Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Kelembagaan_Perencanaan_Tata_Ruang_di_Pusat dan Daerah.ppt
Similar to Kelembagaan_Perencanaan_Tata_Ruang_di_Pusat dan Daerah.ppt (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Kelembagaan_Perencanaan_Tata_Ruang_di_Pusat dan Daerah.ppt
- 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional MATERI 2: Kelembagaan Perencanaan Tata Ruang di Pusat dan Daerah Disampaikan oleh Oswar Mungkasa (Direktur Tata Ruang dan Pertanahan) pada Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana (FPP) Madya Spasial Kerjasama Pusbindiklatren Bappenas dengan Program Magister Perencanaan Kota dan Daerah (MPKD) UGM Yogyakarta 13 Oktober, 2015
- 2. Kementerian PPN/Bappenas OUTLINE PEMBAHASAN Penyelenggaraan Penataan Ruang Perencanaan Tata Ruang Koordinasi Penataan Ruang di Pusat dan Daerah Status Penyelesaian RTR 2
- 4. TUR, BIN, dan WAS terhadap : - LAK PR wilayah Nasional, provinsi, & kabupaten/kota, - LAK PR kws. strategis nasional, provinsi, & kabupaten/kota LAK PR wilayah Nasional LAK PR kws strategis Nasional Kerja sama PR antarnegara & fasilitasi kerja sama antarprovinsi NEGARA WEWENANG PEMERINTAH WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI WEWENANG PEMERINTAH KAB./KOTA Dalam melaksanakan tugasnya, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah Negara menyelengga- rakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran raktyat TUR, BIN, dan WAS terhadap : - LAK PR wilayah provinsi & kabupaten/kota, - LAK PR kws. Provinsi & kabupaten/kota LAK PR wilayah provinsi LAK PR kws. strategis provinsi Kerja sama PR antarprovinsi & fasilitasi kerja sama antarprovinsi TUR, BIN, dan WAS terhadap : - LAK PR Wilayah kabupaten/kota, - LAK PR kws. strategis kabupaten/kota LAK PR wilayah kabupaten /kota LAK PR kws. strategis kabupaten/kota Kerja sama PR antarkabupaten/kota Ket: TUR = pengaturan BIN = pembinaan LAK = pelaksanaan WAS = pengawasan PR = penataan ruang Ps. 7 ayat (1) Ps. 7 ayat (2) Ps. 8 Ps. 10 Ps. 11 Seorang Menteri Ps. 9 ayat (1) Sumber: UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Tugas dan Wewenang Penyelenggaraan Penataan Ruang..(1) 4
- 5. Pengaturan upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang Perencanaan Tata Ruang penyusunan rencana tata ruang Pemanfaatan Ruang pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Peraturan zonasi Perizinan Insentif – disinsentif Pengenaan Sanksi penetapan ketentuan peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang. Pemerintah kepada pemerintah daerah dan masyarakat Pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat Pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat Pemantauan Evaluasi Pelaporan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang Pembinaan upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat Pelaksanaan upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Pengawasan upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penyelenggaraan Penataan Ruang Ps. 1 angka 9 Ps. 1 angka 10 Ps. 1 angka 11 Ps. 1 angka 12 Ps. 12 Ps. 13 Ps.55 ayat (2) Ps. 1 angka 13 Ps. 1 angka 14 Ps. 1 angka 15 Ps. 14 ayat (1) Ps. 32 ayat (1) Ps. 35 Sumber: UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Tugas dan Wewenang Penataan Penyelenggaraan Ruang..(2) 5
- 6. PENGATURAN Penetapan ketentuan peraturan per-UU-an bidang penataan ruang (termasuk pedoman bidang penataan ruang PEMBINAAN koordinasi penyelenggaraan penataan ruang; sosialisasi peraturan per-UU-an dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang; pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang; penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Ps. 13 ayat (2) Ps.12 melalui melalui dilakukan kepada Ps. 13 ayat (1) Pemerintah Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi Masyarakat Sumber: UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang 6
