"Menganalisis kasus korupsi RAPB-N yang sedang marak di Indonesia" untuk merampung tugas Akuntansi Pemerintahan

1. ANALISIS KASUS KORUPSI RAPBN-P 2018
Diajukan untuk Memenuhi Tugas
dari Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah
Disusun Oleh :
 Anawati ( 022116001 )
 Adam Maulana ( 022116002 )
 Puji Herawati ( 022116003 )
 Pebi Yolanda ( 022116041 )
 Maya Nurjani ( 022116042 )
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN SILIWANGI
BOGOR – JAWA BARAT
TAHUN 2018/2019

2. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam
melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang
direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan
pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni (orang-
orang yang terlibat sejak dari perencanaan samapai pada pelaksanaan) dan pembiayaan.
Diantara dua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya. Indonesia
merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber
daya alamnya.
Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia
bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin.
Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya
manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi
juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat
kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi.Korupsi di
Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi social (penyakit social) yang sangat
berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar.
Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurasan
keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan
dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran.
Bentuk perampasan dan pengurasan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh
wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga
yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung.

3. 1.2 Tujuan
1. Untuk mengetahui berbagai tindak penyimpangan yang terjadi pada RAPBN-P
2. Untuk mengetahui sebab yang terjadi akibat adanya tindak korupsi yang terjadi pada
ruang lingkup RAPBN-P
3. Untuk mengetahui dan menganalisis modus – modus yang digunakan pelaku
penyimpangan atau pelaku tindak korupsi terkait kasus RAPBN-P
4. Untuk mengetahui adanya akibat dan dampak yang ditimbulkan dari adanya
penyimpangan atau kasus yang terjadi terhadap dalam negeri maupun luar negeri.

4. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Korupsi
Korupsi berasal dari bahasa latin. Dalam bahasa latin korupsi berasal dari kata kerja
“corrumpere” yang berarti busuk, rusak, mengoyakkan, memutar balik, dan menyogok.
Melihat dari asal kata saja kita dapat mengetahui bahwa korupsi brkaitan dengan hal yang
buruk. Secara umum korupsi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang merugikan
kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Korupsi ini merupakan salah satu tindak pidana jika dilakukan oleh seseorang. Tindak
pidana korupsi ini sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri
atau kelompok dimana kegiatan tersebut sangat merugikan bangsa dan Negara serta
melanggar hukum yang berlaku.
Umumnya kejahatan tindak pidana korupsi memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
1. Penyalahagunaan kewenangan, kesempatan dan sarana
2. Memperkaya diri sendiri dan orang lain
3. Merugikan keuangan dan perekonomian Negara
Setelah mengetahui unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi maka kita juga harus
memahami beberapa contoh tindak pidana korupsi. Adapun contoh tindak pidana korupsi
adalah sebagai berikut:
1. Memberi atau menerima hadiah (penyuapan)
2. Penggelapan uang dan pemerasan
3. Ikut serta dalam penggelapan dana dan pengadaan barang
4. Menerima grativikasi
2.2 Perekonomian Indonesia dan RAPBN 2018
Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan program pembangunan Kabinet
Kerja dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang bertujuan mewujudkan
kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam dua tahun terakhir,

