Dokumen tersebut memberikan ringkasan hasil survei untuk mengidentifikasi warga, tanah, dan aset lainnya yang terkena dampak pembangunan jalan tol Kataraja. Survei tersebut mengidentifikasi 1.157 bidang tanah dan berbagai bangunan dan aset lainnya yang akan dibebaskan. Dokumen ini juga menyajikan luasan lahan dan jenis penggunaan lahan di sepanjang koridor rencana pembangunan jalan tol.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengadaan tanah, relokasi, dan kompensasi untuk pembangunan jalan tol Kataraja. Kebijakan tersebut mencakup prinsip-prinsip seperti meminimalkan pengadaan tanah, memberikan kompensasi yang memadai, dan melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Dokumen ini juga menjelaskan prosedur pengadaan tanah sesuai peraturan dan kriteria penentuan orang yang ter
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan dan prosedur pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan umum. Terdapat empat tahapan utama pengadaan tanah yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Dokumen ini juga menjelaskan tentang bentuk-bentuk ganti kerugian yang dapat diberikan kepada pemilik tanah serta proses penentuan dan pembayaran ganti kerugian.
Dokumen tersebut membahas tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara serentak untuk semua objek tanah yang belum terdaftar di suatu wilayah desa/kelurahan. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, target, tujuan, ruang lingkup, dan tahapan pelaksanaan PTSL seperti pengukuran, pemetaan, entri data, pengumuman, kendali mut
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengadaan tanah, relokasi, dan kompensasi untuk pembangunan jalan tol Kataraja. Kebijakan tersebut mencakup prinsip-prinsip seperti meminimalkan pengadaan tanah, memberikan kompensasi yang memadai, dan melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Dokumen ini juga menjelaskan prosedur pengadaan tanah sesuai peraturan dan kriteria penentuan orang yang ter
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan dan prosedur pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan umum. Terdapat empat tahapan utama pengadaan tanah yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Dokumen ini juga menjelaskan tentang bentuk-bentuk ganti kerugian yang dapat diberikan kepada pemilik tanah serta proses penentuan dan pembayaran ganti kerugian.
Dokumen tersebut membahas tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara serentak untuk semua objek tanah yang belum terdaftar di suatu wilayah desa/kelurahan. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, target, tujuan, ruang lingkup, dan tahapan pelaksanaan PTSL seperti pengukuran, pemetaan, entri data, pengumuman, kendali mut
Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia.
Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2018) ini merupakan uraian lengkap dan terperinci dari keseluruhan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang dilaksanakan oleh MCA-Indonesia pada 359 desa di 17 kabupaten selama 2015-2018.
(c) 2018, Tim Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif MCA-Indonesia
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfHackEuy
UU CK dan PP No. 21/2021 merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja melalui penyederhanaan pengaturan penataan ruang, di antaranya dengan mengintegrasikan berbagai produk rencana tata ruang dan mempermudah proses perizinan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Dokumen ini membahas peran masyarakat dalam penataan ruang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah bersama Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional sedang menyusun Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua pihak.
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanEvant Manö
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek-aspek strategis seperti mitigasi bencana, keterkaitan dengan RTRW tingkat provinsi, penetapan kawasan hutan minimal 30% di setiap Daerah Aliran Sungai, serta pengendalian pemanfaatan ruang.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan daerah (PERDA) dalam kerangka otonomi daerah dan NKRI. Pembahasan mencakup jenis dan bentuk produk hukum daerah, prosedur penyusunan produk hukum daerah, perda inisiatif, dan legal drafting.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan zonasi dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Ia menjelaskan pengertian, fungsi, ketentuan penyusunan, dan kewajiban pemerintah dalam peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Dokumen tersebut membahas tentang keterkaitan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mencakup tujuan, struktur ruang, dan jaringan prasarana seperti transportasi, energi, telekomunikasi, air minum, dan sumber daya air."
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan tata ruang di Indonesia, yang mencakup hierarki produk perencanaan tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK). Dokumen ini juga menjelaskan muatan dan jangka waktu pelaks
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRKhalid Adam
Peta Rencana Tata Ruang merupakan alat bantu perencanaan yang berisi informasi geospasial dasar dan tematik yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang. Proses konsultasi peta rencana tata ruang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial untuk memastikan kesesuaian data, kelengkapan, dan kaidah perpetaan."
Makalah ini membahas tentang pengertian, dasar hukum, dan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan swasta. Pengadaan tanah dilakukan dengan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah berupa uang, tanah pengganti, atau relokasi. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan berdasarkan peraturan dan melibatkan panitia pengadaan tanah.
Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia.
Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2018) ini merupakan uraian lengkap dan terperinci dari keseluruhan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang dilaksanakan oleh MCA-Indonesia pada 359 desa di 17 kabupaten selama 2015-2018.
(c) 2018, Tim Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif MCA-Indonesia
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfHackEuy
UU CK dan PP No. 21/2021 merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja melalui penyederhanaan pengaturan penataan ruang, di antaranya dengan mengintegrasikan berbagai produk rencana tata ruang dan mempermudah proses perizinan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Dokumen ini membahas peran masyarakat dalam penataan ruang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah bersama Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional sedang menyusun Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua pihak.
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanEvant Manö
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek-aspek strategis seperti mitigasi bencana, keterkaitan dengan RTRW tingkat provinsi, penetapan kawasan hutan minimal 30% di setiap Daerah Aliran Sungai, serta pengendalian pemanfaatan ruang.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan daerah (PERDA) dalam kerangka otonomi daerah dan NKRI. Pembahasan mencakup jenis dan bentuk produk hukum daerah, prosedur penyusunan produk hukum daerah, perda inisiatif, dan legal drafting.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan zonasi dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Ia menjelaskan pengertian, fungsi, ketentuan penyusunan, dan kewajiban pemerintah dalam peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Dokumen tersebut membahas tentang keterkaitan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mencakup tujuan, struktur ruang, dan jaringan prasarana seperti transportasi, energi, telekomunikasi, air minum, dan sumber daya air."
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan tata ruang di Indonesia, yang mencakup hierarki produk perencanaan tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK). Dokumen ini juga menjelaskan muatan dan jangka waktu pelaks
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRKhalid Adam
Peta Rencana Tata Ruang merupakan alat bantu perencanaan yang berisi informasi geospasial dasar dan tematik yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang. Proses konsultasi peta rencana tata ruang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial untuk memastikan kesesuaian data, kelengkapan, dan kaidah perpetaan."
Makalah ini membahas tentang pengertian, dasar hukum, dan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan swasta. Pengadaan tanah dilakukan dengan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah berupa uang, tanah pengganti, atau relokasi. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan berdasarkan peraturan dan melibatkan panitia pengadaan tanah.
Kostratani adalah pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan yang bertujuan meningkatkan kinerja Balai Penyuluhan Pertanian. Dokumen ini membahas strategi pembentukan 400 unit Kostratani meliputi pelatihan petugas, penguatan sarana, dan jejaring kerja antar instansi.
[1] Dokumen tersebut merangkum rencana pengembangan sistem prasarana wilayah di Kabupaten Pamekasan, termasuk jaringan energi, telekomunikasi, air bersih, persampahan, dan air limbah untuk periode 2017-2037. [2] Rencananya mencakup pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan uap, perluasan jaringan telekomunikasi dan air bersih, serta pengembangan sistem pengelolaan sampah dan limbah. [3] Tujuann
Dokumen tersebut memberikan proyeksi investasi dan ekspor industri di Kabupaten Gresik selama lima tahun ke depan (1994/1995 - 1998/1999). Investasi industri dasar, aneka industri, dan industri kecil diproyeksikan terus meningkat setiap tahunnya. Demikian juga nilai ekspor hasil industri yang diperkirakan mengalami peningkatan tahunan.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai hasil telaah luas panen padi berdasarkan data Kerangka Sampel Areal (KSA) BPS di Provinsi Lampung pada tahun 2015-2019 dan 2021, serta memberikan masukan untuk penyempurnaan metode KSA BPS."
