BANJAR TAHUN 2014BINTEK KOTA BANJAR TAHUN 2014
BINTEK KOTA BANJAR TAHUN 2014Fathur Al-Hasany
 
1. SOSIALISASI IASP-2020.pptx
1. SOSIALISASI IASP-2020.pptx1. SOSIALISASI IASP-2020.pptx
1. SOSIALISASI IASP-2020.pptxChadijahAlhasny1
 
1. Kebijakan Akreditasi v1.pdf
1. Kebijakan Akreditasi v1.pdf1. Kebijakan Akreditasi v1.pdf
1. Kebijakan Akreditasi v1.pdflala591942
 
1. Sosialisasi APT 3.0 BAN PT INSTRUMEN_20181001.pptx
1. Sosialisasi APT 3.0 BAN PT INSTRUMEN_20181001.pptx1. Sosialisasi APT 3.0 BAN PT INSTRUMEN_20181001.pptx
1. Sosialisasi APT 3.0 BAN PT INSTRUMEN_20181001.pptxtopanaditya1
 
04 perangkat akreditasi smk 2017 (rev. 02.04.17)
04 perangkat akreditasi smk 2017  (rev. 02.04.17)04 perangkat akreditasi smk 2017  (rev. 02.04.17)
04 perangkat akreditasi smk 2017 (rev. 02.04.17)elbadr
 

Similar to Balks pelaksanaan akreditasi lksa revisi311013 (20)

01 kebijakan-umum-akreditasi-smp
01 kebijakan-umum-akreditasi-smp01 kebijakan-umum-akreditasi-smp
01 kebijakan-umum-akreditasi-smp
 
1-bahan-tayang-eds-ok.pptx
1-bahan-tayang-eds-ok.pptx1-bahan-tayang-eds-ok.pptx
1-bahan-tayang-eds-ok.pptx
 
4.0 validasi calon peserta pkh 2018
4.0 validasi calon peserta pkh 20184.0 validasi calon peserta pkh 2018
4.0 validasi calon peserta pkh 2018
 
KARYA TULIS " PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN AKRIDITASI BAN PAUD PNF
KARYA TULIS " PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN AKRIDITASI BAN PAUD PNFKARYA TULIS " PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN AKRIDITASI BAN PAUD PNF
KARYA TULIS " PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN AKRIDITASI BAN PAUD PNF
 
AKREDITASI SEKOLAH MADRASAH
AKREDITASI SEKOLAH MADRASAHAKREDITASI SEKOLAH MADRASAH
AKREDITASI SEKOLAH MADRASAH
 
4b bg1 kebijakan_200509_bb
4b bg1 kebijakan_200509_bb4b bg1 kebijakan_200509_bb
4b bg1 kebijakan_200509_bb
 
BINTEK AKREDITASI.pptx
BINTEK AKREDITASI.pptxBINTEK AKREDITASI.pptx
BINTEK AKREDITASI.pptx
 
kebijakan umum akreditasi smp
kebijakan umum akreditasi smpkebijakan umum akreditasi smp
kebijakan umum akreditasi smp
 
01 kebijakan-umum-akreditasi-smp
01 kebijakan-umum-akreditasi-smp01 kebijakan-umum-akreditasi-smp
01 kebijakan-umum-akreditasi-smp
 
01 perangkat akreditasi sd mi 2017 (rev. 02.04.17).pdf
01 perangkat akreditasi sd mi 2017 (rev. 02.04.17).pdf01 perangkat akreditasi sd mi 2017 (rev. 02.04.17).pdf
01 perangkat akreditasi sd mi 2017 (rev. 02.04.17).pdf
 
MEKANISME PELAKSANAAN PKH 2021 Rev.pptx
MEKANISME PELAKSANAAN PKH 2021 Rev.pptxMEKANISME PELAKSANAAN PKH 2021 Rev.pptx
MEKANISME PELAKSANAAN PKH 2021 Rev.pptx
 
BINTEK KOTA BANJAR TAHUN 2014
BINTEK KOTA BANJAR TAHUN 2014BINTEK KOTA BANJAR TAHUN 2014
BINTEK KOTA BANJAR TAHUN 2014
 
Nara Sumber di UNSYIAH NAD - Materi Tentang Akreditasi
Nara Sumber di UNSYIAH NAD - Materi Tentang AkreditasiNara Sumber di UNSYIAH NAD - Materi Tentang Akreditasi
Nara Sumber di UNSYIAH NAD - Materi Tentang Akreditasi
 
25. bantuan-penguatan-lembaga-paud
25. bantuan-penguatan-lembaga-paud25. bantuan-penguatan-lembaga-paud
25. bantuan-penguatan-lembaga-paud
 
