Ini materi pertemuan ketiga untuk kelompok masyarakat marjinal

1. PENGANTAR
KEBIJAKAN PUBLIK
DI DESA
SEKOLAH DESA & ANGGARAN KELOMPOK MASYARAKAT
FORMASI 2017

2. Kebijakan publik adalah segala sesuatu keputusan
yang bersangkut paut dengan kepentingan
masyarakat
Proses kebijakan publik meliputi perencanaan,
penyusunan, implementasi, monitoring dan evaluasi
terhadap kebijakan publik
Dalam setiap proses kebijakan publik harus
melibatkan masyarakat

3. Azas dan tujuan partisipasi masyarakat dalam
proses kebijakan publik
 Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik dilaksanakan atas azas :
1. Kebebasan berpendapat, menyampaikan pikiran baik lisan maupun
tulisan, rasional, tepat guna, tepat sasaran, dan taat hukum
2. Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mampu
menumbuhkan partisipasi masyarakat atas dasar prinsip keseimbangan
antara hak, kewajiban dan pertanggungjawaban
 Tujuan partisipasi masyarakat :
 Mewujudkan sinergi kemitraan untuk membangun sistem pemerintahan
yang transparan, partisipatif dan akuntabel
 Meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggungjawab dalam
penyelenggaraan pemerintah
 Mendorong terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik

4. Hak & kewajiban masyarakat terhadap
kebijakan publik
 Setiap warga masyarakat berhak :
1. Memperoleh informasi tentang proses kebijakan publik
2. Menolak atau menerima proses kebijakan publik
3. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik tentang proses kebijakan
publik
4. Berpartisipasi dalam proses kebijakan publik di desa, antara lain :
 Penyusunan perencanaan pembangunan desa (RPJM Desa & RKP Desa)
 Penyusunan perencanaan penganggaran desa
 Kebijakan publik lainnya yang berdampak pada kepentingan umum
masyarakat
 Setiap warga masyarakat wajib mendukung pelaksanaan kebijakan publik yang
telah ditetapkan dan mempunyai ketetapan hukum