Konsep Pengembangan Kota Palangka Raya.pdfNewtonCapital1
Dokumen tersebut membahas konsep pengembangan kota Palangka Raya yang mencakup rencana penggunaan lahan, proyeksi penduduk, kawasan ruang terbuka hijau, lingkar dalam, lingkar luar, rencana grasstram, kawasan bantaran sungai, dan rencana tata ruang kota.
Pusat Pelayanan dan Interaksi Keruangan Kawasan Perkotaan Yogyakartabramantiyo marjuki
Kombinasi kalkulasi hirarki pusat pertumbuhan dan pelayanan wilayah, interaksi keruangan di dalam wilayah dan analisis ekonomi wilayah. Menggunakan Teori pusat pertumbuhan, pusat pelayanan skalogram guttman dan indeks sentralitas marshall, interaksi keruangan teori grafik kansky dan analisis ekonomi Location Quotient dan Shift Share
Analisis dan Pembahasan Kajian Neraca SDA Kota Depok.pptxsugiripurnama1
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sumber daya air di Kota Depok dengan melakukan inventarisasi data, proyeksi pertumbuhan penduduk, dan mengidentifikasi potensi sumber air. Hasilnya digunakan untuk merekomendasikan kebijakan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan."
Dokumen tersebut membahas perencanaan drainase pada ruas jalan Simpang Busur-Kampung Tunjum Kabupaten Kutai Barat. Tujuan penelitian adalah mengetahui debit air dan merencanakan dimensi saluran drainase untuk kala ulang 25 tahun. Hasilnya menunjukkan debit air yang harus dialirkan dan dimensi saluran drainase yang direncanakan."
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang 2021-2026 meliputi 7 program dan 15 kegiatan untuk meningkatkan infrastruktur, layanan air minum, pengelolaan sampah, dan perlindungan kebakaran. Evaluasi tahun 2022 menunjukkan peningkatan akses layanan air minum dan penanganan sampah, namun masih dibutuhkan perbaikan fasilitas perumahan kumuh.
Kebijakan DAK Bidang Infrastruktur dan Protret Pelaksanaan DAK Kalimantan Sel...Agus Nurwahyudi
Dokumen tersebut membahas tentang alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur untuk Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010 dan 2011 khususnya untuk sub bidang air minum dan sanitasi. Terdapat rekapitulasi laporan triwulan dan kemajuan pencapaian target pembangunan fasilitas air bersih dan sanitasi di berbagai kabupaten/kota.
PT. Lotus Esge Sejahtera berencana melakukan kegiatan eksplorasi penambangan batu di Desa Jeruk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 589.965 m2. Kegiatan ini akan melibatkan 7 orang tenaga kerja dan menggunakan metode geolistrik serta pengambilan sampel. Beberapa dampak lingkungan yang diantisipasi meliputi kehilangan lahan masyarakat, perub
Review Ekonomi Riau Terkini, Regional Economist Kemenkeu Wilayah RiauDahlan Tampubolon
Dokumen tersebut membahas tentang telahan ekonomi terkini di Provinsi Riau. Secara ringkas, ekonomi Riau didominasi sektor pertanian, konstruksi, dan perdagangan. PDRB Riau tumbuh 5,41% pada semester I 2016 dan menjadi yang terbesar ke-5 di Indonesia serta terbesar di Pulau Sumatera. Ekspor komoditas utama Riau adalah pulp, kertas, minyak kelapa sawit.
1. Laporan kunjungan Review Mission proyek Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di 4 kelurahan di Kota Semarang, yaitu Kelurahan Genuksari, Tambakrejo, Kemijen, dan Kuningan.
2. Kegiatan NUSP-2 meliputi pembangunan infrastruktur drainase, jalan, sanitasi, dan fasilitas umum di lingkungan permukiman kumuh.
3. Kunjungan menilai capaian proyek dalam meningkatkan kualitas
Paparan kick off review mission TA. 2017Bagus ardian
Program NUSP-2 bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman di beberapa kota di Indonesia dengan melakukan peningkatan infrastruktur skala lingkungan dan kawasan serta pengembangan lokasi baru. Pada tahun 2016, program ini telah membangun berbagai fasilitas infrastruktur dan melatih lebih dari 300.000 penduduk. Rencana untuk tahun 2017 adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur serta pengembangan lokasi baru di
Instrumen lengkap perbatasan negara revKotjo Negoro
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan peraturan zonasi di kawasan perbatasan negara, meliputi pembahasan tentang zoning map, zoning text, ketentuan tambahan, ketentuan khusus, teknik-teknik peraturan zonasi, dan pedoman pemberian insentif serta disinsentif.
Bahan tayang sosialisasi pedoman idap 30 april 2018Kotjo Negoro
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1. Pedoman ini mengatur penyusunan Interim Development Assessment Plan (IDAP) sebagai acuan sementara pengendalian tata ruang di daerah sampai RDTR selesai disusun.
2. IDAP berisi rencana teknis tata ruang dengan klasifikasi sementara yang disepakati pemangku kepentingan untuk mengatur pemanfaatan ruang di kawasan prioritas.
3. Pedoman ini mengatur proses penyusunan IDAP mul
Paparan draft lap akhir pel kab cianjur 27 des 2018Kotjo Negoro
Dokumen tersebut merupakan draft laporan akhir kajian kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal di Kabupaten Cianjur. Laporan tersebut membahas tentang gambaran umum wilayah Kabupaten Cianjur, pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam kajian, serta rencana kerja dan sistematika pelaporan hasil kajian."
Bab vi pemantauan dan pelaporan larap tolKotjo Negoro
Dokumen ini membahas tentang pemantauan dan pelaporan pelaksanaan program pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Kataraja. Pemantauan akan dilakukan secara internal oleh tim yang terdiri dari pemerintah daerah dan eksternal oleh lembaga independen untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan mengidentifikasi permasalahan. Laporan bulanan dan akhir akan disusun untuk memberikan informasi mengenai kemajuan program dan masukan untuk perenc
Bab 5 membahas kelembagaan dan prosedur penanganan keluhan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Kataraja. Terdapat Panitia Pengadaan Tanah yang bertugas mengurus pengadaan tanah, serta tim penilai harga tanah. Warga dapat menyampaikan keluhan, dan akan ditangani melalui investigasi, musyawarah, serta penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan.
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
1. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 1
2.1. Identifikasi Warga Terkena Proyek
Berdasarkan hasil survey dan melalui identifikasi dilapangan terhadap tanah
dan asset yang ada yang akan terkena di proyek pembangunan Jalan TOL
Kataraja, maka diperoleh data data antara lain : tanah, bangunan, dan asset
lainnya.