25. bantuan-penguatan-lembaga-paud
25. bantuan-penguatan-lembaga-paud25. bantuan-penguatan-lembaga-paud
25. bantuan-penguatan-lembaga-paud
 
1. SOSIALISASI IASP-2020.pptx
1. SOSIALISASI IASP-2020.pptx1. SOSIALISASI IASP-2020.pptx
1. SOSIALISASI IASP-2020.pptx
 
1. Kebijakan Akreditasi v1.pdf
1. Kebijakan Akreditasi v1.pdf1. Kebijakan Akreditasi v1.pdf
1. Kebijakan Akreditasi v1.pdf
 
1. Sosialisasi APT 3.0 BAN PT INSTRUMEN_20181001.pptx
1. Sosialisasi APT 3.0 BAN PT INSTRUMEN_20181001.pptx1. Sosialisasi APT 3.0 BAN PT INSTRUMEN_20181001.pptx
1. Sosialisasi APT 3.0 BAN PT INSTRUMEN_20181001.pptx
 
04 perangkat akreditasi smk 2017 (rev. 02.04.17)
04 perangkat akreditasi smk 2017  (rev. 02.04.17)04 perangkat akreditasi smk 2017  (rev. 02.04.17)
04 perangkat akreditasi smk 2017 (rev. 02.04.17)
 
Standar mutu stkip bbm
Standar mutu stkip bbm   Standar mutu stkip bbm
Standar mutu stkip bbm
 

