Teks tersebut membahas praktik tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) khususnya program pembangunan komunitas yang dilakukan PT Badak NGL Bontang. Teks tersebut menjelaskan konsep CSR dan pentingnya pelibatan komunitas lokal dalam program CSR perusahaan serta dampak positif CSR bagi reputasi perusahaan.
Peranan LMK Dalam Menyukseskan Pembangunan di DKI dan Pemilukadamusniumar
Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) merupakan wadah kelembagaan demokrasi yang dibangun sebagai jembatan untuk menghubungkan antara masyarakat bawah dengan para elit pengambil keputusan.
Perubahan dan pemberdayaan untuk Jakarta yang Aman dan Sejahtera Visi Misi da...musniumar
DKI Jakarta adalah ibukota negara Republik Indonesia. Sebagai ibukota negara, suka tidak suka dan mau tidak mau harus aman. Tidak hanya aman, tetapi warganya harus pula sejahtera.
Oleh karena itu, diperlukan perubahan dengan orientasi utama pada pemberdayaan masyarakat supaya tercipta keadilan. Kalau sudah adil, maka akan aman.
Peranan LMK Dalam Menyukseskan Pembangunan di DKI dan Pemilukadamusniumar
Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) merupakan wadah kelembagaan demokrasi yang dibangun sebagai jembatan untuk menghubungkan antara masyarakat bawah dengan para elit pengambil keputusan.
Perubahan dan pemberdayaan untuk Jakarta yang Aman dan Sejahtera Visi Misi da...musniumar
DKI Jakarta adalah ibukota negara Republik Indonesia. Sebagai ibukota negara, suka tidak suka dan mau tidak mau harus aman. Tidak hanya aman, tetapi warganya harus pula sejahtera.
Oleh karena itu, diperlukan perubahan dengan orientasi utama pada pemberdayaan masyarakat supaya tercipta keadilan. Kalau sudah adil, maka akan aman.
The Great Escape: Health, Wealth and the Origin of Inequality (2013)
Fokus penelitiannya pada masalah kosumsi, kemiskinan dan kesejahteraan
Melihat resesi, kemiskinan dan kemakmuran dari sisi konsumsi
Memberikan instrumen kebijakan publik yang baik
Meskipun artikel ini di publikasikan di tahun 2008, namun relevansinya pada saat ini masih dapat kita rasakan. Saya sangat setuju bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, rakyat harus turut serta menggunakan hak-haknya dengan tepat dan bijaksana, bukan hanya semata-mata dengan merongrong kewajiban negara atas pemenuhan hak-hak rakyat tersebut.
Setiap kewajiban pemerintah dalam upaya kesejahteraan sosial ini, telah nyata tertulis dalam konstitusi negara kita di pasal 34 UUD 1945 yang berlandaskan pancasila sila ke-5, yaitu: “keadilan soial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Para pemimpin kita telah menerapkan beragam kebijakan dalam rangka pemenuhan kewajiban ini, seperti bentuk-bentuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (yang saat ini menggunakan sistem KIS, Kartu Indonesia Sehat) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), subsidi biaya pendidikan melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) serta beragam kebijakan lainnya.
Pemberdayaan Masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai sosial (Chambers, 1995 dan Kartasasmita, 1996).
Konsep ini merupakan paradigma baru pembangunan yang bersifat “people-centered, empowering and sustainable”
Konsep ini lebih luas dari memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau mencegah pemiskinan (safety net)... Friedman (1992) menyebutnya pembangunan alternatif mencakup “ inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equakity and interregional equity”
The Great Escape: Health, Wealth and the Origin of Inequality (2013)
Fokus penelitiannya pada masalah kosumsi, kemiskinan dan kesejahteraan
Melihat resesi, kemiskinan dan kemakmuran dari sisi konsumsi
Memberikan instrumen kebijakan publik yang baik
Meskipun artikel ini di publikasikan di tahun 2008, namun relevansinya pada saat ini masih dapat kita rasakan. Saya sangat setuju bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, rakyat harus turut serta menggunakan hak-haknya dengan tepat dan bijaksana, bukan hanya semata-mata dengan merongrong kewajiban negara atas pemenuhan hak-hak rakyat tersebut.
Setiap kewajiban pemerintah dalam upaya kesejahteraan sosial ini, telah nyata tertulis dalam konstitusi negara kita di pasal 34 UUD 1945 yang berlandaskan pancasila sila ke-5, yaitu: “keadilan soial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Para pemimpin kita telah menerapkan beragam kebijakan dalam rangka pemenuhan kewajiban ini, seperti bentuk-bentuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (yang saat ini menggunakan sistem KIS, Kartu Indonesia Sehat) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), subsidi biaya pendidikan melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) serta beragam kebijakan lainnya.
Pemberdayaan Masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai sosial (Chambers, 1995 dan Kartasasmita, 1996).
Konsep ini merupakan paradigma baru pembangunan yang bersifat “people-centered, empowering and sustainable”
Konsep ini lebih luas dari memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau mencegah pemiskinan (safety net)... Friedman (1992) menyebutnya pembangunan alternatif mencakup “ inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equakity and interregional equity”
Knowledge lovers, berikut adalah bahan paparan Analisis Kebutuhan Diklat oleh Peneliti Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (PIKS@) di Saumlaki, semoga bermanfaat..
Samiaji pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen pns di daerah studi kasus ...Researcher Syndicate68
PENDAHULUAN
Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik PNS Pusat maupun PNS Daerah merupakan pilar terpenting dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, disamping pilar kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (mekanisme/prosedur). Dengan kata lain, PNS atau birokrat sesungguhnya menjadi penyangga bagi berjalannya suatu pemerintahan. Adanya birokrasi yang cenderung gemuk lambat dan berbelit-belit, suka memperlambat orang dan membuat persoalan mudah menjadi sulit jelas akan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak berkualitas (Tjokroamidjojo, 2003)
Pendahuluan
Penataan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu program yang ingin diwujudkan dalam Reformasi Birokrasi. Program ini bertujuan meningkatkan evektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L dan Pemda.
Salah satu permasalahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan adalah masih terdapatnya tumpang tindih, tidak harmonis bahkan saling bertentangan. Hal ini terjadi tidak hanya terkait dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berbeda bahkan ada peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang sama juga menghadapi permasalahan tersebut. Perbedaan penafsiran atau disharmoni peraturan perundang-undangan akan mengakibatkan munculnya permasalahan di dalam implementasinya. Ada 6 (enam) faktor yang menyebabkan disharmoni sebagai berikut2
ABSTRACT
Testing the application of e-LAKIP aims to find the problems that often arise and provide initial solutions to solve problems that arise during the implementation of e-LAKIP in the area. As one development need to listen and pay attention to issues that arise during the implementation of e-performance reports in the past. Then categorized into two problems of the technical issues and the substantive issues which then made the selection of technical problems. That way the problem can be seen as a group and then be given a quick solution to solve the problem. The role of the organization and bureaucracy are also needed for planning and implementation of monitoring and evaluation of the activities carried out by the organization itself not only by the maker of the report only. Furthermore, a recommendation to perform application development not only of the problems that arise, but also the possibility of further development so that we will get a complete system, which of course is done in stages.
Menanti wajah baru pemerintahan Indonesia saat ini tengah menanti babak baru, menunggu siapa yang akan menjadi juru kemudi bagi perjalanan nasib bangsa ini ke depan. 9 Juli merupakan fase determinan yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia selama 5 tahun, 10 tahun ke depan, atau bahkan mungkin untuk kurun waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, energi yang tercurah dalam proses kampanye terbuka yang dimulai sejak 4 Juni ini seharusnya tidak habis sia-sia, semata-mata hanya untuk menampilkan visi misi abstrak yang mungkin tidak akan pernah menemukan wujudnya di dalam pemerintahan mendatang.
Organizational culture change in the decentralization practice boyolali budi...Researcher Syndicate68
Abstract In Indonesia, decentralization came in one package with the democratization process. Therefore, local governments should reform their internal structures to accommodate the huge increase in responsibility and personnel that were transferred from the central government, and simultaneously, they should create their policies based on the spirit of transparency, good governance, and democracy. These dramatic changed has, theoretically, a great impact to the organizational culture of local government institutions.
