2. AKREDITASI (REAKREDITASI)
• Amanat UU 11 tahun 2009 (pasal 51, ayat 1)
akreditasi dilakukan terhadap Lembaga Kesejahteraan
Sosial
• Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan tingkat
kelayakan dan standardisasi penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
• “BALKS sebagai lembaga otonom (independen/ mandiri)
yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial RI untuk mengawal,
mengelola, bertanggung jawab, dan bertugas dalam
operasionalisasi akreditasi (Permensos 17/Huk/2012,
KEPMENSOS 272/HUK/2016 )
3. Mengapa harus tetap terakreditasi
• LKS sebagai salah satu pilar atau pelaku penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
•Akreditasi menjadi salah satu upaya dan instrumen untuk
membangun sistem manajemen mutu pelayanan lembaga
kesejahteraan sosial di Indonesia.
• Prioritas nasional
4. Mengapa harus tetap terakreditasi
• LKS sebagai salah satu pilar atau pelaku penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
•Akreditasi menjadi salah satu upaya dan instrumen untuk
membangun sistem manajemen mutu pelayanan lembaga
kesejahteraan sosial di Indonesia.
• Prioritas nasional
5.
6. • Akreditasi bukan hanya sekedar penilaian, tetapi
juga merupakan ‘Proses Pembelajaran’ bagi LKS
dalam menilai dirinya dan berusaha untuk
memperbaiki dalam rangka mencapai ‘Standar
Pelayanan Minimal’
7. MEMBANGUN SISTEM MANAJEMEN MUTU
DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
Akreditasi adalah salah satu upaya dan instrumen untuk membangun sistem
manajemen mutu pelayanan lembaga kesejahteraan sosial di Indonesia.
8. AKREDITASI
Akreditasi
Maksud
Akreditasi
Tujuan
Akreditasi
Akreditasi adalah penetapan tingkat kelayakan dan standarisasi
Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yg didasarkan pada
pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Menteri Sosial RI.
Untuk menentukan tingkat kelayakan dan standardisasi UPT milik
Pemerintah, UPT milik Pemda, dan Unit Pelayanan Sosial langsung
yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Melindungi masyarakat dari penyalahgunaan praktik pekerjaan sosial
Meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial
Meningkatkan peran aktif pemerintah, pemda dan masyarakat dalam
meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
9.
10. Apa yang harus disiapkan ?
1. Legalitas lembaga
• Akte notaris
• SK Kemenkumham
• SK /Surat tanda
terdaftar
• Ijin operasional
2 Profil Lembaga
• Identitas lembaga (nama
lembaga, alamat, no telepon, Visi
dan misi)
• Struktur organisasi
• Jenis layanan (Anak, lansia,
disablitas, NAPZA, Gepeng dll)
• Program layanan (pengasuhan
alternatif, rehabilitasi sosial
3. Surat Permohonan
Akreditasi l
4. SURAT REKOMENDASI DINAS SOSIAL
12. LINK INSTRUMEN AKREDITASI TAHUN 2023
https://e-
akreditasi.kemensos.go.id/uploads/bahan_bacaan/instrumen_akredita
si_lks_2023.pdf
13. Memilih Instrumen yang tersedia sesuai
bidang layanan LKS
• Tuna Susila dan
perdagangan orang
• LKS ODHA
• LKS Gepeng
• LKS ABH
• LKS TAS
• IPWL/LKS NAPZA
• LKS Disabilitas Dalam Panti
• LKS Disabilitas Luar Panti
• LKS Anak dalam Panti
• LKS Anak Luar Panti
• LKS Lansia dalam panti
• LKS Lansia Luar Panti
• LKS EKS NAPITER
• LKS lansia
• LKS Disabilitas Mental
• LKS Pemberdayaan
15. ADA 6 STANDAR YANG DINILAI DALAM AKREDITASI
Standar
PROGRAM
Standar PROSES
LAYANAN
Standar
MANAJEMEN
Standar
SDM
Standar
SARANA
PRASARANA
Standar
HASIL LAYANAN
16. STANDAR I PROGRAM
• Tujuan program,
• Jenis program ( Rehabilitasi dalam panti, pengasuhan,