Jika nantinya terdapat jarak waktu yang lama antara persetujuan LARAP
dengan pelaksanaan proyek, Panitia Pengadaan Tanah akan melakukan
verifikasi kembali atas data WTP tersebut dan Panitia Pengadaan Tanah akan
segera memulai proses sosialisasi kepada WTP yang terkena dampak. Adapun
hasil identifikasi Tanah, bangunan, dan Aset lainnya sebagai berikut
Tabel 2.1
Perkiraan Tanah, Bangunan, Tanaman dan Aset Lainnya
Yang Terkena Pembebasan
No Uraian
Luasan/Persil
/Unit
Satuan Keterangan
A Tanah yang akan dibebaskan
1 Luas Tanah 5, 084,769.59 m2
2 Jumlah bidang tanah yang akan
dibebaskan
1,157 persil
B Bangunan/Aset yg akan terkena
1 Bengkel 1 persil
2 Gudang 1 persil
3 Hotel 1 persil
4 Irigasi 1 persil
5 Jalan 38 persil
6 Kandang Sapi 1 persil
7 Kantor Desa 1 persil
8 Kebun 16 persil
9 Kebun Kelapa 2 persil
10 Klinik 2 persil
BAB 2 HASIL SURVEY
2. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 2
11 Kolam 7 persil
12 Lahan Kosong 121 persil
13 Makam 3 persil
14 Makam Cina 1 persil
15 Masjid 5 persil
16 Pabrik 14 persil
17 Panti Asuhan 1 persil
18 Pemukiman 7 persil
19 Pertokoan 17 persil
20 Perumahan 1 persil
21 RM Padang 1 persil
22 Rumah Tinggal 769 persil
23 Sawah 75 persil
24 Sekolah 3 persil
25 Sungai 24 persil
26 Tambak 12 persil
27 Tanah Kosong 13 persil
28 Toko 1 persil
29 Toko Bangunan 1 persil
30 TPS Sampah 1 persil
31 Warung 12 persil
32 Jalan Tol 1 persil
33 Kantor 3 persil
Sumber : Hasil identifikasi Lapangan, 2018
2.2. Daerah Yang Terlewati Trase
Berdasarkan hasil survey pengamatan dan identifikasi, koridor rencana tapak
program dan/atau rencana kegiatan pembangunan jalan tol Kamal-Teluknaga-
Rajeg berada dalam 2 (dua) wilayah administratif Kabupaten/Kota yaitu: Kota
Administratif Jakarta Utara (Provinsi DKI Jakarta) dengan 1 (satu) kecamatan
dan Kabupaten Tangerang (Provinsi Banten). Wilayah Kecamatan yang
terlewati terdiri dari 1 (satu) kecamatan di Kota Jakarta Utara dan 7 (tujuh)
Kecamatan di Tangerang, sedangkan Keseluruhan Kelurahan/Desa yang
terlewati rencana trase tol sebanyak 32 (tiga puluh dua) kelurahan/desa.
Rincian wilayah administratif disajikan pada Tabel dibawah ini;
3. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 3
Tabel 2.2.
Wilayah Administrasi yang Terlewati Trase Rencana Jalan Tol
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KELURAHAN/DESA
KOTA JAKARTA UTARA KEC PENJARINGAN KEL KAMAL MUARA
KABUPATEN TANGERANG KEC KOSAMBI DESA DADAP
DESA KOSAMBI BARAT
DESA KOSAMBI TIMUR
DESA SELEMBARAN JATI
DESA SELEMBARAN JAYA
DESA CENGKLONG
KEC TELUK NAGA DESA KAMPUNG BESAR
DESA LEMO
DESA MUARA
DESA PANGKALAN
DESA TANJUNG BURUNG
DESA TANJUNG PASIR
DESA TEGAL ANGUS
DESA KAMPUNG MELAYU TIMUR
KEC PAKUHAJI DESA KOHOD
DESA KRAMAT
DESA SUKAWALI
DESA SURYA BAHARI
DESA KALIBARU
KEC SUKADIRI DESA SUKADIRI
DESA PEKAYON
KEC MAUK DESA GUNUNGSARI
DESA KETAPANG
DESA MARGAMULYA
DESA MAUK TIMUR
DESA SASAK
DESA TEGALKUNIR LOR
KEC RAJEG DESA RANCABANGO
DESA SUKAMANAH
KEL SUKATANI
KEC SINDANGJAYA DESA SINDANG JAYA
Sumber : Hasil identifikasi Lapangan, 2018
Sedangkan kalau dilihat luas per segmen dapat dilihat pada Tabel 2,3, dan
Gambar 2.4 di bawah ini :
Tabel 2.3
Pembagian IC dan Luasannya
No. SEGMEN LUAS (m2) PERSENTASE (%)
1 IC SEDYATMO - IC KOSAMBI 853,209.06 16.78%
2 IC KOSAMBI - IC TELUKNAGA 679,335.62 13.36%
3 IC TELUKNAGA - IC TANJUNG PASIR 649,987.65 12.78%
4 IC TANJUNG PASIR - IC BANDARA 598,588.12 11.77%
5 IC BANDARA - IC SURYA BAHARI 527,500.48 10.37%
6 IC SURYA BAHARI - IC PAKUHAJI 570,216.20 11.21%
7 IC PAKUHAJI - IC MAUK 411,598.61 8.09%
8 IC MAUK- IC RAJEG 794,333.84 15.62%
Total 5,084,769.59 100.00%
Sumber : Hasil identifikasi Lapangan, 2018
4. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 4
Gambar 2.1. Pembagian Luasan Lahan Per-segmen
Adapun luasan berdasarkan desa/kelurahan yang terkena proyek
digambarkan pada Tabel 2.4 berikut ini
Tabel 2.4
Indikasi Luasan Lahan per Kelurahan ruas Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KELURAHAN/DESA
LUAS
(m2)
PERSENTASE
(%)
KOTA JAKARTA UTARA KEC PENJARINGAN KEL KAMAL MUARA 198,865.83 3.91%
KABUPATEN TANGERANG KEC KOSAMBI DESA DADAP 114,754.06 2.26%
DESA KOSAMBI BARAT 72,006.61 1.42%
DESA KOSAMBI TIMUR 267,928.96 5.27%
DESA SELEMBARAN JATI 195,152.84 3.84%
DESA SELEMBARAN JAYA 22,590.65 0.44%
DESA SELEMBARAN JATI_ 30,831.00 0.61%
DESA CENGKLONG 4,500.76 0.09%
KEC TELUK NAGA DESA KAMPUNG BESAR 281,012.58 5.53%
DESA LEMO 316,494.64 6.22%
DESA MUARA 82,296.29 1.62%
DESA PANGKALAN 135,462.79 2.66%
DESA TANJUNG BURUNG 89,112.27 1.75%
DESA TANJUNG PASIR 314,866.19 6.19%
DESA TEGAL ANGUS 117,362.38 2.31%
DESA KAMPUNG MELAYU TIMUR 28,406.75 0.56%
KEC PAKUHAJI DESA KOHOD 475,880.17 9.36%
DESA KRAMAT 150,531.74 2.96%
DESA SUKAWALI 127,130.11 2.50%
5. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 5
DESA SURYA BAHARI 249,838.62 4.91%
DESA KALIBARU 33,595.69 0.66%
KEC SUKADIRI DESA SUKADIRI 49,908.44 0.98%
DESA PEKAYON 104,058.95 2.05%
KEC MAUK DESA GUNUNGSARI 255,401.69 5.02%
DESA KETAPANG 181,771.66 3.57%
DESA MARGAMULYA 107,701.45 2.12%
DESA MAUK TIMUR 118,524.09 2.33%
DESA SASAK 37,672.83 0.74%
DESA TEGALKUNIR LOR 126,775.70 2.49%
KEC RAJEG DESA RANCABANGO 172,736.72 3.40%
DESA SUKAMANAH 181,736.71 3.57%
KEL SUKATANI 296,819.97 5.84%
KEC SINDANGJAYA DESA SINDANG JAYA 143,040.44 2.81%
Grand Total 5,084,769.59 100.00%
Sumber : Hasil identifikasi Lapangan, 2018
2.3. Fungsi Guna Lahan Pada Rencana Trase
Kondisi tata guna lahan pada sekitar rencana trase tol secara keseluruhan
terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Bangunan, lahan produktif, non produktif
serta lainnya. Persentase luasan untuk lahan produktif adalah sebesar 79.39%
yang terdiri dari 1.38% kebun, 20.85% kolam dan 57.16% sawah. Lahan non-
produktif berupa tanah kosong memiliki proporsi 13.32% dari luas lahan total,
sedangkan untuk lahan yang dipergunakan sebagai bangunan yaitu sebesar
7,29% yang meliputi bangunan (0,58%), fasilitas umum/sosial (0,03%), jalan
dan sungai (3,08%), pemakaman (0,25%) dan pemukiman (3,36%). Tabel 2.3
menyajikan gambaran umum penggunaan lahan berdasarkan fungsi pada trase
tol Kamal-Teluknaga-Rajeg dengan rincian data pada Gambar 2.5. Untuk lebih
jelasnya disajikan dibawah ini;
7. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 7
2.4. Kondisi Sosial Ekonomi Warga Terkena Proyek
2.4.1 Kependudukan (Demografi)
Berdasarkan data BPS masing-masing Kecamatan Studi Tahun 2017, penduduk
Kecamatan studi sebanyak 1.142.451 jiwa dengan tingkat kepadatan 3.501,67
jiwa/km2. Jumlah dan kepadatan penduduk di kelurahan dan Kecamatan studi
disajikan pada Tabel 2.6 berikut ini.
Tabel. 2.6
Jumlah Dan Kepadatan Penduduk di Wilayah Studi
No. Kecamatan/ Kel/Desa
Luas
(km2)
Penduduk (jiwa)
Kepadatan
(jiwa/km2)
Jumlah
KKLaki-laki
Perem-
puan
Total
A. Kec Penjaringan 45,4057 152.149 146.551 298.700 6.578,47 102.777
1 Kel Kamal Muara 10,5340 6.985 6.742 13.727 1.295,73 3.982
B. Kec Kosambi 29,4520 84.029 78.212 162.241 5.508,66 40.162
1 Kel Dadap 4,0140 18.473 17.322 35.795 8.917,00 *
2 Kel Kosambi Barat 2,8660 4.072 3.765 7.837 2.734,00 *
3 Ds Kosambi Timur 2,8820 8.170 6.888 15.058 5.224,00 *
4 Ds Selembaran Jati 3,9370 3.587 3.589 7.176 1.822,00 *
5 Kel Selembaran Jaya 6,9630 11.419 10.906 22.325 3.206,00 *
6 Ds Cengklong 1,3280 8.430 8.008 16.438 12.378,00 *
C. Kec Teluk Naga 53,3000 83.553 79.623 163.176 3.061,46 32.803
1 Ds Kampung Besar 4,6600 6.643 6.322 12.965 2.782,00 2.782
2 Ds Lemo 4,0000 3.395 3.240 6.635 1.659,00 1.610
3 Ds Muara 5,0500 1.818 1.754 3.572 707,00 984
4 Ds Pangkalan 7,9900 8.966 8.473 17.439 2.183,00 4.286
5 Ds Tanjung Burung 8,6400 4.143 3.951 8.094 937,00 1.484
6 Ds Tanjung Pasir 5,6400 5.270 5.025 10.295 1.825,00 2.424
7 Ds Tegal Angus 4,3300 4.894 4.656 9.550 2.206,00 1.998
D. Kec Pakuhaji 46,0200 58.728 55.789 114.517 2.488,42 28.945
1 Ds Kohod 4,4000 862 841 1.703 387,00 *
2 Ds Kramat 4,6300 1.968 1.725 3.693 798,00 *
3 Ds Sukawali 2,4300 2.873 2.611 5.484 2.257,00 *
4 Ds Surya bahari 3,1000 3.734 3.299 7.033 2.269,00 *
5 Ds Kalibaru 5,0900 1.530 1.309 2.839 558,00 *
E. Kec Sukadiri 21,5880 29.101 27.098 56.199 2.603,25 18.423
1 Ds Sukadiri 3,185 2.190 1.932 4.122 1.294,19 1.304
2 Ds Pekayon 3,958 5.983 5.880 11.863 2.997,22 2.449
F. Kec Mauk 40,0950 41.520 40.528 82.048 2.046,34 24.966
8. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 8
No. Kecamatan/ Kel/Desa
Luas
(km2)
Penduduk (jiwa)
Kepadatan
(jiwa/km2)
Jumlah
KKLaki-laki
Perem-
puan
Total
1 Ds Gunungsari 3,215 2.175 2.098 4.273 1.346,50 1.358
2 Ds Ketapang 4,186 3.182 3.174 6.356 1.521,00 1.975
3 Ds Margamulya 5,360 3.619 3.923 7.542 1.315,50 1.878
4 Kel Mauk Timur 1,204 3.011 2.820 5.831 4.972,60 1.776
5 Ds Sasak 3,190 2.626 2.417 5.043 1.581,80 2.500
6 Ds Tegalkunir Lor 2,965 3.680 3.641 7.321 2.501,50 2.050
G. Rajeg 53,6640 87.610 83.987 171.597 2.837,00 32.466
1 Ds Rancabango 2,3100 2.679 2.517 5.196 2.278,00 1.973
2 Ds Sukamanah 6,4200 7.961 7.553 15.514 2.236,00 3.582
3 Kel Sukatani 5,6100 12.004 11.523 23.527 3.832,00 3.994
H. Sindang Jaya 36,7342 47.929 46.044 93.973 2.558,19 21.167
1 Ds Sindang Jaya 5,3500 4.572 4.447 9.019 1.686,00 *
Jumlah tkt kec 326,2589 584.619 557.832 1.142.451 3.501,67 211.435
Jumlah tkt desa 139,2660 160.914 152.351 313.265 2.249,40 44.389
Sumber: BPS, Kecamatan Dalam Angka 2017
* = data tidak tersedia
Komposisi penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Studi terdiri dari
584.619 jiwa laki-laki dan 557.832 jiwa perempuan, dengan rasio jenis kelamin
105; artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki.
Berdasarkan data BPS Tahun 2017, menunjukkan bahwa di Kota Jakarta Utara
dan Kabupaten Tangerang, masing-masing terdapat 874.853 orang dan
1.513.501 orang angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja yang sudah bekerja
masing-masing sebanyak 812.614 orang di Kota Jakarta Utara dan 1.377.224
orang di Kabupaten Tangerang. Sedangkan yang berstatus sebagai
pengangguran sebanyak 62.239 orang Kota Jakarta Utara dan sebanyak
136.277 orang di Kabupaten Tangerang.
9. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 9
Tabel 2.7
Ketenagakerjaan di Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Tangerang
No Uraian Kota Jakarta utara Kab Tangerang
1. Angkatan kerja 874.853 1.513.501
a Bekerja 812.614 1.377.224
b Pengangguran 62.239 136.277
2. Bukan Angkatan kerja 441.635 909.542
a Sekolah 121.894 810.223
b Mengurus Rumah Tangga 269.883
c Lainnya 49.858 99.319
Sumber : BPS, Kota Jakarta Utara dalam Angka, 2017dan Kabupaten Tangerang dalam Angka, 2017
Adapun rincian jumlah pencari kerja di salah satu kecamatan studi yaitu
Kecamatan Rajeg dapat disajikan pada (tabel 2.8)
Tabel 2.8
Jumlah Pencari Kerja Kecamatan Mauk dan Rajeg
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No.