Penataan opd berdasar pp 41 2007 di kabupaten muara enim dan kabupaten kaiman...Researcher Syndicate68
Abstrak: Seiring dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007, pemerintah daerah melakukan penataan organisasi perangkat daerahnya. Selain secara normatif mendasarkan diri pada berbagai peraturan perundangan, penataan organisasi pemerintah juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah. Namun demikian dalam proses penataan ternyata terdapat berbagai faktor lain yang turut berperan dalam menentukan jumlah/besaran dan komposisi organisasi perangkat daerah seperti faktor politik, dan interes birokrasi baik dari pusat maupun daerah. Studi ini berusaha menggambarkan proses penataan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Kaimana, baik dari sisi normatif maupun dinamika politik yang berkembang. Dari studi dapat diketahui adanya dinamika yang tinggi yang diwarnai dengan tarik menarik kepentingan dari para aktor yang ada. Selain itu terlihat pula kuatnya peran faktor politik, terutama kepala daerah sangat menentukan besaran organisasi perangkat daerah, sehingga aturan-aturan normatif terpaksa diabaikan.
Abstract
Economic development in Indonesia produces at least two conditions. First, it
caused the increasing of economic growth and the increasing of upper and
middle class. Second, it caused the increase of gap between the rich and the poor,
as there are many people who always left behind in the development process.
Planning problem, budget constraint, political agenda, and many others can be
mentioned as a caused but they have same effects, there are people who never
touch by development. This condition generatesinequality in society when the
rich become richerwhile the poor become poorer.
PENDAHULUAN
Manusia merupakan faktor paling menentukan dalam setiap organisasi termasuk
dalam hal ini birokrasi pemerintah yang terdiri dari sumberdaya manusia aparaturnya
sebagai birokrat profesional karier. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk
membangun birokrasi pemerintah, dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia aparatur harus terus diupayakan penerapan kompetensi dengan profesionalisme
dan budaya kerja, dengan berkomitmen dan berintegritas dalam segala kreativitas dan
inovasinya ketika bekerja
Abstract
Public service innovation in many ways created to produce better, cheaper and
faster services to the customers. However, the process for good public services need a lot of
adjustment such as appropriate supporting technology, competent human resources,
strong leadership and authentic business process. And above all is how to internalize the
innovation as bureaucratic culture and how this reform spirit embedded to their working
habit as public services provider. Indonesia has high diversity in term of culture, tradition,
languages, religions, etc. These uniqueness can play as positive aspect and as a challenge
as well in term of designing public services innovation. Innovation without considering
local values will be a challenge, sometimes it allured a destructive actions as well from the
stakeholders who felt uninvolved within the process. Shared the ownership of the
innovation is the best way to involve people as part of the change. Local values can be used
as medium to facilitating this change. Realizing how importance local values as
instrument to design public services innovation, Denpasar City currently emerges as one of
the most innovative city in Indonesia in terms of their innovation in public services which
blending with Hindu Balinese culture as their values for bureaucracy, community, and
tourism industry. By using triangulation research method, this study intends to identify (1)
what kind of local values that can positively contribute for the innovation and how it plays
a role as instrument to internalize the innovation; (2) what kind of strategy taken by the
local government to response on people needs, to mobilize the resources and to adjust any
relevant elements for innovation pro people and stakeholders; (3) how coordination has
been made by the local government with other stakeholders involved in innovation. As a
result, the output of this study will be a model of sustainable, inclusive and authentic
innovation based culture.
Key words: Local Wisdom, Local Values, Innovation, Innovation Based Culture
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...Researcher Syndicate68
Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh
pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam
pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu
adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan
beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya
kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah
dapat mengelola dan menyelenggaraan pelayanan publik dengan
lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Sebagaimana
dikemukakan Hoessein, (2001)
ABSTRAK
Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan Otonomi Desa adalah Pemerintah
Desa semakin mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan
mampu membawa kondisi masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik.
Dengan terselenggaranya Otonomi Desa, maka hal itu akan menjadi pilar
penting Otonomi Daerah. Keberhasilan Otonomi Daerah sangat ditentukan
oleh berhasil tidaknya Otonomi Desa. Lebih jauh, upaya membangun
industrialisasi desa yang berbasiskan padat modal menjadi salah satu solusi
yang ditawarkan. Tulisan singkat ini akan mencoba mengurai bagaimana
otonomi desa diimplementasikan, khususnya menurut UU No. 32 Tahun 2004.
Selain itu, penulis juga menyoroti tentang bagaimana kiat dan upaya
membangun industrialisasi desa sebagai salah satu langkah mencegah
urbanisasi serta mensejahterakan masyarakat desa.
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Researcher Syndicate68
ABSTRAK
Implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah memasuki babak
kedua sejak reformasi 1998, yakni babak pertama berdasarkan UU No. 22 dan 25
Tahun 1999 dan babak kedua berlandaskan UU No. 32 dan 33 Tahun 2004.
Seluruh komponen stakeholders penyelenggaraan kebijakan desentralisasi dan
otonomi daerah tentu berharap agar babak ini lebih baik daripada babak
sebelumnya, baik dalam hal desentralisasi administratif maupun desentralisasi
fiskal. Hal ini tidak lain karena kedua hal tersebut – yakni desentralisasi
administratif (pembagian urusan pemerintahan) dan desentralisasi fiskal
(pembiayaan/pendanaan) merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan
sama lain. Tulisan ini mencoba menjelaskan implikasi implementasi desentralisasi
dan otonomi daerah, khususnya terhadap hubungan keuangan Pusat – Daerah,
yang dimulai dengan melihat arah desentralisasi dan struktur pemerintahan masa
depan, reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungan Pusat –
Daerah, tahapan implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, dan
mencermati implikasi internal dan eksternal pola hubungan keuangan Pusat –
Daerah.
Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal perwujudan kinerja pemerint...Researcher Syndicate68
LATAR BELAKANG
Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa pada
hakekatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara,
penyelenggaraan kebijakan desentralisasi dan Otonomi daerah yang
diatur dalam UU No. 32 tahun 2004, bermuara pada pengakuan
adanya/pembentukan Daerah Otonom dan sekaligus
pengakuan/penyerahan wewenang, hak, kewajiban untuk mengelola
urusan pemerintahan di bidang tertentu oleh/dari Pemerintah
kepada Daerah. Pada dasarnya urusan yang dikelola daerah adalah
pararel dengan urusan yang ditangani pemerintah, diluar urusan
bidang-bidang dan segmen urusan pemerintahan yang dikecualikan,
disini tersirat dalam konsep otonomi luas.
Identifikasi instrumen pelaksanaan akuntabilitas nasional (pusat han 2011)Researcher Syndicate68
Abstrak
Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance) yang mengisyaratkan adanya perwujudan kewajiban seseorang
atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara
periodik. Disamping sebagai sebuah prinsip, akuntabilitas juga telah dijadikan oleh
Pemerintah sebagai suatu kebijakan nasional yang mengatur mengenai
penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat pusat maupun daerah. Diharapkan
Pedoman Akuntabilitas Nasional ini dapat memberikan kejelasan bagi para pengambil
kebijakan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas para penyelenggara negara dalam
rangka kesadaran hukum dan penegakan hukum di Indonesia.
Kata Kunci : Akuntabilitas Nasional, Pemerintahan Yang baik, Penyelenggaraan
Negara/Pemerintahan
Protokol Kyoto ditetapkan tanggal 12 Desember 1997, kurang lebih 3
tahun setelah Konvensi Perubahan Iklim mulai menegosiasikan
bagaimana negara-negara peratifikasi konvensi harus mulai
menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mereka. Pertemuan yang
berlangsung di Nusadua-Bali pada penghujung 2007 merupakan respons
nyata pemerintah dan negara Indonesia serta Negara lain di dunia yang
tergabung dalam UNFCC (United Nations Framework on Climate Change)
dalam mengimplementasikan muatan materi Protokol Kyoto tersebut.
Komitmen seluruh bangsa dituntut untuk mengimplementasikan Protokol
Kyoto melalui mekanisme pembangunan bersih (clean development
mechanism/CDM).
