SlideShare a Scribd company logo

Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik

•
•
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik

Law
1 of 22
Download to read offline
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik

Recommended

Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/LayoutingPedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Mgs Zulfikar Rasyidi
 
Modul Quantum GIS 2 (Aplikasi)
Modul Quantum GIS 2 (Aplikasi) Modul Quantum GIS 2 (Aplikasi)
Modul Quantum GIS 2 (Aplikasi)
bramantiyo marjuki
 
Modul LARAP
Modul LARAPModul LARAP
Modul LARAP
msaifularif1
 
Membuat map packages di ArcGIS
Membuat map packages di ArcGISMembuat map packages di ArcGIS
Membuat map packages di ArcGIS
bramantiyo marjuki
 
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGIS
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGISTiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGIS
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGIS
bramantiyo marjuki
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Aji Qan D
 
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
henny ferniza
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 

Recommended

Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/LayoutingPedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Mgs Zulfikar Rasyidi
 
Modul Quantum GIS 2 (Aplikasi)
Modul Quantum GIS 2 (Aplikasi) Modul Quantum GIS 2 (Aplikasi)
Modul Quantum GIS 2 (Aplikasi)
bramantiyo marjuki
 
Modul LARAP
Modul LARAPModul LARAP
Modul LARAP
msaifularif1
 
Membuat map packages di ArcGIS
Membuat map packages di ArcGISMembuat map packages di ArcGIS
Membuat map packages di ArcGIS
bramantiyo marjuki
 
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGIS
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGISTiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGIS
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGIS
bramantiyo marjuki
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Aji Qan D
 
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
henny ferniza
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Dadang Solihin
 
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruangPeran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Arya Pinandita
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Penataan Ruang
 
Interpretasi Citra Untuk Pemetaan Penggunaan lahan
Interpretasi Citra Untuk Pemetaan Penggunaan lahanInterpretasi Citra Untuk Pemetaan Penggunaan lahan
Interpretasi Citra Untuk Pemetaan Penggunaan lahan
bramantiyo marjuki
 
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Deki Zulkarnain
 
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAANBab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
AbuAnshori
 
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Dadang Solihin
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Yogan Daru Prabowo
 
Metadata Dalam GIS
Metadata Dalam GISMetadata Dalam GIS
Metadata Dalam GIS
Musnanda Satar
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRPeraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
henny ferniza
 
Informasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar peta
Informasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar petaInformasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar peta
Informasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar peta
fahmi fadilla
 
Cara pembuatan peta gis secara sederhana
Cara pembuatan peta gis secara sederhanaCara pembuatan peta gis secara sederhana
Cara pembuatan peta gis secara sederhana
Bagus ardian
 
Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8
Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8
Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8
Wachidatin N C
 
Teori Lokasi dan Analisis Pola Ruang
Teori Lokasi dan Analisis Pola RuangTeori Lokasi dan Analisis Pola Ruang
Teori Lokasi dan Analisis Pola Ruang
Sally Indah N
 
PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptx
PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptxPENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptx
PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptx
Bidang P3NP DPMPTSP Kota Madiun
 
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan IndonesiaKebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Croping citra satelit menggunakan global mapper versi 14
Croping citra satelit menggunakan global mapper versi 14Croping citra satelit menggunakan global mapper versi 14
Croping citra satelit menggunakan global mapper versi 14
National Cheng Kung University
 
Konversi koordinat geografis ke utm dan sebaliknya menggunakan Software Golde...
Konversi koordinat geografis ke utm dan sebaliknya menggunakan Software Golde...Konversi koordinat geografis ke utm dan sebaliknya menggunakan Software Golde...
Konversi koordinat geografis ke utm dan sebaliknya menggunakan Software Golde...
Angga Nugraha
 
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)Bagus ardian
 
Potret Krisis Ruang Sulawesi
Potret Krisis Ruang SulawesiPotret Krisis Ruang Sulawesi
Potret Krisis Ruang Sulawesi
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Potret Ketimpangan Ruang KalimantanPotret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 

More Related Content

What's hot

Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Dadang Solihin
 
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruangPeran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Arya Pinandita
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Penataan Ruang
 
Interpretasi Citra Untuk Pemetaan Penggunaan lahan
Interpretasi Citra Untuk Pemetaan Penggunaan lahanInterpretasi Citra Untuk Pemetaan Penggunaan lahan
Interpretasi Citra Untuk Pemetaan Penggunaan lahan
bramantiyo marjuki
 
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Deki Zulkarnain
 
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAANBab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
AbuAnshori
 
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Dadang Solihin
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Yogan Daru Prabowo
 
Metadata Dalam GIS
Metadata Dalam GISMetadata Dalam GIS
Metadata Dalam GIS
Musnanda Satar
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRPeraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
henny ferniza
 
Informasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar peta
Informasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar petaInformasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar peta
Informasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar peta
fahmi fadilla
 
Cara pembuatan peta gis secara sederhana
Cara pembuatan peta gis secara sederhanaCara pembuatan peta gis secara sederhana
Cara pembuatan peta gis secara sederhana
Bagus ardian
 
Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8
Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8
Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8
Wachidatin N C
 
Teori Lokasi dan Analisis Pola Ruang
Teori Lokasi dan Analisis Pola RuangTeori Lokasi dan Analisis Pola Ruang
Teori Lokasi dan Analisis Pola Ruang
Sally Indah N
 
PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptx
PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptxPENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptx
PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptx
Bidang P3NP DPMPTSP Kota Madiun
 
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan IndonesiaKebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Croping citra satelit menggunakan global mapper versi 14
Croping citra satelit menggunakan global mapper versi 14Croping citra satelit menggunakan global mapper versi 14
Croping citra satelit menggunakan global mapper versi 14
National Cheng Kung University
 