Tingkat
Pendidikan
Jumlah Pencari
Kerja
1. SD/MI 149
2. SLTP/MTs 674
3. SLTA/MA 1.014
4. SMK 119
5. Diploma 28
6. Sarjana 27
Jumlah 2.011
Sumber : BPS, Kecamatan Dalam Angka, 2017
2.4.2 Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di rencana trase jalan Tol KATARAJA berupa lahan produktif
(sawah, kolam, kebun), lahan non produktif (lahan kosong) dan bangunan
(rumah/pemukiman, pabrik, hotel, fasum/fasos). Untuk banyaknya bangunan
sendiri adalah 841 bangunan. Penggunaan lahan produktif terdiri dari sawah
seluas 290,63 Ha, Tambak/kolam 106,04 Ha dan kebun 7,02 Ha. Selengkapnya
dapat dilihat pada tabel Penggunaan Lahan di bawah ini.
10. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 10
Tabel 2.9
Penggunaan Lahan Pada Trase yang Terkena Tol Kataraja
No Fungsi Lahan Luas (m2) Persentase (%)
A Bangunan
1 Bangunan Pribadi 29.475,2196 0,58
2 Fasum/Fasos 1.594,2164 0,03
3 Jalan/Sungai 156.462,7553 3,08
4 Pemakaman 12.481,7402 0,25
5 Pemukiman 170.635,7822 3,35
B Lahan Non Produktif
1 Lahan Kosong 677.172,1667 13,32
C Lahan Produktif
1 Kebun 70.200,2467 1,38
2 Kolam 1.060.425,3802 20,85
3 Sawah 2.906.322,0782 57,16
Jumlah 5.084.769,5855 100.00
Sumber: Dokumen Pengadaan Lahan 2017
Berkaitan dengan Program LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), UU
No. 41 Tahun 2009 ini, berada pada Pasal 44 yang mengatur tentang alih fungsi
lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pada Pasal tersebut dijelaskan bahwa alih
fungsi lahan pada dasarnya dilarang kecuali untuk kepentingan umum dengan
persyaratan tertentu yang cukup ketat antara lain disediakannya lahan pengganti
terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialih fungsikan. Terdapat
ancaman pidana apabila terjadi alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan
syarat-syarat yang telah ditentukan seperti yang dijelaskan secara detail pada
Pasal 72 hingga Pasal 74 dalam UU tersebut. Oleh karena itu, dalam penyusunan
Perda mengenai PLP2B harus memperhatikan berbagai aspek dan melibatkan
berbagai instansi terkait.
Terkait dengan UU No.41 Tahun 2009. Provinsi sudah melakukan review tentang
tata ruang yang dituangkan dalam Perda No.2 Tahun 2011 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030. Hal ini menunjukkan
11. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 11
bahwa Provinsi Banten langsung merespon amanah UU tersebut meskipun pada
waktu itu produk hukum turunannya yang berupa peraturan pemerintah belum
ada. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten melalui Bappeda akan
melakukan beberapa kajian terkait dengan lahan pertanian pangan
berkelanjutan seperti kajian tentang pendetailan lahan pertanian pangan
berkelanjutan yang sudah direncanakan dalan Perda RTRW dan kajian tentang
alih fungsi lahan pertanian di Provinsi Banten. Hasil kajian tersebut diharapkan
dapat memperbaiki perda melalui mekanisme revisi yang dapat dilakukan setiap
lima tahun.
Pemerintah daerah sampai saat ini baru menetapkan kawasan untuk program
LP2B, khususnya di Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang dan Kecamatan
Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Meskipun sampai saat ini, lahan tersebut
masih belum secara detail penatagunaan lahannya. Status lahan tersebut masih
kawasan pertanian dan belum secara khusus disebutkan sebagai kawasan
pertanian pangan berkelanjutan. Hal ini menjadikan status lahan tersebut masih
belum terikat peruntukannya.Sedangkan apabila statusnya sudah LP2B, maka
lahan tersebut sudah terikat peruntukkannya.Secara khusus, fungsi kawasan
tersebut sudah tertuang dalam Perda RTRW.
Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu membuat Rancangan Detail Tata Ruang
sesuai dengan acuan Perda RTRW Provinsi Banten tersebut. Meskipun demikian,
khusus untuk Kabupaten Tangerang acuan yang digunakan yang lebih atas yaitu
Perpres No. 54 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang “JABODETABEK
PUNJUR”. Hal ini diperbolehkan mengingat acuan yang digunakan tersebut
memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibanding dengan Perda RTRW
Provinsi Banten. Dari Uraian tersebut di atas, untuk wilayah pengembangan Tol
KATARAJA yang meliputi Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara, sampai
dengan Kecamatan Sindang Jaya belum menjadi Kawasan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (LP2B), sehingga bisa dilakukan pembebasan atas
kawasan produktif, pertanian, perkebunan dan perikanan darat (tambak). Untuk
itu kiranya Pemerinta Daerah Kabupaten Tangerang juga bisa melakukan Review
12. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 12
atas RTRD Kabupaten Tangerang atas Pemanfaatan Ruang Untuk Pembangunan
Infrastruktur Jalan Jalan Tol tersebut
2.4.3 Mata Pencaharian Penduduk
Secara umum penduduk di wilayah studi bermatapencaharian sebagai karyawan
perusahaan swasta, petani dan nelayan. Selain itu terdapat penduduk
bermatapencaharian di sektor perdagangan/wiraswasta, PNS dan anggota
TNI/POLRI serta jasa-jasa lainnya. Mata pencaharian penduduk secara detail
akan disajikan dalam dokumen Andal.
2.4.4 Pendapatan Masyarakat
Pendapatan masyarakat bersumber dari berbagai mata pencaharian yang
dijalankan masyarakat seperti dari hasil upah/gaji karyawan, hasil pertanian,
nelayan, pendapatan dari sektor jasa dan lain-lain. Data sekunder tentang
pendapatan masyarakat belum tersedia sehingga belum dapat ditampilkan pada
Kerangka Acuan. Tingkat pendapatan masyarakat akan diperoleh melalui
wawancara responden atau merupakan data primer yang akan diperoleh setelah
dilakukan survey lapangan.
Umumnya pendapatan masyarakat (khususnya pekerja atau karyawan
perusahaan), bersumber dari upah/gaji sebagai karyawan dengan tingkat
pendapatannya sesuai standar upah minimum yang berlaku Tahun 2017 yaitu
sebesar Rp 3.355.750 per bulan untuk DKI Jakarta dan Rp 3.270.935 per bulan
untuk Kabupaten Tangerang.
2.4.5 Sosial Budaya
1) Pendidikan Masyarakat
a. Tingkat Pendidikan Penduduk
Jenjang pendidikan formal penduduk di Kecamatan Studi sudah cukup
memadai karena sebagian besar berpendidikan SLTP ke atas. Tingkat
pendidikan penduduk yang berusia di atas 60 tahun masih relatif rendah
yaitu berpendidikan SD ke bawah. Sementara golongan penduduk berusia
muda di bawah 25 tahun sudah banyak yang telah menamatkan jenjang
13. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 13
pendidikan lanjutan seperti SLTP, SLTA atau SMU/K bahkan Perguruan
Tinggi. Keadaan ini antara lain disebabkan oleh kesadaran masyarakat
terhadap pendidikan semakin meningkat dan sarana prasarana
pendidikan sudah tersedia.
Penduduk yang berpendidikan SLTA ke atas umumnya sudah bekerja di
perusahaan atau instansi pemerintah baik yang ada di wilayah DKI Jakarta
dan Kabupaten Tangerang maupun di luar kedua wilayah tersebut.
