Program NUSP-2 bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman di beberapa kota di Indonesia dengan melakukan peningkatan infrastruktur skala lingkungan dan kawasan serta pengembangan lokasi baru. Pada tahun 2016, program ini telah membangun berbagai fasilitas infrastruktur dan melatih lebih dari 300.000 penduduk. Rencana untuk tahun 2017 adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur serta pengembangan lokasi baru di
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. NUSP-2NUSP-2
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Neighborhood Upgrading Shelter Project – Ph
JAKARTA, 21 APRIL 2017
Kick - Off Meeting
ADB Review Mission
2. NUSP-2NUSP-2 OUTLINE
1. DESKRIPSI PROGRAM NUSP-2
2. EVALUASI PELAKSANAAN TA 2016
3. RENCANA PELAKSANAAN TA 2017
4. REVIEW MISSION ABD TA 2017
4. NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE-2
Lender Administration Asian Development Bank
Executing Agency Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Loan ID 3122-INO
Tanggal
Penandatanganan
Perjanjian Pinjaman
23 April 2014
Tanggal Efektif
Pelaksanaan Pinjaman
17 Juli 2014
Batas Waktu
Pelaksanaan Pinjaman
(Closing Date)
30 Juni 2018
Total Dana Pinjaman USD 74.400.000
DESKRIPSI PROGRAM
6. EVALUASI TA 2016
Komponen 1. PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
•Tingkat Masyarakat : Pelatihan BKM, KPP
•Tingkat Aparat Pemda : Kursus Singkat (Short Course), Master Degree.
•Pendampingan Masyarakat : penyusunan NUAP, RKM, Rembug/Muskel
•Pendampingan Tingkat Kota : Sosnas, Penyusunan SIAP, workshop akhir tahun, Konsolodasi data e-mon dan
penyiapan barjas
Komponen 2. PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN
•Skala Kawasan : 33 Paket kegiatan
•Skala Lingkungan : 380 Paket Kegiatan
Komponen 3. NEW SITE DEVELOPMENT
•Penyusunan masterplan dan DED NSD Kota Palopo, Kendari dan Kab. Kapuas
7. EVALUASI TA 2016
Loan Disbursement
No CATEGORY
Alokasi FY.2015 FY.2016 FY.2017 FY.2018
USD Rp. USD Rp. USD Rp. USD Rp. USD Rp.
1 Civil Work
65.000 877,500,000 2.554 35.380.408
25.280 335.164.025 37.165 494.300.46
7
0 0
a. BLM
41.000 553,500,000 2.554 35.380.408
14,107 187.030.562 24.338 323.701.36
7
0 0
b. NON BLM
19.000 256,500,000 0 0
11,173 148.133.463 7.827 104.099.10
0
0 0
c. NSD 5.000 67,500,000 0 0 5.000 66.500.000 0 0
2 Training and
workshop
1.900 25,650,000 84 1.149.749 412.5 5.501.892 1.403 18.694.975
0 0
3 Consulting
Service
7.500 101,250,000 1.036 14.216.797 2.692 35.748.311 2.679 35.637.190 1.093 14.536.363
TOTAL 74.400
1,004,400,0
00
3.674 50.746.954
28.38
4
376.414.2
29
41.524
548.602.6
33
1.093
14.536.36
3
4,94%
338,15%8,15% 55,44% 1.47%
33 Paket Skala Kawasan
Rp
148.133.463.000,-
380 Paket Skala
Lingkungan
Rp 187.030.562.000,-
Contract Award TA 2016
9. EVALUASI TA 2016
Infrastruktur Terbangun
TA 2016
NO Infrastructure Type of Infrastructure Volume Unit
Beneficiari
es
(household
s)
1 Roads, Bridges, and
Pathways
Neighborhood Road 233 Km 104,871
Street Lights 942 Unit 14,129
2 Sanitation Drainages 204 Km 91,887
Public toilets 46 Unit 1,385
Communal Septic Tanks (IPAL) 44 Unit 4,395
Solid waste facilities 2,155 Unit 64,641
3 Water Supply Facilities
Wells 46 Unit 6,925
Public Hydrants 97 Unit 14,582
Water pipe systems 9 Unit 1,332
TOTAL Beneficiaries 304,147
11. RENCANA TA 2017
Rencana Loan Disbursement
TA 2015 – 2019 (dalam proses perpanjangan loan)
No Kategori 2015 2016 2017 2018 2019
1. Civil Works 35.380.408 335.164.025 306.630.000 160.775.113
BPM 35.380.408 187.030.562 179.260.000 130.880.467
Non BPM 148.133.463 100.370.000
NSD 27.000.000 29.894.646
2.
Training and
Workshops
1.149.119 5.501.892 19.272.935 8.000.000 6.000.000
3.
