Recommended
More Related Content
Similar to Implementasi Pemanfaatan Ruang RDTR dalam Pembangunan di Daerah.pdf
Similar to Implementasi Pemanfaatan Ruang RDTR dalam Pembangunan di Daerah.pdf (20)
Implementasi Pemanfaatan Ruang RDTR dalam Pembangunan di Daerah.pdf
- 1. ARAHAN DAN PEMBUKAAN PADA RAPAT KOORDINASI IMPLEMENTASI PEMANFAATAN RUANG RDTR DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH Oleh: Gunawan Eko Movianto, MM Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Manggarai Barat, 13 Juli 2023 1
- 2. TUJUAN PERTEMUAN 2 Sesuai tupoksi Ditjen Bina Bangda selaku pembina umum penyelenggaraan urusan penataan ruang berperan melakukan pembinaan kepada GWPP dan mengoordinasikan pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kegiatan Rapat bertujuan untuk membahas Implementasi Pemanfaatan Ruang RDTR Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan di Daerah.
- 3. PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PERENCANAAN RUANG (RTRW DAN RDTR) Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional Pasal 258 Ayat 2 UU 23/2014 URUSAN PEMERINTAHAN adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Penataan Ruang merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan diwadahi dalam bentuk DINAS Pengaturan Pembinaan Pengawasan PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RTRW DAN RDTR PEMANFAATAN RUANG DAERAH PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH 3 TUJUAN: untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah
- 4. 4 PERDA RTRW DAN PERKADA RDTR DALAM IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH Mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha untuk Meningkatan Ekosistem Investasi dan menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan (sesuai Pasal 32 PP No. 6 Tahun 2021 PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah mengenai rencana tata ruang yang mendukung Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah RTRW PROVINSI 1 3 GOALS 2 RTRW KAB/KOTA RDTR KAB/KOTA Perda dan Perkada mengenai rencana tata ruang disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 32 PP No. 6 Tahun 2021 JENIS RENCANA TATA RUANG DAERAH
- 5. STATUS RTRW SECARA NASIONAL Sumber: Data Ditjen Bina Pembangunan Daerah, 2023. 5 88 186 158 TERINTEGRASI DLM SISTEM OSS PERDA PERKADA 1.838 Target RDTR berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 274 Telah Ditetapkan RDTR Kab/Kota diantaranya STATUS RDTR KABUPATEN/KOTA note: data bergerak note: data bergerak
- 6. 6 RENCANA TATA RUANG SEBAGAI DASAR DALAM PENERAPAN PERIZINAN (OSS) Sumber : Kementerian ATR/BPN, 2022 56 • Penyederhanaan Izin Pemanfataan Ruang berubah menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). • Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR (Pasal 1 Angka 17 PP No. 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang).
- 7. 7 RDTR SEBAGAI PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA Persyaratan Dasar Lingkungan Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki: 1. Amdal 2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). 3. Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Memenuhi standar teknis bangunan gedung Acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan: 1. Fungsi bangunan gedung. 2. Klasifikasi bangunan gedung. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Persetujuan lingkungan Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi Kesesuaian Rencana Lokasi Kegiatan 1. RTRW dan RDTR merupakan acuan bagi penerbitan KKPR - Pasal 8 PP No. 21 Th 2021. 2. Dalam pelayanan berbasis OSS, RTR diintegrasikan oleh Menteri ATR dan Kepala BKPM ke dalam sistem OSS untuk memperoleh KKPR untuk kegiatan berusaha - Pasal 98 ayat 1 huruf a dan Pasal 100 ayat 1 PP No. 21 Tahun 2021. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung sesuai Pasal 6 Ayat 8 PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha meliputi: 1 2 3 PP 22 Tahun 2021 PP 21 Tahun 2021 *Lokasi Kegiatan harus sesuai RTR (Pasal 21, 52, 66) *Lokasi Kegiatan sesuai RDTR & RTRW (Pasal 8) PP 16 Tahun 2021