Dengan tingkat pendidikan seperti telah diuraikan tersebut, maka
berbagai jenis pekerjaan di perusahaan bisa dikerjakan oleh penduduk
setempat cukup bervariatif mulai dari tenaga keamanan, supir, office boy,
administrasi, manajer dan lain lain.
Untuk mensukseskan program wajib belajar 12 tahun seperti yang
dicanangkan pemerintah, kini telah di bangun fasilitas pendidikan dari
tingkat sekolah dasar sampai tingkat menengah atas. Sarana pendidikan
di kecamatan studi sudah menjangkau di seluruh kelurahan. Di seluruh
Desa/Kelurahan sudah memiliki TK.
Jumlah Sekolah Dasar di Kecamatan Studi ada 288 buah, Sekolah
Menengah Pertama (SMP) ada 115 buah, Sedangkan jumlah Sekolah
Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ada 97
buah yang tersebar di beberapa desa/kelurahan.
Sedangkan banyaknya murid dan guru pada sekolah Dasar yaitu 93.792
orang dan guru 2.453 orang. Untuk SMP 46.476 orang dan guru 1.387
orang dan SMA & SMK 29.053 orang dan guru 1.457 orang. Jumlah
Sekolah, Guru dan Murid sekolah dasar sampai sekolah menengah atas
disajikan pada Tabel 2.10
14. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 14
Tabel 2.10
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SD sampai SMA &SMK
No Kecamatan
Jumlah Sekolah (unit) Jumlah Murid (org) Jumlah Guru (org)
SD SMP
SMA &
SMK
SD SMP
SMA &
SMK
SD SMP
SMA
&
SMK
1 Penjaringan 70 39 34 24.469 12.190 7.662 * * *
2 Kosambi 51 19 7 12.340 4.362 2.070 308 100 161
3 Teluk Naga 42 14 12 14.412 4.420 3.621 483 260 212
4 Pakuhaji 36 14 6 11.940 6.741 1.844 459 368 159
5 Sukadiri 18 12 12 5.165 6.564 3.173 253 114 181
6 Mauk 31 5 5 7.870 3.698 2.560 275 155 238
7 Rajeg 40 12 21 8.931 5.450 5.292 304 261 394
8 Sindang Jaya 28 8 5 8.665 3.051 2.831 371 129 112
Jumlah 316 123 102 93.792 46.476 29.053 2.453 1.387 1.457
Sumber :BPS, Kecamatan dalam Angka, 2017
* = data tidak tersedia
2) Pranata Sosial
Lembaga sosial yang ada di wilayah Kecamatan Studi pada umumnya terdiri
dari lembaga keagamaan, pendidikan dan lembaga sosial. Lembaga tersebut
terbentuk untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Melalui lembaga
ini terbentuk sistim tingkah laku, sistem sosial dan akhirnya terjadi berbagai
perubahan dalam tatanan kehidupan baik yang bersifat individual maupun
dalam tatanan kemasyarakatan.
Kelembagaan yang berkembang dalam masyarakat meliputi kelembagaan
formal dan non formal. Lembaga formal berupa aparat Kelurahan, Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK)
dan Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPD), sedangkan lembaga non
formal berupa lembaga keagamaan yang berperan.
Berbagai permasalahan yang muncul sehubungan dengan aktivitas proyek
seperti persengketaan lahan, tuntutan tenaga kerja yang terjadi memerlukan
peranan lembaga formal dan non formal, sedangkan pendekatan sosial
budaya dan keagamaan sangat menonjol pada peranan lembaga non formal.
Oleh karena itu, kerjasama dan koordinasi serta komunikasi timbal balik yang
harmonis diantara kelembagaan masyarakat tersebut sangat penting bagi
pemecahan masalah sosial kemasyarakatan.
15. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 15
3) Konflik Sosial
Potensi konflik diprakirakan bersumber dari kegiatan penerimaan tenaga kerja
serta pembebasan lahan. Masyarakat di desa studi sangat mengharapkan
agar angkatan kerja lokal dilibatkan dalam kegiatan pembangunan jalan tol.
Jika perusahaan mengabaikan keberadaan tanaga kerja lokal, artinya tenaga
kerja lokal tidak diikutsertakan dalam kegiatan proyek maka akan timbul
konflik antara masyarakat dengan perusahan yang dilakukan dengan cara
demo atau menahan kendaraan pengangkut atau alat berat konstruksi.
Kegiatan pengadaan lahan juga berpotensi menimbulkan konflik bila tidak
terjadi kesepakatan dengan pemilik lahan.
Informasi pada saat survey pendahuluan di desa studi menunjukkkan bahwa
tidak terjadi konflik antar masyarakat baik konflik dalam pemilikan lahan
maupun konflik antar suku dan antar agama. Keamanan dan ketertiban cukup
terjaga dengan baik. Selama tahun 2016 gangguan keamanan dan ketertiban
yang terjadi antara lain pencurian kendaraan bermotor, pemakaian miras dan
narkoba.
4) Persepsi dan Sikap Masyarakat Masyarakat terhadap Rencana Kegiatan
Persepsi dan sikap masyarakat secara lengkap akan diperoleh berdasarkan
hasil wawancara dengan responden yang akan dilakukan setelah Kerangka
Acuan di setujui, namun demikian untuk gambaran umum disajikan persepsi
dan sikap masyarakat yang dirangkum selama kegiatan sosialisasi awal
sebagai berikut.
Sebagian masyarakat belum mengetahui secara jelas jalur Jalan Tol di wilayah
mereka. Masyarakat mengetahui adanya rencana pembangunan jalan Tol dari
kegiatan sosialisasi awal yang telah dilakukan pemerakarsa.
Secara umum masyarakat mendukung pembangunan jalan Tol KATARAJA
untuk kelancaran aksesibilitas serta mendukung program pemerintah. Di sisi
lain masyarakat mengharapkan tenaga kerja lokal mendapat prioritas untuk
bekerja pada kegiatan konstruksi dan operasi. Masyarakat juga mengingatkan
agar perusahaan memperhatikan kemudahan aksesibilitas masyarakat yang
terbelah oleh jalan Tol. Masyarakat menyarankan agar akses ke seberang jalan
tol perlu disediakan.
16. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 16
Survey Penilaian dilakukan untuk mengetahui taksiran harga tanah di
masing-masing dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan nilai
penggantian fisik aset berdasarkan fungsi bidang tanah maupun
penggantian tanaman terkini. Jenis pertanyaan yang diajukan bermacam-
macam untuk jenis penggunaan tata guna lahan yang berbeda. Jenis tata
guna lahan yang dilakukan survey ini terbagi menjadi empat jenis, yaitu:
1. Perumahan atau Pemukiman,
2. Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial,
3. Lokasi Bisnis atau sentra usaha seperti ruko dan kontrakan, dan
4. Tanah Kosong. Kategori ini termasuk didalamnya tata guna lahan
berupa sawah, perkebunan dan lain sebagainya termasuk harga
penggantian tanaman bila dimungkinkan.
