Syarat perpanjangan jangka waktu hak guna usahaadiputrafauzi
Dokumen tersebut menjelaskan persyaratan lengkap untuk perpanjangan hak guna usaha (HGU) yang terdiri dari 25 dokumen pendukung sesuai peraturan yang berlaku. Dokumen-dokumen tersebut mencakup surat pengantar, formulir permohonan, dokumen kepemilikan lahan dan perusahaan, izin usaha, peta lahan, dan pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan. Semua dokumen wajib dilegalisir terlebih
Dokumen tersebut merupakan daftar barang sitaan yang disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Klas II Sumbawa Besar. Terdapat informasi tentang nomor register, nomor perkara, nama pemilik barang, jenis dan jumlah barang serta tanggal penempatan. Barang-barang tersebut terdiri dari sepeda motor berbagai merk yang disita karena kasus pidana.
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen BAKD Kemendagri pada Sosialisasi Humum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
[Ringkasan]
Dokumen tersebut berisi data hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi DKI Jakarta dari kecamatan-kecamatan di daerah pemilihan Jakarta Timur. Terdapat data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, suara yang digunakan, dan perolehan suara untuk masing-masing partai politik dan calon.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan hasil survei untuk mengidentifikasi warga, tanah, dan aset lainnya yang terkena dampak pembangunan jalan tol Kataraja. Survei tersebut mengidentifikasi 1.157 bidang tanah dan berbagai bangunan dan aset lainnya yang akan dibebaskan. Dokumen ini juga menyajikan luasan lahan dan jenis penggunaan lahan di sepanjang koridor rencana pembangunan jalan tol.
Syarat perpanjangan jangka waktu hak guna usahaadiputrafauzi
Dokumen tersebut menjelaskan persyaratan lengkap untuk perpanjangan hak guna usaha (HGU) yang terdiri dari 25 dokumen pendukung sesuai peraturan yang berlaku. Dokumen-dokumen tersebut mencakup surat pengantar, formulir permohonan, dokumen kepemilikan lahan dan perusahaan, izin usaha, peta lahan, dan pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan. Semua dokumen wajib dilegalisir terlebih
Dokumen tersebut merupakan daftar barang sitaan yang disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Klas II Sumbawa Besar. Terdapat informasi tentang nomor register, nomor perkara, nama pemilik barang, jenis dan jumlah barang serta tanggal penempatan. Barang-barang tersebut terdiri dari sepeda motor berbagai merk yang disita karena kasus pidana.
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen BAKD Kemendagri pada Sosialisasi Humum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
[Ringkasan]
Dokumen tersebut berisi data hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi DKI Jakarta dari kecamatan-kecamatan di daerah pemilihan Jakarta Timur. Terdapat data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, suara yang digunakan, dan perolehan suara untuk masing-masing partai politik dan calon.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan hasil survei untuk mengidentifikasi warga, tanah, dan aset lainnya yang terkena dampak pembangunan jalan tol Kataraja. Survei tersebut mengidentifikasi 1.157 bidang tanah dan berbagai bangunan dan aset lainnya yang akan dibebaskan. Dokumen ini juga menyajikan luasan lahan dan jenis penggunaan lahan di sepanjang koridor rencana pembangunan jalan tol.
Kamus usulan SIPD 2022 berisi daftar program prioritas pembangunan desa yang mencakup 21 bidang usulan mulai dari infrastruktur air minum, jalan, limbah, kesehatan, pariwisata, hingga perekonomian desa beserta format pengisian usulan dan persyaratan yang diperlukan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang tahapan dan jadwal penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Gowa, termasuk jenis formulir yang digunakan, kategori pemilih hasil pemutakhiran data, penyelesaian data ganda, alur rapat pleno terbuka DPSHP, dan program serta jadwal penyusunannya.
Keputusan Bupati Karawang menaikkan pangkat Iwa Romdayanah dari Penata Muda Tk. I menjadi Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b, terhitung mulai 1 April 2012 berdasarkan kenaikan pangkat PILIHAN. Iwa Romdayanah adalah guru di SDN Kalijaya I UPTD PAUD dan SD Kecamatan Telagasari dengan NIP 480124569.
[Ringkasan]
Keputusan Bupati Karawang mengangkat Iwa Romdayanah sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan menaikkan pangkatnya menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) model bhelmut simamora
Dokumen tersebut merupakan formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Model KPK-B yang digunakan untuk melaporkan perubahan data LHKPN. Formulir ini terdiri dari beberapa bagian utama yaitu data pribadi, data keluarga, harta kekayaan, penghasilan dan pengeluaran serta beberapa lampiran pendukung.
