Bab 3 membahas peranan pers dalam masyarakat demokratis dan definisi serta fungsi pers menurut UU No. 40 Tahun 1999. Pers berperan sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Selain itu, dibahas etika jurnalistik dan dampak penyalahgunaan kebebasan pers di Indonesia.

1. BAB 3 PERANAN PERS DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DEMOKRATIS

2. Pers ( bahasa Belanda) Press ( Bahasa Inggris ) = “tekan” atau “cetak” Definisinya = “media massa cetak” Menurut Oemar Seno Adji : a. Pers dalam arti sempit : penyiaran pikiran, gagasan atau berita-berita dengan kata tertulis b. Pers dalam arti luas : Semua media massa baik tertulis maupun lisan

3. UU No. 40 Tahun 1999 tentang : Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik Menurut Ilmu Komunikasi, Pers yaitu : 1. Usaha percetakan / penerbitan 2. Usaha pengumpulan 3. Penyiaran melalui surat kabar, majalah, radio & TV 4. Orang-orang yang bergerak dalam penyiaran berita 5. Media Penyiaran berita

4. PERKEMBANGAN ETOS PERS DI INDONESIA Jaman Belanda : 1884 : Nederlandsch Indie 1885 : Bianglala 1856 : Soerat Kabar Bahasa Melajoe 1910 : Surat Kabar Medan Prijaji Jaman Orde Lama 1950 – 1959 : PNI : Suluh Indonesia MAsyumi : harian Abadi NU : Duta masyarakat PKI : Harian rakyat

5. Orde Baru : Harian KAMI, API, Tri Sakti Reformasi : Kebebasan Pers : KOmpas, Republika, Tempo dll ETOS PERS Di awal kemerdekaan : etos pers didasarkan pada perjuangan membebaskan rakyat dari cengkeraman penjajah 1950 – 1960 : Etos pers nyaris hancur, pers digunakan untuk menghancurkan /menfitnah lawan Awal Orba : Pers bersifat fakta & Opini ( hanya beberapa tahun ) Reformasi : kebebasan pers

6. FUNGSI PERS DALAM MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS FUNGSI PERS Pasal 3 UU No.40/1999 Fungsi Pers adalah : Pers nasional mempunyai fungsi sbg media informasi, pendidikan, hiburan & kontrol sosial Berfungsi sbg Lembaga ekonomi

7. Media informasi : memberi berbagai informasi Fungsi pendidikan : memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan Fungsi menhibur : contoh karikatur, cerber, cerpen Fungsi kontrol sosial : memperbaiki keadaaan melalui tulisan, unsur-unsurnya:

8. 1. Social participation (keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan) 2. Social Responsibility (pertanggungjawaban pem. thd rakyat) 3. Social Support (dukungan rakyat thd pem) 4. Social Control ( kontrol masy. Thd tindakan pemerintah )

9. PERANAN PERS Sesuai Pasal 6 UU No.40 Tahun 1999 Pers melaksanakan peranan untuk : a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran

10. MISI PERS Pers sebagai lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengumpulan dan penyebaran informasi mempunyai misi ikut mencerdaskan masyarakat, menegakkan keadilan dan memberantas kebatilan Pers Pancasila Pers yang melihat segala sesuatunya secara proporsional, mencari keseimbangan dalam berita atau tulisannya demi kepentingan semua pihak sesuai dengan konsensus demokrasi Pancasila

11. 3. KODE ETIK JURNALISTIK & PERS YANG BEBAS & BERTANGGUNG JAWAB

12. Kode Etik Jurnalistik - Terdapat dalam Pasal 28 UUD 1945 : Kemerdekaan mengeluarkan pendapat Negara berdasar Hukum “ Wartawan Indonesia menjunjung tinggi & menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab”

13. b. Etika Pers Etika dari semua orang yang terlihat dalam kegiatan pers Moral PErs : kewajiban, baik-buruk, benar & salah, tepat & tidak tepat bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pers

14. c. Pers yang bebas & bertanggung jawab Kebebasan pers (freedom of the press) “ Kebebasan berpikir & mengeluarkan pendapat ( freedom of the opinion and expression)” Kebebasan berbicara (freedom of speech) adalah hak asasi yang paling mendasar, diatur dalam : 1. pasal 28 UUD 1945 2. UU No. 40 / 1999, Pasal 4 ayat 1 : “ Kemerdekaan pers dijamin sbg hak asasi WN”

15. John C. Merrill (1989) : kebebasan pers sbg kondisi yang memungkinkan para pekerja pers memilih, menentukan & mengerjakan tugas sesuai dengan keinginan mereka ( Dalam Buku : The Dialectic in Journalism, Toward a responsibility Use of Press. )

16. B. SIKAP PEMERINTAH DALAM MENGENDALIKAN KEBEBASAN PERS DAN DAMPAK PENYALAHGUNAAN KEBEBASAN PERS Upaya pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers a. Pers Indonesia era Orde Baru Ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia datang dari : 1. Pengusaha : Era Orba 2. Pemodal : Era Orba 3. Masyarakat : Era Reformasi

17. Konglomerasi, konsentrasi pasar serta pemusatan kepemilikan media memunculkan “Homogenisasi media”. Media hanya menyajikan isi dari satu sisi kepentingan, perspektif & “ideologi” (Jurnal Demokrasi & Ham, Vol 1, No.2, 200) Senjata Orba untuk menekan pers adalah Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) bila ada Pers yang menyerang pemerintah SIUPP-nya dicabut

18. Kontrol pada masa Orba Kontrol pada pelaku bisnis (pemberian SIUPP secara selektif) Kontrol terhadap individu & kelompok pelaku profesional (wartawan) Kontrol terhadap isu pemberitaan Kontrol terhadap sumber daya (resources) Kontrol akses ke pers, dengan pencekalan terhadap tokoh-tokoh oposan

19. b. Pers Indonesia Pasca reformasi Pemerintah dalam kabinet reformasi pembangunan telah memberi jaminan tidak akan ada lagi pemberedelan pers Masyarakat yang akan menilai sehingga maju mundurnya kehidupan pers sangat bergantung pada peran serta masyarakat

20. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) : 1. Teori Libertarian : hak & kewajiban banyak 2. Teori Otoritarian : lebih banyak kewajiban dari pada hak. 3. Teori Komunisme : lebih banyak kewajiban dari pada hak. 4. Teori Tanggung-jawab sosial : keseimbangan antara hak dan kewajiban.

21. 2. Dampak penyalahgunaan kebebasan media massa 4 Komponen media massa : Komponen pertama : Pers sebagai lembaga dan media terkait dengan surat Izin Terbit, UUDN, UU Pers, KUHP, Perpajakan, perburuhan dll Komponen kedua : Komunikator= wartawan, khalayak penulis artikel, pemasang iklan (masyarakat maupun pemerintah)

22. c. Komponen ketiga : Pesan yang harus disiarkan pers harus mengandung nilai yang membangkitkan perhatian dan memenuhi kepentingan khalayak pembaca d. Kompenen keempat : “ Komunikan”= khalayak pembaca, terdiri dari anggota masyarakat dan pemerintah

23. Tiga prinsip etika profesi Tanggung Jawab : terhadap pekerjaan dan hasil pekerjaan Keadilan : tidak boleh melanggar hak orang lain, lembaga atau negara Otonomi : Kaum profesional diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya

24. Pelanggaran Pers Dalam UU Pers No.40 Tahun 1999, sanksi pidana denda sebesar Rp. 500 juta atau Rp. 100 juta Masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemeberitaan Pers ditempuh dengan : 1. Prosedur hak jawab dan hak koreksi 2. Somasi, mengadu ke kepolisian, menuntut perusahaan pers yang menyiarkan berita tidak benar ke pengadilan 3. Unjuk rasa, ancaman, pengrusakan kantor redaksi, pemukulan wartawan

25. Surat-Surat AlQur’an yang isinya sesuai dengan pokok bahasan Pers Az Zumar(39) ayat 9 : “ … Katakanlah: “ Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran” Surat Al’alaq(96) ayat 1-5: “ Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, Yang menciptakan. Dia telah menciptakan menusia dari segumpal darah. Bacalah! Dan Tuhanmu-lah yang Maha Pemurah. Yang telah mengajarkan (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” Surat Al Mujaadalah ayat 11: “ ... Allah meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat…”