2.5. Persepsi Masyarakat Tentang Proyek
Berdasarkan wawancara melalui beberapa kepala desa yang ada di sekitar
kegiatan proyek jalan Tol KATARAJA adalah sebagai berikut;
a) Walaupun beberapa Kepala Kelurahan dan Kecamatan ada yang belum
mengetahui area dan atau wilayah yang akan dilalui tracce jalan tol
KATARAJA, pada prinsipnya akan mendukung kegiatan yang lakukan oleh
Pemerintah Atas pengembangan Tracce Jalan Tol, karena itu merupakan
Program Nasional
b) Masyarakat mengharapkan ada kegiatan yang sifatnya memberikan kejelasan
dan pencerahan mengenai daerah-daerah yang akan dibebaskan, sehingga
masyarakat akan lebih siap pada pelaksanaan pembebasan lahan nantinya.
c) Warga berharap ada wadah yang dapat dijadikan oleh masyarakat sebagai
sarana menampung keluhan sehingga apa yang diharapkan masyarakat
dapat diakomodir.
d) Masyarakatpun belum mengetahui atas Kegiatan Proyek Jalan Tol KATARAJA,
yang mereka ketahui adalah hanya kegiatan yang dilakukan oleh PT SEDAYU
GROUP atas pembebasan lahan yang ada
e) Pejabat setempat dan ataupun tokoh masyarakat beranggapan bahwa proyek
dilakukan pemerintah pusat harus bermanfaat bagi kehidupan social ekonomi
17. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 17
mereka dan dapat dilakukan secara transparan, agar tidak terjadi salah
paham dan ataupun dimanfaatkan pihak tertentu dalam mencari keuntungan,
terutama yang berkaitang dengan sosialisasi mekanisme ganti rugi.
Secara umum masyarakat mendukung pembangunan jalan Tol KATARAJA untuk
kelancaran aksesibilitas serta mendukung program pemerintah. Di sisi lain
masyarakat mengharapkan tenaga kerja lokal mendapat prioritas untuk bekerja
pada kegiatan konstruksi dan operasi. Masyarakat juga mengingatkan agar
perusahaan memperhatikan kemudahan aksesibilitas masyarakat yang terbelah
oleh jalan Tol. Masyarakat menyarankan agar akses ke seberang jalan tol perlu
disediakan.
2.6. Informasi Harga Pasar Tanah
Survei wawancara bersifat non formal (diskusi) terhadap para pemilik lahan yang
terkena imbas. Hal ini bertujuan untuk mengetahui langsung informasi mengenai
status kepemilikan dan nilai jual secara pasar dan NJOP (jika memungkinkan)
lahan dan bangunan di wilayah yang terkena pembangunan. Tujuan pelaksanaan
wawancara adalah sebagai acuan data pembanding dari berita acara kunjungan
kepada perangkat daerah, selain itu dapat diperoleh referensi untuk menentukan
biaya penggantian kerugian emosional (Solatium) sesuai dengan Standar
Penilaian Indonesia (SPI 306) yang akan digunakan untuk kalkulasi Nilai
Penggantian Wajar dari bidang yang terkena pembangunan Ruas Tol Kamal –
Teluknaga - Rajeg. Berdasarkan informasi yang diperoleh secara garis besar
terdapat variasi harga tanah pada wilayah yang terlewati, yaitu :
1. Harga sawah dan tambak,
a. Posisi dekat jalan (tepi jalan) sebesar Rp.600.000,00 – Rp.3.000.000,-
b. Posisi jauh dari jalan sebesar Rp.200.000,00 – Rp.1.000.000,00
2. Harga tanah darat
a. Posisi dekat jalan (tepi jalan) sebesar Rp.600.000,00 – Rp.3.000.000,-
b. Posisi jauh dari jalan sebesar Rp.400.000,00 – Rp.1.500.000,00
3. Harga Bangunan
a. Bangunan Permanen di tepi jalan raya berkisar Rp. 2.500.000 – Rp.
18. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 18
8.000.000 (tergantung jenis bangunan – Rumah tinggal, Ruko dan atau
Industri (pergudangan))
b. Bangunan Semi Permanen di tepi jalan raya berkisar Rp. 400.000 –
1.000.000 per meter persegi
c. Bangunan Kayu baik itu kayu meranti ataupun kayu biasa berkisar antara
Rp. 80.000 – 200.000 per meter persegi
d. Bangunan Permanen yang berjauhan dengan jalan kolektor berkisar Rp.
500.000 – 1.000.000 per meter persegi
e. Bangunan Semi Permanen di lokasi yang jauh dari jalan berkisar Rp.
100.000 – Rp. 500.000
Sama halnya dengan survei penilaian, pelaksanaan survei sosial ekonomi
dilakukan dengan cara wawancara bersifat non formal kepada masyarakat yang
terlewati. Survei ini dilakukan sebagai input dalam menentukan biaya
penggantian kerugian emosional (Solatium) sesuai dengan Standar Penilaian
Indonesia (SPI 306) yang akan digunakan untuk kalkulasi Nilai Penggantian
Wajar. Formulir Survei Penilaian dan Sosial Ekonomi disajikan pada Gambar 2.3
dan untuk lengkapnya disajikan pada Berkas Survei.
20. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 20
Adapun hasil wawancara dengan kepala desa yang terkena proyek dan
berdasarkan harga yang tertinggi dan terendah menurut kepala desa (pratin)/
lurah seperti table di bawah ini :
Tabel 2.11
Perkiraan Indikasi Harga Pasar Lahan Menurut Kelurahan dan Kecamatan
No Nama Desa
Harga (Rp)/M2
Terendah Tertinggi Rata-rata
I Kecamatan Kosambi
1 Desa Dadap 5,000,000 7,000,000 6,000,000
2 Desa Selembaran Jati 2,500,000 3,500,000 3,000,000
3 Desa Kosambi Barat 4,000,000 6,000,000 5,000,000
4 Desa Kosambi Timur 3,000,000 4,500,000 3,750,000
5 Desa Cengklong 1,500,000 3,000,000 2,250,000
6 Desa Selembaran Jaya 1,500,000 3,000,000 2,250,000
II Kecamatan Mauk
1 Desa Ketapang 300,000 600,000 450,000
2 Desa Mauk Timur 300,000 500,000 400,000
3 Desa Sasak 200,000 400,000 300,000
4 Desa Gunungsari 400,000 600,000 500,000
5 Desa Tegalkunir Lor 200,000 400,000 300,000
6 Desa Margamulya 300,000 600,000 450,000
III Kecamatan Pakuhaji
1 Desa Kramat 400,000 700,000 550,000
2 Desa Sukawali 400,000 700,000 550,000
3 Desa Surya Bahari 400,000 700,000 550,000
4 Desa Kohod 600,000 900,000 750,000
5 Desa Kalibaru 400,000 600,000 500,000
IV Kecamatan Rajeg
1 Desa Rancabango 200,000 400,000 300,000
2 Desa Sukamanah 200,000 350,000 275,000
3 Kelurahan Sukatani 200,000 350,000 275,000
V Kecamatan Sindangjaya
1 Desa Sindangjaya 200,000
3
50,000 275,000
VI Kecamatan Sukadiri
1 Desa Sukadiri 400,000 600,000 500,000
2 Desa Pekayon 400,000 600,000 500,000
-
21. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 21
VII Kecamatan Teluk Naga -
1 Desa Tegal Angus 600,000 800,000 700,000
2 Desa Kampung Melayu Timur 600,000 800,000 700,000
3 Desa Lemo 1,000,000 2,500,000 1,750,000
4 Desa Muara 1,000,000 2,500,000 1,750,000
5 Desa Tanjung Pasir 700,000 1,000,000 850,000
6 Desa Tanjung Burung 900,000 1,500,000 1,200,000
7 Desa Pangkalan 900,000 1,500,000 1,200,000
8 Desa Kampung Besar 1,500,000 3,000,000 2,250,000
VIII
Kecamatan Penjaringan
(Jakut)
1 Kelurahan Kamal Muara 8,000,000 12,000,000 10,000,000
Sumber : Hasil Identifikasi Lapangan
2.7. Informasi Harga Bangunan
Selain informasi yang ada dilapangan atas harga atas Bangunan, juga dilakukan
dengan menggunakan pendekatan Biaya Teknis Bangunan (BTB) yang
dikelurakan MAPPI di masing-masing wilayah terlewati trase tol. Diasumsikan
bahwa masing-masing bidang tanah yang memiliki bangunan dibagi berdasarkan
4 kategori bangunan yaitu :
1. Rumah Tinggal, terdiri dari tiga kategori yaitu :
Rumah Mewah => 2 lantai,
Rumah Menengah => 2 lantai,
Rumah Sederhana => 1 lantai.
2. Bangunan Perkebunan (semi permanen) => 1 lantai;
3. Bangunan Gudang => 1 lantai;
4. Bangunan Gedung Bertingkat, terdiri dari tiga kategori yaitu :
Rendah (Low-rise) => maks. 4 lantai;
Menengah (Mid-rise) => maks. 8 lantai;
Tinggi (High-rise) => maks. 9 lantai.
Identifikasi biaya yang dibutuhkan untuk masing-masing bangunan dilihat dari
lokasi bidang di dalam wilayah administrasi. Berikut ini menunjukan Biaya
Teknis Bangunan pada wilayah terlewati tol KATARAJA
22. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 22
Tabel 2.12
Nilai Bangunan Tahun 2018
No Fungsi
Harga/m2
Minimal Maksimal
I DKI Jakarta
1 Bangunan Sederhana 2.500.000 3.500.000
2 Bangunan Mewah 1 lt 6.500.000 7.500.000
3 Bangunan Menengah 4.000.000 5.000.000
4 Gudang 8.000.000 11.500.000
II Kabupaten Tangerang
1 Bangunan Sederhana 1,500,000 2,000,000
2 Bangunan Mewah 1 lt 3,500,000 5,000,000
3 Bangunan Menengah 2,000,000 2,500,000
4 Gudang 4,500,000 8,000,000
5 Bangunan Kayu/Bambu 250,000 350,000
Rata-rata 2,550,000 3,870,000
Sumber: Studi Lapangan 2018
2.8. Kondisi Koridor Trase
Berdasarkan pada telaah awal lokasi yang telah dilakukan, digambarkan
beberapa kondisi jaringan jalan dan wilayah yang dilintasi oleh rencana
koridor/trase rencana jalan tol Kamal -Teluknaga - Rajeg. Segmen ruas jalan tol
Kamal -Teluknaga - Rajeg ini dimulai dari akses tol manuju bandara Soekarno
Hatta (STA 0+000) hingga Interchange di Kecamatan Rajeg, Tangerang (± STA
38+600). Ruas jalan tol Kamal – Teluknaga – Rajeg direncanakan terdapat 6
(delapan) ramp (Penghubung keluar masuk) sebagai akses menuju daerah
yang terlewati. Gambaran Kondisi umum koridor di sekitar akses ramp ini akan
disampaikan pada Gambar dibawah ini;
23. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 23
Gambar 2.3 : Kondisi Umum Koridor dan Rencana Akses Keluar sekitar Kecamatan Pakuhaji
Gambar 2.4 : Kondisi Umum Koridor dan Rencana Akses Keluar Ds. Tj Pasir di Kecamatan Teluknaga
24. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 24
Gambar 2.5 Kondisi Umum Koridor dan Rencana Akses Keluar di Kecamatan Pakuhaji
`
Gambar 2.6: Kondisi Umum Koridor dan Rencana Akses Keluar di Kecamatan Pakuhaji
25. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 25
Gambar 2.7 Kondisi Umum Koridor dan Rencana Akses Keluar di Kecamatan Mauk
Gambar 2.8: Kondisi Umum Koridor dan Rencana Akses Keluar di Kecamatan Rajeg
2.9. Dokumentasi Survey & Informasi Fasilitas Umum
Perencanaan pengadaan lahan untuk pembangunan jalan Tol Kamal-Teluknaga-
Rajeg ini banyak melintasi fasilitas umum seperti masjid, makam, sutet, dan lain
sebagainya maka dari itu diperlukan data–data dan informasi lokasi mengenai
fasilitas yang ditemukan pada saat survey lingkungan. Informasi fasilitas
didokumentasikan menggunakan kamera dengan fitur GPS dan ditunjukan pada
Tabel di bawah berikut ini;
26. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 26
Kegiatan survey dilakukan di Ruas I, meliputi IC Sudiyatmo – IC Kosambi yang
meliputi wilayah Kamal Muara, Jakarta sampai Dadap Kosambi, Kab
Tangerang di Kamal Muara, Jalan Perancis Raya yang saat ini sedang
dilakukan pembuatan Talut Penahan Air sepanjang 1 (satu) km, yang
dilakukan oleh Wika Karya dan trace masuk tol KATARAJA di Ds. Selembaran
Jati – Kec. Kosambi Barat, seperti gambar 2.9 di bawah ini,
Dari sampling warga yang ditemukan terdapat proprsi antara yang menerima
untuk pelepasan haknya dan yang ingin direlokasi, pada gambar 2.10 di
bawah ini;
28. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 28
Gambar 2.10 : Proporsi Sampling Masyarakat di Wilayah Survey di Ruas I
29. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 29
Kegiatan survey di wilayah Ruas II (IC Kosambi – Teluknaga) dilakukan meliputi daerah di Kecamatan Kosambi – Teluk Naga
Ds. Selembaran Jati untuk trace tol yang dilewati,, seperti gambar 2.11 di bawah ini.
Sedangkan sampling atas Masyarakat yang terkena proyek, rata-rata menerima pembayaran putus, , seperti di gambar 2.12 di
bawah ini
31. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 31
Gambar 2.12 : Proporsi Sampling Masyarakat di Area Wilayah Survey di Ruas II
32. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 32
Kegiatan survey dilakukan di ruas III (IC Teluk Naga – IC Paku Haji), yang
meliputi Kecamatan Teluk naga, - Paku Haji; dari sampling yang dilakukan
terhadap yang meliputi Desa Tanjung Pasir sampai ke Tegalangus, seperti
gambar 2.13 di bawah ini. Yang melupti wilayah persawahan dan Pertanian
tambak perikanan darat (bandeng dan udang)
Sampling yang dilakukan kepada Masyarakat atas proyek Tol Kataraja, pada
prinsipnya mereka menerima dengan proses ganti rugi yang sesuai dengan
kondisi yang ada serta transparan, ada juga yang direlokasi terutama yang
berkaitan dengan mata pencahariannya terutama kolam pemeliharaan ikan
darat, terlihat di gambar 2.14 di bawah ini,
34. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 34
Gambar 2.14 : Proporsi Masyarakat Yang menerima, direlokasi dan Menolak di Area Ruas III
35. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 35
Kegiatan Survey dilakukan di Wilayah Ruas IV, Kecamatan Paku Haji - Kecamatan Rajeg,
dapat terlihat dari peta terlampir di gambar 2.15 di bawah ini dimana pada peta tersebut
meliwati fasilitas umum (pemakaman) dan Puskesmas,dan di gambar 2.16, di bawah ini,
yang menggambarkan sampling survey yang dilakukan di masyarakat sebanyak 30
responden, hampir rata-rata mereka menerima area lahan dan rumahnya terkena proyek
jalan tol KATARAJA hanya 9 % yang meminta direlokasi
37. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 2 Hasil Survey | 2 - 37
Gambar 2.16 : Proporsi Masyarakat Yang menerima, direlokasi dan Menolak di Ruas IV