advokasi, penjangkauan, Bantuan)
• Cakupan program (anak, keluarga, masyarakat)
• Pelaksanaan Program (Perlindungan anak, pendampingan)
• Sasaran
17. STANDAR II PROSES LAYANAN
Prosesnya merujuk pada tahapan dalam pekerjaan sosial
• Penerimaan (menerima rujukan, mencari klien)
• Identifikasi dan asesmen (bagaimana proses identifikasi,
asesmen, siapa yang melakukan asesmen)
• Perencanaan pelayanan (bagaimana proses perencanaan
layananannya)
• Pelaksanaan Pelayanan (kegiatan apa saja yang dilakukan
dalam pelaksanaan layanan, misalnya pengasuhan )
• Evaluasi (pelaksanaan evaluasi, ada instrumen evaluasi,)
• Terminasi (pengakhiran pelayanan yang diberikan oleh
panti/LKS)
20. STANDAR III MANAJEMEN DAN
ORGANISASI
• Visi dan Misi lembaga
• Legalitas lembaga (surat ijin pendirian, ijin operasional)
• Struktur Organisasi
• Data lembaga
• Pencatatan
• Pelaporan
• Jaringan kerja
• Tata tertib (Perlindungan anak, mekanisme pelaporan
kekerasan)
24. STANDAR IV SDM
• Kategori SDM (administratif, profesional,
penunjang) pekerja sosial, TKS,
• Pengembangan SDM
• Status SDM (bekerja penuh waktu, paruh
waktu, tetap/tidak tetap)
• Perbandingan dengan layanan 1 : 10
(termasuk u. pendampingan di luar lembaga)
• Memperhatikan isu gender
25. STANDAR V SARANA DAN PRASARANA
• Jenis sarana pelayanan teknis, perkantoran dan
layanan umum
• Status kepemilikan (milik sendiri, sewa atau
pinjaman)
• Keamanan (mitigasi bencana, safety) , kebersihan ,
• Privasi (satu klien satu tempat tidur dll)
29. STANDAR HASIL
Melihat hasil/output lembaga dua
tahun terakhir
• Apakah sesuai dengan target layanan
• Bagaimana manfaatnya bagi Klien
• Dampak dari layanan
30. • Verifikasi dan Validasi Data Permohonan Akreditasi
Evaluasi Diri Lembaga
• Permohonan akreditasi disampaikan secara online, selanjutnya diverifikasi oleh
sekretariat BALKS. LKS dapat langsung mengisi penilaian diri (self assessment) sesuai
dengan jenis layanan. Sekretariat BALKS menyiapkan teknis dan administratif
pelaksanaan visitasi.
•
32. Visitasi
Wawancara, observasi dan
studi dokumentasi:
• Standar 1
• Standar 2 proses
• Program jelas (rehabilitasi, pengasuhan,
pemberdayaan)ada bukti program
• Peta penyebaran klien (di luar panti)
• SOP
• File setiap klien penerimaan
layanan, asesmen aform asesmen),
rencana layanan, intervensi yang
diberikan,
34. KRITERIA LKS YANG TERKATEGORI
PERINGKAT “A”
PROGRAM
• Memilikiprogram yang jelas dan tertulis
• Memilikilayanan di dalam dan luar lembaga
• Penempatan klien di lembaga berdasarkan asesmen
• Menerima klien dengan kasus perlindungan khusus (LKS Anak)
• Dukungan pemberdayaan ekonomi/ kewirausahaan terhadap keluarga klien
• Mempersiapkan klien kembali dalam pengasuhan keluarga.
• Pengasuh dapat diakses 24 jam
• Klien terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.
• Klien dilibatkan dalam pengambilan keputusan di lembaga.
• Menghargai harkat dan martabat klien.
• Terpenuhinya hak dasar klien.
PROSES
LAYANAN
•Memiliki alur layanan dari
tahap penerimaan,
asesmen, perencanaan
intervensi, pelaksanaan
intervensi hingga terminasi
dan pembinaan lanjut.
MANAJEMEN
ORGANISASI
• Memiliki dokumen legalitas
lengkap dan masih berlaku.
• Memiliki visi, misi, tujuan,
struktur organisasi dan
terpampang di tempat yang
strategis.
• Memiliki sumber dana tetap.
35. KRITERIA LKS YANG TERKATEGORI
PERINGKAT “A”
SUMBER DAYA
MANUSIA
•Lembaga memiliki SDM
profesional terkait layanan
(Peksos, dokter, psikolog dll).
•Jumlah
pengasuh/pendamping
berbanding klien (1:10).