- 7. PELAKSANAAN PERENCANAAN TATA RUANG Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang suatu proses untuk menentukan struktur ruang & pola ruang yang meliputi penyusunan & penetapan RTR upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya Adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan: Ps.12 Ps. 1 angka 11 Ps. 1 angka 15 Ps. 1 angka 13 Ps. 1 angka 14 Sumber: UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang 7
- 8. PENGAWASAN PENATAAN RUANG Kinerja Pengaturan Penataan Ruang dilakukan terhadap Pemantauan Evaluasi Pelaporan terdiri atas dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah Masyarakat melibatkan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan dengan dilakukan dengan mengamati & memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dgn ketentuan peraturan per-UU-an terbukti terjadi penyimpangan administratif Menteri, Gubernur, & Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya Gubernur mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Bupati/Walikota dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian Menteri mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Gubernur dalam hal Gubernur tidak melaksanakan langkah penyelesaian Kinerja pembinaan Penataan Ruang Kinerja Pelaksanaan Penataan Ruang kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang Ps. 55 ayat (1) Ps. 55 ayat (2) Ps. 55 ayat (3) Ps. 55 ayat (4) Ps. 55 ayat (5) Ps. 56 ayat (1) Ps. 56 ayat (2) Ps. 56 ayat (3) Ps. 56 ayat (4) Ps. 58 ayat (1) Sumber: UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pengawasan Penataan Ruang 8
- 9. Kementerian PPN/Bappenas Perencanaan Tata Ruang 9
- 10. PR berdasarkan Administrasi (mempertegas aspek kewenangan penyelenggaraan) PR Wilayah Nasional PR Wilayah Provinsi PR Wilayah Kabupaten PR Wilayah Kota PR berdasarkan Nilai Strategis Kawasan (kawasan yang secara spesifik berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan PR) Kawasan Strategis Nasional Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan Strategis Kota Kewenangan Pem. Pusat Pem. Provinsi Pem. Kabupaten Pem. Kota KEWENANGAN PENATAAN RUANG Ps. 5 ayat (3) Ps. 5 ayat (5) Dengan demikian, kewenangan penyusunan Rencana Tata Ruang disesuaikan dengan kewenangan penataan ruang berdasarkan administrasi dan nilai strategis kawasan Sumber: UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 10
- 11. PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH PERKOTAAN RENCANA UMUM TATA RUANG RENCANA RINCI TATA RUANG RTR KWS METROPOLITAN RTR PULAU / KEPULAUAN RTR KWS STRA. NASIONAL RTR KWS STRA KABUPATEN RTR KWS PERKOTAAN DLM WIL KABUPATEN RTRW KOTA RTR BAGIAN WIL KOTA RTR KWS STRA KOTA RDTR WIL KABUPATEN RTR KWS STRA. PROVINSI RDTR WIL KOTA RTRW NASIONAL RTRW PROVINSI RTRW KABUPATEN Menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang Sebagai dasar penyusunan peraturan zonasi a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau b. rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan disusun apabila: Ps. 14 ayat (1) Ps. 14 ayat (2) Ps. 14 ayat (3) Ps. 14 ayat (4) Ps. 14 ayat (5) Ps. 14 ayat (6) Sumber: UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 11
- 12. MEKANISME PENETAPAN PERDA RTRW PROVINSI (BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO.23 TAHUN 2014) Pasal 245 ayat 2 Koordinasi dengan Menteri Yang Membidangi Urusan Tata Ruang Dilakukan MENDAGRI Gubernur Menetapkan Raperda menjadi Perda Perda RTRWP Hasil : Dilaporkan 12