Balks pelaksanaan akreditasi lksa revisi311013

  • 1. PELAKSANAAN AKREDITASI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) BADAN AKREDITASI LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL Wisma Tanah Air Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang Jakarta Timur. Telp. (021) 80877378_Fax. (021) 80877341 Email : sekretariat.balks@gmail.com
  • 2. DASAR HUKUM  UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial  PP No 39 Tahun Kesejahteraan Sosial 2012 tentang Penyelenggaraan  Permensos RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak  Permensos RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial 2
  • 3. FILOSOFI AKREDITASI Akreditasi bukan hanya sekedar penilaian, tetapi juga merupakan ‘Proses Pembelajaran’ bagi LKSA dalam menilai dirinya dan berusaha untuk memperbaiki dalam rangka mencapai ‘Standar Nasional Pengasuhan Anak’ 3
  • 4. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Akreditasi • Untuk menentukan tingkat kelayakan dan standardisasi UPT milik Pemerintah, UPT milik Pemda, dan Unit Pelayanan Sosial langsung yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tujuan Akreditasi • Melindungi masyarakat dari penyalahgunaan praktik pekerjaan sosial • Meningkatkan kualitas pelayanan • Meningkatkan peran aktif pemerintah, pemda dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 4
  • 5. PENGERTIAN 1. Akreditasi adalah penetapan tingkat kelayakan dan standarisasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yg didasarkan pada pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Menteri Sosial RI. 2. Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial adalah lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat. 5
  • 6. 3. Standar Pelayanan Minimal di bidang pelayanan kesejahteraan sosial adalah norma atau kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial yang digunakan dalam pelayanan kesejahteraan sosial. 4. Asesor adalah seseorang berdasarkan standar kompetensi yg dimilikinya diangkat, ditugaskan dan diberhentikan oleh Menteri Sosial serta mendapat penugasan dari Badan Akreditasi untuk melakukan visitasi terhadap LKS yang mengajukan permohonan akrditasi. 6
  • 7. SASARAN  Pada dasarnya sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka semua lembaga di bidang kesejahteraan sosial baik milik pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial langsung, perlu dilakukan akreditasi.  Pada tahap awal, akan dilakukan akreditasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dengan berpedoman pada SPM sesuai dengan Permensos RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 7
  • 8.  Standar Pelayanan Minimal (SPM) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) mengacu pada Permensos RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.  Standar Nasional Pengasuhan Anak berisi norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan pengasuhan anak yang digunakan sebagai pedoman bagi lembaga kesejahteraan sosial anak dalam penyelenggaraan pengasuhan anak. 8
  • 9. Standar Nasional Pengasuhan Anak terdiri dari: 1) 2) 3) 4) Prinsip-prinsip pengasuhan alternatif untuk anak; Penentuan respon yang tepat bagi anak; Pelayanan pengasuhan; Kelembagaan. 9
  • 10. PRINSIP UTAMA PENGASUHAN ANAK 1) Hak anak untuk memiliki keluarga; 2) Tanggung jawab dan peran orang tua dan keluarga; 3) Pencegahan keterpisahan keluarga; 4) Kontinum pengasuhan; 5) Dukungan kepada keluarga untuk pengasuhan; 6) Tanggung jawab negara; 10
  • 11. 7) Pengasuhan alternatif; 8) Pengasuhan berbasis lembaga kesejahteraan sosial anak; 9) Asesmen kebutuhan pengasuhan anak; 10) Pengambilan keputusan untuk penempatan anak dalam pengasuhan alternatif; 11) Keberlangsungan pendidikan dan kehidupan sosial budaya anak; 12) Keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan pengasuhan. 11
  • 12. STANDAR PENGASUHAN ANAK 1. PENENTUAN RESPON YANG TEPAT BAGI ANAK STANDAR PENGASUHAN ANAK 2. PELAYANAN PENGASUHAN 3. KELEMBAGAAN 12
  • 13. PERAN LKSA DALAM PELAYANAN BAGI ANAK 1. PENENTUAN RESPON YANG TEPAT BAGI ANAK PERENCANAAN PENGASUHAN 13
  • 14. PENDEKATAN AWAL DAN PENERIMAAN RUJUKAN PELAYANAN PENGASUHAN OLEH LKSA 2. PELAYANAN PENGASUHAN PELAYANAN BERBASIS LKSA PELAKSANA PENGASUHAN EVALUASI SERTA PENGAKHIRAN PELAYANAN DAN PENGASUHAN UNTUK ANAK 14
  • 15. VISI, MISI DAN TUJUAN LKSA 3. KELEMBAGAAN PENDIRIAN, PERIZINAN DAN AKREDITASI LKSA FASILITAS 15
  • 16. Berbadan hukum LKSA Milik Masyarakat Terdaftar di kementerian/instansi sosial; dan Melakukan pelayanan kesejahteraan sosial langsung kepada PMKS Anak 16