Panduan ini memberikan instruksi untuk melakukan survei perhitungan lalu lintas rutin di beberapa ruas jalan di Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan. Meliputi tujuan, alat dan lokasi survei, langkah kerja, serta format untuk mencatat dan menghitung volume lalu lintas berdasarkan jenis kendaraan.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai logistik yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019 di tingkat TPS dan PPK, mulai dari perlengkapan di dalam dan luar kotak suara, formulir yang digunakan, pengemasan dan pengiriman hasil suara."
Dokumen tersebut memberikan ringkasan capaian kegiatan Program KOTAKU di Provinsi DKI Jakarta pada bulan Agustus 2016, mencakup lokasi pendampingan, komposisi tim pendamping, capaian program, target penyelesaian dokumen perencanaan, dan desain pengembangan kegiatan.
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRKhalid Adam
Peta Rencana Tata Ruang merupakan alat bantu perencanaan yang berisi informasi geospasial dasar dan tematik yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang. Proses konsultasi peta rencana tata ruang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial untuk memastikan kesesuaian data, kelengkapan, dan kaidah perpetaan."
Keputusan Gubernur Jawa Barat menetapkan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil daerah Udin Saripudin dari Penata Tk.I menjadi Pembina dengan gaji pokok Rp.1.778.400 mulai 1 Oktober 2007.
Profile kantor pertanahan kabupaten gorontaloMartein Adigana
Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo memiliki visi menjadi lembaga yang dipercaya dalam pelayanan pertanahan dan penyediaan data administrasi tanah untuk kemakmuran masyarakat. Misi meliputi peningkatan layanan, budaya kerja berorientasi pelayanan masyarakat, serta menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas. Kantor ini menangani berbagai layanan terkait pertanahan dan pengukuran tanah di 19 kecamatan dan 205 desa Gorontalo.
Kostratani adalah pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan yang bertujuan meningkatkan kinerja Balai Penyuluhan Pertanian. Dokumen ini membahas strategi pembentukan 400 unit Kostratani meliputi pelatihan petugas, penguatan sarana, dan jejaring kerja antar instansi.
Kamus usulan SIPD 2022 berisi daftar program prioritas pembangunan desa yang mencakup 21 bidang usulan mulai dari infrastruktur air minum, jalan, limbah, kesehatan, pariwisata, hingga perekonomian desa beserta format pengisian usulan dan persyaratan yang diperlukan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang tahapan dan jadwal penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Gowa, termasuk jenis formulir yang digunakan, kategori pemilih hasil pemutakhiran data, penyelesaian data ganda, alur rapat pleno terbuka DPSHP, dan program serta jadwal penyusunannya.
Keputusan Bupati Karawang menaikkan pangkat Iwa Romdayanah dari Penata Muda Tk. I menjadi Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b, terhitung mulai 1 April 2012 berdasarkan kenaikan pangkat PILIHAN. Iwa Romdayanah adalah guru di SDN Kalijaya I UPTD PAUD dan SD Kecamatan Telagasari dengan NIP 480124569.
[Ringkasan]
Keputusan Bupati Karawang mengangkat Iwa Romdayanah sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan menaikkan pangkatnya menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) model bhelmut simamora
Dokumen tersebut merupakan formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Model KPK-B yang digunakan untuk melaporkan perubahan data LHKPN. Formulir ini terdiri dari beberapa bagian utama yaitu data pribadi, data keluarga, harta kekayaan, penghasilan dan pengeluaran serta beberapa lampiran pendukung.
Panduan ini memberikan instruksi untuk melakukan survei perhitungan lalu lintas rutin di beberapa ruas jalan di Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan. Meliputi tujuan, alat dan lokasi survei, langkah kerja, serta format untuk mencatat dan menghitung volume lalu lintas berdasarkan jenis kendaraan.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai logistik yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019 di tingkat TPS dan PPK, mulai dari perlengkapan di dalam dan luar kotak suara, formulir yang digunakan, pengemasan dan pengiriman hasil suara."
Dokumen tersebut memberikan ringkasan capaian kegiatan Program KOTAKU di Provinsi DKI Jakarta pada bulan Agustus 2016, mencakup lokasi pendampingan, komposisi tim pendamping, capaian program, target penyelesaian dokumen perencanaan, dan desain pengembangan kegiatan.
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRKhalid Adam
Peta Rencana Tata Ruang merupakan alat bantu perencanaan yang berisi informasi geospasial dasar dan tematik yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang. Proses konsultasi peta rencana tata ruang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial untuk memastikan kesesuaian data, kelengkapan, dan kaidah perpetaan."
