Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas otonomi daerah, memberikan peluang baru bagi daerah untuk menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan penentuan tarif pajak.
Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan)Sarif Sidik
Sosialisasi program pembebasan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2020 yang memberikan pembebasan pokok, dendapajak, dan bea balik nama kedua dan seterusnya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah."
Perhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONIRiki Ardoni
Dalam Undang-undang PPh, Biaya pajak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dasar hukumnya dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 9 UU PPh, semua jenis pajak boleh dibiayakan kecuali Pajak Penghasilan.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATA...iniPurwokerto
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
UU No. 28-2009 mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. UU ini menetapkan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. UU ini juga mengatur tentang larangan pemungutan pajak selain jenis yang ditetapkan, sanksi untuk pelanggaran, serta pengawasan dan pembatalan peraturan daerah terkait pajak dan retribusi.
Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas otonomi daerah, memberikan peluang baru bagi daerah untuk menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan penentuan tarif pajak.
Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan)Sarif Sidik
Sosialisasi program pembebasan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2020 yang memberikan pembebasan pokok, dendapajak, dan bea balik nama kedua dan seterusnya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah."
Perhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONIRiki Ardoni
Dalam Undang-undang PPh, Biaya pajak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dasar hukumnya dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 9 UU PPh, semua jenis pajak boleh dibiayakan kecuali Pajak Penghasilan.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATA...iniPurwokerto
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
UU No. 28-2009 mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. UU ini menetapkan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. UU ini juga mengatur tentang larangan pemungutan pajak selain jenis yang ditetapkan, sanksi untuk pelanggaran, serta pengawasan dan pembatalan peraturan daerah terkait pajak dan retribusi.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Indonesia. Ia menjelaskan dasar hukum PDRD, tujuan UU PDRD tahun 2009, prinsip-prinsipnya, jenis-jenis pajak daerah, kriteria pajak daerah, serta penjelasan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Dokumen tersebut membahas sejarah perpajakan di Indonesia sejak zaman kolonial hingga saat ini, meliputi berbagai peraturan perpajakan yang diterbitkan. Dokumen ini juga menjelaskan jenis-jenis pajak di bawah Direktorat Jenderal Pajak serta ketentuan hukum mengenai Pajak Penghasilan dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Penjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuanChaeza Khalygiz
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Luwu Timur. Pajak ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai pendukung pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan ini mengatur tentang objek, subjek, dan tarif pajak serta sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia yang terdiri dari beberapa jenis pajak dan retribusi serta subjek dan objek pajaknya. Pajak Daerah terdiri dari pajak propinsi dan kabupaten/kota yang mencakup berbagai sektor seperti kendaraan bermotor, bahan bakar, air permukaan, rokok, hotel, dan restoran. Sedangkan Retribusi Daerah dibedakan menjadi retribusi jasa um
PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri setiap bulan oleh wajib pajak. Besarnya dihitung berdasarkan pajak penghasilan tahun sebelumnya dikurangi pajak yang sudah dipotong atau dibayar, lalu dibagi 12 bulan. Terdapat penghitungan khusus untuk wajib pajak yang berhak kompensasi kerugian dimana besarnya angsuran mengikuti perhitungan tahun sebel
Dokumen tersebut membahas konsep pajak penghasilan di Indonesia, termasuk karakteristiknya, perubahan-perubahan UU yang terjadi, sistematika UU PPh dan UU KUP, serta proses perhitungan pajak penghasilan.
Dokumen tersebut membahas tentang bagi hasil penerimaan pajak antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat mendapat 10-20% dari beberapa jenis pajak yang dikembalikan ke daerah. Sisanya dibagi antara propinsi dan kabupaten/kota dengan proporsi tertentu.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Indonesia. Ia menjelaskan dasar hukum PDRD, tujuan UU PDRD tahun 2009, prinsip-prinsipnya, jenis-jenis pajak daerah, kriteria pajak daerah, serta penjelasan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Dokumen tersebut membahas sejarah perpajakan di Indonesia sejak zaman kolonial hingga saat ini, meliputi berbagai peraturan perpajakan yang diterbitkan. Dokumen ini juga menjelaskan jenis-jenis pajak di bawah Direktorat Jenderal Pajak serta ketentuan hukum mengenai Pajak Penghasilan dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Penjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuanChaeza Khalygiz
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Luwu Timur. Pajak ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai pendukung pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan ini mengatur tentang objek, subjek, dan tarif pajak serta sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia yang terdiri dari beberapa jenis pajak dan retribusi serta subjek dan objek pajaknya. Pajak Daerah terdiri dari pajak propinsi dan kabupaten/kota yang mencakup berbagai sektor seperti kendaraan bermotor, bahan bakar, air permukaan, rokok, hotel, dan restoran. Sedangkan Retribusi Daerah dibedakan menjadi retribusi jasa um
PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri setiap bulan oleh wajib pajak. Besarnya dihitung berdasarkan pajak penghasilan tahun sebelumnya dikurangi pajak yang sudah dipotong atau dibayar, lalu dibagi 12 bulan. Terdapat penghitungan khusus untuk wajib pajak yang berhak kompensasi kerugian dimana besarnya angsuran mengikuti perhitungan tahun sebel
Dokumen tersebut membahas konsep pajak penghasilan di Indonesia, termasuk karakteristiknya, perubahan-perubahan UU yang terjadi, sistematika UU PPh dan UU KUP, serta proses perhitungan pajak penghasilan.
