BAB ini memberikan ringkasan mengenai sila-sila Pancasila dan hubungannya dengan agama Kristen di Indonesia. Pancasila bertindak sebagai alat pemersatu politik, dasar toleransi beragama, dan fundamen kebebasan beragama. Pancasila juga memfasilitasi dialog antaragama dan menjadi alat untuk mempribumikan ajaran Kristen di Indonesia. Kelima sila Pancasila membentuk satu kesatuan sistematis yang menyatukan mentalitas bangsa Indonesia.

1. BAB V
SILA KEEMPAT : KERAKYATAN YANG DIPIMPIN
OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN

2. A. Pengertian Demokrasi Pada Umumnya
Untuk mengerti baik isi demokrasi, maka kita memberi beberapa
unsur umum dari demokrasi dan melihat apa yang kita harapkan
ada dalamnya.
1. Unsur-unsur dasar :
 Kedaulatan
Ini dimaksudkan bahwa segala kuasa pemerintah dan yang
menjalankan administrasi pemerintah dalam negara dapat
diredusir rakyat. Artinya berasal dari rakyat dan disalurkan
kepada pemerintah. Dipangkalkan pada rakyat, kita katakan,
karena suatu kuasa Negara demokrasi, secara teoritis terus dapat
dipulangkan atau diberi asalnya, sebagai “dari rakyat”. Sebab itu
kita selalu memberi definisi demokrasi sebagai “pemerintahan
yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat”.

3.  Kebebasan
Disini dimaksudkan kebebasan politis. Kebebasan itu harus
menjamin pengakuan martabat dan pribadi manusia, yaitu
kebebasan yang mengakui nilai nilai kepribadiannya. Disamping itu
juga memberi tempat kepada pribadi untuk berkembang atau
memberi tempat serta kesempatan kepada pribadi untuk
memperkembangkan kepribadiannya.
 Kesamaan
Disini dimaksudkan juga kesamaan politis yang menuntut
pengakuan dan pembagian yang sama rata dari hak dan beban, hak
dan wajib. Dengan kata lain kita katakan harus ada keseimbangan
antara hak dan wajib dalam masyarakat dan pada rakyat.

4.  Negara Hukum
Negara hukum mempunyai faktor-faktor dan undang-undang pula.
Negara hukum dapat dikatakan Negara yang memungkinkan
demokrasi.
Didalam Negara hukum terdapat Organisasi dari Negara ( Tata
Negara ) yang sekian rupa, sehingga organisasi itu mengakui
pembagian kekuasaan, yaitu apa yang dinamakan dalam dunia
politik yaitu trias politica. Pembagian kekuasaan : kekuasaan
legislatif, ksekutif, yudikatif, mesti ada pada badan yang berbeda.
Kalau semuanya dipegang dalam satu tangan maka kita bisa
mendapat diktator.

5. 2. Unsur – unsur Pelengkap Demokrasi
Unsur-unsur pelengkap demokrasi melengkapi unsur-unsur
umum diatas dan yang memungkinkan adanya atau tumbuhnya suatu
demokrasi dalam satu Negara.
 Pemilihan Umum yang bebas, rahasia dan dengan hak yang sama.
Langsung atau tidak langsung itu terserah pada cara pemeintahan.
Jadi bukan oleh pengurangan hak karena ancaman dan pembesaran
hak oleh karena orang dikhususkan.
 Pluralisme politik
Unsur pelengkap yang lain lagi, biarpun unsur-unsur dasar tersebut
diatas ada, adalah kemungkinan atau kebolehan pluralitas kepartaian
atau adanya pluralitas dari fraksi-fraksi politik. Harus dibuka
kemungkinan untuk adanya banyak faksi-fraksi dalam suatu
pemerintahan, supaya demokrasi terpelihara.

6. B. Demokrasi Pancasila pada khususnya
Sila ini dalam sejarah mempunyai bermacam-macam
rumusan. Kadang-kadang disebut musyawarah saja atau disebut
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan.
Hikmat kebijaksanaan terdapat dalam musyawarah dan
musyaearah dijalankan oleh perwakilan. Segala unsur demokrasi
pada umumnya baik unsur-unsur inti, maupun unsur-unsur pelengkap
diterima juga dalam demokrasi pancasila khususnya, kecuali satu
unsur pelengkap yang disebut diatas yang dipandang sebagai tidak
mutlak harus ada sebagai unsur essensial dari demokrasi yakni usur
atau azas mayoritas karena yang dipertimbangkan dalam demokrasi
pancasila ialah musyawarah dan mufakat.
Demokrasi pancasila terdiri atas kemenangan jumlah suara,
juga tidak karena paksaan dari kekerasan melainkan karena
kesepakatan dari mufakat yang menjadi buah dari musyawarah dan
kebijaksanaan.