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)Researcher Syndicate68
Abstrak
Pada hakekatnya izin adalah pernyataan dari pemerintah untuk memperkenankan
seseorang melakukan kegiatan tertentu dengan sejumlah persyaratan. Izin usaha
pertambangan yang diterbitkan oleh pemerintah mempunyai kekuatan hukum apabila
diterbitkan berdasarkan kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam praktek, terjadi banyak permasalahan terkait izin usaha
pertambangan. Evaluasi terhadap kebijakan perizinan pertambangan mineral dan
batubara ini memberikan gambaran umum pelaksanaan perizinan, identifikasi
permasalahan dan alternatif solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
Kata Kunci : Kewenangan, Perizinan, Pertambangan
Abstrak
Misi utama birokrasi pemerintah adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada
masyarakat termasuk dalam hal ini adalah kepada dunia usaha. Terkait dengan perijinan
usaha, upaya mendorong tumbuh dan berkembangnya dunia usaha sangat terkait dengan
peran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, murah dan
transparan. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab pemerintah sebagai regulator,
fasilitator dan katalisator menjadi penting dalam memberikan kemudahan bagi dunia
usaha melalui berbagai macam pelayanan sejak investor mulai membuka usahanya
sampai dengan jika terjadi sengketa arbitrase. Untuk dapat memujudkan pelayanan
sebagaimana tersebut di atas, perlu didukung dengan kelembagaan pelayanan yang
tidak birokratis dan berbelit-belit. Upaya tersebut adalah dengan pembentukan
kelembagaan pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang saat
ini telah dimiliki sebagian besar unit pelayanan baik di pusat maupun di daerah.
Upaya pembentukan kelembagaan PTSP dari berbagai unit penyelenggara pelayanan
publik tersebut perlu mendapat apresiasi agar komitmen mereka dalam peningkatan
kualitas pelayanan publik senantiasa dapat terus meningkat. Namun demikian,
pembentukan kelembagaan pelayanan PTSP yang bertujuan untuk mempermudah bagi
masyarakat dalam memperoleh pelayanan tersebut, perlu dievaluasi kinerjanya
termasuk efektivitasnya terhadap peningkatan perijinan usaha dan pertumbuhan
investasi.
“Untuk itu, ciptakan suatu kadensi (: peningkatan) akuntabilitas.
Pemimpin yang sukses secara tertib dan berkala membuat
pertanggunggugatan komitmen yang telah dibuatnya,” demikian kata
Stephen R. Covey. Pertanggunggugatan (akuntabilitas) adalah disiplin
atau roadmap keempat yang ditawarkan Covey bagi para pemimpin
atau eksekutif dalam kondisi dunia yang sedang berubah cepat.
Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggung gugat
(obligation to answer) apa saja yang telah dicapai, termasuk
pertanggungjawaban (responsibility) untuk menentukan tindakan
(obligation to act) apa yang akan dilakukan. Demikian pula,
pemerintahan daerah harus mempertanggung-gugatkan pelaksanaan
urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada mereka baik
pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota sesuai dengan amanat
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah. Pertanggunggugatan pemerintah daerah
menyangkut pelaksanaan desentralisasi politik, administratif dan
fiskal. Melalui tulisan ini penulis ingin mengupas sedikit gambaran
dinamika implementasi dan upaya yang dapat ditempuh dalam
pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia.
Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu pesat memberi
peluang untuk dimanfaatan semaksimal mungkin bagi organisasi. Diyakini,
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan akan
meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan yang bermuara pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good
governance). Upaya keseriusan pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi di lingkungan pemerintah diwujudkan dengan dikeluarkannya peraturan
dan pedoman pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi antara lain:
pada tahun 2002 Kementrian KOMINFO berinisiatif menyusun buku putih Sistem
Informasi Nasional (SISFONAS) dan pada tahun 2003 dikeluarkannya peraturan dalan
bentuk Instruksi Presiden no. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional
pengembangan e-Government.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Samiaji corporate social responsibility
1. | 1
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY :
SEBUAH PRAKTEK COMMUNITY DEVELOPMENT
( Studi Kasus di PT. Badak NGL Bontang )1
Samiaji
Pusat Inovasi Pelayanan Publik
Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara
Jl. Veteran 10, Jakarta 10110, Indonesia
Phone. (021 3868201 ext 119 , E-mail: mas_samiaji@yahoo.com
Pendahuluan
Setelah sekian tahun perjalanan implementasi kebijakan desentralisasi, persoalan-persoalan yang menyangkut isu-isu pembangunan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk segera diselesaikan. Kendati Indonesia ikut serta dalam kesepakatan global melaksanakan Millenium Development Goals (MDGs) untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dicanangkan PBB sejak 2000, namun dalam Human Development Report 2007 yang dikeluarkan oleh UNDP, menunjukkan bahwa kualitas manusia Indonesia belum menggembirakan. Dalam laporan tersebut, ternyata di kawasan Asia Tenggara peringkat Indonesia masih berada di bawah. Sementara secara global peringkat Indonesia berada pada ranking ke 110 (UNDP, 2007).
1 Tulisan ini merupakan bagian dari hasil kajian tentang Model Community Development di Daerah yang dilakukan oleh Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah Tahun 2010 dengan Tim Kajian : Adi Suryanto, Elly Fatimah, Suryanto, Abdul Muis, Kartika Retno Pertiwi, Muhammad Arjul, Meita Ahadiyati K, Samiaji, Sukamto, Endang Purwati, Zainuna dan Revianeza Aziz
2. 2 |
Sejumlah data yang diterbitkan oleh berbagai instansi mengindikasikan adanya persoalan serius dalam pembangunan masyarakat. Di tahun 2007 Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal mencatat 11 kabupaten berada pada kategori sangat parah, 50 kabupaten sangat tertinggal, 53 kabupaten tertinggal, 57 kabupaten agak tertinggal. Tahun 2009 Bappenas mencatat sebanyak 183 daerah tertinggal. Di samping itu berdasarkan publikasi BPS tentang angka kemiskinan, dari tahun ke tahun dapat dilihat bahwa jumlah daerah yang memiliki angka kemiskinan di atas rata-rata nasional masih cukup banyak. Dari data BPS tersebut juga diindikasikan bahwa kantong-kantong kemiskinan sebagian besar diisi oleh masyarakat pedesaan. Namun menarik untuk digarisbawahi bahwa kondisi kemiskinan juga dijumpai pada masyarakat perkotaan. Oleh karena itu persoalannya bukan lagi hanya terletak pada lokasi, namun apakah pembangunan telah benar-benar menyentuh upaya memperkuat kapasitas kelompok-kelompok masyarakat, sampai pada level yang terkecil.
Kondisi tersebut terkait dengan persoalan-persoalan yang tidak hanya berakar pada persoalan ekonomi, namun juga terkait kelemahan pengembangan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, aksesibilitas, keuangan, lingkungan, dan sebagainya. Persoalan-persoalan pembangunan tersebut tidak sedikit pula yang diakibatkan oleh ekses negatif pembangunan yang tidak diharapkan. Karakteristik permasalahan lokal yang bervariasi turut menambah kompleksitas permasalahan pembangunan di Indonesia. Kondisi ini menyiratkan bahwa pembangunan selama ini belum mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, dalam artian menyentuh setiap elemen masyarakat dengan berbagai problematika yang dihadapinya.
3. | 3
Sejalan dengan semakin diterimanya strategi pembangunan melalui konsep pembangunan yang berkelanjutan, upaya untuk memperkuat kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok perlu mendapat perhatian. Hal ini mendorong berbagai kalangan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat untuk menuju kemandirian dengan memposisikan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Untuk itu konsep-konsep pembangunan atau yang sering diidentikkan sebagai pembangunan berbasis masyarakat menjadi salah satu pilihan konsep pembangunan masyarakat sampai pada level terkecil.
Community development (Comdev) banyak mendapat perhatian sebagai konsep pembangunan utamanya karena ide partisipasi bersama yang melekat di dalamnya. Community development dianggap sebagai proses di mana upaya-upaya masyarakat disinergikan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, mengintegrasikan kelompok-kelompok masyarakat tersebut dalam kehidupan berbangsa dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa.