- 13. RAPERDA YANG TELAH DISETUJUI DPRD DIAJUKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA KONSULTASI MENDAGRI Atas Dasar Surat Rekomendasi Dikoordinasi oleh BKPRN Dihasilkan Diselenggarakan Dilakukan Persetujuan Substansi Teknis Surat Permintaan Evaluasi dari Bupati/ Walikota PENYUSUNAN -Permendagri; -Permen PU; -Permen Kelautan dan Perikanan; -Dll. Substansi Teknis GUBERNUR C.q. BKPRD Provinsi Surat Reko- mendasi Dihasilkan GUBERNUR Hasil : Dilaporkan Bupati/Walikota Menetapkan Raperda menjadi Perda INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN TATA RUANG KONSULTASI KEPADA MENTERI, DAN SELANJUTNYA MENTERI BERKOORDINASI DENGAN MENTERI YANG MEMBIDANGI URUSAN TATA RUANG EVALUASI Raperda RTRWK/K Konsultasi Evaluasi Perda RTRWK/K Oleh Gubernur Pasal 245 ayat (4) MEKANISME PENETAPAN PERDA RTRW KABUPATEN/KOTA (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2014) Dilakukan Hasil Hasil Evaluasi diikuti dengan Pemberian Nomor Register 13
- 14. Kementerian PPN/Bappenas Penyelesaian proses kehutanan Penyiapan Raperda RRTR oleh Daerah Permintaan Persetujuan Substansi ke Menteri ATR Pembahasan RRTR di BKPRN Persetujuan Substansi RRTR oleh Menteri ATR Penetapan Raperda bersama DPRD Perda RRTR Provinsi/ Kabupaten/ Kota Evaluasi Kemendagri Diperlukan rekomendasi Gubernur untuk RRTR Kab/Kota Mekanisme Penetapan Perda RRTR Provinsi/Kabupaten/Kota..(1) A. OLEH MENTERI ATR 14
- 15. Kementerian PPN/Bappenas Mekanisme Penetapan Perda RRTR Provinsi/Kabupaten/Kota..(2) B. OLEH GUBERNUR 15
- 16. Kementerian PPN/Bappenas Persetujuan Substansi Berdasarkan Permen PU No. 11 Tahun 2009 tentang Persetujuan Substansi dalam Penetapan Raperda RTRW, diketahui bahwa Evaluasi Materi Muatan Teknis Raperda RTRW Provnsi dan Kabupaten/Kota dilakukan melalui forum koordinasi kelompok kerja teknis BKPRN oleh Tim Evaluasi Persetujuan Subtansi BKPRN. Adapun pembentukan Tim Evaluasi Teknis Pesetujuan Substansi Raperda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya ditetapkan melalui Kepmen PU No. 425 Tahun 2009, yang beranggotakan diantaranya Eselon II dari: • Kemenko Perekonomian • Kemenko Polhukam • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Kementerian PPN/Bappenas • Kementerian Dalam Negeri • Sekretariat Kabinet • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Kementerian Kelauatan dan Perikanan • Kementerian Perhubungan • Kementerian Pertanian • Kementerian Hukum dan HAM • Kementerian EDSM • Kementerian Perindustrian • Kementerian Luar Negeri • Badan Informasi Geospatial • Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 16
- 17. Kementerian PPN/Bappenas o Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penetapan Raperda tentang RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota beserta Rencana Rincinya dilakukan setelah mendapatkan persetujuan substansi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang. o Berdasarkan Pasal 58 ayat (2), Pasal 62 ayat (2), Pasal 68 ayat 2), dan Pasal 76 ayat (2) PP No.15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pemberian persetujuan substansi rencana rinci tata ruang dapat didekonsentrasikan kepada Gubernur. o Mekanisme pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan substansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang kabupaten/kota dari Menteri PU kepada Gubernur telah diatur dalam Permen PU No.: 01/PRT/M/2013. Pelimpahan Kewenangan Persub RRTR Kabupaten/Kota..(1) 17
- 18. Kementerian PPN/Bappenas Sesuai dengan Permen PU No. 1/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota, kriteria yang harus dipenuhi oleh provinsi untuk mendapatkan dekon persetujuan substansi RDTR meliputi: 1.telah menetapkan peraturan daerah tentang RTRW provinsi; 2.paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsinya telah memiliki peraturan daerah tentang RTRW kabupaten/kota; 3.memiliki paling sedikit unit eselon III teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang; 4.memiliki badan koordinasi penataan ruang daerah provinsi yang telah operasional dan efektif sebagai wadah koordinasi lintas sektoral di bidang penataan ruang; dan 5.memiliki sumber daya manusia yang cukup, kompeten, dan responsif di bidang penataan ruang, terutama pada dinas teknis yang membidangi urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menjadi sekretariat pelaksana teknis pelayanan pemberian substansi RRTR kabupaten/kota Kriteria Pelimpahan Kewenangan Persub RRTR Kab/Kota 18 Pelimpahan Kewenangan Persub RRTR Kabupaten/Kota..(2)
