Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan dan tanggung jawab berbagai pihak terkait pelaksanaan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial, termasuk kewenangan Menteri Sosial RI untuk mengangkat dan memberhentikan anggota badan akreditasi serta asesor, menetapkan standar pelayanan minimal dan instrumen akreditasi."

1. DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .............……………………………………..... 1
B. Maksud dan Tujuan ……………………………………........... 1
C. Ruang Lingkup .....…………………………………………… 2
D. Sasaran ...................…………………………………………. 2
E. Dasar Hukum .............………………………………………. 3
F. Pengertian ………………………………................................. 4
BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
A. Kewenangan ................……………………………………..... 6
B. Tugas dan Tanggung Jawab ................................................... 7
C. Mekanisme Pengambilan Keputusan ....................................... 9
BAB III KERANGKA KERJA AKREDITASI
A. Persyaratan dan Jenis Lembaga ................……….………..... 11
B. Nilai dan Prinsip Akreditasi ................................................... 12
C. Pengukuran Akreditasi ........................................................... 14
BAB IV PENYELENGGARAAN AKREDITASI
A. Tata Cara Akreditasi ................................……….………..... 15
B. Alur Kegiatan Akreditasi ....................................................... 16
C. Hasil Akreditasi .................................................................... 17
BAB V PENGENDALIAN AKREDITASI
A. Supervisi ................................……….…..................……..... 18
B. Monitoring ........................................................................... 19
C. Evaluasi .................................................................................. 19
D. Pelaporan ............................................................................... 20
BAB VI PENUTUP ................................................................................. 21
LAMPIRAN
Lampiran 1. Penilaian Komponen Akreditasi ......................................... 22
Lampiran 2. Formulir Pendaftaran Akreditasi......................................... 24
Lampiran 3. Instrumen Deskripsi LKSA ................................................ 25
Lampiran 4. Dokumen Yang Harus Dilampirkan .................................... 46
i

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Lembaga di bidang kesejahteraan sosial merupakan salah satu ujung tombak
berhasilnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Seiring dengan tuntutan global
maka peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan lembaga di
bidang kesejahteraan sosial merupakan hal yang harus dipenuhi. Pemerintah dalam hal
ini melalui Kementerian Sosial perlu menjawab peluang dan tantangan dalam upaya
peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia. Upaya pemerintah dalam
menjamin pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas salah satunya
melalui pelaksanaan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial.
Kenyataan faktual di Indonesia menunjukkan bahwa beberapa tahun berselang
telah berkembang demikian banyak lembaga di bidang kesejahteraan sosial, baik jumlah
maupun mutu pelayanan dengan kecenderungan mengalami perkembangan yang relatif
pesat. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian
Sosial RI memperlihatkan secara grafis perkembangan LKS di Indonesia. Trend sosial
tersebut, terlihat dari keberadaan LKS yang terus meningkat. Pada tahun 2004 tercatat
sebanyak 33.364 organisasi sosial lokal yang terdaftar di Kementerian Sosial. Selama
periode Tahun 2004-2009, terjadi peningkatan yang cukup signifikan yakni dari 33.364
organisasi sosial telah meningkat menjadi 34.587 organisasi sosial lokal (belum
termasuk organisasi sosial asing).
Dalam penyelenggarakan akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan
sosial diperlukan penilaian terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Dalam
penilaian akreditasi tersebut diperlukan panduan teknis akreditasi. Panduan teknis ini
sangat penting artinya untuk menjadi tuntunan, pegangan, acuan, dan kesatuan gerak
dalam menjamin mutu penyelenggaraan akreditasi sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Pedoman pelaksanaan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial
dimaksudkan sebagai acuan dalam menyelenggarakan akreditasi lembaga di
bidang kesejahteraan sosial secara obyektif dan memenuhi akuntabiilitas publik.
ii

3. 2. Tujuan
a. Tersedianya acuan dan alat kerja yang bersifat teknis didasarkan pada norma,
standar, prosedur dan kriteria.
b. Terbangunnya kesatuan pemahaman dan gerak langkah dalam penyelenggaraan
akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial.
c. Terlaksananya akreditasi secara transparan, benar, tepat dan terukur serta
berkualitas.
C. Ruang Lingkup
Panduan ini mendeskripsikan hal-hal teknis yang terkait dengan
penyelenggaraan akreditasi dan pihak-pihak yang berperan serta dalam
penyelenggaraan akreditasi.
Penyelenggaraan akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial,
dilaksanakan sebagai bagian dari proses untuk mendorong terciptanya sistem
pelayanan sosial yang profesional dan memiliki akuntabilitas terhadap kepentingan
publik sebagai penerima pelayanan.
Proses akreditasi dilakukan secara obyektif dengan memperhatikan aspek
transparansi, kesesuaian, ketepatan dan terukur (measurable). Atas dasar itu, maka
akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial diselenggarakan dalam
ruang lingkup yang sangat terbatas, yakni dalam cakupan :
1. Pelayanan sosial langsung yang diselenggarakan oleh lembaga kesejahteraan
sosial; dan
2. Pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dan
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Lingkup kegiatan ini secara eksplisit menunjukkan bahwa proses akreditasi
terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial hanya mencakup pelayanan sosial
langsung yang diselenggarakan oleh LKS dan pelayanan sosial yang diselenggarakan
oleh UPT dan UPTD.
D. Sasaran
Sasaran pengguna buku Panduan Teknis Akreditasi Lembaga di bidang
Kesejahteraan Sosial ini adalah para pemangku kepentingan, yang terdiri dari:
1. Kementerian/Instansi/lembaga terkait di tingkat pusat, baik Kementerian Sosial RI
maupun kementerian/instansi/lembaga lainnya;
2. Badan Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial;
iii

4. 3. Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;
4. Instansi/Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
5. Instansi/Dinas terkait pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di
seluruh Indonesia;
6. Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial tingkat nasional, provinsi dan
kabupaten/kota, asosiasi pekerja sosial, asosiasi lembaga pendidikan pekerjaan
sosial, serta asosiasi lembaga kesejahteraan sosial;
7. Lembaga kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan pelayanan sosial langsung;
dan
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diselenggarakan Pemerintah Pusat dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di
seluruh Indonesia.
E. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5294);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 91 tahun 2011;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet
Indonesia Bersatu II;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan, Organisasi, Tugas dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Sosial;
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial .
iv

5. F. Pengertian
1. Panduan Teknis adalah acuan kerja yang memuat ketentuan yang bersifat teknis
mengenai tata cara pelaksanaan NSPK dan spesifikasinya, yang harus dijadikan
sebagai patokan oleh semua pihak yang terkait; Panduan Teknis ini merupakan
ketentuan yang akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam ketentuan lainnya secara
berjenjang.
2. Akreditasi adalah penentuan tingkat kelayakan dan standarisasi penye-lenggaraan
kesejahteraan sosial yang diberikan kepada lembaga di bidang kesejahteraan sosial.
3. Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial adalah lembaga yang
menyelenggarakan kesejahteraan sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah,
pemerintah daerah, maupun masyarakat.
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit kelembagaan di bidang kesejahteraan
sosial yang didirikan oleh pemerintah pusat.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah unit kelembagaan di bidang
kesejahteraan sosial yang didirikan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun
kabupaten/kota.
6. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial atau perkumpulan
sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk
oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Badan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya
disebut Badan Akreditasi adalah lembaga yang melakukan penilaian untuk
menetapkan tingkat kelayakan dan standardisasi Lembaga di bidang Kesejahteraan
Sosial
8. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut pekerja sosial adalah
sesorang yang bekerja,baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki
kompetensi dan profesi pekerjaaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial
yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik
pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan
masalah sosial.
9. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) adalah seseorang yang dididik dan dilatih
secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan
masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah
maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
v

6. 10. Asesor adalah seseorang berdasarkan kompetensi yang dimilikinya diangkat,
ditugaskan dan diberhentikan oleh Menteri Sosial serta mendapat penugasan dari
Badan Akreditasi untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kelayakan dan
standardisasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial.
11. Standar Pelayanan Minimal di bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah
ukuran teknis dan spesifik tentang pelayanan minimal yang perlu dilakukan oleh
lembaga di bidang kesejahteraan Sosial meliputi program, sumber daya manusia,
manajemen organisasi, sarana dan prasarana, proses pelayanan dan hasil
pelayanan.
vi

7. BAB II
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
A. Kewenangan
Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi
Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial melibatkan berbagai pihak, untuk
mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Akreditasi perlu diatur kewenangan berbagai
pihak tersebut.
1. Menteri Sosial RI
a. Mengangkat dan Memberhentikan :
1) Anggota dan Sekretaris Akreditasi;
2) Asesor;
3) Anggota Dewan Kehormatan Akreditasi;
b. Menetapkan:
1) Standar Pelayanan Minimal Pelaksanaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
2) Instrumen akreditasi;
3) Sertifikat Akreditasi;
2. Kepala Badan Pendidikan & Penelitian Kesejahteraan Sosial
Menetapkan Pedoman Pelaksanaan akreditasi;
3. Dewan Kehormatan Akreditasi
Memberikan pertimbangan kepada Menteri Sosial dalam hal :
a. Pengangkatan dan pemberhentian asesor;
b. Pemberian dan pencabutan sertifikat akreditasi;
c. Pemberhentian anggota Badan akreditasi;
d. Pengembangan kebijakan akreditasi;
4. Badan Akreditasi
a. Badan Akreditasi mempunyai tugas
1) Menyusun, menetapkan kriteria dan tugas asesor;
2) Melaksanakan seleksi asesor;
3) Menugaskan kepada asesor untuk melaksanakan penilaian akreditasi;
vii

8. b. Badan akreditasi mengusulkan kepada Menteri Sosial dalam hal
1) Pengangkatan dan pemberhentian asesor;
2) Hasil penilaian akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial;
5. Asesor Akreditasi
Melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal.
6. Sekretariat Badan Akreditasi
a. Sekretariat Pusat
1). Melaksanakan kegiatan kesekretariatan Badan Akreditasi Pusat dan 6
Balai Besar Diklat Kessos;
2). Mengelola seluruh sarana dan prasarana Badan Akreditasi;
3). Pengelolaan keuangan Akreditasi.
b. Sekretariat Wilayah
Berada di Balai Besar Pendidikan & Pelatihan Kesejahteraan Sosial untuk
memfasilitasi kegiatan Akreditasi di wilayah kerjanya mencakup:
1). Menyediakan sarana kegiatan akreditasi;
2). Menyiapkan tenaga kesekretariatan;
3). Memfasilitasi kerja anggota Badan Akreditasi dan asesor.
B. Tugas dan Tanggung Jawab
Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi
Lembaga Di Bidang Kesejahteraan Sosial melibatkan berbagai pihak, untuk
mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Akreditasi perlu diatur kewenangan berbagai
pihak tersebut.
1. Menteri Sosial RI
Sebagai pembina pelaksanaan akreditasi
2. Dewan Kehormatan
Memberikan pertimbangan kepada Menteri Sosial dalam hal :
a. Pengangkatan dan pemberhentian asesor
b. Pemberian dan pencabutan sertifikat akreditasi
c. Pemberhentian anggota Badan akreditasi
d. Pengembangan kebijakan akreditasi
viii

9. 3. Badan Akreditasi
a. Ketua Badan Akreditasi, bertugas:
1) Mengkoordinasikan pengelolaan organisasi
2) Mempimpin Rapat Pleno, Rapat Konsultasi Dewan Kehormatan, Rapat
Rutin Anggota Badan Akreditasi, Rapat Rutin Bersama (rapat bersama
jajaran Sekretariat Badan Akreditasi), dan rapat lainnya (termasuk Rapat
Paripurna serta forum-forum pertemuan Badan Akreditasi lainnya).
3) Menandatangani surat keputusan, surat menyurat, pernyataan resmi,
perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak atas nama Badan Akreditasi.
4) Tugas dan tanggung jawab lainnya.
b. Wakil Ketua Badan Akreditasi, bertugas:
1) Mengkoordinasikan pengawasan terhadap kinerja organisasi.
2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Badan
Akreditasi dan/ atau tugas-tugas lainnya yang disepakati anggota Badan
Akreditasi.
c. Anggota Badan Akreditasi, bertugas:
1) Melaksanakan program yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab
yang didelegasikan.
2) Menangani permasalahan terkait dengan tugas yang dipimpin, baik
internal maupun eksternal.
3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Badan
Akreditasi dan/atau tugas-tugas lainnya yang disepa-kati oleh anggota
Badan Akreditasi.
d. Asesor, bertugas:
1) Melakukan penilaian terhadap kinerja lembaga dibidang kesejahteraan
sosial;
2) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan akreditasi
e. Sekretaris Badan Akreditasi, bertugas:
1) Memfasilitasi dukungan administratif terhadap seluruh kegiatan
perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran Badan Akreditasi.
2) Memfasilitasi seluruh perangkat organisasi Badan Akreditasi.
ix

