Peraturan baru mewajibkan seluruh fasilitas kesehatan untuk menerapkan rekam medis elektronik guna meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kerahasiaan data pasien. Rekam medis elektronik harus dilengkapi fitur keamanan dan dapat diakses oleh tenaga kesehatan untuk memberikan layanan terpadu bagi pasien.
Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME
Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME Aspek Hukum dan Etika RME
Rekam medis merupakan alat bukti tertulis utama, sehingga bermanfaat dalam penyelesaian masalah hukum, disiplin, dan etik. Rekam medis dapat dipergunakan di pengadilan sebagai dokumen resmi kegiatan rumah sakit yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran isinya. Salinan rekam medis dapat diberikan atas permintaan pengadilan, dengan bukti tanda terima dari pengadilan bila yang diminta adalah dokumen aslinya. Apabila terdapat keraguan mengenai isi rekam medis maka saksi ahli dapat dihadirkan oleh pengadilan untuk diminta pendapat ahlinya.
Hal ini juga berlaku bagi rekam medis elektronik yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan rekam medis. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE merupakan dasar hukum yang dapat diterapkan terhadap rekam medis elektronik. Menurut pasal 44 UU ITE alat bukti yang sah selain yang ditentukan peraturan perundang-undangan termasuk juga alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dengan demikian rekam medis elektronik termasuk alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
Karena menjadi alat bukti yang sah maka terdapat berbagai konsekwensi yang perlu diperhatikan berhubungan dengan kegiatan rekam medis elektronik. Masalah keamanan sistem komputerisasi merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam kegiatan rekam medis elektronik. Sistem keamanan rekam medis elektronik meliputi keamanan jaringan yang meliputi perlindungan jaringan komputer dari serangan hacker, pencurian data, virus, dan jenis serangan malware lainnya, serta keamanan pada perangkat komputernya sendiri. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keamanan komputer antara lain
Hisfarsi 2019 Peran IT dalam Medication Safety di Era Industri 4.0Stefanus Nofa
Paparan Simposium di Pertemuan Ilmiah Tahunan Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit (HISFARSI) - Ikatan Apoteker Indonesia
12 Juli 2019, BICC The Westin, Bali
Rekam medis merupakan alat bukti tertulis utama, sehingga bermanfaat dalam penyelesaian masalah hukum, disiplin, dan etik. Rekam medis dapat dipergunakan di pengadilan sebagai dokumen resmi kegiatan rumah sakit yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran isinya. Salinan rekam medis dapat diberikan atas permintaan pengadilan, dengan bukti tanda terima dari pengadilan bila yang diminta adalah dokumen aslinya. Apabila terdapat keraguan mengenai isi rekam medis maka saksi ahli dapat dihadirkan oleh pengadilan untuk diminta pendapat ahlinya.
Hal ini juga berlaku bagi rekam medis elektronik yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan rekam medis. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE merupakan dasar hukum yang dapat diterapkan terhadap rekam medis elektronik. Menurut pasal 44 UU ITE alat bukti yang sah selain yang ditentukan peraturan perundang-undangan termasuk juga alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dengan demikian rekam medis elektronik termasuk alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
Karena menjadi alat bukti yang sah maka terdapat berbagai konsekwensi yang perlu diperhatikan berhubungan dengan kegiatan rekam medis elektronik. Masalah keamanan sistem komputerisasi merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam kegiatan rekam medis elektronik. Sistem keamanan rekam medis elektronik meliputi keamanan jaringan yang meliputi perlindungan jaringan komputer dari serangan hacker, pencurian data, virus, dan jenis serangan malware lainnya, serta keamanan pada perangkat komputernya sendiri. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keamanan komputer antara lain
Hisfarsi 2019 Peran IT dalam Medication Safety di Era Industri 4.0Stefanus Nofa
Paparan Simposium di Pertemuan Ilmiah Tahunan Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit (HISFARSI) - Ikatan Apoteker Indonesia
12 Juli 2019, BICC The Westin, Bali
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
Dir PKP - Kebijakan Pemerintah ttg Penyelenggaraan RME di Fasyankes Primer dan Lainnya.pptx
1. KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN
REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI FASYANKES PRIMER DAN
LAINNYA
dr. Yanti Herman, SH, MH.KES
DIREKTUR PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Dalam Rangka Workshop Perizinan dan Registrasi Fasyankes Primer dan Lainnya
Selasa, 09 Mei 2023
4. PERMASALAHAN PELAYANAN KESEHATAN
LAYANAN PRIMER
1
4 3
2
AKSES DATA
KESEHATAN
PENCATATAN
DATA
STANDARISASI
DATA
KONSISTEN
SI
DATA
Data kesehatan sulit diakses oleh tenaga kesehatan
secara mudah, berkesinambungan dan real time
Belum tercapainya kelengkapan, konsistensi, dan
akurasi data kesehatan dalam memenuhi kebutuhan
penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence
based policy)
Tidak adanya standarisasi dan integrasi data
kesehatan sehingga sulit untuk mewujudkan
interoperabiitas data kesehatan dalam pelaksanaan
prinsip continuum of care
Pencatatan data kesehatan tidak efektif dan efisien
karena jumlah aplikasi administrasi terlalu banyak
sehingga data yang tercatat tumpang tindih
Pencatatan data yang tidak lengkap, inkonsisten, serta akurasinya yang masih rendah merupakan
faktor utama penurunan kualitas dalam pelayanan kesehatan
PERMASALAHAN
UTAMA
5. 5
DASAR HUKUM REKAM MEDIS
UU NO. 29 TAHUN 2004
TENTANG
PRAKTIK
KEDOKTERAN
Setiap dokter atau dokter gigi dalam
menjalankan praktik kedokteran
wajib membuat rekam medis
Pasal 46 ayat (1)
Dokumen rekam medis merupakan
milik dokter, dokter gigi, atau sarana
pelayanan kesehatan, sedangkan isi
rekam medis merupakan milik
pasien
Pasal 47 ayat (1)
Rekam medis harus disimpan dan
dijaga kerahasiaannya oleh dokter
atau dokter gigi dan pimpinan sarana
pelayanan kesehatan
Pasal 47 ayat (2)
UU NO. 36 TAHUN
2014 TENTANG
TENAGA KESEHATAN
Setiap tenaga kesehatan yang
melaksanakan pelayanan
kesehatan perseorangan wajib
membuat rekam medis penerima
pelayanan Kesehatan
Pasal 70 ayat (1)
Rekam medis penerima
pelayanan kesehatan harus
disimpan dan dijaga
kerahasiaannya oleh tenaga
kesehatan dan pimpinan fasilitas
pelayanan kesehatan
Pasal 70 ayat (4)
6. TRANSFORMASI PELAYANAN KESEHATAN
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan
mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RPJMN 2020 - 2024
VISI 2045
Indonesia Maju
Pembangunan
SDM
Pembangunan
Infrastruktur
Penyederhanaan
Regulasi
Penyederhanaan
Birokrasi
Transformasi
Ekonomi
6 PILAR TRANSFORMASI
Transformasi
layanan primer
1 Transformasi
layanan rujukan
2
Transformasi sistem
ketahanan kesehatan
3
Transformasi sistem
pembiayaan
kesehatan
4
Transformasi
SDM Kesehatan
5
Transformasi
Teknologi kesehatan
6
Peningkatan kesehatan ibu, anak,
keluarga berencana (KB) &
kesehatan reproduksi
Percepatan perbaikan gizi
masyarakat
Peningkatan pengendalian
penyakit
Pembudayaan perilaku hidup
sehat melalui Gerakan
Masyarakat Hidup
Sehat
Penguatan sistem kesehatan
dan pengawasan obat dan
makanan
7. LAYANAN SATU ATAP BERBASIS TEKNOLOGI
DIGITAL
KRITERIA KONSEP LAYANAN SATU ATAP (ONE STOP SERVICE)
Layanan satu lokasi mulai dari
pendaftaran, pemeriksaan,
konsultasi, layanan penunjang,
farmasi dan administrasi dalam satu
lokasi
Pendaftaran online, sistem pengingat
kontrol online
Terutama untuk layanan-layanan
yang high volume dan memerlukan
penanganan multi disiplin; penyakit
prioritas
Perekaman digital Rekam Medis dan
hasil pemeriksaan penunjang yang
mudah diakses oleh pasien
Pelayanan oleh tim multidisiplin
dalam satu tempat pelayanan
Sistem pembayaran satu transaksi
dalam satu episode pelayanan
9. PERMENKES NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG
REKAM MEDIS
BAB I. KETENTUAN UMUM
definisi, tujuan pengaturan rekam medis
BAB II. PENYELENGGARAAN
sasaran fasyankes penyelenggara RME, mekanisme
penyelenggaraan RME, upaya fasilitasi RME dari Kementerian,
sistem elektronik penyelenggara RME dan cara registrasi
sistemnya, jenis kegiatan RME, kepemilikan isi RM, keamanan
dan perlindungan data RME, kerahasiaan isi RM, mekanisme
pembukaan isi RM, mekanisme pelepasan hak atas isi RM, dan
jangka waktu penyimpanan data RME
BAB III. PEMBINAAN & PENGAWASAN
Mekanisme pembinaan dan pengawasan RME, sanksi adm
apabila ada pelanggaran RME
BAB IV. KETENTUAN PENUTUP
10. 10
PENGATURAN REKAM MEDIS
Tujuan
• Meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan
• Memberikan kepastian hukum dalam
penyelenggaraan dan pengelolaan
Rekam Medis
• Menjamin keamanan, kerahasiaan,
keutuhan, dan ketersediaan data Rekam
Medis
• Mewujudkan penyelenggaraan dan
pengelolaan Rekam Medis yang
berbasis digital dan terintegrasi
11. 11
11
DEFINISI REKAM MEDIS & RME
Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan
data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan,
tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan
kepada pasien
Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis
yang dibuat dengan menggunakan sistem
elektronik yang diperuntukkan bagi
penyelenggaraan Rekam Medis.
12. SASARAN PENYELENGGARAAN
REKAM MEDIS
Jenis fasyankes:
1. tempat praktik mandiri dokter, dokter
gigi, dan/atau Tenaga Kesehatan
lainnya;
2. puskesmas;
3. klinik;
4. rumah sakit;
5. apotek;
6. laboratorium kesehatan;
7. balai; dan
8. fasyankes lain yang ditetapkan oleh
Menteri.
Setiap Fasyankes wajib
menyelenggarakan Rekam
Medis Elektronik (RME).
Penyelenggaraan RME dilakukan
sejak Pasien masuk sampai
Pasien pulang, dirujuk, atau
meninggal.
13. 13
SISTEM ELEKTRONIK PADA PENYELENGGARAAN RME
Sistem Elektronik penyelenggaraan RME dapat berupa
sistem elektronik yang dikembangkan oleh Kemenkes,
Fasyankes sendiri, atau Penyelenggara Sistem Elektronik
(PSE) melalui kerja sama
Sistem Elektronik yang digunakan dalam
penyelenggaraan RME harus memiliki kemampuan
kompatibilitas dan/atau interoperabilitas
Sistem Elektronik harus mengacu kepada variabel dan
meta data yang ditetapkan oleh Kemenkes
Fasyankes penyelenggara RME atau PSE wajib
melakukan registrasi sistem elektronik yang
digunakannya di Kemenkes
14. KEGIATAN PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK
14
01
02
03
04
05
06
Registrasi Pasien
Pendistribusian data RME
Pengisian informasi klinis
Pengolahan informasi
RME
Penginputan data untuk
klaim pembiayaan
Penyimpanan RME
Kegiatan penyelenggaraan RME dilakukan oleh
tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
dan dapat berkoordinasi dengan unit kerja lain,
kecuali kegiatan pengisian informasi klinis yang
dilakukan oleh tenaga kesehatan pemberi
pelayanan
Apabila ada keterbatasan tenaga Perekam Medis
dan Informasi Kesehatan, kegiatan tersebut
dapat dilakukan oleh nakes lain yang
mendapatkan pelatihan pelayanan RME
Penyelenggaraan RME pada tempat praktik
mandiri dokter dan dokter gigi, atau tempat
praktik mandiri nakes lain, kegiatan
penyelenggaraan RME menjadi tanggung jawab
dokter dan dokter gigi, atau nakes lain tersebut.
07
08
Penjaminan mutu RME
Transfer isi RME
15. KEPEMILIKAN DAN ISI REKAM MEDIS
15
Dokumen rekam medis milik fasyankes, sedangkan isi
rekam medis milik pasien
Isi rekam disampaikan kepada pasien dan dapat
disampaikan kepada keluarga terdekat atau pihak lain
Penyampaian isi rekam medis kepada keluarga terdekat
dilakukan dalam hal pasien di bawah umur 18 tahun
dan/atau pasien dalam keadaan darurat
Isi rekam disampaikan kepada pihak lain setelah mendapat
persetujuan dari pasien
Isi rekam medis paling sedikit terdiri atas identitas pasien,
hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis,
pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan
kesehatan, serta nama dan ttd nakes pemberi pelayanan
kesehatan
Fasyankes harus membuka akses seluruh isi RME pasien
ke Kemenkes untuk dilakukan pemanfaatan dan
penyimpanan isi RME dalam rangka pengolahan data
kesehatan
16. KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN
DATA
Rekam Medis harus memenuhi prinsip
keamanan data dan informasi, meliputi
kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan
1
2
Pimpinan fasyankes memberikan hak akses dalam
rangka keamanan dan perlindungan data Rekam
Medis Elektronik meliputi: penginputan data,
perbaikan data, & melihat data
Ttd elektronik dapat digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi
atas isi Rekam Medis Elektronik dan identitas penanda tangan dalam
rangka keamanan dan perlindungan data di fasyankes
3
17. KERAHASIAAN ISI REKAM MEDIS
17
Isi Rekam Medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang
terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
walaupun Pasien telah meninggal dunia.
Pihak meliputi:
1. Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, dokter dan
dokter gigi, dan/atau Tenaga Kesehatan lain yang memiliki akses
terhadap data dan informasi kesehatan Pasien;
2. Pimpinan fasyankes;
3. Tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan
kesehatan;
4. Badan hukum/korporasi dan/atau fasyankes;
5. Mahasiswa/siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan,
perawatan, dan/atau manajemen informasi di fasyankes; dan
6. Pihak lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi
kesehatan Pasien di fasyankes
18. PEMBUKAAN ISI REKAM MEDIS ISI REKAM MEDIS
18
Pembukaan isi Rekam Medis dapat dilakukan atas persetujuan Pasien; dan/atau tidak
atas persetujuan Pasien.
Permintaan pembukaan isi Rekam Medis harus dilakukan secara tertulis atau secara
elektronik, bisa oleh pasien sendiri atau keluarga terdekat atau pengampunya dalam hal
pasien tidak cakap
Pembukaan isi Rekam Medis dilakukan terbatas sesuai dengan kebutuhan.
Pembukaan isi rekam medis tidak atas persetujuan pasien harus ada persetujaun Menteri,
dilakukan untuk:
1. pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
2. penegakan etik atau disiplin;
3. audit medis;
4. penanganan kejadian luar biasa/wabah penyakit menular/kedaruratan kesehatan
masyarakat/bencana;
5. pendidikan dan penelitian;
6. upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau
masyarakat; dan/atau
7. lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
19. PELEPASAN HAK ATAS ISI REKAM MEDIS
19
Pasien dan/atau keluarga Pasien yang
menginformasikan isi Rekam Medis kepada publik
melalui media massa dianggap telah melakukan
pelepasan hak rahasia isi Rekam Medis kepada
umum.
Pelepasan hak rahasia isi Rekam Medis kepada
umum memberikan kewenangan kepada fasyankes
untuk mengungkapkan rahasia isi Rekam Medis
sebagai hak jawab fasyankes
20. JANGKA WAKTU PENYIMPANAN DATA RME
Penyimpanan data RME di fasyankes
dilakukan paling singkat 25 (dua
puluh lima) tahun sejak tanggal kunjungan
terakhir Pasien.
Setelah batas waktu 25 tahun berakhir, data
RME dapat dikecualikan untuk dimusnahkan
apabila data tersebut masih akan
dipergunakan atau dimanfaatkan.
Pemusnahan RME dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. PEMBINAAN & PENGAWASAN REKAM
MEDIS
Menteri, gubernur, dan bupati/walikota
melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap
penyelenggaraan RME sesuai dengan
kewenangan masing-masing dan
ketentuan peraturan
perundangundangan.
Dalam melakukan pembinaan dan
pengawasan, Menteri, gubernur, dan
bupati/walikota dapat melibatkan
pihak lain yang terkait.
Pembinaan dan pengawasan dalam
pelaksanaan RME diarahkan untuk
menjamin dan meningkatkan mutu
pelayanan RME, dapat dilakukan
melalui sosialisasi, monev, dan/atau
bimtek
Menteri dalam melaksanakan pembinaan
dan pengawasan dapat mengenakan
sanksi administratif terhadap fasyankes
yang melakukan pelanggaran melalui
Dirjen, berupa teguran tertulis dan/atau
rekom pencabutan atau pencabutan status
akreditasi
Sanksi administratif dikenakan
berdasarkan laporan dugaan pelanggaran
yang berasal dari pengaduan; dan/atau
hasil monev, disampaikan kepada
Direktur Jenderal.
Pengaduan dapat dilakukan oleh
perorangan, kelompok, dan/atau institusi/
lembaga/ instansi/ organisasi, harus
memenuhi syarat dilakuakn secara tertulis
dan memiliki uraian periztiwa yang dapat
ditelusuri faktanya
SANKSI
22. KETENTUAN PENUTUP
Seluruh FASYANKES harus
menyelenggarakan RME sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini
paling lambat pada tanggal 31
Desember 2023.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai
berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang
Rekam Medis, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku
24. SE DIRJEN YANKES TENTANG PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS
ELEKTRONIK YANG TERINTEROPERABILITAS DENGAN PLATFORM SATUSEHAT
1. Setiap fasyankes yang wajib menyelenggarakan
RME terdiri atas: TPMD, TPMDG, TPM Nakes
lainnya, Puskesmas, Klinik, RS, Apotek, Labkes,
Balai, dan Fasyankes lain yang ditetapkan oleh
Menteri
2. Penyelenggaraan RME dilakukan oleh sistem
elektronik yang dikembangkan oleh Kemenkes,
fasyankes, atau PSE melalui kerja sama
3. Sistem elektronik RME wajib mengikuti standar
Kepmenkes ttg Pedoman Variabel dan Meta Data
Pada Penyelenggaraan RME, ICD-9 CM, ICD-10,
SNOMED-CT, LOINC, KFA, & HL7 FHIR
4. Sistem elektronik RME harus memiliki kemampuan
interoperabilitas dengan Platform SatuSehat
dengan ketentuan melakukan ujicoba dan registrasi
interoperabilitas data melalui portal
https://satusehat.kemkes.go.id/platform
5. Fasyankes diharapkan segera menyelenggarakan
RME paling lambat tgl 31 Desember 2023, apabila
tidak akan berpengaruh terhadap hasil penilaian
akreditasi
25. SIMGOS KLINIK
Link demo sistem: http://223.25.98.246:802/apps/SIMpel/#main
ID Pengguna: fatih - Kata Sandi: simrsgos2
Salah satu alternatif pilihan fasyankes yang dikembangkan oleh Kemenkes untuk
mengimplementasikan Sistem Elektronik Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik
(Klinik. TPMD, TPMDG, TPM Nakes Lain)
26. CARA MEMOHON SIMGOS KLINIK
Surat Direktur Pelayanan Kesehatan Primer No:
YP.03.01/D.III/0677/2023 tanggal 03 Februari 2023
Tautan Permohonan:
https://link.kemkes.go.id/PermohonanSIMKLINIKGOS
Contoh dokumen persyaratan:
https://link.kemkes.go.id/ContohPermohonanSIMKLINIKGOS
28. DATA PEMOHON SIMGOS KLINIK PER 27 APRIL 2023
Sumber Data: https://link.kemkes.go.id/PermohonanSIMKLINIKGOS
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
KLINIK PRATAMA KLINIK UTAMA TPMD TPMDG TPM NAKES LAIN
459
40
60
17 18
Permohonan SIMGOS KLINIK (Total: 594 Klinik & TPM Nakes)
29. PERJALANAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN MEI
2023
Rapat Koordinasi Persiapan
Infrastruktur SIMGOS KLINIK
10 April 2023
Via Daring/Online
Distribusi Surat Permohonan
SIMGOS KLINIK
Mulai 03 Februari 2023 s.d
Sekarang
Workshop Perizinan dan Registrasi
Fasyankes Primer dan Lainnya
Topik: Penyelenggaraan SIMGOS KLINIK
di Fasyankes
Selasa-Rabu, 09-10 Mei 2023
Via Daring/Online
Rapat Persiapan Workshop
17 April 2023
08 Mei 2023
Via Daring/ Online
01
02 04
03
REPLIKASI
TINDAK
LANJUT
WORKSHOP
Output saat ini:
Data per 27 April 2023
(total 594 permohonan)
*Terus bertambah
Pelaksanaan Kegiatan:
1. Sosialisasi materi terkait RME &
SIMGOS KLINIK
2. Pelaksanaan Desk untuk menilai
kesiapan fasyankes yang
berminat dengan SIMGOS
KLINIK
31. KENDALA DAN TANTANGAN
Perubahan rekam medis dengan budaya manual
beralih menuju elektronik/digital
Aspek legal dan jaminan keamanan dan
perlindungan data rekam medis elektronik yang
berkerja sama dengan vendor/PSE
Fasyankes yang akan berminat menggunakan