- 19. ditetapkan Desember minggu pertama atau setelah ditetapkannya Perpres Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat paling lambat Juli tahun berjalan paling lambat Juni minggu ke-2 atau setelah ditetapkannya Pagu Sementara – untuk tahun anggaran berikutnya 19 Pemberitahuan Rencana Pelimpahan Wewenang oleh Menteri kepada Gubernur Pernyataan Kesediaan: Jawaban tertulis dari Gubernur Penilaian terhadap pemenuhan Kriteria oleh Menteri melalui Dirjen Penataan Ruang Keputusan Menteri tentang pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan substansi Pelaksanaan oleh Gubernur Gubernur tidak memberi jawaban = TIDAK BERSEDIA DAPAT DITARIK KEMBALI melalui Ketetapan Menteri Gubernur dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Dirjen Pelimpahan Kewenangan Persub RRTR Kabupaten/Kota..(3) Mekanisme Pelimpahan Kewenangan:
- 20. Kementerian PPN/Bappenas No Provinsi SK Pelimpahan Dekon 1 Jawa Barat Kepmen PU No. 233/KPTS/M/2013 2 Jawa Tengah Kepmen PU No. 234/KPTS/M/2013 3 Jawa Timur Kepmen PU No. 235/KPTS/M/2013 4 Sulawesi Selatan Kepmen PU No. 236/KPTS/M/2013 5 Jambi Kepmen PU No. 224/KPTS/M/2014 6 Sumatera Barat Kepmen PU No. 225/KPTS/M/2014 7 Sulawesi Tengah Kepmen PU No. 264/KPTS/M/2014 8 DIY Kepmen PU No. 285/KPTS/M/2014 9 Gorontalo Kepmen PU No. 325/KPTS/M/2014 10 Lampung Kepmen PU No. 326/KPTS/M/2014 20 Daftar Provinsi yang Telah Menerima Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi RRTR Kabupaten/Kota Pelimpahan Kewenangan Persub RRTR Kabupaten/Kota..(4)
- 21. Kementerian PPN/Bappenas Koordinasi Penataan Ruang di Pusat dan Daerah 21
- 22. Kementerian PPN/Bappenas Koordinasi Penataan Ruang Untuk mencapai tujuan penataan ruang (aman, nyaman, produktif, berkelanjutan) diperlukan lembaga yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam koordinasi penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian): Pusat: BKPRN Provinsi/Kabupaten/Kota: BKPRD 22
- 23. Kementerian PPN/Bappenas Kelembagaan Koordinasi Penataan Ruang BKPRN BKPRD • Menyiapkan kebijakan penataan ruang nasional • Pelaksanaan RTRWN secara terpadu • Penanganan dan penyelesaian masalah tata ruang • Pemaduserasian tata ruang • Fasilitasi kerjasama penataan ruang antar provinsi • Sinkronisasi rencana umum dan rencana rinci tata ruang • Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang Wadah koordinasi penataan ruang di daerah Menjamin terselenggaranya penataan ruang di daerah Menserasikan dan mensinergikan penyelenggaraan penataan ruang nasional dengan daerah BKPRD Provinsi BKPRD Kab/Kota Perencanaan pada tingkat provinsi Operasionalisasi pemanfaatan lintas kabupaten dan pengelolaan kawasan strategis (nasional) Pengendalian dalam bentuk pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang Perencanaan tata ruang kab/kota Pemanfaatan ruang kab/kota (keterpaduan pelaksanaan pembangunan) Mekanisme perizinan (investasi) Pengawasan (pemantauan & evaluasi) Penertiban (melalui sanksi) Sumber: Keppres 4/2009 tentang BKPRN; Permendagri 50/2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang di Daerah 23
