Dokumen tersebut membahas konsep pajak penghasilan di Indonesia, termasuk karakteristiknya, perubahan-perubahan UU yang terjadi, sistematika UU PPh dan UU KUP, serta proses perhitungan pajak penghasilan.
Dokumen tersebut membahas sejarah perpajakan di Indonesia sejak zaman kolonial hingga saat ini, meliputi berbagai peraturan perpajakan yang diterbitkan. Dokumen ini juga menjelaskan jenis-jenis pajak di bawah Direktorat Jenderal Pajak serta ketentuan hukum mengenai Pajak Penghasilan dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Dokumen tersebut merangkum sejarah perkembangan perpajakan di Indonesia sejak zaman kerajaan hingga reformasi perpajakan pada tahun 2000-an. Secara garis besar, dokumen menjelaskan jenis pajak dan produk hukum perpajakan yang berlaku pada masing-masing masa penjajahan Belanda, Jepang, masa kemerdekaan, serta empat kali reformasi perpajakan besar pada tahun 1983, 1994, 1997, dan 2000
Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas otonomi daerah, memberikan peluang baru bagi daerah untuk menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan penentuan tarif pajak.
Perhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONIRiki Ardoni
Dalam Undang-undang PPh, Biaya pajak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dasar hukumnya dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 9 UU PPh, semua jenis pajak boleh dibiayakan kecuali Pajak Penghasilan.
Dokumen tersebut membahas sejarah perpajakan di Indonesia sejak zaman kolonial hingga saat ini, meliputi berbagai peraturan perpajakan yang diterbitkan. Dokumen ini juga menjelaskan jenis-jenis pajak di bawah Direktorat Jenderal Pajak serta ketentuan hukum mengenai Pajak Penghasilan dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Dokumen tersebut merangkum sejarah perkembangan perpajakan di Indonesia sejak zaman kerajaan hingga reformasi perpajakan pada tahun 2000-an. Secara garis besar, dokumen menjelaskan jenis pajak dan produk hukum perpajakan yang berlaku pada masing-masing masa penjajahan Belanda, Jepang, masa kemerdekaan, serta empat kali reformasi perpajakan besar pada tahun 1983, 1994, 1997, dan 2000
Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas otonomi daerah, memberikan peluang baru bagi daerah untuk menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan penentuan tarif pajak.
Perhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONIRiki Ardoni
Dalam Undang-undang PPh, Biaya pajak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dasar hukumnya dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 9 UU PPh, semua jenis pajak boleh dibiayakan kecuali Pajak Penghasilan.
Dokumen ini membahas ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, meliputi fasilitas perpajakan untuk penanaman modal dan restrukturisasi utang, pembagian penerimaan negara dari PPh orang pribadi, ketentuan peralihan, dan penutup.
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang untuk kemakmuran rakyat. Dokumen ini menjelaskan pengertian, jenis-jenis, dan peraturan pajak pusat dan daerah seperti PPN, PPh, PBB, Pajak Daerah, dan lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang Wajib Pajak sebagai subjek pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan. Wajib Pajak terdiri dari orang pribadi dan badan, yang memiliki kewajiban untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya tepat waktu. Wajib Pajak juga memiliki hak untuk mengajukan pengangsuran pembayaran,
Kelompok 3 membahas pengertian pajak penghasilan secara umum dan PPH pasal 25. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya pada tahun pajak. PPH pasal 25 adalah pajak yang dibayar sendiri oleh WP selama tahun berjalan sebagai angsuran dari pajak terutang untuk satu tahun pajak, yang besarnya ditentukan berdasarkan p
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai dari sejarah, objek yang dikenakan PBB, proses pendaftaran dan pengukurannya, serta cara penghitungan PBB berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan tarif tertentu.
Peraturan Daerah ini mengubah tarif Pajak Bumi dan Bangunan dari semula 0,3% menjadi 0,1-0,2% tergantung nilai jual objek pajaknya. Peraturan ini juga mengatur tentang prosedur penghitungan, pembayaran, sanksi administrasi pajak, serta wewenang Bupati untuk menerbitkan beberapa dokumen terkait pajak daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 dan PP No. 65 Tahun 2001 serta tarif dan proses penetapannya melalui peraturan daerah. Terdapat pajak tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan batasan dan ketentuannya masing-masing.
Undang-undang ini mengatur tentang harmonisasi peraturan perpajakan di Indonesia dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, cukai, serta mengatur program pengungkapan sukarela dan pajak karbon. Tujuannya untuk meningkatkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih
Persandingan UU PPN Existing UU No 42 Th 2009Chairudin NR
Dokumen tersebut membahas perubahan undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada tahun 1983, 2000, dan 2009. Perubahan-perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, keadilan, dan penyederhanaan sistem perpajakan serta mengamankan penerimaan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 serta perubahan Peraturan Menteri Keuangan terkini mengenai kenaikan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Perubahan peraturan ini menyebabkan kenaikan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan penyesuaian perhitungan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
Dokumen ini membahas ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, meliputi fasilitas perpajakan untuk penanaman modal dan restrukturisasi utang, pembagian penerimaan negara dari PPh orang pribadi, ketentuan peralihan, dan penutup.