10. 3) Mengkoordinasikan fungsi-fungsi kehumasan Badan Akreditasi.
4) Mengkoordinasikan fungsi administrasi, baik tata laksana maupun
keuangan Badan Akreditasi.
5) Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan seluruh fungsi Badan Akreditasi
6) Mengendalikan pengelolaan aset dan perlengkapan Badan Akreditasi.
7) Memfasilitasi penyusunan laporan, saran, masukan dan pertimbangan
yang akan disampaikan dalam Rapat Pleno dan rapat-rapat lainnya.
8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Badan
Akreditasi dan/atau tugas-tugas lainnya yang disepakati anggota Badan
Akreditasi.
C. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Mekanisme Pengambilan Keputusan dilakukan melalui forum rapat sebagai berikut:
1. Rapat Pleno: Rapat Pleno merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi pada
Badan Akreditasi. Forum ini dilaksanakan untuk pengambilan keputusan yang
berkaitan dengan:
a. Penetapan Peraturan Badan Akreditasi;
b. Penetapan Keputusan Badan Akreditasi;
c. Penetapan Akreditasi terhadap lembaga kesejahteraan sosial;
d. Pengangkatan Asesor;
e. Pengambilan keputusan lainnya, sebagai tindak lanjut Rapat Rutin, Rapat
Konsultasi Tim Pakar, dan Rapat Rutin Gabungan.
2. Rapat Konsultasi Dewan Kehormatan: Rapat ini diselenggarakan sebagai forum
untuk membahas berbagai hal yang dipandang memerlukan pendapat dari Dewan
Kehormatan demi keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Akreditasi. Forum Rapat
Konsultasi Dewan Kehormatan diselenggarakan sekurang-kurangnya tiga bulan
sekali;
3. Rapat Rutin: Forum Rapat Rutin dilaksanakan untuk membahas persiapan
pelaksanaan kegiatan Badan Akreditasi, membahas berbagai masukan yang
diterima melalui pengaduan masyarakat serta laporan hasil monitoring dan evaluasi
yang bersifat mendesak. Forum ini sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga)
Anggota Badan Akreditasi. Rapat rutin diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga)
kali sebulan;
x

11. 4. Rapat Rutin Gabungan: Forum Rapat Gabungan dilaksanakan bersama jajaran
Sekretariat Badan Akreditasi, untuk membahas substansi yang berkenaan dengan
ketatalaksanaan administrasi, program kerja dan penganggarannya. Rapat Rutin
Gabungan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan; dan
5. Rapat Koordinasi: Forum Rapat Koordinasi merupakan pertemuan yang bersifat
koordinatif untuk membahas aktivitas yang berkenaan dengan dukungan kemitraan,
pelaksanaan advokasi, sosialisasi, desiminasi dan aktivitas terkait lainnya yang
dipandang memerlukan keterlibatan pihak lain sebagai mitra Badan Akreditasi. Rapat
koordinasi ini dapat bersifat lokal, regional maupun nasional, bertempat di Jakarta
maupun di tempat lain yang dipandang representatif. Pelaksanaan rapat koordinasi
diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun.
.
xi

12. BAB III
KERANGKA KERJA AKREDITASI
A. Persyaratan dan Jenis Lembaga
1. Persyaratan
a. Persyaratan Akreditasi untuk Unit Pelayanan Sosial langsung baik yang
diselenggarakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun mandiri dilakukan
dengan ketentuan:
1) berbadan hukum;
2) terdaftar dan memiliki ijin operasional di kementerian/ instansi sosial
3) melakukan pelayanan kesejahteraan sosial langsung kepada penyandang
masalah kesejahteraan sosial
4) rekomendasi dari instansi sosial.
b. Persyaratan Akreditasi untuk Unit Pelaksana Teknis milik pemerintah dan
pemerintah daerah dilakukan dengan ketentuan:
1) mempunyai Struktur Organisasi dan Tata Kerja berdasarkan keputusan
pejabat yang berwenang
2) melakukan pelayanan kesejahteraan sosial langsung kepada penyandang
masalah kesejahteraan social
2. Jenis Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang akan diakreditasi
a. Unit Pelaksana Teknis milik pemerintah dan pemerintah daerah
1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, seperti: Panti Sosial Asuhan Anak
(PSAA), panti/ sasana anak yatim piatu, Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA),
Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP), Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) dan
lembaga lainnya sejenis.
2) Lembaga rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan, seperti Panti Sosial
Bina Daksa (PSBD), Panti Sosial Bina Rungu Wicara (PSBRW), Panti Sosial
Bina Grahita (PSBG), Panti Sosial Bina Laras (PSBL),Balai Besar
Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD), dan lembaga lainnya sejenis.
3) Lembaga rehabilitasi sosial tuna sosial, seperti Panti Sosial Karya Wanita
(PSKW), Panti Sosial Bina Karya (untuk rehabilitasi penyandang masalah
gelandangan dan pengemis, dan lembaga lainnya sejenis
4) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, seperti Panti
Sosial Pamardi Putra (PSPP) dan lembaga lainnya sejenis.
xii

13. 5) Unit layanan lanjut usia, seperti Panti Sosial Tresna Werdha, Sasana
Tresana Werdha, Klub Lansia, Karang Werdha, dan lembaga lainnya
sejenis.
b. Unit Pelayanan Sosial langsung baik yang diselenggarakan oleh Lembaga
Kesejahteraan Sosial maupun mandiri, antara lain
1) Panti-panti sosial/lembaga pelayanan sosial yang dikelola/di bawah binaan
Organisasi Keagamaan dan/atau Organisasi Kemasyarakatan. Seperti: Panti
Asuhan Muhammadiyah, Panti Asuhan Kristen dan sebagainya
2) Lembaga-lembaga kesejahteraan sosial mandiri seperti: panti asuhan
yayasan, lembaga kesejahteraan sosial, dengan cakupan pelayanan sosial
antara lain:
a). Kesejahteraan Sosial Anak, seperti: Panti Sosial Asuhan Anak, Anak
yatim piatu, Petirahan Anak (PSPA), Panti Sosial untuk Anak yang
berkonflik/berhadapan dengan hukum, Panti Sosial Panti Sosial Bina
Remaja (PSBR) dan lembaga lainnya sejenis.
b). Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan, Panti Sosial Bina Daksa,
Panti Sosial Bina Rungu Wicara, Panti Sosial Bina Grahita, Panti Sosial
Bina Laras dan lembaga lainnya sejenis.
c). Rehabilitasi sosial tuna sosial, seperti Panti Sosial Karya Wanita, Panti
Sosial Bina Karya untuk rehabilitasi penyandang masalah gelandangan
dan pengemis, dan lembaga lainnya sejenis
d). Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, seperti Panti Sosial
Pamardi Putra (PSPP) dan lembaga lainnya sejenis.
e). Pelayanan lanjut usia, seperti Panti Sosial Tresna Werdha, Sasana
Tresana Werdha, Klub Lansia, Pusaka (di DKI Jakarta), Karang Werdha,
dan sebagainya dan lembaga lainnya sejenis.
B. Nilai dan Prinsip Akreditasi
1. Nilai
a. Profesionalisme
Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan etika moral dalam menjalankan
tugas-tugas akreditasi.
b. Akuntabilitas
Penyelenggaraan Akreditasi dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan dan
pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan termasuk keberhasilan
atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
xiii

14. c. Transparan
Data/ Informasi akreditasi dan pelaksanaan kerja organisasi akreditasi dapat
diakses oleh publik,
d. Pengawasan
Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan akreditasi
dengan mengusahakan keterlibatan masyarakat luas.
e. Mudah, Cepat dan Tepat
2. Prinsip Penyelenggaraan Akreditasi
a. Prinsip Komitmen
Setiap Anggota, Sekretariat dan Asesor Badan Akreditasi harus berkomitmen
untuk:
1) mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan;
2) menjunjung tinggi independensi, integritas dan profesionalisme;
3) menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Badan
Akreditasi;
4) mendorong LKS dan UPT/UPTD agar berorientasi pada upaya peningkatan
mutu lembaganya dan bukan sekedar untuk memperoleh peringkat akreditasi
semata;
5) tidak menyalahgunakan identitas, jabatan, dan sumberdaya lembaga untuk
kepentingan pribadi;
b. Prinsip Integritas
Untuk menjamin integritasnya dalam menjalankan tugas dan wewenang setiap
Anggota, Sekretariat dan Asesor Badan Akreditasi dilarang:
1) menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak
langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan
tugasnya;
2) menyalahgunakan wewenangnya sebagai pihak yang mengakreditasi guna
memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain;
3) membuat kesepakatan atau bargaining dalam arti negatif dengan pihak yang
diakreditasi;
4) menggurui dan atau mendebat argumentasi pihak yang diakreditasi;
c. Prinsip Independensi
Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenang setiap
Anggota, Sekretariat dan Asesor Badan Akreditasi wajib:
1) bersikap netral dan tidak memihak;
xiv

15. 2) menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan
kewajibannya;
d. Prinsip Kerahasiaan
1) merahasiakan proses akreditasi;
2) menyampaikan informasi tentang lembaga kepada professional terkait hanya
untuk kepentingan akreditasi
C. Pengukuran Akreditasi
1. Penentuan Tingkat Akreditasi
Akreditasi untuk Lembaga di bidang kesejahteraan sosial dikelompokkan 3
kategori:
a. Kategori A (baik sekali) adalah Lembaga di bidang kesejahteraan sosial
yang memperoleh skor/ nilai ≥ 86- 100%
b. Kategori B (baik) adalah Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang
memperoleh skor/ nilai antara 68-85%
c. Kategori C (cukup) adalah Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang
memperoleh skor/ nilai ≤ 50 - 67%
d. < 50 belum terakreditasi
Nilai tersebut diperoleh melalui Nilai Gabungan dari 3 instrumen :
a. Instrumen isian lembaga di bidang kesejahteraan sosial.
b. Instrumen Diskripsi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial
c. Hasil penilaian asesor
xv

16. BAB IV
PENYELENGGARAAN AKREDITASI
A. Tata Cara Akreditasi
1. Proses Akreditasi
Tingkat kelayakan dan standardisasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial
ditentukan melalui suatu proses akreditasi. Secara umum, proses pelaksanaan
akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial dapat digambarkan sebagai
berikut:
xvi

17. Keterangan :
a. Instrumen Daftar isian lembaga di bidang Kesejahteraan sosial: Lembaga di
bidang Kesejahteraan Sosial dengan mengisi instrumen.;
b. Mengajukan Permohonan: Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial mengajukan
permohonan akreditasi kepada Ketua Badan Akreditasi dengan melampirkan isian
instrumen dan persyaratan administrasi ke kantor Badan Akreditasi;
c. Verifikasi oleh Sekretariat Badan Akreditasi untuk memeriksa kelengkapan
instrumen beserta lampiran-lampirannya. Apabila memenuhi persyaratan dilanjutkan
dengan Visitasi ke Lembaga di Bidang Kesos, apabila tidak memenuhi persyaratan
dikembalikan kepada lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial;
d. Penugasan asesor ke Lembaga di Bidang Kesos melalu Visitasi dan
Penyusunan Laporan Hasil Visitasi kepada Badan Akreditasi:
Visitasi dilakukan oleh asesor dan Tim;
e. Rapat Pleno Pengusulan Penetapan Hasil Akreditasi oleh Badan Akreditasi
Rapat pleno dihadiri minimal 2/3 dari anggota Badan Akreditasi untuk mengusulkan
hasil penilaian akreditasi dan dimohonkan pertimbangan dari Dewan kehormatan
Akreditasi.
f. Penetapan Hasil Akreditasi oleh Menteri Sosial atas Pertimbangan Dewan
Kehormatan Akreditasi
hasil pertimbangan dewan kehormatan diusulkan kepada kepada Menteri Sosial
untuk ditetapkan akreditasi.
g. Penerbitan Sertifikat Akreditasi:
Sertifikat akreditasi diterbitkan oleh Menteri Sosial dan berlaku sesuai dengan
tingkatan akreditasi yang di capai oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.
B. Alur Kegiatan Akreditasi
1. Penyampaian informasi mengenai kebijakan, tatacara dan penetapan formasi
akreditasi dalam tahun anggaran melalui surat kilat khusus, P4s.kemsos.go.id;
dan/atau ; www.depsos.go.id.
2. LKS atau UPT/UPTD yang akan mengikuti akreditasi diwajibkan mengisi ‘Formulir
Online’ dan men-scan, meng- up load berkas yang di persyaratkan. dan di kirim
melalui P4s.kemsos.go.id.
3. Badan Akreditasi melakukan penelaahan kelengkapan administrasi yang dikirim
lembaga pemohon
xvii

18. 4. Badan Akreditasi menginformasikan hasil penelaahan administrasi melalui
p4s.kemsos.go.id kepada peserta akreditasi. Peserta akreditasi yang memenuhi
syarat akan mendapatkan ‘Kartu Peserta penilaian akreditasi’
5. Setelah itu dilakukan penilaian lembaga pemohon oleh asesor yang ditugaskan
badan akreditasi sesuai dengan urutan penilaian akreditasi (dengan menggunakan
instrumen)
6. Hasil penilaian disampaikan kepada badan akreditasi
7. Badan akreditasi selanjutnya menelaah hasil penilaian yang hasil penilaian itu
disampaikan kepada Menteri Sosial
8. Menteri Sosial atas dasar pengajuan badan akreditasi dan pertimbangan dewan
kehormatan akreditasi menetapkan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan
sosial. Penetapan itu diwujudkan dalam bentuk Piagam Akreditasi Lembaga di
Bidang Kesejahteraan Sosial
9. Surat Penetapan Akreditasi tersebut disampaikan kepada lembaga dimaksud dan
dipublikasikan dalam bentuk informasi digital dan tertulis melalui media yang ada.
C. Hasil Akreditasi
1. Lembaga yang sudah telah memenuhi ketentuan administratif dan penilaian, maka
yang bersangkutan akan memperoleh bukti berupa sertifikat akreditasi yang
ditetapkan oleh Menteri Sosial.
2. Masa berlaku sertifikat akreditasi sesuai dengan tingkatan akreditasi yang diperoleh
lembaga di bidang kesejahteraan sosial tersebut, yaitu:
a. Akreditasi A (baik sekali) berlaku selama 5 (lima) tahun
b. Akreditasi B (baik) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
c. Akreditasi C (cukup) berlaku selama 2 (dua) tahun.
3. Lembaga yang tidak memenuhi syarat akreditasi diberikan kesempatan untuk
mengajukan kembali dan apabila masa berlakunya akreditasi telah berakhir maka
lembaga yang bersangkutan mengajukan permohonan kembali.
4. Pengumuman hasil akreditasi dilakukan melalui: P4s.kemsos.go.id; dan ;
www.depsos.go.id dan sertifikat akan dikirimkan kepada LKS dan/atau UPT/UPTD
yang telah mengikuti akreditasi.
xviii

19. BAB V
PENGENDALIAN AKREDITASI
A. Supervisi
Supervisi adalah asistensi/ bimbingan teknis terhadap proses akreditasi Lembaga
Kesejahteraan Sosial (LKS) dan UPT/UPTD yang dilaksanakan oleh Kementerian
Sosial.
Pelaksana : Kementerian Sosial dan Badan Akreditrasi sesuai kewenangan masing-
masing
Tujuan supervisi adalah:
1. Melakukan pembinaan kepada yang disupervisi (LKS dan UPT/D) agar kinerja
pelayanan kesejahteraan sosial semakin baik sesuai standar pelayanan minimal.
2. Membangun kesiapan diri LKS dan UPT/D mengikuti akreditasi
3. LKS dan UPT/D menyiapkan perangkat software dan hardware.
4. Membantu menganalisis faktor penghambat dan pendukung proses akreditasi
yang sesuai dengan standar pelayanan minimal
Pelaksana supervisi adalah:
1. Kementerian Sosial RI cq. Badiklit:
memberikan bimbingan teknis kepada LKS dan UPT/D agar dapat menyiapkan
diri mengikuti akreditasi.
2. Badan Akreditasi
a. Bimbingan teknis kepada perwakilan Badan Akreditasi di daerah
b. Bimbingan teknis kepada para asesor didalam melakukan penilaian
akreditasi
Langkah-langkah supervisi:
1. Menyusun panduan dan instrument supervisi
2. Melaksanakan supervisi
3. Laporan hasil supervisi.
xix