Dokumen tersebut membahas tentang bagi hasil penerimaan pajak antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat mendapat 10-20% dari beberapa jenis pajak yang dikembalikan ke daerah. Sisanya dibagi antara propinsi dan kabupaten/kota dengan proporsi tertentu.
Dokumen ini merangkum kurikulum standard sekolah rendah untuk mata pelajaran Dunia Seni Visual Tahun 2. Ia menjelaskan matlamat, objektif, fokus pelajaran, penilaian, organisasi kandungan dan standard kandungan untuk mata pelajaran ini. Standard kandungan terdiri daripada persepsi estetik, aplikasi seni, ekspresi kreatif dan apresiasi seni.
The document reflects on 2009 as a year that began with optimism but ended with some disappointment, as goals were not reached and disagreements arose with bosses. It acknowledges feeling alone at times and gaining some extra weight and wrinkles. However, it encourages celebrating the upcoming new year of 2010 with bear hugs, kisses, humor, and hopes for prosperity, health, and happiness in the new year.
This document outlines an online presentation about making collaborative groups work in online courses. The presenters are Lynn Pollock from Southwestern Community College, Eric Wilson from Orange Coast College and Kaplan University, and Jill Golden from Orange Coast College who will moderate. The synopsis explains that the presenters will discuss how to successfully implement online groups through a discussion and answer questions. They will provide tips and guidelines for adapting collaborative learning strategies typically used in face-to-face classes to an online environment. The presentation will address questions about the benefits of collaborative learning, how to set up an online collaborative environment, and how to avoid and handle issues that may arise during group work.
The document discusses the high costs of the current US healthcare system for households, employers, government, and society as a whole. It notes that the percentage of family income required to purchase health insurance has risen significantly in recent years. For reform to happen, it will require bipartisan cooperation from Democrats and Republicans as well as support from stakeholders. Key challenges will include reducing costs through delivery system reforms while expanding access to coverage.
This is one of my orientation eLectures I designed with PowerPoint and LecShare Pro. This allows me to create eLectures with my notes in the PowerPoint notes section.
Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai fasilitas publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, keamanan, dan transportasi umum guna menunjang tugas pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan.
This study evaluated the outcomes of hepatic resection (HR) versus percutaneous tube drainage (PD) for patients with pyogenic liver abscesses and an APACHE II score ≥15. The study found that patients who underwent HR had significantly lower mortality, failure, and double treatment rates compared to those who only underwent PD. HR patients also had significantly shorter hospital stays, shorter duration of antibiotic use, and fewer procedure-related complications. The study concludes that aggressive HR may produce better clinical outcomes than PD alone for patients with severe liver abscesses as indicated by high APACHE II scores.
This document proposes a clinical algorithm for managing open abdomen with concomitant entero-atmospheric fistula (EAF), a surgical complication with high mortality. The algorithm aims to guide surgeons in choosing the best approach on a case-by-case basis. EAF is defined as an enteric fistula occurring within an open abdomen, lacking a tract and surrounding tissue. Current management techniques aim to divert fistula output, protect viscera, and allow bowel granulation. However, no single approach is ideal and significant heterogeneity exists. The document reviews various techniques and proposes a flowchart to help select the optimal individualized strategy. It also provides a detailed description of a "baby bottle nipple diversion" technique developed by the
Conflict naturally occurs in decision making and working with others, with power imbalances enabling abuse and violence. Bullying takes many forms across one's lifespan, including harassment, gang violence, and domestic abuse. For violence to happen, there must be an interaction between a perceived problem, a setting allowing violence, and a stimulating event. Violence is a process, not a single act, and can escalate over time if warning signs are not addressed. People often exhibit warning signs like threats, substance abuse, or isolating behaviors before becoming violent.
Overprotective parenting can prevent children's healthy development and progression through developmental stages. It can lead to dependency, anxiety, lack of confidence, and problems achieving independence and maturity. During the autonomy vs. doubt stage from 18 months to 3 years, overprotective parenting does the most damage by preventing children from developing a sense of independence through exploring on their own. This can result in shame and self-doubt. Adolescents also need independence from parents to achieve important developmental tasks like selecting a mate and starting a family. Overprotective parenting prevents this progression and contributes to prolonged dependence.
