Utang merupakan bagian penting dari kebijakan fiskal Indonesia. Dokumen ini membahas sumber pembiayaan utang pemerintah, termasuk pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri berasal dari obligasi pemerintah dan pinjaman perbankan, sedangkan pembiayaan luar negeri berasal dari pinjaman dan obligasi valuta asing. Dokumen juga membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing sumber pembi

1. BAB III
A. SUMBER PEMBIAYAAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI NETO
Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015,
Sumber pembiayaan Negara terdiri dari dua kelompok utama, yaitu Pembiayaan
dalam negeri dan pembiayaan luar negeri neto. Pembiayaan Dalam Negeri adalah
semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan non-perbankan
dalam negeri. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri atas penerimaan cicilan
pengembalian penerusan pinjaman, saldo anggaran lebih, hasil pengelolaan aset,
penerbitan surat berharga negara neto, pinjaman dalam negeri neto, dikurangi
dengan pengeluaran pembiayaan, yang meliputi alokasi untuk, penyertaan modal
negara, dana bergulir, kewajiban yang timbul akibat penjaminan Pemerintah, dan
cadangan pembiayaan untuk dana pengembangan pendidikan nasional. Sedangkan
Pembiayaan Luar Negeri Neto adalah semua pembiayaan yang berasal dari
penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman
proyek dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang
luar negeri.
Intinya, sumber Pembiayaan Dalam Negeri Indonesia terbagi menjadi dua
kelompok besar yaitu sumber pembiayaan yang berasal dari Perbankan Dalam
Negeri dan Non-Perbankan Dalam Negeri. Sedangkan untuk Pembiayaan Luar
Negeri dibagi dalam tiga kelompok besar yaitu Penarikan Pinjaman Luar Negeri
Bruto, Penerusan Pinjaman Kepada BUMN/Pemda, dan Pembayaran Cicilan Pokok
Utang Luar Negeri.
A.1 Pembiayaan Dalam Negeri
Berdasarkan data dari Nota Keuangan dan RAPBN-P 2015, sumber
pembiayaan dalam negeri era Pemerintahan Jokowi-JK untuk Sektor Perbankan

2. Dalam Negeri 100% dipegang oleh Pos Penerimaan Cicilan Pengembalian
Penerusan Pinjaman (RDI) sebesar Rp4.751,4 Milyar atau meningkat sebesar
Rp283,9 Milyar dari APBN 2015. Sedangkan untuk Sektor Non-Perbankan Dalam
Negeri, Pos Penerimaan didominasi oleh Surat Berharga Negara dengan persentase
128,58% atau sebesar 308.321,1 Milyar atau meningkat 31.271 Milyar dari APBN
2015. Artinya dengan meningkatnya pemenuhan pembiayaan melalui SBN,
Pemerintah diharuskan concern terhadap risiko-risiko serta permasalahan yang
mungkin timbul di masa mendatang dari SBN tersebut sepert mempertimbangkan
biaya dan risiko utang, kebutuhan kas Negara, proyeksi perkembangan kondisi
pasar keuangan, serta daya serap pasar SBN itu sendiri.
Sedangkan untuk Pos Pengeluaran, didominasi oleh Penyertaan Modal
Negara sebesar 74.993,2 Milyar atau meningkat sebesar 67.674 Milyar dari APBN
2015. Dari porsi peningkatan sebesar 67.674 Milyar, porsi terbesar didominasi oleh
Program Infrastruktur dan Maritim sebesar 47.107.
Secara total, Pembiayaan Dalam Negeri untuk RAPBN-P 2015 adalah
sebesar Rp244,537,1 Milyar atau menurun sebesar Rp25.172,6 Milyar dari APBN
2015. Untuk lebih lengkap, perubahan pembiayaan dari APBN 2015 (semula) ke
RAPBN-P 2015 (menjadi) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

