SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG
TAHUN
NOMOR
:
:
2002
48
TAHUN
S E R I
:
:
2002
D
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 24 TAHUN 2002
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA)
KOTA BANDUNG TAHUN 2003
WALIKOTA BANDUNG
Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor
05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun
2000 - 2004;
b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
huruf a di atas maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota
Bandung Tahun 2000 - 2004 dan sesuai dengan BAB V pada Lampiran
Peraturan Daerah sebagaimana tersebut di atas maka pelaksanaannya harus
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota
Bandung;
c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b di atas maka untuk Tahun
2003 perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Tahunan (Repetada)
Tahun 2003 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor :
IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan
Wilayah/Negara);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3699);
http://www.bphn.go.id/
2
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3358);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ((Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun
1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun
1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung Tahun 1991 - 2001;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun
1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun
1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
http://www.bphn.go.id/
3
19. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan
Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung 07 Tahun 2000 tentang Pengembangan dan
Penataan Kawasan Inti Pusat Kota;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah
Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program
Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bandung Tahun 2000-2004.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA) KOTA BANDUNG
TAHUN 2003.
Pasal 1
(1) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2003
merupakan pelaksanaan/penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota
Bandung Tahun 2000 - 2004 dan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2001
tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 -
2004.
(2) Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2003
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG.
BAB III : PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2002
BAB IV : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN
BAB V : PENUTUP
Pasal 2
Isi beserta uraian rincian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) terdapat
dalam Naskah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung
Tahun 2003 yang merupakan Lampiran dari Peraturan Daerah.
http://www.bphn.go.id/
4
Pasal 3
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2003
sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2003 sehingga berfungsi
sebagai acuan dari seluruh komponen pelaku pembangunan dalam melaksanakan
pembangunan.
Pasal 4
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal
yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut
dan tidak berlaku lagi.
Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Bandung.
Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Nopember 2002
WALIKOTA BANDUNG
TTD.
AA TARMANA
Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Nopember 2002
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 48
http://www.bphn.go.id/

More Related Content

What's hot

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...iniPurwokerto
 
Rencana strategis DPKAD 2013
Rencana strategis DPKAD 2013Rencana strategis DPKAD 2013
Rencana strategis DPKAD 2013ryzky_aka_babon
 
Rencana Tata Ruang Wilayah
Rencana Tata Ruang WilayahRencana Tata Ruang Wilayah
Rencana Tata Ruang Wilayahmanafhsb
 
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005Pemerintah Rembang
 
Perubahan permendagri 13 tahun 2006
Perubahan permendagri 13 tahun 2006 Perubahan permendagri 13 tahun 2006
Perubahan permendagri 13 tahun 2006 hersu12345
 
Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027
Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027
Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027Yohanes Rahmad
 
Permen no.37 2007(final)
Permen no.37 2007(final)Permen no.37 2007(final)
Permen no.37 2007(final)rachmat k yusna
 
Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...
Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...
Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
 
Perda Kab. Padang Pariaman No 01 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan B...
Perda Kab. Padang Pariaman No 01 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan B...Perda Kab. Padang Pariaman No 01 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan B...
Perda Kab. Padang Pariaman No 01 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan B...Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
 
Peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2010
Peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2010Peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2010
Peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2010apotek agam farma
 
Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1
Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1
Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1Peri Yudisianto
 
Perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011 2031
Perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011   2031Perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011   2031
Perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011 2031muhfidzilla
 
Permen perumahan rakyat 22 tahun 2008 ttg spm perumahan
Permen perumahan rakyat 22 tahun 2008 ttg spm perumahanPermen perumahan rakyat 22 tahun 2008 ttg spm perumahan
Permen perumahan rakyat 22 tahun 2008 ttg spm perumahanHerminingrum Andana Warih
 
Kemendagri kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012
Kemendagri   kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012Kemendagri   kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012
Kemendagri kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012Operator Warnet Vast Raha
 
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbdPeraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbdppbkab
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN D...
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN D... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN D...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN D...iniPurwokerto
 
Salinan perda apbd ta 2019
Salinan perda apbd ta 2019Salinan perda apbd ta 2019
Salinan perda apbd ta 2019syahrunNazil1
 

What's hot (20)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...
 
Rencana strategis DPKAD 2013
Rencana strategis DPKAD 2013Rencana strategis DPKAD 2013
Rencana strategis DPKAD 2013
 
Perbup rkpd 2013
Perbup rkpd 2013Perbup rkpd 2013
Perbup rkpd 2013
 
Rencana Tata Ruang Wilayah
Rencana Tata Ruang WilayahRencana Tata Ruang Wilayah
Rencana Tata Ruang Wilayah
 
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005
 
Perubahan permendagri 13 tahun 2006
Perubahan permendagri 13 tahun 2006 Perubahan permendagri 13 tahun 2006
Perubahan permendagri 13 tahun 2006
 
Permen no.21 thn 2011
Permen no.21 thn 2011Permen no.21 thn 2011
Permen no.21 thn 2011
 
Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027
Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027
Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027
 
Permen no.37 2007(final)
Permen no.37 2007(final)Permen no.37 2007(final)
Permen no.37 2007(final)
 
Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...
Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...
Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...
 