  • 17. Mempunyai SK dari Pejabat yg berwenang ttg UPT/UPTD yang bersangkutan UPT/UPTD Memiliki organisasi dan tata kerja Melakukan pelayanan kesejahteraan sosial langsung kepada PMKS 17
  • 18. INSTRUMEN AKREDITASI Instrumen Akreditasi secara keseluruhan berjumlah 205 butir pertanyaan, ditujukan untuk mengukur 3 (tiga) standar yaitu : •Menentukan Respon Yang Tepat Bagi Anak •Standar Pelayanan Pengasuhan •Standar Kelembagaan 18
  • 19. MEKANISME AKREDITASI Bimtek/Traini ng Manajemen LKSA Laporan hasil dan Peringkat Akreditasi LKSA dan analisisnya Self Acreditation oleh LKSA, dan menyiapkan dokumen/berkas pendukung, Rapat Pleno Akreditasi Permohonan akreditas oleh LKSA kepada BALKS cq Pusbin Jabfung Peksos & Pensos , dgn kirimkan dokumen yang dipersyaratkan Visitasi LKSA, untuk memverifikasi ‘Self Acreditation’ 19
  • 20. INSTRUMEN DESKRIPSI/PROFIL LEMBAGA • LKSA mengisi dan menyampaikan instrumen deskripsi lembaga; • Badan Akreditasi melakukan penelaahan terhadap deskripsi lembaga & kelengkapan adm/dok yg dikirim lembaga pemohon  Apakah surat permohonan pendaftaran sudah diisi dan dikirimkan lengkap…berikut rekomendasi dari dinsos setempat?  Apakah formulir/dokumen isian Deskripsi /profil Lembaga sudah diisi dan dikirimkan lengkap…?  Apakah lampiran tentang daftar kelengkapan dokumen pendukung sudah diisi lengkap?
  • 21. VERIFIKASI ADMINISTRASI AKREDITASI • Badan Akreditasi menginformasikan hasil penelaahan administrasi melalui Berbagai sarana komunikasi resmi kepada LKSA peserta akreditasi, • Peserta akreditasi yang memenuhi syarat dilakukan PENILAIAN VISITASI akreditasi oleh tim ASESOR
  • 22. VISITASI OLEH ASESOR AKREDITASI • Lembaga pemohon (sesuai urutan) akan dinilai VISITASI oleh asesor yang ditugaskan badan akreditasi  ASESOR akan menilai secara: a. Verifikasi/Klarifikasi/Konfirmasi ttg dokumen yg telah dikirimkan oleh lembaga b. Observasi kondisi (fisik maupun non-fisik), dan c. Wawancara (pengelola, klien, masyarakat, dll)
  • 23. PENILAIAN VISITASI AKREDITASI • Hasil penilaian ASESOR disampaikan kepada Badan Akreditasi  Formulir “Rekapitulasi Nilai” • Badan Akreditasi selanjutnya menelaah hasil penilaian ASESOR, dan hasil penilaian Badan Akreditasi kemudian dimintakan pertimbangannya kepada Dewan Kehormatan  Surat permohonan pertimbangan kpd Dewan Kehormatan;  Dewan Kehormatan memberikan pertimbangan
  • 24. PERTIMBANGAN DEWAN KEHORMATAN DAN PLENO AKHIR PENILAIAN • Berdasarkan hasil final penilaian (pertimbangan dari Dewan Kehormatan) Badan Akreditasi melakukan rapat pleno penetapan hasil nilai akreditasi; bila memenuhi kriteria nilai akreditasi, selanjutnya disampaikan kepada Menteri Sosial untuk penetapan peringkat akreditasinya. Formulir “Berita Acara” rapat pleno hasil penilaian Surat permohonan penetapan & penerbitan sertifikat/ piagam akreditasi kepada Mensos
  • 25. UJI PUBLIK • Hasil penilaian akreditasi, sebelum memperoleh penetapan dari Menteri Sosial dilakukan uji publik.  LKSA dan/atau Masyarakat memberikan tanggapan melalui media massa, surat, atau media sosial tentang hasil dan peringkat akreditasi.
  • 26. PENERBITAN SERTIFIKAT AKREDITASI • Menteri Sosial menetapkan peringkat akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk penandatanganan dan penerbitan “Piagam/Sertifikat Akreditasi” • “Piagam/Sertifikat Akreditasi” melalui Badan Akreditasi, selanjutnya disampaikan kepada lembaga dimaksud dan dipublikasikan dalam bentuk informasi digital dan tertulis maupun melalui media yang ada (internal Kemsos dan Dinsos/Instansi Sosial, juga eksternal-sesuai kesempatan yang tersedia).  Formulir “Bukti Penyerahan” Piagam/Sertifikat Akreditasi kepada lembaga
  • 27. SERTIFKAT AKREDITASI SERTIFIKAT DAN PERINGKAT AKREDITASI  Akreditasi baik sekali/A berlaku 5 tahun dan dapat ditetapkan kembali setelah dilakukan penilaian ulang  Akreditasi baik/B berlaku 3 tahun dan dapat ditetapkan kembali setelah dilakukan penilaian ulang  Akreditasi cukup/C berlaku 2 tahun dan dapat ditetapkan kembali setelah dilakukan penilaian ulang
  • 28. • Akreditasi baik sekali/A (5 tahun) Tingkatan Akreditasi • Akreditasi baik/B (3 tahun) • Akreditasi cukup/C (2 tahun) • Akreditasi kurang/D Permensos 17/huk/2012 28
  • 29. HAL-HAL TEKNIS AKREDITASI YANG HARUS DIPERHATIKAN 29
  • 30. PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR JAWAB AKREDITASI • Jawablah pertanyaan yang ada sesuai dengan kondisi nyata yang dirasakan , untuk itu diperlukan adanya diskusi dengan pengurus dan pengasuh LKSA • Pilihlah jawaban yang tersedia dalam Instrumen Akreditasi yang disediakan dengan memberi tanda (X) pada kolom jawaban yang benar dalam Lembar Jawab Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. • Selamat Mengisi 30