Adapun sasarannya dapat menjangkau kelompok-kelompok terkecil. Hal ini merupakan daya tarik lain dari penerapan konsep community development dalam pembangunan. Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran dari comdev adalah pembangunan kapasitas dan pengembangan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam segenap aspek pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Dengan dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga lain, program community development dapat pula diarahkan untuk memberdayakan masyarakat
4. 4 |
dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan lokal. Frank and Smith (1999) menyebutkan bahwa community development dapat menjadi proses pada tataran “akar rumput” sehingga masyarakat menjadi lebih memiliki rasa tanggung jawab, memiliki perencanaan dan terorganisir dengan lebih baik, mampu mengembangkan pilihan-pilihan bagi masyarakat, memberdayakan diri, meningkatkan kesadaran, menurunkan kemiskinan, mengembangkan kesempatan kerja dan usaha, serta mencapai tujuan- tujuan pembangunan antara lain dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Terlihat bahwa secara konsep ada argumen bahwa dengan upaya bersama tersebut, persoalan-persoalan yang secara spesifik oleh kelompok-kelompok masyarakat tersebut bisa teratasi. Konsep tersebut juga membawa harapan bahwa kelompok-kelompok yang selama ini kurang mendapat manfaat pembangunan dapat lebih memperbaiki kondisi mereka.
Pembangunan daerah melalui community development idealnya merupakan salah satu elemen dari paradigma pembangunan secara inklusif dan berkelanjutan sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Searah dengan proses pembangunan daerah melalui prinsip otonomi daerah dimana prakarsa dan aspirasi masyarakat sangat dihargai, community development menjadi salah satu upaya yang penting dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan daerah secara inklusif tersebut. Misi otonomi daerah sendiri adalah memperkuat posisi masyarakat atau rakyat di daerah (baik secara politik, ekonomi, maupun budaya) dengan menjadikan pemerintah sebagai fasilitator dan pelindung masyarakat, bukan sebaliknya memperkuat kembali posisi Negara (aparat pemerintah). Community development diperlukan untuk memperkuat masyarakat dengan mengoptimalkan potensi masyarakat setempat.
5. | 5
Pembangunan komunitas memang membutuhkan perhatian dari banyak pihak dan strategi yang tepat. Dengan adanya pergeseran paradigma pembangunan daerah melalui proses desentralisasi, pemerintah daerah menjadi salah satu tumpuan harapan untuk berperan aktif dalam mengembangkan potensi masyarakat, di antaranya melalui pembangunan masyarakat. Persoalannya apakah pemerintah daerah telah cukup menaruh perhatian dalam hal ini. Di samping itu adanya keterlibatan masyarakat dan sejumlah elemen lainnya, dapat menguntungkan bahkan bisa menjadi tantangan tersendiri.
Praktek pembangunan komunitas tidak saja dilakukan/difasilitasi oleh pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah, namun juga terdapat praktek-praktek yang merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Menurut Rahman terdapat tiga alasan penting mengapa perusahaan melakukan program comdev, yaitu 1). Izin lokal yang dalam konteks ini adalah usaha untuk melibatkan komunitas lokal dalam cakupan usaha dan perusahaan sebagai bagian dari komunitas; 2) Kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dengan komunitas lokal akan memberi kesempatan kepada perusahaan untuk meningkatkan reputasi yang berimplikasi pada adanya peluang usaha baru; dan 3). Sebagai cara mencapai tujuan bersama.
Tanggungjawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 25 butir e dari Undang-Undang tersebut yang menyebutkan bahwa “Setiap penanam modal
6. 6 |
berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Pada pasal 17 Undang-undang tersebut secara tegas juga menyebutkan agar penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahan untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan. Adapun Badan Usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial tersebut akan dikenai sanksi administratif.
Pelaksanaan CSR khususnya pada perusahaan yang bergerak pada bidang sumber daya alam tidak terbaharukan kembali mendapat penekanan sebagaimana dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang tersebut menggariskan bahwa “ Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Konsepsi Corporate Social Responsibility
Di tahun 1970-an, topik Corporate Social Responsibility mengemuka melalui tulisan Milton Friedman tentang bentuk tunggal tanggungjawab sosial dari kegiatan bisnis. Bahkan Estes menilai bahwa roh atau semangatnya telah ada sejak mula berdirinya perusahaan-perusahaan (di Inggris), yang tugas utamanya adalah untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sikap dan pendapat pro-kontra selalu merupakan bagian dari sejarah kehidupan perusahaan dan perkembangan konsep Corporate Social Responsibility itu sendiri.
7. | 7
Pro dan kontra terhadap perkembangan Corporate Social Responsibility terus bergulir. Salah satunya, apakah tanggungjawab sosial tersebut sifatnya wajib atau sukarela, dimana ketika kegiatan Corporate Social Responsibility (untuk selanjutnya disebut CSR) diwajibkan dalam Undang-Undang. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU.PT), Sontak menuai protes. Pasalnya aktivitas CSR diasumsikan sebagai aktivitas berdasarkan kerelaan dan bukanya ”paksaan”. Memang bibit-bibit CSR berawal dari semangat filantropis perusahaan.
Namun, tekanan dari komunitas yang keras, terutama ditengah masyarakat yang kritis semacam masyarakat Eropa, yang menjadikan CSR menjadi semacam social license to operation, dan ini dilakukan oleh komunitas, bukan oleh Negara. Kritik lainnya, dalam pelaksanannya CSR masih memiliki kekurangan. Program-program CSR yang banyak dijalankan oleh perusahaan banyak yang hanya memiliki pengaruh jangka pendek dengan skala yang terbatas.
Program-program CSR yang dilaksanakan seringkali kurang menyentuh akar permasalahan komunitas yang sesungguhnya. Seringkali pihak perusahan masih mengangap dirinya sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan komunitas, sementara komunitas dianggap sebagai kelompok pinggiran yang menderita sehingga memerlukan bantuan perusahaan. Di samping itu, aktivitas CSR dianggap hanya semata-mata dilakukan demi terciptanya reputasi perusahaan yang pasif bukan demi perbaikan kualitas hidup komunitas dalam jangka panjang . Kritik lain dari pelaksanaan CSR adalah karena seringkali diselenggarakan dengan jumlah biaya yang tidak sedikit, maka CSR identik dengan perusahan besar yang
8. 8 |
ternama. Yang menjadi permasalahan adalah dengan kekuatan sumberdaya yang ada dengan kekuatan sumber daya yang dimilikinya, perusahan- perusahan besar dan ternama ini mampu membentuk opini publik yang mengesankan seolah-olah mereka telah melaksanakan CSR, padahal yang dilakukanya hanya semata-mata hanya aktivitas filantropis, bahkan boleh jadi dilakukan untuk menutupi perilaku-perilaku yang tidak etis serta perbuatan melanggar hukum.
Diidentikkannya CSR dengan perusahaan besar dan ternama membawa implikasi lain. Bila perusahaan besar dan ternama tersebut melakukan perbuatan yang tidak etis bahkan melanggar hukum , maka sorotan tajam publik akan mengarah kepada mereka. Namun bila yang melakukanya perusahaan kecil atau menengah yang kurang ternama, maka publik cenderung untuk kurang peduli, perhatian yang diberikan tidak sebesar bila yang melakukannya adalah perusahaan besar yang ternama. Padahal perilaku-perilaku yang tidak etis serta perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh siapapun tidak dapat diterima . Seberapa penting CSR bagi perusahaan tetap menjadi wacana dalam praktis bisnis, pro dan kontra ini tidak bisa dilepaskan dari fenomena perbenturan kepentingan antara pencapaian profit dengan pencapaian tujuan sosial. Jika diperhatikan, masyarakat sekarang hidup dalam kondisi yang dipenuhi beragam informasi dari berbagai bidang, serta dibekali kecanggihan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Pola seperti ini mendorong terbentuknya cara pikir, gaya hidup, dan tuntutan masyarakat yang lebih tajam. Seiring dengan perkembangan ini, tumbuh suatu gerakan konsumen yang dikenal sebagai vigilante consumerism yang kemudian berkembang menjadi ethonical consumerism .
