Kritik ideologis merupakan pendekatan baru dalam ilmu hukum yang berkembang sejak tahun 1970-an untuk mengungkap gagasan dasar yang tersembunyi di balik perundang-undangan, peradilan, dan teori hukum melalui eksaminasi dan rekonstruksi untuk membentuk pemahaman baru. Kritik ideologis diterapkan untuk menganalisis asas legalitas dalam KUHP dengan menunjukkan keterbatasan asas ini dalam melindungi korban

1. IDEOLOGICAL CRITIQUE

2.  Kritik ideologis merup hal baru
dalam Ilmu Hukum, yakni
berkembang sekitar tahun 1970-
an. Secara praksis, kritik ideologis
ini lebih banyak dilakukan dalam
pengembananTeori Hukum dan
jarang sekali dilakukan pada level
pengembanan Filsafat Hukum.

3.  Pada level teori hukum, kritik ideologis
merupakan pengembanan untuk menampilkan
ke permukaan gagasan dasar (basic ideas) yang
tersembunyi dalam perundang-undangan,
peradilan, dan kepustakaan hukum, dengan
maksud untuk membuka selubung yang
menyembunyikan gagasan dasar ini, sehingga
menjadi terbuka bagi kritik dan bagi suatu
diskusi terbuka;
 Pada level filsafat hukum, merupakan
pengembanan untuk menampilkan ke
permukaan, mengoreksi sekaligus mengkritik
gagasan dasar (basic ideas) yang menjadi
substansi suatu teori hukum dan asas hukum;

4.  Kritik Ideologis dilanjutkan dengan
kegiatan ‘eksaminasi’ (pengujian)
atau ‘re-eksamnisasi’ (pengujian
kembali);
 Hasil eksaminasi maupun re-
eksaminasi dijadikan dasar utk
melakukan ‘rekonstruksi’ atau
‘dekonstruksi’.

5. Gagasan
Dasar

6. Kritik
• Gagasan Dasar
• Konteks
Eksaminasi
Atau
Re-
eksaminasi
• Kontektualisasi
• Relevansi
• Review thd Gagasan Dasar
Rekonstruksi
Atau
Dekonstruksi
• Formulasi Gagasan Baru

8. ASAS LEGALITAS
Pasal 1 ayat (1) KUHP
Makna:
-LexTemporis De-
licti (Non Retro-
aktif)
- NonAnalogi
Esensi:
1. Perlindungan individu
(pelaku)
2. Pembatasan kekuasaan
pemerintah
-Penerobosan Prinsip Non
Analogi
-Penerobosan Prinsip Non
Retroaktif - Keadilan
- War Crimes
- Crimes against
peace
- Crimes Against
humanity
- dll
MENGAPA
???
Latar Belakang
Masalah:
Klausul
Penyimpangan
Keterbatasan daya jangkau:
1. Titik Anjak Eksternal
2. Tidak ditujukan kpd Dasar
kefilsafatan Asas Legalitas
Tanpa perlindungan thd
korban dan/atau masy,
jika terjdCriminal Extra
Ordinaria
Sekedar penyimpangan, tanpa menggoyahkan
ke’asas’anAsas LegaLitas
1. Hrs dariTitik Anjak Internal
2. Hrs ditujukan kpd Dasar
kefilsafatan Asas Legalitas
Implikasi:
-Kualifikasi perbuatan
pidana, uu pidana yg
diberlakukan, sumber
hukum dan sistem hk
Syarat Mutlak:
- Keharusan adanya
UU Pidana
- Mala Prohibita

9. Kerangka Berpikir: DOGMA
Pasal 1 (1) KUHP
ASAS
LEGALITAS
-Lex temporis delicti
(prinsip non-retro-
aktif)
-Prinsip non-analogi
-UU Pidana
-Mala Prohibita
POSITIVISME
HUKUM
GAGASAN
DASAR
-Nullum crimen sine poena
-Perimbangan hak dan perlindungan kepentingan
-Kewenangan mendefinsikan perbuatan pidana
-Sumber Hukum Pidana
-Esensi substansial uu pidana
-The Revival of Natural Law
KERANGKA
TEORITIS
Kritik Ideologis
DEKONSTRUKSI
Asas patut dipidananya
kejahatan (perbuatan pidana)
: setiap kejahatan (perbuatan
Pidana) hrs dipidana jika berten-
Tangan dgn hkm pidana
EksaminasiiRe-eksaminasi
Kebenaran Absolut
-Fungsi Perlindungan
-Fungsi Pembatasan
- Perlindungan Pelaku
- Pembatasan Kekuasaan
-Asas Legalitas memp daya jangkau dan ruang lingkup lbh
sempit dibanding nullum crimen sine poena
-Asas Legalitas menghslkan ketdkseimbangan perlindungan
kepentingan dan pemberian hak
-Bukan hanya lembaga legislatif yg berwenang mendefinsikan
perbuatan pidana
-UU pidana bukan satu-satunya sumber hkm pidana
-Aspek substansial uu pidana bukanlah kehendak dan perintah
Penguasa
-Moral dan keadilan merupakan aspek substansial huikum
Kelemahan landasan
ontologis dan aksio-
Logis berakibat ber-
bagai keterbatasan