5. pemerintah melakukan reformasi arah pembangunan nasional menjadi semakin produktif,
merata, dan berkeadilan.
Perekonomian nasional tahun 2018 akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global
yang masih dihadapkan pada ketidakpastian dan pertumbuhan yang terbatas. Dengan
memperhatikan seluruh dinamika dan tantangan yang dihadapi, maka Pemerintah
merencanakan indikator ekonomi makro tahun 2018 sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun
2018. Berikut asumsi dasar ekonomi makro pada RAPBN 2018 yang telah disepakati oleh
Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.
Guna mengakselerasi perekonomian tahun 2018, Pemerintah akan merealisasikan belanja
negara yang efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai prioritas. Hal ini akan didukung oleh
penerimaan negara yang optimal serta sumber pembiayaan yang terukur dan terkendali.
APBN merupakan instrumen kebijakan penting untuk mencapai tujuan nasional dan
pelaksanaan program Nawacita. Pemerintah terus berkomitmen menjaga pengelolaan fiskal
yang sehat dan berkelanjutan, dengan fokus prioritas pembangunan nasional pada 2018,
yaitu: (1) pembangunan infrastruktur; (2) pengurangan kemiskinan serta kesenjangan antar-
pendapatan dan antar wilayah; serta (3) perluasan kesempatan kerja.
Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang
Berkeadilan. RAPBN tahun 2018 disusun sejalan dengan strategi kebijakan fiskal yang
diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal, memantapkan daya tahan fiskal, serta menjaga
kesinambungan fiskal dengan fokus pada keadilan sosial.
Arah kebijakan fiskal dalam RAPBN 2018 masih bersifat ekspansif dan difokuskan untuk
mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Dalam
RAPBN 2018, Pemerintah tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan reformasi struktural
atas kebijakan APBN melalui tiga pilar utama.
1. Optimalisasi Pendapatan Negara yang Realistis
Dalam RAPBN 2018, pendapatan negara tahun 2018 diproyeksikan sebesar
Rp1.878,4 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.609,4
triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp267,9 Triliun dan penerimaan
hibah sebesar Rp1,1 triliun.

6. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah akan terus melaksanakan reformasi
perpajakan dan memanfaatkan momentum pelaksanaan perjanjian perpajakan internasional.
Caranya dengan mengefektifkan pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEoI),
serta mencegah erosi perpajakan melalui pemindahan keuntungan (Base Erosion Profit
Shifting). Sementara di bidang PNBP, dilakukan optimalisasi, baik di sektor migas,
pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan, dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)
dengan tetap menjaga iklim dunia usaha dan kelestarian lingkungan.
Guna mewujudkan tercapainya target penerimaan perpajakan di sisa tahun 2017
dilakukan sejumlah upaya antara lain melalui extra effort pengawasan, penagihan dan
penegakan hukum, dengan tetap mendukung terwujudnya iklim investasi dan perbaikan dunia
usaha. Persetujuan yang telah diberikan DPR RI atas Perppu Automatic Exchange of
Information (AEOI) memberi ruang yang lebih luas bagi Pemerintah guna memanfaatkan era
keterbukaan informasi dalam rangka mengejar target pajak.
2. Belanja Lebih Berkualitas
Kualitas belanja Negara dalam RAPBN 2018 diarahkan untuk pengurangan
kemiskinan dan kesenjangan guna menciptakan keadilan dan perlindungan sosial pada
masyarakat. Hal ini dilakukan melalui peningkatan efektivitas program perlindungan sosial
dan penajaman pada belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam RAPBN 2018,
total belanja Negara direncanakan sebesar Rp2.204,4 triliun. Jumlah tersebut meliputi
Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.443,3 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebesar Rp761,1 triliun.
Belanja negara diarahkan untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan
(mandatory spending), salah satunya dengan menjaga anggaran pendidikan sebesar 20 persen
dari APBN. Total anggaran tersebut akan dipergunakan untuk meningkatkan akses, distribusi,
dan kualitas pendidikan. Anggaran pendidikan ini dialokasikan melalui belanja pemerintah
pusat, transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Pemerintah akan
melanjutkan kebijakan pemberian Kartu Indonesia Pintar yang menjangkau 19,7 juta siswa
dan pemberian beasiswa bidik misi kepada 401.500 siswa, serta alokasi bantuan operasional
sekolah yang menjangkau 262.200 sekolah umum dan madrasah di seluruh penjuru Tanah
Air.

7. Mandatory spending selanjutnya ialah anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari
APBN. Anggaran kesehatan dipergunakan untuk meningkatkan supply side dan layanan serta
menjaga keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional. Anggaran kesehatan dialokasikan
melalui belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah dan dana desa. Pemerintah
secara konsisten melakukan intervensi untuk mengurangi dampak kekurangan gizi kronis
yang berakibat pada kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal pada bayi atau
stunting. Program ini sangat penting untuk memperbaiki kualitas anak-anak Indonesia ke
depan sebagai investasi sumber daya manusia Indonesia.
Transfer ke daerah dan dana desa fokus untuk meningkatkan pemerataan keuangan
antardaerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik
antardaerah, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan. DAK Fisik akan
diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik, afirmasi kepada daerah
tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. Dana Desa akan lebih diperkuat
pemanfaatannya agar dapat memperluas pembangunan di desa, baik sarana maupun
prasarana, dengan berbasis kinerja.
3. Pengelolaan pembiayaan yang terukur dan terjaga
Defisit anggaran pada tahun 2018 diarahkan tetap terjaga di bawah 3 persen. Dalam
RAPBN tahun 2018 defisit diperkirakan mencapai Rp325,9 triliun (2,19 persen PDB) atau
turun dibandingkan outlook APBN Perubahan tahun 2017 sebesar 2,67 persen terhadap PDB.
Defisit anggaran tersebut akan ditutup dengan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang
mengacu pada kebijakan untuk mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman
dan efisiensi pembiayaan anggaran agar tercapai fiscal sustainability.
Pembiayaan anggaran tahun 2018 juga diarahkan untuk pembiayaan investasi, antara
lain pembangunan infrastruktur (BLU LMAN Rp35,4 triliun; PT KAI Rp3,6 triliun; BLU
Perumahan Rp2,2 triliun) dan investasi jangka panjang sumber daya manusia pada BLU
pendidikan Rp15,0 triliun (termasuk sovereign wealth fund).
2.3 Analisis Kasus RAPBN 2018
2.3.1 Kasus
Ketua Umum PPP, Rommahurmuziy belum lama ini dipanggil KPK terkait kasus
RAPBN 2018. Selain Rommy, ada politisi PPP lainnya yang dimintai keterangan. Yakni
Sukiman dan Irgan Chairul Mahfuz (Dok.JawaPos).

8. KPK menetapkan anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Amin Santono sebagai
tersangka dalam kasus dugaan suap dana perimbangan daerah dalam RAPBN-P 2018. Tak
hanya itu, Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen
Perimbangan Keuangan, Kemenkeu Yaya Purnomo juga turut menyandang gelar tersangka.
"Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya
dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Anggota DPR RI secara
bersama-sama terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P TA
2018," terang Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam konferensi pers di kantornya, Sabtu
(5/5) malam.
Dalam dugaan awal kasus tersebut, sesuai dengan konpers yang disampaikan lembaga
antirasuah pada bulan Mei, Amin menerima dugaan uang toal Rp 500 juta. Duit itu
merupakan bagian dari komitmen fee yang dijanjikan pihak kontraktor terkait dua proyek.
Diduga penerimaan total Rp 500 juta merupakan bagian dari 7 persen komitmen fee yang
dijanjikan dari 2 proyek di Pemkab Sumedang. Totalnya sekitar Rp 25 millar (diduga
komitmen fee sekitar Rp 1,7 miliar).
Namun, perkara seorang kontraktor (penyuap) bernama Ahmad Ghiast, yang memberi
uang suap pada Yaya dan Amin agar mulusnya proyek di Pemkab Subang, sudah masuk pada
Pengadilan Tipikor. Pengadilan menuntut 3 tahun kurungan penjara.
Dalam tuntutan itu, Amin dan Yaya diduga menerima suap dari kontraktor bernama
Ahmad Ghiast sebesar Rp 510 juta, agar mengupayakan Kabupaten Sumedang mendapatkan
alokasi tambahan anggaran perimbangan sebesar Rp 25,8 miliar dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Perubahan 2018."Ada dugaan kongkalikong (kerjasama) yang dilakukan
oleh anggota DPR dan pejabat di daerah lain,” beber juru bicara KPK Febri Diansyah.
Perkara tersebut makin berkembang. Secara bergiliran KPK memanggil pejabat daerah
yang diduga juga pernah mengirim proposal perihal anggaran daerah pada Amin Santono dan
Yaya Purnomo, sebagai perantara untuk memuluskan juga jalannya anggaran daerah. Dalam
perkara ini, setidaknya ada 11 kepala daerah dan pejabat di daerah yang telah dipanggil
sebagai saksi oleh KPK. Mereka adalah, Wali Kota Dumai Zulkifli, Bupati Halmahera Timur
Rudy Erawan, Bupati Seram Bagian Timur Abdul Mukti Keliobas, Wali Kota Tasikmalaya
Budi Budiman, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Labuhan Batu Utara
Khaerudinsyah Sitorus serta Bupati Lampung Tengah Mustofa.