SIMGOS KLINIK tidak semuanya dapat
memenuhi persyaratan infrastruktur sistem
minimal
Ketersediaan tenaga yang mampu IT untuk
membantu proses install dan training SIMGOS
KLINIK yang masih terbatas
Rekam Medis Elektronik
R
A
N
G
K
U
M
A
N
Dengan terbitnya Permenkes
No. 24 tahun 2022 maka terjadi
perubahan dimana setiap
fasyankes wajib
menyelenggarakan Rekam
Medis Elektronik (RME)
Salah satu alternatif pilihan
sistem elektronik
penyelenggaraan RME dari
Kemenkes untuk Klinik, TPMD,
TPMDG, & TPM Nakes Lain
adalah SIMGOS KLINIK
Data Kesehatan sulit diakses oleh tenaga kesehatan secara mudah, berkesinambungan dan real time
Belum tercapainya kelengkapan, konsistensi, dan akurasi data kesehatan dalam memenuhi kebutuhan penyusunan kebijakan berbasis bukti
(evidence based policy)
Tidak adanya standarisasi dan integrasi data kesehatan sehingga sulit untuk mewujudkan interoperabiitas data kesehatan dalam pelaksanaan
prinsip continuum of care
Pencatatan data kesehatan tidak efektif dan efisien karena jumlah aplikasi administrasi terlalu banyak sehingga data yang tercatat tumpang tindih
Visi Indonesia 2045 RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.
Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi.
Transformasi layanan primer tdd :
Edukasi penduduk
Pencegahan primer Mis., Vaksinasi dan Imunisasi
Pencegahan sekunder Mis., pemeriksaan penyakit kronis
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer
Transformasi layanan rujukan : Meningkatkan akses dan kualitas layanan sekunder & tersier
Transformasi sistem ketahanan kesehatan :
Meningkatkan Ketahanan sektor farmasi & alat kesehatan
Memperkuat ketahanan tanggap darurat
Transformasi sistem pembiayaan kesehatan Menjamin transparansi dan efektivitas pendanaan untuk sistem, dan akses yang adil bagi setiap segmen populasi
Transformasi SDM Kesehatan Mempercepat ketersediaan, kualitas dan distribusi SDM bidang kesehatan lintas sistem kesehatan
Transformasi teknologi kesehatan Mempercepat adopsi teknologi dan solusi kesehatan digital, meningkatkan pengambilan keputusan berdasarkan data
LAYANAN TERPADU, MULTIDISPLIN DALAM SATU TEMPAT PELAYANAN DAN MEMBERIKAN KEMUDAHAN PADA PASIEN
Health is one of the most important pillars to achieve sustained national growth
Privacy atau confidentiality, dalam pencatatan rekam medik harus di jaga privacy dan confidentiality-nya, keamanan data harus terjaga dan tersimpan dalam satu tempat yang aman sesuai dengan standar;
Integrity, yaitu harus terintegrasi. Bagaimana cara mengintegrasikan yaitu dengan cara dari semua pintu masuk pasien ke rumah sakit harus diakomodir dengan satu nomor rekam medik dengan sistem barcode sehingga dari pintu manapun pasien masuk akan menggunakan satu nomor dan dapat dilayani di semua instalasi;
Availability, data yang telah dimasukan harus bisa di akses kapanpun sesuai kebutuhan
Authentication, di dalam undang-undang ITE otentifikasinya harus menggunakan PIN artinya setiap dokter yang memasukkan data rekam medik elektronik harus memiliki pin untuk akses ke sistem rekam medik
dibangun dari front office (FO) antara lain registrasi, pelayanan, pembayaran, EMR, rekam medik, dll, serta back office (BO) antara lain akuntansi, budgeting, manajemen asset, inventory control, dll. Dimana aplikasi tersebut sudah ada dalam satu paket yang tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainya, selain itu hasil output dari sistem integrasi juga sangat tergantung dari entry/masukan data yang dilakukan oleh operator di front end setiap instalasi yang terkait.