Konversi koordinat geografis ke utm dan sebaliknya menggunakan Software Golde...
Konversi koordinat geografis ke utm dan sebaliknya menggunakan Software Golde...Konversi koordinat geografis ke utm dan sebaliknya menggunakan Software Golde...
Konversi koordinat geografis ke utm dan sebaliknya menggunakan Software Golde...
Angga Nugraha
 
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)Bagus ardian
 

What's hot (20)

Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
 
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruangPeran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
 
Interpretasi Citra Untuk Pemetaan Penggunaan lahan
Interpretasi Citra Untuk Pemetaan Penggunaan lahanInterpretasi Citra Untuk Pemetaan Penggunaan lahan
Interpretasi Citra Untuk Pemetaan Penggunaan lahan
 
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
 
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
 
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAANBab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
 
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
 
Metadata Dalam GIS
Metadata Dalam GISMetadata Dalam GIS
Metadata Dalam GIS
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRPeraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
 
Informasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar peta
Informasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar petaInformasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar peta
Informasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar peta
 
Cara pembuatan peta gis secara sederhana
Cara pembuatan peta gis secara sederhanaCara pembuatan peta gis secara sederhana
Cara pembuatan peta gis secara sederhana
 
Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8
Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8
Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8
 
Teori Lokasi dan Analisis Pola Ruang
Teori Lokasi dan Analisis Pola RuangTeori Lokasi dan Analisis Pola Ruang
Teori Lokasi dan Analisis Pola Ruang
 
PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptx
PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptxPENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptx
PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptx
 
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan IndonesiaKebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
 
Croping citra satelit menggunakan global mapper versi 14
Croping citra satelit menggunakan global mapper versi 14Croping citra satelit menggunakan global mapper versi 14
Croping citra satelit menggunakan global mapper versi 14
 
Konversi koordinat geografis ke utm dan sebaliknya menggunakan Software Golde...
Konversi koordinat geografis ke utm dan sebaliknya menggunakan Software Golde...Konversi koordinat geografis ke utm dan sebaliknya menggunakan Software Golde...
Konversi koordinat geografis ke utm dan sebaliknya menggunakan Software Golde...
 
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
 

More from Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Potret Krisis Ruang Sulawesi
Potret Krisis Ruang SulawesiPotret Krisis Ruang Sulawesi
Potret Krisis Ruang Sulawesi
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Potret Ketimpangan Ruang KalimantanPotret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015
Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015
Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix Flavelle
Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix FlavellePanduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix Flavelle
Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix Flavelle
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis SpasialPemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)
Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)
Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Reforma Agraria Untuk Pemula
Reforma Agraria Untuk PemulaReforma Agraria Untuk Pemula
Reforma Agraria Untuk Pemula
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan PetaniKonsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Kabar JKPP Edisi 22
Kabar JKPP Edisi 22Kabar JKPP Edisi 22
Kabar JKPP Edisi 22
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Laporan BRWA 2018 2019
Laporan BRWA 2018 2019Laporan BRWA 2018 2019
Laporan BRWA 2018 2019
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat AdatMemahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA IndonesiaPanduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutPermen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data IndonesiaPerpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Kabar jkpp edisi 21
Kabar jkpp edisi 21Kabar jkpp edisi 21
Kabar jkpp edisi 21
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Kabar jkpp 20
Kabar jkpp 20Kabar jkpp 20
Kabar jkpp 20
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Kabar jkpp edisi 19
Kabar jkpp edisi 19Kabar jkpp edisi 19
Kabar jkpp edisi 19
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Kabar jkpp edisi 18
Kabar jkpp edisi 18Kabar jkpp edisi 18
Kabar jkpp edisi 18
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 

More from Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (20)

Potret Krisis Ruang Sulawesi
Potret Krisis Ruang SulawesiPotret Krisis Ruang Sulawesi
Potret Krisis Ruang Sulawesi
 
Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Potret Ketimpangan Ruang KalimantanPotret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan
 
Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015
Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015
Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015
 
Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix Flavelle
Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix FlavellePanduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix Flavelle
Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix Flavelle
 
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi
 
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis SpasialPemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
 
Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)
Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)
Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)
 
Reforma Agraria Untuk Pemula
Reforma Agraria Untuk PemulaReforma Agraria Untuk Pemula
Reforma Agraria Untuk Pemula
 
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan PetaniKonsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
 
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
 
Kabar JKPP Edisi 22
Kabar JKPP Edisi 22Kabar JKPP Edisi 22
Kabar JKPP Edisi 22
 
Laporan BRWA 2018 2019
Laporan BRWA 2018 2019Laporan BRWA 2018 2019
Laporan BRWA 2018 2019
 
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat AdatMemahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
 
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA IndonesiaPanduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
 
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutPermen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
 
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data IndonesiaPerpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
 
Kabar jkpp edisi 21
Kabar jkpp edisi 21Kabar jkpp edisi 21
Kabar jkpp edisi 21
 
Kabar jkpp 20
Kabar jkpp 20Kabar jkpp 20
Kabar jkpp 20
 
Kabar jkpp edisi 19
Kabar jkpp edisi 19Kabar jkpp edisi 19
Kabar jkpp edisi 19
 
Kabar jkpp edisi 18
Kabar jkpp edisi 18Kabar jkpp edisi 18
Kabar jkpp edisi 18
 

Recently uploaded

CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HarrySusanto18
 
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptxPresentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
jokosudarsono2
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
NinaRahayuBelia
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
muhammadarsyad77
 

Recently uploaded (11)

CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
 
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptxPresentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx