Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Aspek Hukum dan Etika RME 1.pptx
Similar to Aspek Hukum dan Etika RME 1.pptx (20)
More from destriRani
Recently uploaded
Recently uploaded (13)
Aspek Hukum dan Etika RME 1.pptx
- 1. Aspek Hukum dan Etika RME dalam Telemedician System Destri Maya Rani, M.H.Kes
- 2. • Destri Maya Rani, M.H.Kes • 08112755959/ destrimr@gmail.com • Dosen Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Bina Trada Semarang • Penulis
- 3. Etika • ETHOS (yunani) Kebiasaan, tingkah laku, adab, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir • ETHICS (inggris) Ukuran tingkah laku atau perilaku manusia yang baik, tindakan yang tepat, yang harus dilaksanakan oleh manusia sesuai dengan moral pada umumnya. K. Bertens (2002) merumuskan arti Etika, sebagai berikut: Kata etika dapat digunakan dalam arti nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika berarti kumpulan asas ataau nilai moral yang dimaksud disini adala kode etik Etika mempunyai arti ilmu tentang apa yang baik dan buruk
- 4. Hukum Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk itu. Penegakan hukum bersifat memaksa dan ditati.
- 5. Rekam Medis • Dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien Rekam Medis Elektronik • Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis
- 6. Kegiatan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik paling sedikit terdiri atas : a.Registrasi Pasien; pendistribusia n data Rekam Medis Elektronik a.pengisian informasi klinis; a.pengolahan informasi Rekam Medis Elektronik; a.penginputan data untuk klaim pembiayaan; a.penyimpana n Rekam Medis Elektronik; a.penjaminan mutu Rekam Medis Elektronik; dan a.transfer isi Rekam Medis Elektronik.
- 7. Aspek Hukum RME Permenkes No 21 tahun 2020 tentang RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024 terkait rekam medis disebutkan : • Pengembangan juga dilakukan terhadap sistem rekam medis elektronik yang dapat mendukung pertukaran data resume medis pasien antar rumah sakit (smart care). • Inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan online termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis dan rekam medis online. • Perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis dan rekam medis online; perluasan pelayanan kesehatan bergerak (flying health care) dan gugus pulau. • Persentase RS yang menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi sebesar 100%.
- 8. • UU No 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 46 dan pasal 47 kewajiban rekam medis dan kepemilikan rekam medis • UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 ayat (1) setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan Rekam Medis • UU No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 11 Keteknisian Medis : Perekam Medis dan Informasi Kesehatan • UU No 19 tahun 2016 Perubahan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 1 : Informasi elektronik dan dokumen elektronik
- 9. • Peraturan Pemerintah PP No 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan Pasal 14 Data dan Informasi Kesehatan yang bersumber dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diperoleh dari rekam medik elektronik dan nonelektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan Pasal 17 huruf b pengumpulan data dan Informasi kesehatan melalui : penyelenggaraan rekam medik baik elektronik maupun non elektronik Pasal 39 pengelolaan data dan informasi Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa pencatatan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk pengelolaan rekam medik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan Pasal 40 Ayat (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mengoperasikan sendiri sistem elektronik rekam medik. • Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik PP Nomor 71 Taahun 2019 tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik
- 10. • Pasal 3 Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 1. Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik. 2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: tempat praktik mandiri dokter, dokter gigi, dan/atau Tenaga Kesehatan lainnya; puskesmas; klinik; rumah sakit; apotek; laboratorium kesehatan; balai; dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Pasal 4 1. Kewajiban penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik juga berlaku bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telemedisin. •
- 12. Penyelenggaraan Rekam Medis Rekam Medis SDM Fasyankes Waktu Kepemilikan Pemanfaatan SDM Dokter, Dokter Gigi dan/atau Tenaga Kesehatan FASYANKES Fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan pengelolaan RM WAKTU RM dilakukan sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk atau meninggal KEPEMILIKAN Dokumen RM milik fasilitas pelayanan kesehatan, isi rekam medis berupa informasi medis pasien merupakan milik apasien (Resum Medis) PEMANFAATAN Pemeliharaan kesehatan alat bukti dalam proses penegakan hukum, keperluan Pendidikan dan penelian dasar pembayaran iaya, dll
- 13. Kebijakan Rekam Medis Elektronik
- 15. • Tantangan etika dan hukum yang dapat terjadi dalam penggunaan rekam medis elektronik di era personalized medicine diantaranya adalah keamanan dan kepemilikan data, tanggung jawab hukum, diskriminasi genomic, dan perubahan hubungan dokter dan pasien. • Indonesia belum memiliki regulasi spesifik mengenai keamanan data, kepemilikan data, dan sharing data di bidang kesehatan. Regulasi lebih lanjut mengenai penggunaan rekam medis elektronik di era personalized medicine diperlukan agar dalam implementasinya tidak bertentangan dengan etika dan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 16. Sistem Manajemen Keamanan Informasi Menjaga informasi Confidentiality, Integruty, dan Availability (CIA) termasuk keaslian, akuntabilitas dan kemampuan audit Menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pribadi dan integritas data Membantu mencegah kesalahan dalam praktik medis yang mungkin terjadi akibat kegagalan integritas informais kesehatan Memastikan kesinambungan pelayanan medis tetap terjaga
- 17. Prinsip Rekam Medis Elektronik
- 18. Integrasi Rekam Medis Inter dan Antar RS
- 19. Perlunya Pengembangan Telemedicine dalam Transformasi Sistem Kesehatan
- 20. Positioning Pelayanan Kesehatan Konvensional dan Digital
- 21. Telemedicine • Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.
- 25. Perluas Instilah Telemedicine ke Telekesehatan
- 27. Tantangan Digitalisasi di Rumah Sakit
- 30. 1. Apa contoh privacy dalam kehidupan dan / atau pekerjaan Anda? 2. Jelaskan contoh cara Anda menjaga keamanan (security) dari informasi pribadi Anda? 3. Bagi Anda pribadi, Anda lebih memilih rekam medis Anda didokumentasikan berbasis kertas atau elektronik? Mengapa?