9. | 9
Riset yang dilakukan oleh Roper Search Worldwide menujukan 75% responden memberi nilai lebih kepada produk dan jasa yang dipasarkan oleh perusahaan yang memberi kontribusi nyata kepada komunitas melalui program pembangunan. Sekitar 66% responden juga menunjukan mereka siap berganti merk kepada merek perusahaan yang memiliki citra sosial yang positif. Hal ini membuktikan terjadinya perluasan ”minat” konsumen dari produk menuju korporat. Konsumen menaruh perhatianya terhadap tanggungjawab sosial perusahaan yang lebih luas, yang menyangkut etika bisnis dan tanggungjawab sosialnya. Kepedulian konsumen telah meluas dari sekedar kepada korporetnya .
Konsumen semacam ini tidak hanya peduli pada faktor pemenuhan kebutuhan pribadi sesaat saja. Tetapi juga peduli pada penciptaan kesejahteraan jangka panjang. Meningkatnya tingkat kepedulian kualitas kehidupan, harmonisasi sosial dan lingkungan ini juga mempengaruhi aktivitas dunia bisnis, maka, lahirlah gugatan terhadap peran perusahaan agar mempunyai tanggungjawab sosial. Disinilah salah satu manfaat yang dapat dipetik perusahaan dari kegiatan CSR. Dalam konteks inilah aktifitas Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi menu wajib bagi perusahaan, di luar kewajiban yang digariskan undang-undang. Hubungan antara komunitas dan perusahaan telah mengalami pergeseran.
Awalnya perusahaan meluncurkan program Community Development (CD) dalam upayanya membina hubungan dengan komunitas. Kemudian dengan aktivitas CSR sebagai lisensi social untuk beroperasi. Terakhir, perusahaan dituntut untuk mempunyai peranan kepemimpinan dalam komunitasnya. Namun, ternyata hanya sekedar menjalankan aktivitas CSR
10. 10 |
tidaklah lagi mencukupi. Sekali lagi, ini bukan berarti CSR kehilangan relevansinya. CSR tetap penting dan harus dijalankan. Namun disamping CSR, perusahaan perlu mengambil insentif kepemimpinan sosial. Inilah yang diistilahkan oleh Hills dan Gibbon dengan Corporate Social Leadership (CSL) .
Konteks CSL menegaskan bahwa perusahaan bukan hanya dituntut untuk menjalankan tanggungjawab sosialnya, namun juga harus menjadi sebuah institusi yang memimpin, memberikan inspirasi bagi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, sehingga kualitas hidup masyarakat secara umum meningkat dalam jangka panjang. Perusahaan harus menyadari bahwa dirinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang lebih luas, sehingga hal buruk yang menimpa dan merugikan masyarakat pada giliranya akan berdampak pada mereka juga. Oleh karena perusahaan harus memerlukan komunitasnya sebagai mitra, program-program yang dilaksanakan harus mampu benar-benar memberdayakan masyarakat, artinya masyarakat yang memiliki daya tahan yang tinggi serta mampu memecahakan setiap persoalan yang dihadapi dengan kekuatan sendiri dalam jangka panjang.
Tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan dalam menguasai industry menjadi parameter kualitas kehidupan manusia. Masalahnya adalah bagaimana mengolah jalan simpang diantara dua kepentingan. Kepentingan industry dan kelestarian lingkungan. Tekanan dari stakeholders yang tumbuh dari kesadaran terhadap kelestarian lingkungan telah merasuk kedalam dunia korporasi dan praktek-praktek manajemen, misalnya institusionalisasi yang dituangkan dalam ISO 14000.
11. | 11
Demikian juga konsep produksi telah mengalami kemajuan dari konsep cradle to grave menjadi daur ulang. Cradle to cradle seperti yang diterapkan oleh Xerox. Berarti industri tidak hanya mengamankan agar sampah atau limbah tidak mencemari lingkungan, tetapi juga berusaha agar sampah atau limbahnya dapat didaur ulang. Menjadi “hijau” bukan hanya mengubah proses dan produk, yang hanya berkuat diproses internal pabrik belaka. Tetapi juga memperdulikan ke “hijauan”nya mulai dari bahan baku yang digunakan dan kualitas perusahaan pemasok dipandang dari kacamata sadar lingkungan, seperti yang tertuang dalam standarisasi ISO 14000.
Perusahaan juga harus bertanggungjawab terhadap aktivitas- aktivitas untuk meminimalkan dampak negative dari sisa produk yang dihasilkan, penanganan limbah maupun “sampah” dari produk yang sudah terpakai seperti kemasan, namun kesemuanya hanya dapat terlaksana secara efektif dan efisien bila didukung dengan system manajemen yang baik, serta dilandasi oleh budaya perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, dimana hal ini dapat dilakukan terutama pada perusahaan- perusahaan besar.
Karena itu salah satu cara untuk menyebarkan ide-ide “hijau” adalah dengan mendorong perusahan-perusahaan besar agar memaksa para pemasoknya atau sub kontraknya untuk lebih ramah terhadap lingkungan. Tekanan masyarakat agar perusahan lebih peduli kepada lingkungan merupakan kesempatan untuk memperkuat antara perusahaan dengan konsumen, bahkan dapat dijadikan keunggulan kompetitif. Konsumen yang semakin sadar terhadap isu lingkungan akan mencari produk yang bersahabat dengan lingkungan.
12. 12 |
Sebagai dampak ikutannya perusahaan akan mencari pemasok yang bisa memecahkan persoalan-persoalan lingkungan Hubungan antar perusahaan pun akan berubak, karena sama-sama ditekan untuk menjadi hijau. Maka banyak perusahaan, terutama perusahaan besar, mulai cerewet terhadap perusahaan-perusahaan pemasoknya. Bagi perusahaan- perusahaan besar reputasi adalah aset terpenting perusahaan. Walaupun hanya belakangan ini istilah CSR dikenal, sesungguhnya aktivitas community outreach atau penjangkauan masyarakat sudah dilakukan oleh perusahaan sejak dahulu kala. Bentuk community outreach yang paling primitif adalah corporate philanthropy.
Yang terakhir ini merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh perusahaan, atau seseorang, untuk memberikan dana kepada individu atau kelompok masyarakat, misalnya dalam bentuk beasiswa. Waktu berlalu, Corporate philanthropy (CP) kemudian berkembang menjadi Corporate Social Responsibility (CSR). CSR berbeda dengan philantropy dari dimensi keterlibatan si pemberi dana dalam aktivitas yang dilakukannya. Kegiatan CSR seringkali dilakukan sendiri oleh perusahaan, atau dengan melibatkan pihak ketiga (misalnya yayasan atau lembaga swadaya masyarakat) sebagai penyelenggara kegiatan tersebut.
Corporate social responsibility adalah sebuah konsep yang tidak hadir secara instan. CSR merupakan hasil dari proses panjang dimana konsep dan aplikasi dari konsep CSR pada saat sekarang ini telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan dari konsep-konsep terdahulunya.
Meskipun belum ada definisi CSR yang dapat diterima secara universal, pada umumnya definisi yang beranekaragam tersebut memiliki cirri-ciri yang sama mengenai cara pandang terhadap inti dari definisi CSR
13. | 13
itu sendiri. Adapun definisi-definisi CSR menurut pandangan para ahli dan berbagai organisasi dunia antara lain:
1. World Business Council for Sustainable Development : komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan member konstribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas local dan masyarakat luas pada umumnya;
2. Commission of the European Communities : tanggungjawab social perusahaan pada dasarnya adalah sebuah konsep dimana perusahaan memutuskan secara sukarela untuk memberikan kontribusi demi mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih;
3. CSR Asia : komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, social dan lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para pihak yang berkepentingan;
4. Business for Social Responsibility : CSR adalah pencapaian kesuksesan komersil dalam artian penghargaan terhadap nilai kesusilaan dan penghormatan terhadap manusia, masyarakat dan lingkungan;
5. Ethic in Action Awards : CSR adalah istilah yang menjelaskan tentang kewajiban perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada para pihak yang berkepentingan disetiap operasi dan aktivitasnya;
6. Khurey : CSR adalah keseluruhan hubungan antara perusahaan dengan pihak yang berkepentingan (stakeholders);
14. 14 |
Pengertian CSR di Indonesia sendiri telah diangkat dalam peraturan normatif yakni dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Didalam Pasal 74 UUPT disebutkan, CSR memiliki definisi sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembanguan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat umumnya. Selain UUPT, terdapat peraturan lain yang menyingggung tentang CSR, yaitu penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Penanaman Modal yang mana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanggungjawab social perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
Berbagai pengertian CSR sebagaimana diatas sebagian besar hanya terletak pada tata bahasanya saja dan bukannya terletak pada prinsip dasar CSR itu sendiri. Jika diperhatikan, pengertian-pengertian CSR pada akhirnya bertemu pada suatu pemahaman tentang kesuksesan aktivitas bisnis yang harus dibarengi dan didukung dengan peningkatan kehidupan masyarakat dan lingkungan.