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang untuk kemakmuran rakyat. Dokumen ini menjelaskan pengertian, jenis-jenis, dan peraturan pajak pusat dan daerah seperti PPN, PPh, PBB, Pajak Daerah, dan lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang Wajib Pajak sebagai subjek pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan. Wajib Pajak terdiri dari orang pribadi dan badan, yang memiliki kewajiban untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya tepat waktu. Wajib Pajak juga memiliki hak untuk mengajukan pengangsuran pembayaran,
Kelompok 3 membahas pengertian pajak penghasilan secara umum dan PPH pasal 25. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya pada tahun pajak. PPH pasal 25 adalah pajak yang dibayar sendiri oleh WP selama tahun berjalan sebagai angsuran dari pajak terutang untuk satu tahun pajak, yang besarnya ditentukan berdasarkan p
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai dari sejarah, objek yang dikenakan PBB, proses pendaftaran dan pengukurannya, serta cara penghitungan PBB berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan tarif tertentu.
Peraturan Daerah ini mengubah tarif Pajak Bumi dan Bangunan dari semula 0,3% menjadi 0,1-0,2% tergantung nilai jual objek pajaknya. Peraturan ini juga mengatur tentang prosedur penghitungan, pembayaran, sanksi administrasi pajak, serta wewenang Bupati untuk menerbitkan beberapa dokumen terkait pajak daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 dan PP No. 65 Tahun 2001 serta tarif dan proses penetapannya melalui peraturan daerah. Terdapat pajak tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan batasan dan ketentuannya masing-masing.
Undang-undang ini mengatur tentang harmonisasi peraturan perpajakan di Indonesia dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, cukai, serta mengatur program pengungkapan sukarela dan pajak karbon. Tujuannya untuk meningkatkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih
Persandingan UU PPN Existing UU No 42 Th 2009Chairudin NR
Dokumen tersebut membahas perubahan undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada tahun 1983, 2000, dan 2009. Perubahan-perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, keadilan, dan penyederhanaan sistem perpajakan serta mengamankan penerimaan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 serta perubahan Peraturan Menteri Keuangan terkini mengenai kenaikan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Perubahan peraturan ini menyebabkan kenaikan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan penyesuaian perhitungan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan ini dilakukan untuk memberikan keadilan dan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak serta memberikan kepastian hukum di bidang perpajakan. Perubahan mencakup pengubahan definisi istilah-istilah perpajakan dan ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan, Surat
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan ini dilakukan untuk memberikan keadilan dan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak serta memberikan kepastian hukum di bidang perpajakan. Perubahan mencakup pengubahan definisi istilah-istilah perpajakan dan ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan, Surat
1. Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang pedoman teknis pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.
2. Dokumen tersebut menjelaskan definisi kunci terkait PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 seperti pemotong pajak, penerima penghasilan, pegawai tetap dan tidak tetap, serta penghasilan yang dikenai pajak.
3. Dokumen
[Ringkasan]
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final untuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dari penghasilan usaha. Tarif Pajak Penghasilannya adalah 1% dari peredaran bruto per bulan.
[Ringkasan]
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final untuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dari penghasilan usaha. Tarif Pajak Penghasilannya adalah 1% dari peredaran bruto per bulan. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak tertentu dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilannya.
Dokumen tersebut merangkum tentang pajak penghasilan badan, mulai dari pengertian badan dan wajib pajak badan, dasar hukum pajak penghasilan badan, variabel-variabel perhitungan pajak penghasilan badan, serta tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan badan.
Peraturan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto Wajib Pajak orang pribadi dan badan. Norma ini diterapkan bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat pembukuan atau tidak mau memperlihatkan bukti pembukuan. Peraturan ini menetapkan daftar persentase norma penghitungan berdasarkan wilayah dan jenis usaha serta petunjuk penggunaannya.
PER : 16/PJ/2016::: Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...Roko Subagya
Per16 pj-2016 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Psl 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
5. UU No. 7/1983 Pajak Penghasilan
UU No. 7/1991 Perubahan Pertama
UU No. 10/1994 Perubahan Kedua
UU No. 17/2000 Perubahan Ketiga
UU No. 36/2008 Perubahan Keempat
UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
(stdtd) UU No. 36 Tahun 2008
UU PPh
6. UU No. 6/1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
UU No. 9/1994 Perubahan Pertama
UU No. 16/2000 Perubahan Kedua
UU No. 28/2007 Perubahan Ketiga
UU No. 16/2009 Penetapan Perpu No.5 tahun 2008
ttg Perubahan Keempat atas UU No.
6/1983 sebagai UU
UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan (stdtd) UU No. 16 Tahun 2009
UU KUP
8. BAB I KETENTUAN UMUM : Pasal 1
BAB II SUBYEK PAJAK : Pasal 2 - Pasal 3
BAB III OBYEK PAJAK : Pasal 4 - Pasal 15
BAB IV CARA MENGHITUNG PAJAK : Pasal 16 - Pasal 19.
BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN :
Pasal 20 - Pasal 27
BAB VI PERHITUNGAN PAJAK PADA AKHIR TAHUN :
Pasal 28 - Pasal 31
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN : Pasal 32
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN : Pasal 33 - Pasal 34
BAB IX KETENTUAN PENUTUP : Pasal 35 - Pasal 36
SISTEMATIKA UU PPh