3. A.2 Pembiayaan Luar Negeri
Pembiayaan luar negeri era Pemerintahan Jokowi-JK untuk didominasi oleh
Pos Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, yaitu sebesar 63.456 Milyar atau
menurun sebesar Rp3.076,46 Milyar dari APBN 2015. Sedangkan peringkat kedua
dipegang oleh pos Penarikan Pinjaman Luar Negeri Bruto untuk sektor Pinjaman
Proyek sebesar 41.912,89 Milyar atau meningkat 2.105,78 Milyar dari APBN 2015.
Meningkatnya pos pinjaman proyek, yang didominasi oleh Proyek Kementerian dan
Lembaga.
Secara total, Pembiayaan Luar Negeri Neto untuk RAPBN-P 2015 adalah
sebesar minus Rp18.619 Milyar atau menurun sebesar Rp5.195,95 Milyar dari
APBN 2015. Untuk lebih lengkap, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
B. JENIS-JENIS PEMBIAYAAN UTANG DAN DATA UTANG PEMERINTAH
Dalam mengelola utangnya, Pemerintah mempunyai kebijakan-kebijakan yang
sejalan dengan kebijakan defisit APBN yang dianut. Strategi pengelolaan
pembiayaan utang pemerintah berdasarkan Budget in Brief yang diterbitkan oleh
Kemenkeu antara lain pengendalian rasio utang terhadap PDB, mengutamakan
pembiayaan utang yang bersumber dari dalam negeri, mengarahkan pemanfaatan
utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui penerbitan sukuk yang berbasis
proyek, memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif, terutama untuk bidang
infrastruktur dan energi, dan mempertahankan kebijakan negative net flow,

4. Mengoptimalkan peran serta masyarakat (financial inclusion) dan melakukan
pendalaman pasar SBN domestik. Dan terakhiir dengan melakukan pengelolaan
utang secara aktif dalam kerangka asset liabilities management (ALM).
Dapat dilihat pada tabel diatas yang dirilis oleh Kementerian Keuangan dalam
NK RAPBNP 2015 bahwa tren Rasio utang pemerintah terhadap PDB menurun dari
tahun ke tahun. Diproyeksikan bahwa pada tahun 2018 rasio utang pemerintah
terhadap PDB akan berkisar antara 22%-23%.
Dalam APBN tahun 2015, pembiayaan utang pemerintah Indonesia ditetapkan
sebesar Rp254.856,0 miliar. Sedangkan dalam Pembiayaan utang dalam RAPBN-P
tahun 2015 direncanakan menjadi Rp291.392,7 miliar atau meningkat sebesar
Rp36.536,7 miliar. Berdasarkan Nota Keuangan pada Direktorat Jendral Anggaran,
kenaikan tersebut terutama untuk membiayai kebijakan meningkatkan PMN pada
BUMN dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional atau
Nawacita. Selain itu, peningkatan pembiayaan utang disebabkan untuk
mengakomodasi perubahan asumsi ekonomi makro secara global, rencana
penarikan dan pembayaran pinjaman utang dan kondisi pasar keuangan yang
kurang stabil akibat beberapa event yang belakangan baru terjadi dan
mempengaruhi perbankan di Indonesia baik secara langsung maupun tidak
langsung, seperti lesunya perekonomian di berbagai Negara akibat tragedi utang
Yunani serta perubahan ekuilibrium nilai tukar rupiah yang menyebabkan
pembayaran utang luar negeri menjadi membengkak.

5. Tambahan jenis pembiayaan utang diperkirakan hampir semua dapat
dipenuhi melalui penerbitan SBN. Secara keseluruhan, jenis pembiayaan utang yang
direncanakan dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:
SBN terdiri dari dua macam kelompok utama, yaitu surat utang negara (SUN)
dan surat berharga syariah Negara (SBSN). Surat Utang Negara adalah surat
berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun
valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. SUN diterbitkan dalam bentuk warkat
atau tanpa warkat. SBSN disebut juga Sukuk Negara adalah surat berharga negara
yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan
terhadap aset SBSN baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.
SUN terbagi dalam dua bagian, yaitu SUN Domestik dan SUN Valas. Begitu
pula dengan SBSN terbagi ke dalam dua bagian, yaitu SBSN Domestik dan SBSN
Valas. Dalam realisasinya, Penerbitan SUN Domestik mendominasi dengan nilai
sebesar Rp284.376,79 Milyar. Hal ini sejalan dengan kebijakan pembiayaan yang
lebih mengutamakan pembiayaan dari dalam negeri (domestik).

6. Data realisasi dan kebutuhan bersih untuk penerbitan SBN sampai dengan
Akhir Desember Tahun Anggaran yang dirilis oleh DJPU adalah sebagai berikut:
Data Proyeksi Defisit Fiskal dan Pembiayaan Anggaran terhadap PDB untuk
RAPBN-P 2015 ditargetkan akan semakin menurun dari APBN 2015 awal sebesar
2,2% menjadi 1,9%. Penurunan defisit ini terutama ditujukan untuk menjaga
ketahanan dan kesinambungan fiskal. Perkembangan Defisit dan Pembiayaan
Anggaran untuk TA 2010 s.d. RAPBNP 2015 ditunjukkan oleh Grafik 5-1 yang dirilis
oleh Kementerian Keuangan sebagai berikut:

7. Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal khususnya APBN yang merupakan
bagian dari Kebijakan Pengelolaan Perekonomian Indonesia. Jadi dengan
penerapan kebijakan defisit anggaran, dimana Pendapatan Negara lebih kecil
dibandingkan Belanja Negara, maka Pemerintah mempunyai beberapa alternatif
untuk membiayai kekurangan tersebut, salah satu caranya adalah dengan
menggunakan utang.
C. Kelebihan dan Kekurangan Utang Dalam Negeri
Ditengah kondisi perekonomian global yang tidak stabil, pemerintah melakukan
kebijakan pengetatan untuk utang luar negeri. Karena pemerintah menerapkan
defisit anggaran, kebutuhan untuk menutupi defisit tersebut tetap harus dipenuhi
agar proyek-proyek yang terdapat di dalam APBN tetap dapat dijalankan. Untuk itu,
Pemerintah lebih condong kearah penbiayaan yang berasal dari dalam negeri.
Berikut beberapa kelebihan pembiayaan utang dalam negeri, antara lain:
1. Tidak terlalu terpengaruh tekanan ekonomi global sehingga pemerintah tetap
dapat menjaga stabilitas keuangan negera, stabilitas perekonomian dan nilai
tukar rupiah.
2. Karena transaksi menggunakan mata uang dalam negeri, maka pembayaran
utang dan bunga utang tidak terpengaruh oleh nilai tukar rupiah yang
trendnya semakin terdepresiasi.
3. Instrumen pembiayaan yang relatif aman dan stabil.
Tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan utang yang bersumber dari dalam
negeri. Dengan banyaknya keunggulan dari utang dalam negeri, terdapat pula
kelemahan-kelemahan yang bisa berakibat fatal apabila tidak dengan cermat
diperhitungkan. Beberapa kelemahan-kelemahan yang dapat diidentifikasi dari utang
dalam negeri antara lain:
1. Tingginya tingkat bunga pengembalian utang yang diminta oleh segmen
pasar untuk instrument pembiayaan dalam negeri seperti obligasi
menyebabkan bunga utang yang meningkat seiring dengan kenaikan tingkat
bunga tersebut

8. 2. Terjadinya perlambatan perekonomian Negara akibat peningkatan bunga
pengembalian utang sehingga fiscal space semakin mengecil.
3. Karena pertumbuhan ekonomi yang melambat, atau bahkan negatif, dapat
menyebabkan terjadi penarikan dana besar-besaran atau yang lebih dikenal
dengan istilah crowding-out effect sektor swasta di pasar finansial.
D. Kelebihan dan Kekurangan Utang Luar Negeri
Ada beberapa kelebihan utama mengapa banyak pihak, terutama swasta lebih
memilih utang luar negeri, antara lain:
1. Biaya Bunga Utang Luar Negeri lebih murah daripada Utang Dalam Negeri.
2. Utang luar negeri mempunyai jangka waktu pinjaman rata-rata lebih panjang
daripada utang dalam negeri.
3. Rasio kredit perbankan (loan to deposit ratio) dalam negeri di posisi lebih dari
90% menyebabkan keterbatasan pemberian utang jangka pendek.
Dari kelebihan diatas, jelaslah bahwa banyak pihak, terutama pihak swasta yang
membutuhkan dana segar agar perusahaannya tetap going concern lebih memilih
utang luar negeri daripada utang dalam negeri. Tetapi, dibalik kelebihan-kelebihan
tersebut, terdapat jebakan tersembunyi yang kadang disadari tetapi sulit untuk
diantisipasi. Berikut beberapa kekurangan dari Utang Luar Negeri, antara lain:
1. Nilai tukar rupiah yang menurun dapat menambah beban Utang Luar Negeri
dan menghabiskan fiscal space keuangan negara karena anggaran negara
tersedot untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang Luar negeri yang
terus membengkak.
2. Fiscal burden yang disebabkan oleh Utang Luar Negeri yang tidak terkontrol
menyebabkan kesulitan untuk melakukan percepatan pembangunan.
3. Negara dipaksa mengefisienkan pengeluaran untuk sektor-sektor strategis,
seperti sektor pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian
dan lain-lain (Musgrave, 1991).

9. DAFTAR PUSTAKA:
http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/NK%20RAPBNP%202015.pdf
http://www.kemenkeu.go.id/Publikasi/budget-brief-apbn-2015
http://www.djpu.kemenkeu.go.id/uploads/files/dmodata/in/5Statistik/1Posisi_Utang/4
BSPUN/BSPUP%20(Govt%20Debt%20Profile)%20edisi%20Januari%202015(1).pdf