Berbagai Model Corporate Social Responsibility
Setidaknya terdapat sedikitnya empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu :
1. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan social atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk
15. | 15
menjalankan tugas ini, perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya seperti corporate secretary atau public affair manager atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation;
2. Melalui yayasan atau organisasi social perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.
3. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga social/organisasi non pemerintah (NGO/LSM), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun melaksanakan kegiatan sosialnya;
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga social yang didirikan untuk tujuan social tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam ini yang dipercaya oleh perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati.
Prinsip-Prinsip Corporate Social Responsibility
Penerapan CSR hendaknya memiliki landasan yang kuat sehingga dengan demikian tidak ada suatu alasan apapun yang dapat membiaskan
16. 16 |
pemahaman terhadap CSR sebagai suatu tuntutan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi dunia. CSR sebagai suatu konsep pada aplikasinya telah didasarkan pada berbagai prinsip yang telah di standarisasikan oleh perkembangan dunia usaha. Hal ini tentu saja memberikan pembatasan terhadap prinsip CSR baik itu yang melatarbelakangi lahirnya CSR maupun prinsip dalam penerapan CSR itu sendiri.
Beberapa prinsip CSR diantaranya :
1. Good Corporate Governance (GCG)
Good Corporate Governance memiliki kaitan yang erat dengan CSR. GCG menekankan pada tindakan perusahaan bertanggungjawab terhadap dampak eksternal yang pada akhirnya mengarahkan kepada pertanggungjawaban social. Secara garis besar, GCG terdiri dari 5 prinsip, yaitu :
a. Keterbukaan informasi. Secara sederhana, bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada stakeholdersnya;
b. Akuntabilitas. Merupakan kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak dan kewajiban dan wewenang serta tanggungjawab pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi;
c. Pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, kebiasaan dan etika bisnis. Dengan demikian, prinsip ini diharapkan menyadarkan
17. | 17
perusahaan bahwa kegiatan usahanya harus dipertanggungawabkan kepada shareholders maupun kepada stakeholders;
d. Kemandirian. Intinya adalah agar perusahaan dikelola secara professional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
e. Kesetaraan dan kewajaran. Adanya perlakuan yang adil dalam pemenuhan hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Diharapkan fairness dapat menjadi pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan adil diantara beragam kepentingan dalam perusahaan;
2. Caux Principles for Business
Caux Princples merupakan sekumpulan rekomendasi yang mencakup banyak wilayah dari corporate behavior. Rekomendasi-rekomendasi tersebut berupaya untuk mengekspresikan standar umum corporate behavior yang etis dan bertanggungjawab dan ditawarkan sebagai dasar untuk dibicarakan dan di implementasikan oleh kalangan bisnis dan pemimpin diseluruh dunia. Dikeluarkan pada tahun 1994, principles disponsori oleh caux roundtable (yang terdiri dari pemimpin bisnis senior dari Eropa, Jepang dan Amerika). Tidak ada mekanisme formal bagi perusahaan untuk berkomitmen terhadap prinsip ini. Adapun prinsip dalam caux ini, yakni :
a. Penghormatan terhadap pemegang kepentingan diatas pemegang saham
18. 18 |
b. Berpartisipasi dalam kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan
c. Mentaati hukum tersurat dan tersirat
d. Mentaati peraturan dan konvensi
e. Mendukung globalisasi
f. Penghormatan terhadap lingkungan
g. Penghindaran perbuatan illegal
Metodologi Kajian
1. Jenis Kajian
Jenis kajian ini merupakan kajian deskriptif eksploratif, yaitu suatu model kajian yang berusaha untuk memberikan gambaran/paparan dan menggali secara cermat serta mendalam tentang fenomena sosial tertentu. Obyek kajian disini meliputi upaya pemerintah, swasta, LSM dan perguruan tinggi serta masyarakat dalam pengembangan comdev, kendala-kendala yang dihadapi serta strategi yang ditawarkan untuk mengembangkan community development di daerah. Di samping itu kajian ini juga bersifat asosiatif, di mana terdapat upaya untuk mencari hubungan-hubungan tertentu dari fenomena yang dikaji.
2. Data Kajian
Berdasarkan karakteristik data yang digunakan, data kajian bersifat kualitatif sehingga kajian ini lebih dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif ini didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kajian ini menggunakan data dari banyak kasus kualitatif (qualitative multiple case study) untuk menjawab pertanyaan penelitian.
19. | 19
Data kajian dikumpulkan dengan melalui beberapa kegiatan, yaitu pengumpulan data primer dilakukan dengan in-depth interview, diskusi dengan narasumber dan data sekunder berupa progress report, laporan studi yang pernah dilakukan ditempat yang sama, kliping berita dan sebagainya.
3. Daerah Kajian
Kajian ini dilakukan pada 7 (tujuh) daerah provinsi, dimana dari masing-masing provinsi, diambil 2 (dua) kabupaten/kota. Dimana setiap provinsi yang dipilih secara purposive ini diasumsikan memiliki fokus commmunity development beragam yang dapat ditelaah. Selain hal tersebut juga memperkaya pengetahuan akan aspek-aspek yang penting dalam pelaksanaan community development, juga membantu kajian ini untuk membangun strategi pengembangan community development di daerah ke depan. Ada pun daerah kajian ini sebagaimana dalam tabel berikut ini :
No. Provinsi Kabupaten
1.
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Kota Banda Aceh
Kabupaten Aceh Besar
2.
Provinsi Kepulauan Riau
Kota Tanjung Pinang
Kabupaten Bintan
3.
Provinsi D.I. Yogyakarta
Kabupaten Sleman
Kabupaten Bantul
4.
Provinsi Jawa Tengah
Kabupaten Banyumas
Kabupaten Purbalingga
5.
Provinsi Jawa Timur
Kota Batu
Kabupaten Malang 6. Provinsi Kalimantan Timur Kota Bontang
20. 20 |
No. Provinsi Kabupaten Kabupaten Kutai Timur
7.