9. Hingga masuk pada digeledahnya tiga lokasi berbeda yang menyeret nama orang-orang di
pusaran politik seperti Wakil Bendahara Umum PPP Puji Suhartono, Anggota DPR RI
Sukiman, dan Irgan Chairul Mahfuz. Mencuatnya nama Wakil Bendum PPP Puji Suhartono
imbas dari disitanya uang senilai Rp 1,4 Miliar saat pengeledahan yang dilakukan lembaga
ini pada 26 Juli 2018.
Pemanggilan Rommy
Kemudian, berkembang informasi hingga penyidik KPK memanggil Ketum PPP
Romahumurzy alias Rommy pada (20/8). Namun karena ada jadwal maka berhalangan hadir.
Rommy lantas memenuhi panggilan KPK pada tersebut Kamis (23/8) lalu. Alasan
pemanggilan Rommy guna menelusuri dana suap perimbangan daerah juga barbuk yang
disita tim KPK.
"Nanti kita lihat sejauh mana dia berperan di situ. KPK tidak pernah memanggil kalau
dia tidak relevan dengan yang sedang kami dalami,” ujar Wakil Ketua KPK, di Jakarta Kamis
(23/8).
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut ada dua hal yang diklarifikasi penyidik
kepada Rommy. Pertama mengenai pengetahuannya perihal temuan uang senilai Rp 1,4
Miliar.
"Mengklarifikasi sejauh mana pengetahuan dari saksi terkait dengan temuan uang di
rumah saksi yang lain yaitu saksi Puji yang merupakan salah satu pengurus jugaa dari PPP
jadi penyidik mengklarifikasi hal tersebut," imbuhnya. Kedua, selain itu, kata Febri penyidik
juga ingin mengetahui mengenai hubungan Wakil Bendum PPP, Puji dengan Yaya Purnomo
apa Rommy mengetahui atau tidak.
"Kemudian di dalamnya juga tentang hubungan antara saksi dengan saksi yang lain
dan juga tersangka YP sejauh mana saksi mengetahui keterkaitan antara YP dalam perkara ini
dan juga hubungan dengan saksi Puji yang rumahnya digeledah beberapa waktu yang lalu
terkait dengan Apa," jelasnya.
Febri menambahkan, Rommy diduga mengetahui ihwal uang Rp 1,4 miliar yang
ditemukan di rumah Puji saat penggeledahan itu. Disinyalir berkaitan dengan kasus suap dana
perimbangan yang menjerat anggota Komisi Keuangan, Amin Santono.

10. Kendati demikian, mantan aktivis ICW ini belum bisa memastikan ke mana alokasi
uang tersebut. “Kami klarifikasi sejauh mana Romi tahu apa yang dilakukan Puji dan soal
uang itu, kami juga menelusuri Apakah ada pengaruh pengaruh dari politisi-politisi tertentu
terkait dana daerah,” pungkasnya.
Rampung diperiksa, Rommy menjelaskan penyidik lebih menggali perihal fungsi dan
tugas pokok maupun keseharian Puji di partai PPP. Juga mengenai apa ada perintah diluar
organisasi partai untuk Puji.
"Apa yang menjadi keseharian Puji di partai, kemudian apakah ada hal di luar
perintah keorganisasian partai yang pernah disampaikan atau memang menjadi inisiatif Puji,"
katanya.
Dia juga membenarkan bahwa penyidik mencecarnya dengan pertanyaan seputar
penggeledahan di rumah Puji. Namun dia membantah mengetahui asal usul uang yang disita
KPK dari rumah wakil bendum partainya senilai Rp 1,4 Miliar.
“Saya memang tidak tahu karena yang bersangkutan menjalankan bisnis di luar
urusan partai,” tutupnya.
2.3.2 Modus
KPK kerap menangani kasus-kasus mafia anggaran, baik lewat operasi tangkap tangan
(OTT) maupun penyelidikan. Modusnya juga bervariasi, mulai pembahasan anggaran hingga
pengadaan barang dan jasa.
"Modusnya bisa macam-macam, ada modus untuk meloloskan anggaran tertentu, hingga
bisa diproses dan diloloskan, sampai diatur di tingkat implementasi pengadaan barang dan
jasa. Ini contoh konkret yang paling besar adalah kasus e-KTP," ungkap Kabiro Humas KPK
Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan,
Selasa (8/5/2018).
Yang terkini ditangani KPK adalah suap kepada anggota DPR Komisi XI Amin Santono
terkait usulan dana perimbangan daerah pada RAPBN-P 2018. Dalam kasus itu, Febri
menyebut pelanggaran terjadi sebelum proses formal pembahasan anggaran bersama DPR
berjalan.

11. Pihak tertentu, dalam hal ini kontraktor, memanfaatkan kedekatan atau akses yang
dimiliki dengan anggota DPR atau pejabat di Kemenkeu. Harapannya, proposal proyek yang
ditawarkan bisa masuk poin rancangan APBN Perubahan (APBN-P) 2018. Proses ini juga
diwaspadai KPK.
"Dan kita perlu sangat mewaspadai dan hati-hati dengan proses APBN-P ini karena KPK
juga sudah cukup banyak menangani kasus yang terjadi terkait dengan APBN Perubahan.
Jadi benar-benar harus dilakukan secara sangat hati-hati," ucap Febri.
Menurut Febri, APBN, yang juga uang rakyat, kalau dari awal bermasalah akan sangat
rentan ditumpangi. Sebagai tindak lanjut, KPK akan menggandeng pemerintah untuk
merumuskan strategi pencegahan dan mengawal sedini mungkin agar proses penganggaran
tidak bolong dan ditumpangi pihak tertentu.
2.3.3 Sebab
Sebab penyimpangan dalam kasus diatas ada beberapa pointers :
1. Hilangnya rasa malu dalam diri seorang wakil rakyat, sehingga harga dirinya bisa
dibayar murah dengan rupiah.
2. Hilangnya cinta tanah air dan cinta rakyat dalam diri seorang wakil rakyat sehingga
dia berani menghianati kepercayaan rakyat dengan menghalalkan segala cara hanya
demi memenuhi kepuasan nafsu durjana nya pribadi.
3. Masih terbukanya celah-celah bagi para bajingan penghianat rakyat, bangsa dan
negara untuk melakukan kelicikan dikarenakan sistem kebijakan yang berlaku
dinegeri ini yang berkaitan dengan pengaturan RAPBN masih rentan permainan antar
individu dan kelompok.
4. Lemahnya pengawasan dalam merancang berbagai rancangan UU atau Anggaran di
internal badan legislasi maupun di bagian eksekutif.
5. Belum adanya peraturan yang membatasi hak individual para legislator dalam
berpartner dengan pihak eksternal salah satu contohnya dengan (pengusaha) sehingga
sering sekali terjadi perbuatan menyimpang (suap menyuap) demi meloloskan satu
peraturan/kebijakan yang menguntungkan kelompoknya sendiri.