- 24. Kementerian PPN/Bappenas Mekanisme Koordinasi Penataan Ruang S I S T E M I N F O R M A S I RTRW Nasional/ RTR Pulau/Kep/KSN RTRW Provinsi RTR Kaw Strategis Provinsi RTRW Kabupaten RTRW Kota RTRW Kaw. Strategis Kab/Kota • Kebijakan Perwujudan Struktur dan Pola Ruang sbg perangkat operasional RTRWN di Pulau/Kepulauan • Kebijakan Pengemb. Kawasan: - Kaw Strategis Nas - Kebijakan Spasial Sektor al: Sistranas, Pesisir & Pulau2 Kecil • Arahan peraturan zonasi • Perizinan • Insentif & Disinsentif • Sanksi • Strategi Perwujudan Struktur Lintas Kab/Kota • Arah Pengembangan Wilayah/ Kawasan lintas Kab/Kota • Pelaksanaan indikasi program pembangunan sektor lintas Kab/Kota • Pembangunan Infrastruktur • Pembangunan Kawasan • Rencana Program Sektor Rencana Rinci Tata Ruang • Arahan peraturan zonasi • Perizinan • Insentif & Disinsentif • Sanksi • Pengaturan zonasi • Perizinan • Insentif & Disinsentif • Sanksi PEMERINTAH GUBERNUR BUPATI/ WALIKOTA PERENCANAAN PEMANFATAN PENGENDALIAN LEMBAGA OPERASIONAL STRUKTURAL LEMBAGA KOORDINASI BKPRN MASY BKPRD Provinsi MASY BKPRD Kab/Kota MASY 24
- 25. Kementerian PPN/Bappenas Hubungan Kerja BKPRN-BKPRD Aspek BKPRN BKPRD Hubungan Kerja Dasar Hukum Keppres 4/2009 Permendagri 50/2009 Karena bersifat ad-hoc maka kekuatan hukum rekomendasi BKPRN dalam penanganan konflik belum cukup kuat sebagai dasar pelaksanaan di lapangan. Tugas dan Fungsi Nasional Provinsi dan Kab/Kota • Kurangnya sinergi antar K/L dan Anggota BKPRN, karena belum adanya acuan kerja yang jelas; • Kurangnya koordinasi antara BKPRN-BKPRD provinsi dan BKPRD provinsi- BKPRD kab./kota; • Perlunya penegasan fungsi dan hubungan antara BKPRN dan BKPRD sehingga perlu disusun SOP Struktur Organisasi Kementrian/ Badan/ Wasekab SKPD Provinsi/ Kab/Kota Masih sering bersifat sektoral bukan bergerak/berjalan atas nama satu kelembagaan BKPRN/BKPRD Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Internal BKPRN Internal BKPRD Belum adanya mekanisme baku yang mengatur hubungan kerja antara BKPRN dengan BKPRD, sehingga perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang masih belum optimal. Forum Koordinasi Rakernas BKPRN Rakerda BKPRD Masih kurangnya realisasi dan implementasi (tindak lanjut) dari hasil keputusan Rakernas/Rakerda. 25
- 26. Kementerian PPN/Bappenas Status Penyelesaian RTR (per 25 September 2015) 26
- 27. RTRW PROVINSI 27 Provinsi 7 Provinsi • Total: 34 Provinsi • Per 25 September 2015 RTRW Provinsi yang Sudah ditetapkan: 27 RTRW Provinsi NO. PROVINSI PERDA 1 Bengkulu No. 2 Tahun 2012 2 Lampung No. 1 Tahun 2010 3 DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 4 Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 5 Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 6 D.I Yogyakarta No. 2 Tahun 2010 7 Jawa Timur No. 5 Tahun 2012 8 Banten No. 2 Tahun 2011 9 Bali No. 16 Tahun 2009 10 Nusa Tenggara Barat No. 3 Tahun 2010 11 Nusa Tenggara Timur No. 1 Tahun 2011 12 Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2009 13 Gorontalo No. 4 Tahun 2011 14 Sumatera Barat No.13 Tahun 2012 NO. PROVINSI PERDA 15 Jambi No.10 Tahun 2013 16 Maluku No. 16 Tahun 2013 17 Maluku Utara No. 2 Tahun 2013 18 Papua Barat No.2 Tahun 2013 19 Sulawesi Tengah No. 8 Tahun 2013 20 Aceh No. 19 Tahun 2013 21 Papua No. 23 Tahun 2013 22 Sulawesi Barat No.1 Tahun 2014 23 Kep. Bangka Belitung No. 2 Tahun 2014 24 Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2014 25 Sulawesi Tenggara No. 2 Tahun 2014 26 Kalimantan Barat No. 10 Tahun 2014 27 Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015 TOTAL PROVINSI: 27 PROVINSI 27
- 28. 68 Kabupaten 347 Kabupaten • Total: 415 Kabupaten • Per 25 September 2015, RTRW Kab. yang Sudah ditetapkan: 347 RTRW Kab 28
- 29. 6 Kota 87 Kota RTRW KOTA • Total : 93 Kota • Per 25 September 2015, RTRW Kota yang Sudah ditetapkan: 87 RTRW Kota 29
- 30. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Situs BKPRN: www.bkprn.org Situs TRP: www.trp.or.id Portal TRP: www.tataruangpertanahan.com Pustaka virtual TRP: www.scribd.com/Tata Ruang dan Pertanahan Milis TRP: http://groups.google.com/d/forum/tata- ruang-dan pertanahan Portal Geospasial: portal.ina-sdi.or.id TERIMA KASIH 30