Provinsi Bali
Kabupaten Gianyar
Kabupaten Bangli
Sumber : PKKOD-LAN, kajian model community development di daerah, LAN, 2010
Implementasi Corporate Social Responsibility : studi kasus di PT. Badak NGL, Bontang Kalimantan Timur PT Badak NGL dibentuk pada 26 Nopember 1974 oleh Pertamina, Huffco Inc., dan JILCO (Japan Indonesia LNG Company) dengan komposisi kepemilikan saham Pertamina (55%), Huffco Inc.(30%) dan JILCO (15%). Dalam perjanjian kerjasama disebutkan bahwa PT Badak NGL tidak akan memperoleh keuntungan dari usaha ini. PT Badak NGL hanya menjadi salah satu jaringan di tengah rantai bisnis LNG. Dengan demikian PT Badak NGL lebih merupakan operating organization yang bersifat non profit. Pada tahun 1980, konstruksi train C and D dimulai dikarenakan meningkatnya permintaan LNG dari Jepang. Pada tahun 1988 fasilitas LPG diproduksi dan diekspor ke nagara Jepang. Sehubungan dengan terus meningkatnya permintaan LNG di Jepang, Taiwan, dan Korea, kemudian TrainE dibangun pada tahun 1987-1989, sedangkan Train F dibangun pada 1991-1993. Sejak tahun 1992 beberapa produksi LNG dari Pabrik LNG ini juga telah diekspor ke Korea Selatan. Perkembangan Pabrik LNG Badak telah dilanjutkan dengan pembangunan Train G yang selesai pada tahun 1997 dan Train H yang selesai pada akhir
21. | 21
1999. Dengan operasi 8 Train, kapasitas produksi mampu mencapai ke ± 22 juta ton LNG / tahun. Memasuki milleniums ketiga, pabrik LNG Badak telah berkembang dan mampu menghasilkan produksi LNG terbesar di dunia. Sampai dengan tanggal 13 Desember 2001, pabrik LNG Badak telah mengekspor LNG 4500 dan proyeksi 5000 pengapalan di kuartal kedua tahun 2003. Pabrik LNG juga memiliki kemampuan untuk menangani 3 pengapalanpada saat yang sama, dengan melengkapi dermaga loading 3 pada akhir tahun 1999, yang dibangun untuk mengantisipasi peningkatan frekuensi pengapalan di masa mendatang, seperti yang diharapkan untuk dapat mempertahankan tingkat pelayanan kepada pembeli LNG. Cadangan gas alam untuk menghasilkan LNG masih cukup untuk melayani pembeli dalam jangka panjang di bawah kontrak dan kepastian pengiriman.Untuk menjaga kepercayaan pembeli untuk jumlah cadangan gas, 42 "pipa ditambahkan. Empat paralel pipa yang mampu mengirim 3600 juta kaki kubik (MMFSD) gas alam ke pabrik untuk proses lebih lanjut. Akhirnya, pabrik LNG Badak LNG menjadi salah satu pabrik dengan pengalaman besar dalam industri LNG dunia, dan menjadi aset vital untuk rantai bisnis LNG Indonesia. Dengan semua kemampuan dan pengalaman lebih dari 33 tahun dalam memproduksi LNG, PT Badak NGL siap menghadapi tantangan di abad ke-21, dan berkesinambungan dengan dukungan yang kuat dari semua pihak yang terlibat dalam bisnis LNG. Beberapa perusahaan menerapkan community development sebagai bagian dari Corporate Social Responsibility. Dimensi yang disentuh dalam berbagai program tersebut bervariasi, namun terdapat kecenderungan
22. 22 |
program yang ditawarkan berfokus pada dimensi sosial. Sejak awal berdiri, PT Badak NGL menyadari sepenuhnya bahwa partisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat dan Kota Bontang juga merupakan sebuah peran penting yang perlu diprioritaskan oleh perusahaan. Untuk tujuan itu, perusahaan, baik secara langsung tidak langsung, merancang program- program yang mampu mendorong kemandirian masyarakat. Menyadari pentingnya peran perusahaan dalam mendorong kemajuan masyarakat Botang, PT Badak NGL meskipun berstatus sebagai perusahaan non profit, namun dengan kemampuan terbaik berperan aktif mendukung Pemerintah Kota Bontang dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Khususnya mereka yang tinggal di sekitar perusahaan melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).
Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial PT Badak NGL dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Program tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat tidak langsung dilaksanakan oleh berbagai elemen perusahaan antara lain berupa :
a. Peran serta organisasi internal perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan Eks KORPRI, organisasi keagamaan (YAUMIL/laz yaumil, GOPKB, Katholik, Hindu), PWP, YPVDP, yayasan LNG Badak, yayasan HOP, yayasan LNGTV, klub-klub olah raga, perkumpulan sosial dan lain- lain.
b. Peran serta langsung pekerja dan keluarga, misalnya dalam program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), bantuan bencana alam.
c. Memfasilitasi peran serta pihak ketiga, bekerjasama dengan PT Badak dalam menyalurkan kegiatan-kegiatan bersifat sosial ke masyarakat,
23. | 23
misalnya yayasan OGFICE yang memberikan beasiswa kepada siswa/siswi/mahasiswa Kota Bontang.
Sedangkan program tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat langsung diwujudkan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diwadahi dalam program comdev. Program comdev PT. Badak dilaksanakan oleh fungsi Public Relations (HUPMAS= Hubungan Pemerintahan dan Masyarakat).
Program tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk program Community Development PT Badak secara formal telah dilaksanakan oleh PT Badak NGL sejak tahun 1984. Salah satu tujuannya adalah agar peran sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar semakin terorganisir dengan lebih baik. Oleh karena itu perusahaan melalui public relations section bertanggung jawab melaksanakan program-program comdev. Meski hal ini tidak bisa menghilangkan fakta bahwa kiprah perusahaan dalam pengembangannya masyarakat Bontang pada dasarnya telah dilaksanakan sejak berdirinya PT Badak NGL tahun 1974, dan bahkan sejak dimulainya masa konstruksi atau pembangunan.
Dengan adanya program comdev, diharapkan juga akan timbul hubungan timbal balik yang saling bermanfaat di antara berbagai pihak yang saling berkepentingan. Yang tidak kalah penting dari adanya program comdev adalah adanya keinginan perusahaan untuk hidup dan maju bersama masyarakat. Program comdev pada dasarnya difokuskan pada usaha-usaha mendesain program-program yang bisa mendorong kemandirian masayarakat sekitar. Berbagai bantuan telah diberikan baik berupa bantuan fisik semisal bantuan infrastruktur, material, dan lain-lain.
24. 24 |
Juga bantuan lain yang bersifat ”intangible” misalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, capacity building dan sejenisnya.
Dalam mendesain program community development, perusahaan melaksanakan kegiatannya didasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat di sekitar perusahaan. Kajian tentang kebutuhan masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan PRA (Parcipatory Rural Appraisal), yakni sebuah pendekatan yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam menentukan masalah cara memecahkan masalah dan menentukan kebutuhan mereka sendiri dengan maksud untuk menggali bersama, mengembangkan alternatif-alternatif bersama, menyepakati bersama, mencari pemecahan masalah bersama. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai perencana dan pelaksana program bukan sekedar obyek pembangunan, (studi pengembangan masyarakat di sekitar kompleks industri gas PT Badak NGL Bontang, UGM –ITB, 1997).
Pelaksanaan program comdev PT Badak NGL dilandasi dengan prinsip stewardship dan charity. Dalam hal tertentu, pelaksanaan CSR memang masih dilakukan dengan pola-pola tradisional, seperti pemberian sumbangan langsung berbentuk dana, akomodasi, konsumsi, infrastruktur dan lain-lain. Namun PT. Badak NGL juga menerapkan prinsip pembinaan (stewardship) dalam melaksanakan program comdev, dengan fokus pada peningkatan SDM , sehingga diharapkan masyarakat mampu secara mandiri meningkatkan kualitas hidup. Dilihat dari perkembangan Kota Bontang dan masyarakatnya, khususnya wilayah di sekitar perusahaan yang sangat pesat, bisa disimpulkan bahwa sebenarnya sasaran-sasaran pokok program comdev yang dilakukan oleh PT badak NGL telah tercapai.
25. | 25
Community Development PT Badak NGL berfokus pada 7 bidang sasaran, yaitu bidang pemberdayaan masyarakat, pendidikan, infrastruktur, keagamaan, kesehatan, olahraga/kesenian/kebudayaan/kepemudaan serta bidang Government & Community Relations. Fokus utama program ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan. Dengan focus utama ini diharapkan akan terwujud masyarakat yang mendiri dan juga untuk mendorong kesiapan masyarakat sekitar terhadap kemungkinan kondisi Bontang pasca migas.
1. Bidang Pemberdayaan Masyarkat :
Program pemberdayaan masyarakat merupakan program yang memberikan dukungan terhadap peningkatan SDM, ketrampilan hidup/dasar masyarakat dan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tahun 2009 antara lain:
Praktek Kerja di PT Badak NGL. Program ini dilaksanakan oleh perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada lulusan SLTA, universitas, mahasiswa atau siswa untuk mengenal dunia kerja di lingkungan PT Badak NGL. Program berupa :
- Magang Cooperative Education (CO-OP). Bekerja sama dengan jajaran humas MIGAS Kaltim, perusahaan memberi kesempatan kepada mahasiswa S1 semester akhir di wilayah Kalimantan Timur untuk magang selama 6 bulan di PT Badak NGL. Untuk tahun ini terdapat 2 angkatan, masing-masing angkatan melakukan program selama 6 bulan.
26. 26 |
- Program Magang Lab. Program ini diberikan kepada siswa yang telah lulus dari SMK Kimia untuk mengenal dunia pekerjaan di laboratorium technical dept PT Badak NGL. Waktu magang selama 1 tahun. Program ini merupakan cikal bakal bakal program magang di PT Badak NGL, dan mantan peserta magang telah banyak diserap di perusahaan-perusahaan besar di Kaltim maupun luar Kaltim.
- Selain program magang yang ditangani oleh HUPMAS, PT Badak juga melaksanakan program praktik kerja lapangan bagi mahasiswa yang memenuhi syarat. Juga telah dilaksanakan Program Magang Operations (sejenis program magang lab) yang ditangani langsung oleh HRD Dept. PT Badak selain itu juga memfasilitasi peserta magang Pemkot yang dialokasikan ke PT Badak untuk dimagangkan di departemen terkait misalnya IT, mekanikal dan teknik.
Peningkatan Keterampilan Melalui Pelatihan dan Sertifikasi
Pada tahun 2009, PT Badak NGL bekerja sama dengan beberapa pihak melakukan pelatihan dan sertifikasi guna mendukung peningkatan kualitas SDM masyarakat Bontang, antara lain :
- Sertifikasi Juru las Bontang bekerja sama dengan DITJEN ESDM
- Pelatihan mekanik alat berat, bekerja sama dengan BPPKM dan BLKI Samarinda
- Pelatihan Instalasi Listrik
- Training ESQ (emotional spiritual quotient) baik in house maupun mengirimkan peserta ke tempat lain.
- Pelatihan pemeliharaan kilang bidang mekanikal bagi mitra kerja.
27. | 27
Program Dana Bergulir. Sebagai wujud dukungan PT Badak NGL terhadap usaha kecil, perusahaan mulai tahun 2007 telah memproses dana bergulir. Beberapa perbaikan telah dilakukan antara lain bekerja sama dengan pihak ketiga yang kompeten untuk berdampingan. Dana ini diperuntukkan untuk usaha kecil dan menengah, dan pelaksanaannya bekerja sama dengan lembaga keuangan profesional.
Infrastruktur Penunjang Usaha Rakyat. Bontang paska migas akan bersandar salah satunya pada sektor pesisir dan kelautan. PT Badak NGL melalui comdev master plan-nya, telah memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah tentang bidang-bidang yang telah mulai dikerjakan secara intensif. Selain peningkatan kapasitas nelayan, juga disediakan oleh perusahaan, 2 unit jemuran rumput laut di wilayah Selangan dan Tihi-Tihi. Infrastruktur penunjang ini merupakan proyek hasil masukan dari masyarakat dan pemerintah kota, yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat.
2. Bidang Pendidikan
Kepedulian PT. Badak NGL terhadap pendidikan telah diakui oleh masyarakat dan pemerintah Kalimantan Timur dengan diterimanya Awang Farouk Education Award pada tahun 2009. Program community development di bidang pendidikan tahun 2009 secara umum meliputi penyediaan sarana/prasarana pendidikan, pemberian beasiswa, pemberian dana insentif guru, pemberian buku ajar, dukungan
28. 28 |
kunjungan industri, Gerakan Orang Tua Asuh (GN-OTA) dan penyaluran bantuan pihak ketiga.
3. Bidang Infrastuktur
Program community development bidang insfrastruktur diutamakan pada hal-hal yang belum tersentuh program pemerintah, bersifat pioneer yang mendorong pihak lain untuk melanjutkan pembangunan tersebut, mempunyai fungsi mendukung peningkatan ekonomi masyarakat serat mempunyai multiplier effect. Beberapa infrastruktur yang dibangun pada tahun 2009 adalah jalan perintis di Baltim dan Gapura Berbas Tengah. Infrastruktur pendukung air bersih juga dibangun khususnya bagi pekerja N3 yang selama ini harus mengambil air bersih dari dalam kompleks untuk kebutuhan keluarga. Fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar yang memerlukan.
4. Bidang Keagamaan
Program comdev di bidang keagamaan secara umum bertujuan untuk mendukung pembentukan sumber daya manusia yang religius dan berkarakter paripurna. Bantuan keagamaan mencakupbantuan infrastruktur, yaitu pembangunan atau renovasi tempat ibdaha seperti masjid, gereja yang dapat berupa sumbangan material ataupun dana partisipasi.
5. Bidang Kesehatan
Program comdev di bidang kesehatan pada tahun 2009 meliputi kegiatan bantuan pengobatan di rumah sakit PT. Badak NGL bagi
29. | 29
masyarakat dan instansi militer di wilayah Kota Bontang, pengurus organisasi keagamaan (Yaumil, GOPKB, Katolik) yang mengajukan permohonan dan secara ekonomi kurang mampu. Pengobatan hanya untuk menyakit ringan. Sedangkan pengobatan rawat inap tidak di prioritaskan. Selain itu perusahaan juga berpartisipasi dan mendukung kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kesehatan masyarakat seperti hari kesehatan nasional, kegiatan PMI, fogging massal, kampanye anti narkoba, khitanan massal dan sebagainya.
6. Bidang Olahraga, Kesenian, Kebudayaan dan Kepemudaan
Perusahaan mendukung pengembangan kreativitas masyarakat di bidang olahraga, seni dan budaya melalui pemberian dana partisipasi, peralatan atau sarana lainnya. Kegiatan yang termasuk bidang ini antara lain Erau Pelas Benua di Guntung, Pesta Laut di Bontang Kuala, dukungan pada kegiatan etnis lokal Kalimantan Timur, kegiatan KNPI, Karang Taruna dan sebagainya.
7. Bidang Goverment & Community Relations
Government relations adalah dukungan bagi pemerintah sipil dan militer. Seiring dengan semakin mandirinya pemerintah Kota Bontang, bantuan terhadap instansi sipil di lingkungan Kota Bontang semakin lama semakin mengecil dan dapat dialokasikan ke bidang lain. Pada tahun 2009 perusahaan memberi dukungan pada Polri berupa dua unit rumah Perwira dan satu bis transportasi untuk POLDA Kalimantan Timur.
30. 30 |
Community relations adalah dukungan terhadap elemen masyarakat misalnya LSM, Ormas, organisasi kepemudaan, organisasi profesi, kelompok minat dan kelompok-kelompok lainnya. Pada tahun 2009, perusahaan melanjutkan upaya menjaring pendapat masyarakat dan mensosialisasikan rencana program cpmdev dengan cara komunikasi langsung dengan tokoh masyarakat. Usaha ini juga dimaksudkan untuk mempererat hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat. PT. Badak NGL juga berperan aktif dalam menanggulangi bencana nasional gempa bumi di jawa barat dan sumatera barat dengan mengumpulkan dana, menyalurkan dana serta memfasilitasi pembangunan infrastruktur di daerah bencana.
Kesimpulan : Catatan Penutup
Corporate Social Responsibility merupakan salah satu bentuk community development dalam rangka memberdayakan masyarakat diwilayah usaha suatu perusahaan. Dengan adanya program community development tersebut diharapkan peran serta perursahaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebagai sebuah program, CSR tentunya harus dapat menyentuh langsung kehidupan masyarakat disekitar, dan dengan demikian, masyarakat akan merasakan dampak langsung dari adanya perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka.
Apa yang sudah dilakukan oleh PT. Badak NGL melalui corporate social responsibility dengan 7 (tujuh) bidang sasaran tentunya sangat bermanfaat
31. | 31
bagi kehidupan masyarakat di wilayah Bontang pada khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya.
Daftar Pustaka
Frank, Flo and Anne Smith, The Community Development Handbook: A Tool to Build Community Capacity, Minister of Public Works and Government Services Canada,1999.
Laporan Berkelanjutan Tahun 2009 PT. Badak NGL
Lembaga Administrasi Negara, Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, 2010, Kajian Model Community Development di Daerah, Jakarta.
Margiono, Menuju Corporate Social Leadership, Harian Suara Pembaruan, 11 Mei 2006
Rahman, Reza. Corporate Social Responsibility. 2009. PT Buku Kita: Jakarta
Saidi, Zaim dan Hamid Abidin, 2004, menjadi bangsa pemurah, wacana dan praktek kedermawanan social di Indonesia, Jakarta, Piramedia, hal. 64-65
Susanto, AB, 2007, Corporate Social Responsibility, The Jakarta Consulting Group
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
United National Development Programme, Human Developemt Report, 2007
www.interscience.wiley.com, Corporate Social Responsibility and Enviromental Management (in press), Published online in Wileh InterScience, (diakses pada tanggal 12 Januari 2012