12. 2.3.4 Dampak Yang Ditimbulkan
1) Dampak terhadap Ekonomi: Fungsi ekonomi sebagai faktor terpenting bagi
masyarakat. jika korupsi telah memasuki ekonomi negara mana yang mungkin
makmur di masyarakatnya dan jika semua proses ekonomi dijalankan oleh individu
yang korup maka akibat dampak korupsi terhadap perekonomian itu iyalah
: Melambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, Produktivitas Gejolak, Kualitas
Barang dan Jasa yang rendah, Penurunan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak,
Peningkatan Utang Negara.
2) Dampak Sosial dan Kemiskinan Rakyat: Tingginya harga layanan dan layanan publik,
Melambatnya pemberantasan kemiskinan masyarakat, Akses terhadap masyarakat
sangat terbatas. peningkatan tindak pidana.
3) Runtuhnya Otoritas Pemerintah, Penyebab runtuhnya kewenangan pemerintah yaitu :
a. Kematian Etika Sosial Politik ; Wakil rakyat tidak bisa dipercaya sebagai pelindung
rakyat, karena mereka hanya memikirkan bawahannya jika salah satu dari mereka
melakukan tindak korupsi dengan kekuatan politik mereka akan melakukan berbagai
cara untuk menyelamatkannya. b. Aturan Tidak Valid dan Pemohon Tidak Sah;
Perundang-undangan tidak lagi berlaku karena kebanyakan pejabat tinggi, pemegang
kekuasaan atau hakim sering ditemukan dengan mudah terbawa oleh gairah hidup
mereka. Dan juga sering semua masalah selalu dipecahkan dengan korupsi.
4) Dampak terhadap Politis dan Demokrasi, Dari dampak politik dan demokrasi yang
dihasilkannya : Munculnya kepemimpinan yang korup, Hilangnya kepercayaan publik
terhadap demokrasi, Memperkuat sistem politik yang dikendalikan oleh pemilik
modal, Kehancuran kedaulatan rakyat.
5) Dampak terhadap Penegakan Hukum, Korupsi terhadap penegak hukum bisa
melemahkan pemerintahan. Bahwa setiap pejabat atau pemegang kekuasaan memiliki
peran penting dalam membangun suatu negara, jika pejabat tersebut telah
mengabaikan kewajibannya maka hal itu akan terjadi yaitu : Fungsi pemerintah tidak
berjalan baik, Masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
6) Dampak terhadap Pertahanan dan keamanan, Dampak terhadap hasil pertahanan dan
keamanan yang korup : Lemahnya alusistra (senjata) dan sumber daya manusia,
Lemahnya garis Negara, Kekerasan yang lebih kuat di masyarakat.

13. 7) Dampak terhadap Lingkungan, Dampak korupsi terhadap lingkungan dapat
menyebabkan : Penurunan kualitas lingkungan, Menurunnya kualitas hidup.

14. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Korupsi adalah suatu tindak perdana yang memperkaya diri yang secara langsung
merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi
dua aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek
penggunaan uang Negara untuk kepentingannya.Adapun penyebabnya antara lain, ketiadaan
dan kelemahan pemimpin,kelemahan pengajaran dan etika, kolonialisme, penjajahan
rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukuman yang keras, kelangkaan
lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia, serta
struktur ekonomi.Korupsi dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu bentuk, sifat,dan
tujuan.Dampak korupsi dapat terjadi di berbagai bidang diantaranya, bidang demokrasi,
ekonomi, dan kesejahteraan negara.
3.2 Daftar Pustaka
http://makalainet.blogspot.com/2013/10/korupsi.html
https://www.maxnyoos.com/artikel/7-dampak-mengerikan-korupsi
http:/www.google.co.id/amp/s/www.jawapos.com/nasional/25/08/2018/jejak-elite-ppp-
dipusaran-kasus-korupsi-rapbn-p-2018%3famp=1
https://m.detik.com/news/berita/d-4011365/kpk-bongkar-berbagai-modus-korupsi-di-proses-
apbn-p