7. C. Pendapat Tentang Demokrasi Pancasila
BALI POST, menjelang Pemilu 1992, menulis :
TV Australia : Demokrasi di Indonesia “Asing” tapi menaik.
Canbera.
Demokrasi di Indonesia itu “asing” bagi bangsa lain karena
tidak meniru dua konsep demokrasi besar di dunia saat ini,yakni
liberal dan sosialis, tapi suatu demokrasi yang khas Indonesia yang
menarik untuk di kaji,kata komentator televisi Australia
( ABC ),George Negus dalam acara tayangan “kamjpanye Pemilu
1992 di Indonesia” sabtu malam.
Pembawa acara mengadakan wawancara dengan Dubes RI
untuk Australia Saban Siagian untuk menyatakan kesan-kesannya
atas tanggapoan televisi ABC tersebut. Macintosh memulai
laporannya dengan menjelaskan tentang pemilu di Indonesia dari
masa ke masa, serta hasil-hasilnya dan mekanisme pembagian kursi
di parlemen.

8. Sebagai kesimpulan, Dubes Siagian menerangkan kepada
pirsawan Australia bahwa demokrasi Indonesia berakar pada budaya
Indonesia yang berasaskan kekeluargaan. “sebagai tetangga
terdekat, ada baiknya orang Australia mempelajari budaya
Indonesia”.
Ia menegaskan sistem yang dikembangkan di Indonesia saat
ini telah berhasil mengantarkan bangsa ini mencapai tingkat
kemakmuran yang cukup tinggi diantara Negara-negara di Asia.
Dubes kemudian menyampaikan penghargaan atas dukungan
dan simpati rakyat Australia terhadap perjuangan bangsa Indonesia
selama ini.

9. D. Apa yang harus dihayati demi sila ini.
Dalam sila persatuan Indonesia, dapat dimasukan segala yang
harus kita hayati mengenai hubungan orang tua dengan anak, anak
dengan orang tua, atau pengganti orang tua dengan anak dan anak
dengan pengganti orang tua, misalnya pendidik.
a.Bagian yang pertama, masuk Sila Persatuan Indonesia tentang
Kebangsaan dan Nasionalisme. Kebangsan mengatur hubungan
antara anak dengan orang tua atau pengganti orang tua atau
sebaliknya. Cinta Bangsa dan Tanah Air.
Tugas dan kewajiban anak terhadqap orang tua dan tugas dan
kewajiban hak orang tua dan pengganti orang tua terhadap anak.
b. Bagian kedua dari yang dinamakan hukum keempat itu dihayati
dalam Sila Kerakyatan. Hubungan pemerintah atau atasan dengan
rakyat dan sebaliknya.

10. Hak-hak Warga Negara
a.Warga Negara dapat menuntut hak-hak azasi manusia antara lain
yang di sebut didalam ‘Magna Charta” PBB dan Dokumen-dokumen
lainnya.
b.Warga Negara dan rakyat berhak untuk membuat perlawanan.
Membela diri terhadap perlakuan yang tak adil dari pemerintah atau
orang lain dan berhak untuk membuat perlawanan terhadap
pemerintah yang tidak sah.
Tugas Pemerintah Terhadap Rakyat
a.Memajukan, mempertinggi dan mempertahankan kesejahteraan
umum rakyat baik dibidang rohani maupun dibidang jasmani.
b.Menegakan keadilan melalui kejujuran terhadap Tuhan dan
terhadap sesama dalam masyarakat.
c.Mempertahankan kesusilaan dan hidup ber-Tuhan dalam
masyarakat Negara.

11. E. Kesimpulan.
Demokrasi pada umumnya dan demokrasi pancasila pada
khususnya :
Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaraatan/perwakilan adalah sila yang mengatur hubungan
antara orang atau golongan yang memegang Pemerintahan, dan
menyodorkan hak dan kewajiban pemerintah kepada rakyat serta
sebaliknya, hak dan kewajiban rakyat terhadap pemerintah.