Consulting
Services
14.216.797 35.748.311 36.250.000 22.048.048 4.162.900
Total
Disbursement
50.746.324
376.414.22
9
352.152.93
5
190.823.16
1
10.162.90
0
Persentase
Terhadap
Total Loan
4,94% 38.15% 36,60% 19,28% 1,03%
ISU STRATEGIS :
Saat ini yang sudah pengesahan SK Satker PIP Kota/Kab oleh Menteri PUPR sebanyak
11 Kota / Kabupaten dan pembentukan DIPA Satker PIPBM
13. 4. Pelaksanaan Siklus II & III
3. Pelaksanaan Siklus I
3
TIMELINE PELAKSANAAN
Skala Kawasan dan Skala Lingkungan
1. Penyiapan DED & RAB serta
penapisan lingkungan/safeguard
1
2
2. Pengadaan Barang/Jasa
3
3. Pelaksanaan Konstruksi
SKALA KAWASAN
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV D
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
SKALA LINGKUNGAN
2. Penyusunan RKM dan Penapisan (Safeguards), penyiapan SP3 dan penyiapan
pemberkasan2
5
5. Pemanfaatan dan Pemeliharaan
1. Review NUAP
1
4. SerahTerima Aset serta
pemanfaatan dan pemeliharaan
4
4
RENCANA TA 2017
14. 2016
PALOPO (NSD Sampoddo, 2.12 Ha)
• Perencanaan
(penyusunan
Masterplan dan
DED) Kota Kendari,
Kota Palopo dan
Kab. Kapuas
KENDARI (NSD Purirano, 4.19 Ha)
BIMA
(dalam proses verifikasi lahan)
20182017
RENCANA TA 2017
NEW SITE DEVELOPMENT
• Perencanaan (penyusunan
Masterplan dan DED) Kota Bima
• Pelaksanaan konstruksi rumah
dan infrastruktur Kota Palopo,
Kendari dan Bima
• Pematangan lahan Kab. Kapuas
• Pelaksanaan konstruksi Kab.
Kapuas
• Lanjutan pelaksanaan konstruksi
Kota Palopo dan Bima
KAPUAS (NSD Handil Berkat Makmur, 3.12 Ha)
16. • Perencanaan penanganan kumuh yang tertuang dalam
dokumen SIAP merupakan keterpaduan pelaksanaan antar
stakeholder menjadi acuan dalam implementasi program NUSP-
2.
• Komitmen kuat pemerintah kabupaten/kota dalam upaya
penuntasan penanganan kumuh melalui NUSP-2 yang tertuang
pada consolidated investment plan.
• Penanganan kumuh melalui Program NUSP-2 dilakukan dengan
konsep kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota
(melalui penyediaan dana sharing APBD) dan pelibatan
masyrakat dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas
skala lingkungan. Bentuk kolaborasi :
1. Kolaborasi penuntasan kumuh dengan Dit Rumah Swadaya
melalui programBSPS (pilot project : Kota Pekalongan
600 unit rumah)
2. Kolaborasi pembangunan NSDdengan Dit Rumah Khusus
LESSON LEARNEDTA 2016
17. • Perlunya percepatan pengesahan SKSatkerPIPKota/Kab. oleh
Menteri PUPRdan pembentukan DIPA SatkerPIPBM, saat ini
telah disahkan 11 SK Satker PIP Kota/Kab. Yaitu Kota
Palembang, Kota Pasuruan, Kab. Kapuas, Kota Palangkaraya,
Kota Banjarmasin, Kab. Bone, Kota Makassar, Kota Palopo,
Kota Kendari, Kota Bima dan Kota Ambon;
• Perlunya percepatan penerbitan SE Ditjen CK tentang tentang
petunjuk penyaluran bantuan Pemerintah;
• Perlunya percepatan proses LoanExtentiondan perubahan
mekanisme pelaksanan Ne w Site De ve lo pm e nt (NSD);
• Perlunya percepatan penyelesaian proposal NSDKota Kendari
dan Palopo sekaligus percepatan verifikasi kesiapan lahan untuk
NSD Kota Bima;
• Perlunya percepatan penyelesaian dokumen safe g uards (Annual
Enviro nm e ntalMo nito ring Re po rts).
ISU STRATEGIS
19. JADWAL DAN LOKASI REVIEW
Kota Tanjung Balai
24-26 April 2017
Kota Ambon
3-5 Mei 2017
Kota Serang
28 April 2017
1.Kelurahan Gading
2.Kelurahan Sei Merbau
3.Kelurahan Beting Kuala Kapias
1.Kelurahan Cilaku
2.Kelurahan Cipocok Jaya
1.Kelurahan Batu Merah
2.Kelurahan Rijali