•SDM lembaga sudah
mendapatkan pelatihan
(pekerja sosial dasar, gizi
nutrisi dsb terkait layanan).
SARANA DAN
PRASARANA
•Lembaga memiliki gedung
sendiri, dan sertifikat
kepemilikan tanah dan
bangunan
•Tersedia sarana pelayanan
bagi setiap klien
•Tersedia sarana
sekretariat/perkantoran
•Sarana dan prasana bersih,
cukup penerangan, ventilasi,
aman dan memadai untuk
seluruh klien yang dilayani.
HASIL
PELAYANAN
•Lembaga mempunyai
catatan dan dokumentasi
terkait hasil layanan 2 tahun
terakhir.
•Bertambahnya jejaring kerja
•Melaksanakan reunifikasi
klien ke keluarga.
•Menerima rujukan dari dinas
sosial dan lembaga lain
36. PROFIL LKS YANG MENDAPATKAN
PERINGKAT “A”
Nama LKS : LKSA SANTA LUSIA LAUT DENDANG
Nama Pimpinan LKS : Sr. Rosalina Sakilil, KSFL
Alamat LKS :
Jalan Jatian Dusun 1 Kamboja Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara
HP : 081269217531
Legalitas lembaga lengkap dan izin masih berlaku, terdapat File Anak dengan form asesmen serta catatan perkembangan anak, Pencatatan rapih
dan database staf serta pelayanan lainnya lengkap, petugas Lembaga telah melakukan verifikasi kepada anak dan keluarga sebelum menerima
layanan panti dan melakukan asesmen lanjutan di lembaga, Penerima manfaat dari lembaga mulai usia balita sampai dewasa , jika ada keluarga
anak dikembalikan ke keluarga setelah lulus sekolah SLB SMA , tetapi jika tidak ada keluarga, maka penerima manfaat tetap tinggal di keluarga dan
diberdayakan untuk membantu LKSA mendapatkan dukungan finansial, Terdapat binaan dalam lembaga dan luar lembaga, Kurangnya pengasuh
untuk anak laki-laki. Struktur organisasi, visi misi dan data anak dapat dilihat jelas dipajang di papan yang terlihat jelas, data anak perfile dan
dokumen penunjang lainnya tersusun rapi, kamar anak rapi dan memperhatikan privasi anak, perbandingan pengasuh rata-rata 1: 3 , 1 kamar tidur
terdapat 3 anak dan 1 pengasuh, tetapi jika anak dengan disabilitas berat 1: 2kamar anak dijadikan 4 blok yaitu blok A untuk anak remaja, Blok B
untuk anak 7 – 10 tahun, blok c untuk anak laki-laki, blok D untuk anak laki laki remaja, sarana prasarana cukup memadai, kamar mandi cukup
memadai akan tetapi belum untuk disabilitas fisik , Terdapat Pekerja Sosial , TKS, Psikolog, perawat. Yang paling penting adalah anak asuh bisa
diterima di masyarakat dan dunia kerja dan sudah adaa MOU dengan beberapa steak holders. Lembaga sudah memiliki dan bermitra dengan
psikolog untuk proses rehabilitas anak asuh
Rekomendasi:
- Disediakan ruangan terapi untuk anak laki laki
- Penambahan SDM untuk pengasuh laki laki
- Dilakukan jenjang karir untuk pengasuh supaya lebih kompeten
38. KLASTER
(kelompok)
Nilai dan Peringkat Akreditasi
Tingkatan Akreditasi
• Baik Sekali (A) : Berlaku 5 Tahun
• Baik (B) : Berlaku 3 Tahun
• Cukup (C) : Berlaku 2 Tahun
• Belum dapat peringkat Akreditasi (BDP)
Akreditasi merupakan program prioritas nasional, sehingga LKS yang terdaftar di dinas sosial dan
Kementerian Sosial di Akreditasi oleh LKS, baik yang mengajukan permohonan akreditasi maupun
yang tidak mengajukan permohonan, Pemerintah menargetkan 3.000 LKS terakreditasi / tahun.
40. ANGGOTA BALKS
Rahmat Syarif
Hidayat, SST., MPS.Sp
Dwi Ana Sofianti, S.Sos.,
M.SI
Deden M. Fatih, MA Drs. Anwar Sitepu,
M.Si
Dr. Naswardi, MM.,
ME
DR. Ellya Susilowati,
M.Si
Peri Sopian, M.Pd