20. B. Monitoring
Monitoring merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis dan
dilakukan oleh Kementerian Sosial dalam rangka untuk memantau situasi dan
kondisi, baik terhadap LKS dan/atau UPT/UPTD yang belum maupun yang telah
terakreditasi. Kegiatan monitoring dilakukan secara berkala setiap triwulan, semester
dan tahunan.
Tujuan Monitoring adalah memberikan jaminan bagi terlaksananya proses akreditasi
sesuai dengan rencana, dengan melakukan pengecekan terhadap aktivitas-aktivitas
yang dijalankan, mencatat kemajuan-kemajuan yang sesuai dengan rencana,
menemukenali kekuatan-kekuatan dan masalah-masalah yang timbul dan
melakukan penyesuaian dengan adanya perubahan yang terus terjadi di lingkungan
program/ kegiatan akreditasi Lembaga dibidang kesejahteraan sosial.
Pelaksana Monitoring
1. Kementerian Sosial RI cq. Badiklit:
Melakukan pemantauan perkembangan akreditasi terhadap LKS dan UPT/D.
2. Badan Akreditasi
a. Pemantauan perkembangan penilaian akreditasi kepada perwakilan Badan
Akreditasi di daerah
b. Pemantauan terhadap berfungsi atau tidaknya peran asesor didalam
melakukan penilaian akreditasi.
Hasil monitoring digunakan sebagai:
1. Masukan untuk proses verifikasi dan validasi;
2. Bahan pertimbangan untuk penetapan kebijakan; dan/atau
3. Masukan untuk proses pengambilan keputusan akreditasi.
C. Evaluasi
Evaluasi merupakan suatu rangkaian kegiatan penilaian yang terencana dan
terjadwal.
1. Tujuan evaluasi dilakukan untuk menilai:
a. Kinerja dan kemajuan yang dicapai pada setiap tahapan kegiatan (evaluasi
proses);
xx

21. b. Tingkat keberhasilan yang dicapai pada tahapan akhir kegiatan (evaluasi
hasil);
c. Situasi umum perkembangan LKS dan/atau UPT/UPTD ybs;
d. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan akreditasi;
e. Faktor-faktor pelancar dan pembatas (hambatan) dalam proses pelaksanaan
akreditasi LKS dan/atau UPT/UPTD.
2. Pelaksana Evaluasi
a. Kementerian Sosial RI cq. Badiklit:
Melakukan penilaian perkembangan akreditasi terhadap LKS dan UPT/D.
b. Badan Akreditasi
1) Penilaian akreditasi kepada perwakilan Badan Akreditasi di daerah
2) Penilaian terhadap berfungsi atau tidaknya peran asesor didalam
melakukan penilaian akreditasi.
D. Pelaporan
Laporan merupakan suatu rangkaian aktivitas penyampaian data dan informasi
yang terencana dan terjadwal. Bentuk laporan pelaksanaan kegiatan akreditasi
baik yang dilakukan oleh Kementerian Sosial maupun yang dilakukan oleh
Badan Akreditasi terdiri dari:
a. Laporan hasil visitasi/ pelaksanaan akreditasi
b. Laporan pelaksanaan hasil supervisi
c. Laporan pelaksanaan hasil monitoring;
d. Laporan pelaksanaan hasil evaluasi;
e. Laporan rutin berkala, baik laporan semester maupun laporan akhir tahun;
f. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
xxi

22. BAB VI
P E N U T U P
Buku Panduan Umum ini disusun untuk menjadi acuan dan pegangan bagi para
penanggung-jawab program pada Kementeria/Instansi/Lembaga yang menjadi mitra
Badan Akreditasi, baik di tingkap pusat, di provinsi maupun di kabupaten/kota. Buku
Panduan Umum ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan oleh semua pihak, baik
segenap civitas Badan Akreditasi maupun Kementerian/ Instansi/Lembaga terkait dan
khususnya para penyelenggara lembaga kese-jahteraan sosial yang berada diberbagai
wilayah Indonesia.
Kehadiran buku panduan ini, pada prinsipnya tidak hanya sebagai acuan bagi
pihak terkait, akan tetapi juga dimaksudkan sebagai upaya perluasan informasi dalam
rangka peningkatan pemahaman dari segenap pemangku kepentingan (stakeholders)
khususnya dan masyarakat pada umumnya.
Dengan tersusunnya buku ini, segenap civitas Badan Akreditasi berharap agar
proses pelaksanaan akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan dapat berjalan
sesuai ketentuan yang berlaku.
xxii