  • 31. Contoh Instrumen Akreditasi LKSA 31 I. STANDAR RESPON YANG TEPAT NO. SUB STANDAR, INDIKATOR-SKOR(PRAKTEK) DIMENSI/ASPEK 1 2 3 A. STANDAR TENTANG PERAN LKSA DALAM PELAYANAN BAGI ANAK 1. Peran LKSA a. LKSA berperan LKSA hanya LKSA juga Program untuk dalam mendukung mengasuh anak memiliki anak di luar pengasuhan anak di dalam panti, program untuk panti masih oleh keluarga dan dan sama sekali anak di luar terbatas, tetapi memberikan tidak berperan panti, namun dilaksanakan pelayanan bagi anak dalam hanya secara teratur yang membutuhkan mendukung berbentuk dan rutin pengasuhan pengasuhan penyaluran alternatif Kode anak oleh bantuan secara keluarga tidak teratur dan I.A.1.a insendental 4 LKSA mengasuh anak yang hanya membutuhkan pengasuhan di LKSA dan memberikan dukungan penuh kepada keluarga agar dapat mengasuh anaknya
  • 32. II. STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN NO. 32 INDIKATOR-SKOR(PRAKTEK) 1 2 3 4 A. STANDAR PENDEKATAN AWAL DAN PENERIMAAN RUJUKAN Pendekatan Awal, merupakan tahapan pertama untuk menemukan kesesuaian antara kebutuhan anak dan keluarganya terhadap pengasuhan dengan pelayanan yang tersedia di komunitas ataupun di LKSA 1. Penerimaan Rujukan Kontak awal anak dan atau keluarga LKSA LKSA LKSA tidak LKSA tidak dengan LKSA dapat dilakukan melalui merekrut merekrut merekrut merekrut anak untuk anak untuk anak untuk anak untuk a. Rujukan dari keluarga dan kerabat ditempatkan ditempatkan ditempatkan ditempatkan b. Rujukan dari anggota komunitas di LKSA di LKSA dan di LKSA dalam LKSA c. Rujukan dari pihak yang memiliki juga tetapi namun kewenangan seperti kepolisian, RPSA menerima menggunaka hanya dan Dinsos/Instansi Sosial). rujukan dari n daftar menerima d. Rujukan dari lembaga yang memberi berbagai tunggu rujukan saja pelayanan pada anak, seperti LPA, pihak LSM, sekolah, posyandu e. Anak dan keluarga datang sendiri SUB STANDAR, DIMENSI/ASPEK Kode II.A.1
  • 33. III. STANDAR KELEMBAGAAN NO. SUB STANDAR, DIMENSI/ASPEK 1 A. VISI, MISI DAN TUJUAN LKSA 1. LKSA harus memiliki visi, LKSA memiliki misi dan tujuan yang visi, misi dan mendasari sistem tujuan yang pengasuhan yang bersifat umum disediakan oleh LKSA, dan tidak dengan memperhatikan terkait dengan kepentingan terbaik untuk pengasuhan anak anak Kode III.A.1 INDIKATOR-SKOR(PRAKTEK) 2 3 LKSA memiliki visi, misi dan tujuan namun tidak mencerminkan kedudukan fungsi LKSA sebagai alternatif terakhir dalam pengasuhan untuk anak. Visi, misi dan tujuan yang dimiliki LKSA mencerminkan kedudukan fungsi LKSA sebagai alternatif terakhir pengasuhan untuk anak, tetapi tidak tertulis. 4 LKSA memiliki visi, misi dan tujuan yang mencerminkan kedudukan fungsi LKSA sebagai alternatif terakhir pengasuhan untuk anak dan dinyatakan secara tertulis. 33
  • 34. Contoh Lembar Jawaban Akreditasi LKSA Lembar Jawab Akreditasi LKSA 1. 2. 3. 4. No. Nama LKS Alamat LKS Nama Responden Jabatan Responden` Kode 1. I.A.1.a.1 2. Hal. : : : : ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. Jawaban ….dst 23. II.A.1 1 1 2 3 4 13 1 2 3 4 88 1 2 3 4 24. …dst 172.III.A.1 34
  • 35. No. Kode Hal. 203. III.C.9 102 1 2 3 4 204. III.C.10.a 102 1 2 3 4 205. III.C.10.b 102 1 2 3 4 Tgl Penilaian Diri Tanda Tangan : : Jawaban ……………………………….. ……………………………….. 35
  • 36. Kirimkan Surat Permohonan Akreditasi, Lembar Jawab Akreditasi LKS dan Daftar Dokumen Pendukung, 2 (dua) minggu setelah Bimbingan Teknis Manajemen LKSA baik melalui email atau Pos Kilat Khusus ke KETUA BALKS d/a PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL DAN PENYULUH SOSIAL, JLN DEWI SARTIKA NO. 200 CAWANG, JAKARTA TIMUR – BELAKANG RSUD BUDHI ASIH, VIA TIKI ATAU EMAIL KE sekretariat.balks@gmail.com atau imrosadi@yahoo.com wsetiawan_m@yahoo.com; 081573797857 KONTAK PERSON Dr. IMRON ROSADI 0812.1914.4568 36
  • 37. TATACARA VISITASI • Jadwal visitasi akan di diinformasikan via telepon • Visitasi akan dilakukan oleh Tim Visitasi Akreditasi (Tim Asesor) yang ditunjuk • Visitasi adalah untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi jawaban tertulis yang tertuang dalam Instrumen Akreditasi • Klarifikasi dan verifikasi dilakukan dengan dialog, wawancara terstrukur dan observasi lapangan, yang dilakukan antara tim Asesor dan Pihak LKSA (Pimpinan/pengurus/manajemen, Pekerja sosial dan profesional, petugas administrasi dan Teknis, pengasuh bahkan anak2 dan keluarganya 37