Perda Kab. Padang Pariaman No 01 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan B...
Perda Kab. Padang Pariaman No 01 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan B...Perda Kab. Padang Pariaman No 01 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan B...
Perda Kab. Padang Pariaman No 01 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan B...
 
Peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2010
Peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2010Peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2010
Peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2010
 
Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1
Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1
Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1
 
Perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011 2031
Perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011   2031Perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011   2031
Perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011 2031
 
Perda 11-tahun-2014
Perda 11-tahun-2014Perda 11-tahun-2014
Perda 11-tahun-2014
 
Permen perumahan rakyat 22 tahun 2008 ttg spm perumahan
Permen perumahan rakyat 22 tahun 2008 ttg spm perumahanPermen perumahan rakyat 22 tahun 2008 ttg spm perumahan
Permen perumahan rakyat 22 tahun 2008 ttg spm perumahan
 
Kemendagri kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012
Kemendagri   kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012Kemendagri   kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012
Kemendagri kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012
 
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbdPeraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN D...
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN D... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN D...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN D...
 
Salinan perda apbd ta 2019
Salinan perda apbd ta 2019Salinan perda apbd ta 2019
Salinan perda apbd ta 2019
 

Similar to Kota Bandung Repetada 2003

Rkpd 2016 perwali
Rkpd 2016 perwaliRkpd 2016 perwali
Rkpd 2016 perwalifionarazqa
 
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdfRENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdfdianaekowati1
 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015Adi T Wibowo
 
Pergub No. 1 Tahun 2022 ttg Perub Atas Pergub 48 Tahun 2021 ttg Penjabaran AP...
Pergub No. 1 Tahun 2022 ttg Perub Atas Pergub 48 Tahun 2021 ttg Penjabaran AP...Pergub No. 1 Tahun 2022 ttg Perub Atas Pergub 48 Tahun 2021 ttg Penjabaran AP...
Pergub No. 1 Tahun 2022 ttg Perub Atas Pergub 48 Tahun 2021 ttg Penjabaran AP...Permadi Adizah Putra
 
RKPD Kota Palangka Raya 2016
RKPD Kota Palangka Raya 2016RKPD Kota Palangka Raya 2016
RKPD Kota Palangka Raya 2016Mellianae Merkusi
 
No. 14 ttg rpjmd
No. 14 ttg rpjmdNo. 14 ttg rpjmd
No. 14 ttg rpjmdppbkab
 
RENSTRA K-J JANR-2023.pdf
RENSTRA K-J JANR-2023.pdfRENSTRA K-J JANR-2023.pdf
RENSTRA K-J JANR-2023.pdfdianaekowati1
 
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdfRKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdfPPEPBappelitbangdapa
 
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdfRKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdfdiskominfopb1
 
RPJPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005-2025
RPJPD  KOTA PROBOLINGGO  TAHUN 2005-2025 RPJPD  KOTA PROBOLINGGO  TAHUN 2005-2025
RPJPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005-2025 Probolinggo Property
 
perda no. 16 tentang rpjmd jawa barat.pdf
perda no. 16 tentang rpjmd jawa barat.pdfperda no. 16 tentang rpjmd jawa barat.pdf
perda no. 16 tentang rpjmd jawa barat.pdfMuhammadAswal
 
Draft raperda revisi rtrw kota bandung
Draft raperda revisi rtrw kota bandungDraft raperda revisi rtrw kota bandung
Draft raperda revisi rtrw kota bandungRamadhani Pratama
 
8 Penjabaran APBD 2022.pdf
8 Penjabaran APBD 2022.pdf8 Penjabaran APBD 2022.pdf
8 Penjabaran APBD 2022.pdfdiskominfopb1
 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 
Ranperda rpjmd 2011 2015 Kab. Boyolali
Ranperda rpjmd 2011 2015 Kab. BoyolaliRanperda rpjmd 2011 2015 Kab. Boyolali
Ranperda rpjmd 2011 2015 Kab. BoyolaliAdi T Wibowo
 

Similar to Kota Bandung Repetada 2003 (20)

Rkpd 2016 perwali
Rkpd 2016 perwaliRkpd 2016 perwali
Rkpd 2016 perwali
 
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdfRENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015
 
02.Tahun 2004.pdf
02.Tahun 2004.pdf02.Tahun 2004.pdf
02.Tahun 2004.pdf
 
Pergub No. 1 Tahun 2022 ttg Perub Atas Pergub 48 Tahun 2021 ttg Penjabaran AP...
Pergub No. 1 Tahun 2022 ttg Perub Atas Pergub 48 Tahun 2021 ttg Penjabaran AP...Pergub No. 1 Tahun 2022 ttg Perub Atas Pergub 48 Tahun 2021 ttg Penjabaran AP...
Pergub No. 1 Tahun 2022 ttg Perub Atas Pergub 48 Tahun 2021 ttg Penjabaran AP...
 
RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023
RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023
RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023
 
RKPD Kota Palangka Raya 2016
RKPD Kota Palangka Raya 2016RKPD Kota Palangka Raya 2016
RKPD Kota Palangka Raya 2016
 
No. 14 ttg rpjmd
No. 14 ttg rpjmdNo. 14 ttg rpjmd
No. 14 ttg rpjmd
 
RENSTRA K-J JANR-2023.pdf
RENSTRA K-J JANR-2023.pdfRENSTRA K-J JANR-2023.pdf
RENSTRA K-J JANR-2023.pdf
 
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdfRKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
 
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdfRKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
 
RPJPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005-2025
RPJPD  KOTA PROBOLINGGO  TAHUN 2005-2025 RPJPD  KOTA PROBOLINGGO  TAHUN 2005-2025
RPJPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005-2025
 
perda no. 16 tentang rpjmd jawa barat.pdf
perda no. 16 tentang rpjmd jawa barat.pdfperda no. 16 tentang rpjmd jawa barat.pdf
perda no. 16 tentang rpjmd jawa barat.pdf
 
Draft raperda revisi rtrw kota bandung
Draft raperda revisi rtrw kota bandungDraft raperda revisi rtrw kota bandung
Draft raperda revisi rtrw kota bandung
 
8 Penjabaran APBD 2022.pdf
8 Penjabaran APBD 2022.pdf8 Penjabaran APBD 2022.pdf
8 Penjabaran APBD 2022.pdf
 
RKPD Tahun 2024.pdf
RKPD Tahun 2024.pdfRKPD Tahun 2024.pdf
RKPD Tahun 2024.pdf
 
RKPD Perubahan Tahun 2013
RKPD Perubahan Tahun 2013RKPD Perubahan Tahun 2013
RKPD Perubahan Tahun 2013
 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
 
Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021
 
Ranperda rpjmd 2011 2015 Kab. Boyolali
Ranperda rpjmd 2011 2015 Kab. BoyolaliRanperda rpjmd 2011 2015 Kab. Boyolali
Ranperda rpjmd 2011 2015 Kab. Boyolali
 

Recently uploaded

AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMIGustiBagusGending
 
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafarmasipejatentimur
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfNurulHikmah50658
 
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajaraksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajarHafidRanggasi
 
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptxSirlyPutri1
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdfaksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfsdn3jatiblora
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfWidyastutyCoyy
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxNurindahSetyawati1
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptPpsSambirejo
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxsyahrulutama16
 
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)PUNGKYBUDIPANGESTU1
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...Kanaidi ken
 

Recently uploaded (20)

AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
 
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
 
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajaraksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
 
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdfaksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
 

Kota Bandung Repetada 2003

  • 1. LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN NOMOR : : 2002 48 TAHUN S E R I : : 2002 D PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR : 24 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA) KOTA BANDUNG TAHUN 2003 WALIKOTA BANDUNG Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004; b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004 dan sesuai dengan BAB V pada Lampiran Peraturan Daerah sebagaimana tersebut di atas maka pelaksanaannya harus dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung; c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b di atas maka untuk Tahun 2003 perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Tahunan (Repetada) Tahun 2003 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004; 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara); 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); http://www.bphn.go.id/
  • 2. 2 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ((Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); 14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung; 15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991 - 2001; 16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung; 17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung; 18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung; http://www.bphn.go.id/
  • 3. 3 19. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004; 20. Peraturan Daerah Kota Bandung 07 Tahun 2000 tentang Pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota; 21. Peraturan Daerah Kota Bandung 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom; 22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bandung Tahun 2000-2004. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA) KOTA BANDUNG TAHUN 2003. Pasal 1 (1) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2003 merupakan pelaksanaan/penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004 dan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004. (2) Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG. BAB III : PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2002 BAB IV : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN BAB V : PENUTUP Pasal 2 Isi beserta uraian rincian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) terdapat dalam Naskah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2003 yang merupakan Lampiran dari Peraturan Daerah. http://www.bphn.go.id/
  • 4. 4 Pasal 3 Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2003 sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2003 sehingga berfungsi sebagai acuan dari seluruh komponen pelaku pembangunan dalam melaksanakan pembangunan. Pasal 4 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 5 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 20 Nopember 2002 WALIKOTA BANDUNG TTD. AA TARMANA Diundangkan di Bandung pada tanggal 20 Nopember 2002 LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 48 http://www.bphn.go.id/