12. BAB VI
SILA KELIMA : KEADILAN SOSIAL
BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

13. A. Keadilan pada umunya dan definisi keadilan sosial Pancasila
a. Keadilan pada umumnya.
Keadilan adalah suatu keutamaan yang mendorong kita untuk
memberi kepada tiap-tiap orang apa yang menjadi haknya.
Dalam pembagian klasik, keadilan itu di bagi atas 3 yaitu :
- Keadilan komutatif ( antar pribadi ) adalah keadilan yang
berlaku dalam hal tukar-menukar antara orang-orang yang sama
haknya atau dalam hal jual beli.
- Keadilan legalis ( menurut hukum ) ialah keutamaan yang
mendorong tiap-tiap anggota masyarakat untuk melaksanakan
apa yang menjadi kewajibannya terhadap orang yang
mengaturnya.
- Keadilan distributif ( membagi ) ialah keadilan yang
dijalankan oleh penguasa masyarakat untuk membagi kepada
anggota masyarakat apa yang menjadi hak anggota
masyarakatnya.

14. b. Keadilan sosial pada umumnya dan keadilan sosial pancasila.
1. Menurut E. Welty cs. Dalam bukunya “Herder Sozial Katekismus”
keadilan sosial adalah nama kolektif bagi keadilan distributif dan
legalis bersama-sama.
2. Keadilan sosial pancasila. Menurut Welty diatas berbeda dengan
keadilan sosial yang terkandung dalam pancasila karena keadilan
sosial menurut Welty mengandung hanya keadilan legalis dan distributif
sedangkan keadilan sosial dalam pancasila mengandung ketiga-
tiganya.
c. Defenisi Keadilan sosial pancasila
Keadilan sosial pancasila adalah satu dari azas-azas pancasila,
yang mewajibkan warga Negara untuk mengusahakan tercapainya
kesejahteraan yang meliputi semua unsurnya, dalam seluruh
kehidupan bermasyarakat di Indonesia.
Keadilan sosial pancasila adalah daya untuk mencapai kesejahteraan.

15. B. Sensus keadilan dalam leluhur bangsa kita
Keadilan yang berpadanan dengan hak. Rasa keadilan
menyangkut tiga hal :
- Hak atas hidup.
- Hak atas milik.
- Hak atas hormat dan nama baik melalui kebenaran.
Satu dari sebuah etnologi yang terbaik ialah bahwa kita dapat
tahu apa yang orang primitif pikir tentang baik dan buruk. Mereka
berpendapat yang baik diganjari dan yang buruk dicela atau
dihukum.
Pengertian hak milik dan keadilan terdapat pada semua suku
bangsa walau berbeda luasnya, demikian juga kesadaran untuk tidak
membuat yang tak adil terhadap orang lain. Semua orang mempunyai
keinginan untuk menjamin keamanan hidupnya, memelihara
kebebasan, memelihara iman, membajiki keutamaan dan nilai-nilai
lainnya.

16. C. Ungkapan-ungkapan / publikasi tentang sila keadilan sosial
a. Pidato lahirnya pancasila, Soekarno menyebut terus menerus
bahwa sila ini terdiri dari dua kata yakni kesejahteraan sosial.
Kesejahteraan hanya mungkin kalau ketiga jenis keadilan di atas
terangkum dalamnya.
b. Pidato Notonegoro “Beberapa hal mengenai pancasila”.
Keadilan sosial dalam pancasila merupakan keadilan yang
merangkum seluruh kehidupan sosial dalam masyarakat.
D. Kesimpulan.
Kalau hak-hak yang disebut ini, dalam masyarakat, dilindungi,
dihormati, dan diberi kepada yang harus menerimanya maka adillah
keadaan dalam masyarakat itu.

17. BAB V
TINJAUAN KESELURUHAN
dari segala hal mengenai Pancasila yang sudah dibicarakan
didepan, kini kita sampai pada satu kesimpulan, bahwa bagi bangsa
Indonesia, pancasila bukan saja menjadi alat pemersatu politis
melainkan juga menjadi dasar toleransi yang besar serta fundamen
kebebasan beragama.
selain itu pancasila juga menjadi alat untuk menjalankan
dialog antaragama. Pancasila adalah alat adaptasi dan khusus untuk
agama kristen – alat indigenisasi atau alat untuk mempribumikan
ajaran-ajaran kristen, terutama ajaran-ajaran teologi kristen untuk
Indonesia. Pancasila merupakan satu ragi yang meragikan seluruh
mentalitas bangsa Indonesia.
pembahasan pancasila sebagai alat indigenisasi untuk ajaran
kristen, dilanjutkan dengan uraian tentang hubungan intern sila-sila
pancasila. Dengan demikian jelas bahwa pancasila merupakan
keseluruhan dan satu kesatuan yang sistematis