Keputusan Gubernur Jawa Barat menetapkan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil daerah Udin Saripudin dari Penata Tk.I menjadi Pembina dengan gaji pokok Rp.1.778.400 mulai 1 Oktober 2007.
Profile kantor pertanahan kabupaten gorontaloMartein Adigana
Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo memiliki visi menjadi lembaga yang dipercaya dalam pelayanan pertanahan dan penyediaan data administrasi tanah untuk kemakmuran masyarakat. Misi meliputi peningkatan layanan, budaya kerja berorientasi pelayanan masyarakat, serta menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas. Kantor ini menangani berbagai layanan terkait pertanahan dan pengukuran tanah di 19 kecamatan dan 205 desa Gorontalo.
Kostratani adalah pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan yang bertujuan meningkatkan kinerja Balai Penyuluhan Pertanian. Dokumen ini membahas strategi pembentukan 400 unit Kostratani meliputi pelatihan petugas, penguatan sarana, dan jejaring kerja antar instansi.
LPJ Pembangunan Pagar Makam Desa Kedungjaran berisi laporan pertanggungjawaban dana sumbangan dari masyarakat dan donatur untuk pembangunan pagar makam di desa tersebut pada tahun 2018. Laporan ini mencakup tujuan, rincian dana yang diterima dan penggunaannya untuk material dan upah tenaga kerja, serta foto proses pembangunan pagar makam.
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaari saridjo
[Ringkasan]
Peraturan Desa Kedungjaran tentang Pengelolaan Aset Desa mengatur tentang pengelolaan aset milik Desa Kedungjaran, termasuk pengelola, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset. Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa dan dibantu oleh Sekretaris Desa dan petugas/pengurus aset dari unsur perangkat desa.
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desaari saridjo
[Ringkasan]
Peraturan Desa Kedungjaran menetapkan wilayah dan batas Desa Kedungjaran yang terdiri atas empat dusun dan beberapa RW dan RT. Ditetapkan pula jalan-jalan desa dan gang guna kemudahan masyarakat serta dilakukan pengumpulan dokumen batas dengan desa tetangga.
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaari saridjo
Peraturan Desa ini mengatur kewenangan Desa Kedungjaran berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi sistem organisasi perangkat desa, pembinaan kelembagaan masyarakat, pengelolaan tanah, dan pengembangan peran masyarakat. Kewenangan lokal berskala desa meliputi kegiatan pelayanan masyarakat, kebutuhan sehari-hari m
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 2017ari saridjo
Laporan ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa Kedungjaran tahun 2017 yang mencakup program kerja, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan anggaran, dan pencapaian serta permasalahan. Laporan ini disusun untuk melaporkan kinerja pemerintah desa dan menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan tahun berikutnya.
Dokumen ini berisi rencana anggaran desa Kedungjaran untuk tahun 2018. Terdapat 16 program pembangunan desa dengan total anggaran Rp712.497.000. Program-program tersebut mencakup pembangunan saluran irigasi, jalan, drainase, talud jalan, gedung olahraga, dan menara air minum.
Sidang formatur pemilihan pengurus masa bakti 2018-2022 Radio Antar Penduduk Indonesia Wilayah 35 Kabupaten Pekalongan diselenggarakan pada 25 Februari 2018. Pengurus yang terpilih adalah H. Mulyono sebagai Ketua, Winantiningsih dan Eko Budi Lenggono sebagai Wakil Ketua I dan II, serta Sekretaris, Bendahara dan koordinator seksi-seksi.
Dokumen tersebut berisi tentang pengangkatan tim ad hoc untuk menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Radio Antar Penduduk Indonesia hasil Musyawarah Nasional VII tahun 2016, serta berita acara serah terima hasil kerja tim tersebut kepada Pengurus Nasional RAPI.
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidupari saridjo
Peraturan Desa Kedungjaran Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup di desa. Peraturan ini menetapkan hak dan kewajiban warga untuk menjaga lingkungan, serta larangan-larangan terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain itu, peraturan ini mengatur sanksi berupa ganti rugi bila terjadi pelanggaran terhadap lingkungan hidup di desa.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. DOK. v94
: KEDUNGJARAN KABUPATEN/KOTA *) : PEKALONGAN
: SRAGI PROVINSI : JAWA TENGAH
NO.
I. TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8
JUMLAH
AKHIR
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
A.