Global Available to Promise with SAP: Functionality and ConfigurationSandeep Pradhan
• Master core functionalities and configuration techniques
• Explore how global ATP works and integrates with other key SAP software
• Optimize your global ATP functionalities to suit specific business processes
Makalah ini membahas tentang pajak penghasilan di Indonesia, termasuk definisi pajak penghasilan, subjek wajib pajak penghasilan, dan cara menghitung besarnya pajak penghasilan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Estrategias docentes para un aprendizaje significativo capítulo 5Minerva Soberanes
Es una presentación de las estrategias que nos presenta Frida Díaz Barriga en su libro, en él podemos encontrar dichas estrategias y su uso dentro del aula, sobre todo el planificación didáctica argumentada.
Estrategias docentes para un aprendizaje significativo frida barrigaAdalberto
Este documento presenta diferentes estrategias docentes para promover aprendizajes significativos, clasificándolas en estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y posinstruccionales. Describe estrategias como objetivos, resúmenes, ilustraciones, organizadores previos y preguntas intercaladas. Explica que las estrategias preinstruccionales preparan a los estudiantes, las coinstruccionales apoyan el contenido durante la enseñanza, y las posinstruccionales permiten una visión integradora del material después de apre
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana PerimbanganPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Penghasilan tertentu. Peraturan ini mengatur pembagian dan alokasi Dana Bagi Hasil kepada pemerintah pusat dan daerah.
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 4 tahun 2012 tentang pajak penerang...andika_combat
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2012 mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, dan ketentuan umum terkait pajak penerangan jalan di Kabupaten Ketapang.
Dokumen ini menetapkan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kota Bandung tahun 2003, yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan daerah sebelumnya tentang pola dan program pembangunan Kota Bandung 2000-2004. REPETADA tahun 2003 ini mengatur lima bab utama yaitu pendahuluan, evaluasi, program kegiatan, pelaksanaan, dan penutup serta menjadi acuan penyusunan anggaran pembangunan
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi pajak daerah provinsi Kalimantan Timur. Terdapat penjelasan mengenai pengertian pajak daerah, jenis-jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan provinsi beserta persentase pembagian hasil pajak ke kabupaten/kota, realisasi pendapatan daerah, target penerimaan dan bagi hasil tahun 2023, layanan Samsat di Kota Balikpapan, pembayaran pajak dan penges
Peraturan Daerah ini mengubah tarif Pajak Bumi dan Bangunan dari semula 0,3% menjadi 0,1-0,2% tergantung nilai jual objek pajaknya. Peraturan ini juga mengatur tentang prosedur penghitungan, pembayaran, sanksi administrasi pajak, serta wewenang Bupati untuk menerbitkan beberapa dokumen terkait pajak daerah.
Peraturan Desa Clapar Nomor 1 Tahun 2023 menetapkan besaran penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan perangkat desa di Desa Clapar, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021AaEkoPrasetyo
Laporan ini memberikan ringkasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa Pekuncen tahun 2020, dengan total pendapatan Rp 1,256 miliar dan belanja Rp 1,217 miliar sehingga menghasilkan sisa lebih Rp 39 juta.
Peraturan ini memperbarui Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Ada dua perubahan utama: (1) restoran dengan penjualan di bawah Rp2,5 juta per bulan dikecualikan dari Pajak Restoran, dan (2) tarif Pajak Hiburan untuk beberapa jenis hiburan seperti bioskop dan diskotik diubah.
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 2 tahun 2012 tentang pajak sarang b...andika_combat
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak sarang burung walet di Kabupaten Ketapang. Pajak ini merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial untuk membiayai pemerintahan daerah. Dokumen ini menjelaskan definisi-definisi kunci terkait pajak sarang burung walet serta ketentuan umum pelaksanaannya.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020Arif Efendi
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas pengelolaan dana desa, dengan mengubah persyaratan dan tahapan penyaluran dana desa agar lebih cepat untuk mendukung bantuan langsung tunai desa. Perubahan tersebut meliputi penghapusan persyaratan dokumen untuk tahap II penyaluran, pembagian tahap I dan II menjadi 3 kali penyaluran dengan besaran tertentu, serta penandai pengajuan penyaluran oleh pemerint
![PP nomor 16 tahun 2000 dan KepMenKeu no. 82/KMK.04/2000 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]](https://image.slidesharecdn.com/cchandra2009chandraoldbagihasilpajak-090326205437-phpapp01/85/Bagi-Hasil-Pajak-1-320.jpg)
![Pasal 23 Undang-Undang No. 20 tahun 2000, ttg BPHTB ,[object Object],[object Object],[object Object],Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB):](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)