Ketiga komponen sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum menurutnya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia dalam sistem hukum.
Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga nilai-nilai dasar dari hukum, yakni: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian dapat terwujud.
Dalam kaitannya penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan, pada tanggal 23 Maret 2013, Indonesia di buat geger dengan peristiwa penyerangan biadab di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman, Yogyakarta, yang mengakibatkan terbunuhnya empat orang penduduk Yogyakarta kelahiran Nusa Tenggara Timur (NTT). Peristiwa memilukan sekaligus memalukan ini menunjukan bahwa tempat dimana seharusnya setiap warga negara merasakan aman dibawah perlindungan aparatusnya, justru terjadi kejahatan kemanusiaan yang merendahkan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan. Tragedi di LP Cebongan ini menunjukan bahwa kewibawaan hukum telah dibunuh.
Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga nilai-nilai dasar dari hukum, yakni: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian dapat terwujud.
Dalam kaitannya penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan, pada tanggal 23 Maret 2013, Indonesia di buat geger dengan peristiwa penyerangan biadab di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman, Yogyakarta, yang mengakibatkan terbunuhnya empat orang penduduk Yogyakarta kelahiran Nusa Tenggara Timur (NTT). Peristiwa memilukan sekaligus memalukan ini menunjukan bahwa tempat dimana seharusnya setiap warga negara merasakan aman dibawah perlindungan aparatusnya, justru terjadi kejahatan kemanusiaan yang merendahkan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan. Tragedi di LP Cebongan ini menunjukan bahwa kewibawaan hukum telah dibunuh.
SISTEM HUKUM INDONESIA
Sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integralitas berbagai komponen sistem hukum, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, memengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yaitu proses sistem hukum, untuk mewujudkan tujuan hukum
PowerPoint ini berisi tentang hukum, keadilan, dan ketertiban. Di dalamnya juga dijelaskan berbagai penggolongan hukum. Di samping itu, dibahas pula tentang lembaga-lembaga peradilan di Indonesia beserta tugas tugas mereka.
2. NAMA KELOMPOK
• Wahyu Pandu Jatmiko (121 000 50)
• Deby Amanda Putri (121 000 36)
• Septian Dwi Cahyo (121 000 55)
• Akhmad Fahrur Rozi (121 000 40)
TUGAS
SOSIOLOGI HUKUM
3. Daftar Isi
Penjelasan umum
Substansi Hukum menurut Lawrence M. friedman
Hubungan Antar Komponen Sistem Hukum
Ilustrasi
03
04
07
10
11
3DAFTAR ISI
4. PENJELASAN UMUM
Sistem dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai susunan, kesatuan dari bagian-bagian yang
saling bergantung. Menurut R. Subekti, Sistem adalah suatu susunan atau catatan yang teratur, suatu
keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain tersusun menurut suatu rencana
atau pola hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu sistem yang baik, tidak
boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (overlapping) di antara bagian-bagian itu.
Sistem merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri atas berbagai bagian atau sub-sistem. Sub-sistem
ini saling berkaitan yang tidak boleh bertentangan, dan apabila memang terjadi pertentangan, maka selalu
ada jalan untuk menyelesaikannya. Begitu juga dengan sistem hukum haruslah tersusun dari sejumlah
bagian-bagian yang dinamakan sub-sistem hukum secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh.
Sistem hukum bukan sekedar kumpulan peraturan hukum, tetapi setiap peraturan itu saling berkaitan satu
dengan yang lainnya, serta tidak boleh terjadi konflik atau kontradiksi di antara sub-sistem yang ada di
dalamnya.
Dalam studi ilmu hukum, kebanyakan orang terutama para sarjana hukum di Indonesia sangat dipengaruhi
oleh pandangan Lawrence Friedman tentang sistem hukum. Menurut Laurence M. Friedman, sistem
hukum mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu komponen struktur, substansi hukum, dan budaya
hukum. Untuk lebih jelasnya mengenai komponen system hukum penjelasan adalah sebagai berikut :
https://fidianurulmaulidah.wordpress.com/2014/05/18/sistem-hukum-menurut-laurence-m-friedman/
SUMBER :
4
5. Struktur Hukum
Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang
boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang
diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal
struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan
untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.
Komponen Sistem Hukum
Gabungan dari Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya
Hukum yang saling berkaitan satu sama lain untuk terciptanya
penegakkan hukum dengan baik
Substansi Hukum
Aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada
dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang
mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
Budaya Hukum
Suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang
menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau
disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan
kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran
hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang
baik
KOMPONEN
SISTEM
HUKUM
SUBSTANSI
HUKUM
STRUKTUR
HUKUM
BUDAYA
HUKUM
LANJUTAN…. 5
6. Laurence M.
Friedman
“Legal substance is another aspect of the legal system is its
substance. By this is meant the actual rules, norm, and
behavioral patterns of people inside the system …the stress
here is on living law, not just rules in law books”
http://dedeandreas.blogspot.com/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html
SUMBER :
7. Lawrence M. Friedman menjelaskan ada tiga unsur atau komponen dalam sistem hukum, atau biasa
disebut Three Elemens of Legal Sistem, merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu
komponen struktur, komponen substansi, dan komponen kultur atau budaya hukum. Ketiga komponen
tersebut membentuk satu kesatuan yang bulat dan utuh, serta saling berhubungan, atau biasa disebut
dengan sistem. Dalam tiga unsur atau komponen system hukum tersebut salah satu yang akan kami bahas
adalah komponen substansi hukum.
Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah :
“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral
patterns of people inside the system …the stress here is on living law, not just rules in law books”.
Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan,
norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi
pedoman bagi aparat penegak hukum.
SUBSTANSI HUKUM
Menurut Lawrence M. Friedman
http://dedeandreas.blogspot.com/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html
SUMBER :
7
8. Jadi Substansi Hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang
menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh
orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru
yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada
dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Cicil Law
Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah
menganut Common Law Sistem atau Anglo Sexon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang
tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini
mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam
KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak
ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum
apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.
LANJUTAN….
http://ashibly.blogspot.com/2011/07/teori-hukum.html
SUMBER :
8
9. Namun, seringkali substansi hukum yang termuat didalam suatu produk perundang-undangan dipengaruhi
oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Sehingga hukum yang dihasilkan tidak resposif terhadap
perkembangan masyarakat. Akibat yang lebih luas adalah hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan dan
bukan sebagai pengontrol kekuasaan atau membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa. Peraturan
perundang-undangan dibuat oleh kekuasaan yang diberikan wewenang oleh undang-undang. Menurut
UUD 1945 kekuasaan membuat undang-undang diberikan kepada DPR sebagai legislatif dan Presiden
sebagai Eksekutif. Dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Presiden berhak mengajukan
rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. DPR sebagai lembaga legislatif yang salah
satu tugasnya adalah membuat undang-undang. Produk undang-undang yang dihasilkan harus
sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang tidak
bertentangan dengan konstitusi negara. Untuk saat ini, hampir sebahagian besar produk perundang-
undangan yang dihasilkan lembaga DPR masih jauh dari harapan. Terdapat beberapa peraturan perundang-
undangan yang tidak relefan dan cendrung dipaksakan serta tidak responsif.
http://www.tenagasosial.com/2013/08/substansi-hukum legal-substance.html
SUMBER :
9LANJUTAN….
10. SUBSTANSI
HUKUM
STRUKTUR
HUKUM
BUDAYA
HUKUM
KOMPONEN
SISTEM
HUKUM
Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin,
substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang
memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.Dikaitkan
dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan
hukum di Indonesia.
http://orintononline.blogspot.com/2013/02/perdebatan-teori-hukum-friedman.html
SUMBER :
HUBUNGAN ANTAR KOMPONEN SISTEM HUKUM 10
11. STRUKTUR
HUKUM
Diibaratkan seperti mesin
SUBSTANSI
HUKUM
adalah apa yang dikerjakan
dan dihasilkan oleh mesin
KULTUR HUKUM
apa saja atau siapa saja
yang memutuskan
untuk menghidupkan
dan mematikan mesin
itu, serta memutuskan
bagaimana mesin itu
digunakan
ILUSTRASI
SUMBER :
http://orintononline.blogspot.com/2013/02/perdebatan-teori-hukum-friedman.html
11