LK 106 128 121 119 134 105 124 123 960
PR 129 125 139 122 117 103 115 114 964
JML 235 253 260 241 251 208 239 237 1,924
LK 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 1 0 0 1 0 2
JML 0 0 0 2 0 0 1 0 3
LK 1 1 1 2 1 2 0 1 9
PR 2 1 1 1 0 0 2 5 12
JML 3 2 2 3 1 2 2 6 21
LK 107 129 122 122 135 107 124 124 970
PR 131 126 140 124 117 103 118 119 978
JML 238 255 262 246 252 210 242 243 1,948
B.
LK 75 88 78 81 78 63 75 86 624
PR 105 96 112 93 88 71 85 94 744
JML 180 184 190 174 166 134 160 180 1,368
LK 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 1 0 0 1 0 2
JML 0 0 0 2 0 0 1 0 3
LK 1 1 1 2 1 2 0 1 9
PR 2 1 1 1 0 0 2 5 12
JML 3 2 2 3 1 2 2 6 21
LK 76 89 79 84 79 65 75 87 634
PR 107 97 113 95 88 71 88 99 758
JML 183 186 192 179 167 136 163 186 1,392
DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH
(2)
DATA PEMILIH
1. Jumlah Pemilih dalam DPT
(Model A.3-KPU)
URAIAN RINCIAN
DESA/KELURAHAN *)
SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN
KECAMATAN/DISTRIK *)
MODEL
DAA1-PPWPPEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
(diisi berdasarkan Formulir Model DAA1.Plano-PPWP) Lembar 1 Hal 1
DAA1-PPWP-1A
PENGGUNA HAK PILIH
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT
(Model C7.DPT-KPU)
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam
DPTb
(Model C7.DPTb-KPU)
2. Jumlah Pemilih dalam DPTb
(Model A.4-KPU)
3. JumLah Pemilih dalam DPK
(Model A.DPK-KPU)
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)
1. KETUA 2. ANGGOTA 3. ANGGOTA 4. ANGGOTA 5. ANGGOTA
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK
(Model C7.DPK-KPU)
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih
(B.1+B.2+B.3)
NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
01. Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN 02. H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. : KEDUNGJARAN KABUPATEN/KOTA *) : PEKALONGAN
: SRAGI PROVINSI : JAWA TENGAH
NO.
II. TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8
JUMLAH
AKHIR
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
LK 1 1 0 0 1 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 1 1 0 0 1 0 0 0 3
LK 1 1 0 0 1 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 1 1 0 0 1 0 0 0 3
III.
1.
241 260 266 242 257 225 244 242 1,977
2.
0 0 0 1 0 0 0 0 1
3.
58 74 74 62 90 89 81 56 584
4.
183 186 192 179 167 136 163 186 1,392
Lembar 2 Hal 1
DAA1-PPWP-2A
URAIAN RINCIAN
DESA/KELURAHAN *) MODEL
DAA1-PPWP
KECAMATAN/DISTRIK *)
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA
Jumlah surat suara yang diterima termasuk
cadangan 2% dari DPT (2+3+4)
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih
karena rusak/keliru coblos
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak
terpakai termasuk sisa surat suara cadangan
Jumlah surat suara yang digunakan
DATA PEMILIH DISABILITAS
(2)
1.
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas terdaftar
dalam DPT, DPTb dan DPK
2.
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang
menggunakan hak pilih
NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
1. KETUA 2. ANGGOTA 3. ANGGOTA 4. ANGGOTA 5. ANGGOTA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
01. Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN 02. H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. : KEDUNGJARAN KABUPATEN/KOTA *) : PEKALONGAN
: SRAGI PROVINSI : JAWA TENGAH
NO.
IV. TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8
JUMLAH
AKHIR
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
01
141 140 126 110 103 89 113 146 968
02
38 44 60 67 60 45 44 34 392
V.
A.
179 184 186 177 163 134 157 180 1,360
B.
4 2 6 2 4 2 6 6 32
C.
183 186 192 179 167 136 163 186 1,392
Ditetapkan di: Tanggal: 2 4 Bulan: 0 4 Tahun: 2 0 1 9
Lembar 3 Hal 1
DAA1-PPWP-3A
URAIAN RINCIAN
DESA/KELURAHAN *) MODEL
DAA1-PPWP
KECAMATAN/DISTRIK *)
H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA
SALAHUDDIN UNO
DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH
Jumlah Seluruh Suara Sah (IV.01 + IV.02)
Jumlah Suara Tidak Sah
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah
(A + B)
DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
(2)
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON
Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF
AMIN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sragi
NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
1. KETUA 2. ANGGOTA 3. ANGGOTA 4. ANGGOTA 5. ANGGOTA
Nama Lengkap Nama Lengkap
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
01. Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN 02. H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap