Dokumen ini membahas pengajaran hukum dan hubungannya dengan masyarakat, menekankan pentingnya etika dan kehadiran mahasiswa dalam kuliah. Ditekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan perlu mencerminkan nilai-nilai serta kebutuhan sosial. Selain itu, terdapat konsep dasar hukum yang berhubungan dengan interaksi sosial, struktur sosial, dan pranata sosial dalam konteks perubahan serta penegakan hukum.

1. • Nama : LALU SABARDI
• Alamat : Jln. Serayu III No. 4 BTN Kekalik
• Hp. 087865855525/ tlp.0370 633852
• Email :lsabardi@yahoo.co.id
lalusabardibaru@gmail.com
DISARANKAN
1.DATANG KULIAH TEPAT WAKTU
2.UNTUK KEPENTINGAN KITA SEMUA DISAAT KULIAH
BERLANGSUNG, HARAP MENJAGA ETIKA UTAMANYA
TERHADAP PENGGUNAAN HP DIDALAM KELAS.

2. KONTRAK KULIAHKONTRAK KULIAH
• MAHASISWA WAJIB HADIR KULIAH MIN 75 %
• NILAI TUGAS 20 %
• NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER 30 %
• NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER 50 %
• TIDAK ADA KETERLEMBATAN PENYERAHAN TUGAS
• MAHASISWA HADIR KULIAH BERPAKAIAN RAPI
• KETERLAMBATAN PERKULIAHAN DITOLERIR UNTUK ALASAN
KEDARURATAN

3. I. PENDAHULUAN
• PENGAJARAN HUKUM YG DILAKUKAN SELAMA INI
MEMPERKENALKAN HUKUM SEBAGAI SUATU SISTIM
NORMA YI TENTANG PERATURAN-PERATURAN, BAHKAN
LEBIH SEMPIT DARI ITU ADALAH MELIHAT HUKUM
SEBAGAI SISTEM TERTUTUP (HUKUM POSITIF SAJA),
SEDIKIT SEKALI KELUAR DARI LINGKARAN TERSEBUT–
• TUJUANNYA ADALAH UNTUK MENERAPKAN
PERATURAN-PERATURAN PADA KEJADIAN-KEJADIAN
KONGRIT PADA KEHIDUPAN SEHARI-HARI DALAM
MASYARAKAT-

4. • MEMPELAJARI HUKUM ITU SESUNGGUHNYA SEBAGAI
IHTIAR MANUSIA UNTUK MENERTIBKAN MASYARAKAT
SEHINGGA KEHIDUPAN BERSAMA DAPAT BERJALAN
DENGAN LANCAR.
• SEBAGAI IHTIAR MERUPAKAN TINDAKAN-TINDAKAN
YANG DIPIKIRKAN UNTUK DIAMBIL, YAITU CARA, TEKNIK
YG DIPILIH UNTUK MENGATUR TINGKAH LAKU
MANUSIA.

5. • ATAS DASAR CARA BERPIKIR TERSEBUT MEMPELAJARI HUKUM
SEBAGAI SALAH SATU KEBUTUHAN DALAM KEHIDUPAN MANUSIA,
OLEH SEBAB ITU PENDEKATANNYA DAPAT BERUPA :
1. BAGAIMANA MEMAHAMI HUKUM ITU BERKAITAN DENGAN SUSUNAN
SOSIAL MASYARAKATNYA, KULTURNYA, SUSUNAN EKONOMINYA,
SISTEM POLITIKNYA DST.
2. MELIHAT HUKUM ITU TERBENTUK, BERUBAH DALAM MEMENUHI
FUNGSINYA UNTUK MELAYANI MASYARAKAT,
3. MELIHAT BAGAIMANA HUKUM ITU ATAU LEMBAGA-LEMBAGA
HUKUM ITU DIJABARKAN DALAM TINDAKAN MANUSIA, SEHINGGA
HUKUM ITU TIDAK HANYA MERUPAKAN SISTEM PERATURAN TETAPI
JUGA SISTEM PERBUATAN,
4. MELIHAT PENGARUH BEKERJANYA FAKTOR-FAKTOR ATAU
KEKUATAN-KEKUATAN DILUAR HUKUM TERHADAP HUKUM.
5. MELIHAT HUKUM ITU TIDAK HANYA DARI SUDT KESAHANNYA,
MELAINKAN JUGA DARI EFEK YANG DIKENDAKI KETIKA HUKUM ITU
DIMUNCULKAN.

6. • SEBAGAI KONSEKWENSI DARI MEMPELAJARI HUKUM
DENGAN CARA DEMIKIAN, MAKA STUDI HUKUM BANYAK
MEMPELAJARI WAWASAN ILMU SOSIAL, SEPERTI
SOSIOLOGI, ANTROPOLOGI, PHISIOLOGI,
• DENGAN DEMIKIAN BANYAK MASALAH SELUK BELUK
BEKERJANYA HUKUM DALAM MASYARAKAT DAPAT
DIJELASKAN.
• KHUSUS DALAM KAITANNYA DENGAN KEADAAN
INDONESIA YG SEDANG MENGALAMI TRANSPORMASI
DALAM SEGALA BIDANG, MAKA HARUS DILIHAT
HUBUNGAN HUKUM DENGAN PERUBAHAN SOSIAL YG
SEDANG TERJADI.

7. HUKUM MASYARAKAT

8. Dasar Filosifis
•Menuut Thomas Aquinas (1225-1274)
aliran filsafatnya disebut sebagai teologia, ia mengakui
disamping kebenaran wahyu juga terdapat kebenaran akal,
karena itu diperlukan iman. Dengan demikian ada 2(dua)
pengetahuan yang berjalan bersama-sama yaitu (1)
pengetahuan alamiah (berpangkal pada akal) dan pengetahuan
iman (berpangkal pada Ilahi).
Berkaitan dengan hukum, Hukum yang berpangkal pada iman
merupakan hukum yang abadi sebagai dikenal oleh manusia
sebagai kearifan Tuhan, hukum yang berasal dari akal budi
adalah penjelasan dari apa yang disebutnya dengan Lex devina.

9. Secara keseluruhan ada 4 macam hukum Yi :
• Lex aeterna (rasio Tuhan tidak dapat ditangkap oleh
pancaindra manusia).
• Lex devina (hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh
manusia).
• Lex naturalis (merupakan penjelmaan dari lex aeterna
kedalam rasio manusia)
• Lex positivis (penerapan lex naturalis dalam kehidupan
manusia di dunia).

10. • Pucha (1798-1846) murid dari Savigny : hukum suatu bangsa
berkaitan dengan jiwa bangsa (Volksgeist).
• Bangsa dalam pengertian etnis disebut bangsa alam dan
bangsa dalam pengertian nasional sebagai kesatuan organis
yang membentuk negara.
• Hukum dibentuk melalui (1) adat istiadat, (2) melalui undang-
undang dan (3) melalui karya para ahli hukum (Huijbers,
1988:120)

11. • Eugen Ehrlich (1862-1922) melihat ada perbedaan antara
hukum positif dan hukum yang hidup dalam masyarakat
(living law), hukum negara akan mempunya daya laku apabila
berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam
masyarakat. Menurutnya sumber dan bentuk hukum yang
utama adalah kebiasaan.
• Tertib sosial didasarkan pada fakta diterimanya hukum yang
didasarkan pada aturan-aturan norma sosial yang tercermin
dalam sistem hukum dan sistem hukum berkaitan erat
dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat yang
bersangkutan.
• Dalam pandangan realisme hukum, hukum adalah hasil dari
kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial.

12. DASAR SOSIOLOGIS
Ada filosofi hukum yang menyatakan The rule is made for
people artinya peraturan itu dibuat untuk masyarakat;
dalam arti peraturan itu dibuat untuk menjamin
keseimbangan masyarakat.
Perlu diketahui bahwa rule-nya mempunyai watak
tetap, sedang people-nya mempunyai watak
dinamis. Maka setiap peraturan (termasuk UUD)
pada suatu saat akan mengalami gap (tidak cocok
lagi).

13. Lagi pula setiap peraturan itu mempunyai sifat
seteris paribus, artinya hanya berlaku sejauh/
selama dibutuhkan masyarakat. Kalau masyarakat
sudah tidak menerimanya lagi, maka peraturan
tersebut, harus diubah. Kalau masyarakatnya telah
berubah, maka peraturannya harus juga
disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan sosial
masyarakat.

14. Menurut Satjipto Raharjo, hukum dan masyarakat
tidak bisa dipisahkan, bagi hukum, masyarakat
merupakan sumber daya yang memberi hidup (to
nature) dan menggerakkan hukum tersebut.
Masyarakat menghidupi hukum dengan nilai-nilai,
gagasan, konsep, disamping itu masyarakat juga
menghidupi hukum dengan cara menyumbangkan
dirinya untuk menjalankan hukum. Kita mengetahui
bahwa hukum itu hanya bisa dijalankan melalui
campur tangan manusia, sebagai golongan yang
menyelenggarakan hukum, maupun mereka yang
wajib menjalankan ketentuan hukum. Dengan
demikian masuklah aspek perilaku manusia ke dalam
hukum.

15. • Awaludin Marwan yang berpendapat bahwa hukum
tidak bisa lepas dari masyarakat secara sosial , hukum
dilaksanakan dibuat dan diterapkan atas mandat
masyarakat. Sehingga mempelajari hukum pertama-
tama hendaknya mempelajari masyarakatnya. Tidak
ada hukum tampa ada masyarakat.
• Lebih lanjut Awaludin Marwan berpendapat bahwa
hukum yang baik adalah hukum yang memiliki
legitimasi moral dan politik dari masyarakat, yang
berisikan keinginan, harapan, kebutuhan dan
kebudayaan masyarakat. Hukum yang tidak
mengandung hati nurani rakyat, maka ia bukanlah
hukum yang baik dan hukum yang terkhir inilah yang
harus dikritik dan dirobohkan.

16. Literatur
• Lebih lanjut baca buku Filsafat Hukum (apa dan bagaimana Filsafat
Hukum Indonesia). Prof. Darji Darmodiharjo.SH. Dan Dr.
Shidartha.SH.M.Hum. PT.SUN Jakarta.2006.
• The State, Law and Development. Robert B.Sideman. ST Martin’s Press
New York.1978
• Talcott Parsons, Social Systems and The The Evolution of Action Theory.
The Tree Press New York.1974.
• Eugen Ehrlich,Fundamental Principles of The Sociologi of Law, Eugen
Ehrlich. New York Russell & Russell Ink 1962.
• Steven Vago, Law and Society, Saint Louis University, Printed in The
United States of America, Prentic Hall Internasional, Inc, London 1981
(sudah di cetak di 7 Negara)
• Umar Sholehudin,Hukum & Keadilan Masyarakat, setara Press, 2011-
Malang

17. KONSEP KEBENARANKONSEP KEBENARAN
KEBENARAN :
 Absolut (kitab suci).
 Otoriter (kekuasaan)
 Metapisik (Dewa, Paranormal, Dukun dll).
 Logika rasional (Pemikiran manusia = Wisdom).
 Ilmiah (logika, hipotika,verivikatif).
KEBENARAN HUKUM → Normatif
KEBENARAN SOSIOLOGIS → Bebas Nilai (values free)
FAKTA SOSIAL
KEBENARAN SOSIOLOGI HUKUM
NORMA-NORMA
Tidak sama dg
kebenaran hukum
(Baca Sosiologi Moralitas, Taufik Abdullah)

18. HUKUM MASYARAKAT
• ARTI HUKUM DAN FUNGSINYA DALAM MASYARAKAT
Tujuan Pokok Hukum Adalah untuk Ketertiban, ketertiban
merupakan tujuan pokok dan tujuan pertama dari hukum,
ketertiban merupakan syarat utama adanya masyarakat
yang teratur, masyarakat yang teratur memerlukan
kepastian, kalau ada kepastian baru dapat dicapai
keadilan

19. KONSEP DASAR HUKUM MASYARAKAT
1. INTERAKSI SOSIAL:
HUBUNGAN-HUBUNGAN SOSIAL YANG DINAMIS YANG MERUPAKAN HUBUNGAN ANTARA ORANG PERORANG, ANTAR
KELOMPOK ATAU ORANG DENGAN KELOMPOK (ORANG SALING MENANGGAPI TINDAKANNYA)
2. STRUKTUR SOSIAL :
UNSUR-UNSUR YANG MERUJUK PADA POLA INTERAKSI TERTENTU YANG TETAP DAN MANTAP YANG TERDIRI DARI JARINGAN-
JARINGAN RELASI SOSIAL SECARA KHIERARKIS DAN PEMBAGIAN KERJA TERTENTU BERDASARKAN NILAI DAN ATURAN
(TANPA STRUKTUR KEBEBASAN MANUSIA AKAN HANCUR)
3. PRANATA SOSIAL :
KONSEP ABSTRAK YANG DAPAT DIKENAKAN PADA SEMUA BIDANG KEHIDUPAN YANG MENUNJUKAN POLA KETERATURAN
(KOMUNIKASI, EKONOMI, PENDIDIKAN, PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DLL)
4. SISTEM SOSIAL :
SIFAT SALING HUBUNGAN DAN SALING KETERGANTUNGAN ANTAR UNSUR-UNSUR STRUKTURAL DALAM KEHIDUPAN SOSIAL
5. SOSIALISASI/PROSES PEMASYARAKATAN:
MERUPAKAN SUATU PROSES BELAJAR-MENGAJAR, MELALUI INDIVIDU BELAJAR MENJADI MASYARAKAT ( KEADAAN TIDAK
SOSIAL MENJADI SOSIAL MELALUI PENYESUAIAN DIRI TERHADAP POLA PRILAKU YANG UMUM)
6. STATUS SOSIAL :
MERUPAKAN GEJALA SOSIO-BUDAYA PENGELOMPOKAN INDIVIDU BAIK DILIHAT DARI FAKSITISITASNYA (FAKTA OBJEKTIFNYA)
ATAU DILIHAT DARI PENGHAYATANNYA (CARA ORANG BERFIKIR DAN BERTINDAKNYA)
 STRATIFIKASI SOSIAL :
PERBEDAAN SOSIAL YANG BERTOLAK DARI PENEMPATAN ORANG DALAM KEDUDUKANNYA YANG BERTINGKAT-TINGKAT
DARI ATAS KEBAWAH (RANKING/KASTA)
1. PERUBAHAN SOSIAL :
PERGANTIAN YANG BERLANGSUNG DALAM KUALITAS HIDUP BERSAMA SEBAGAI MASYARAKAT DAN INSTITUSI SOSIAL BAIK
MENYANGKU STRUKTUR, ORGANISASI, CARA BERFIKIR DAN MITIVASI-MOTIVASINYA
2. PENGENDALIAN SOSIAL :
CARA DAN METODE YANG DIGUNAKAN UNTUK MENDORONG SESEORANG AGAR BERPERILAKU SELARAS DENGAN KEHENDAK
MASYARAKAT LUAS

20. MEMAHAMI MASYARAKAT
Auguste Comte menggambarkan masyarakat :
 Statika Sosial : Menganalogikan masy spt “onatomi” tubuh
manusia yg terdiri dr organ, kerangka & jaringan. Hal Ini =
mempelajari masy dlm keadaan statis sbg pendekatan yg bersifat
sinkronik.
 Dinamika Sosial : Menganalogikan masy spt berfungsinya tubuh
manusia, pernafasan, metabolisme, sirkulasi darah dll. utk
menggambarkan pertumbuhan organik dr embrio ke arah
kedewasaan. Hal ini = mempelajari masy dlm keadaan dinamis,
proses berlangsungnya kehidupan masy (perubahan sosial) yg
bersifat diakronik.
Baca: buku Sosiologi Perubahan Sosial

21. ASPEK BEKERJANYA HK DLMASPEK BEKERJANYA HK DLM
MASYARAKATMASYARAKAT
 SBG SARANA KONTROL SOSIAL.
Suatu proses yg dilakukan utk mempengaruhi orang-2 agar
berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yg disepakati bersama.
Kontrol sosial dijalankan dg menggerakkan bbrg aktivitas
alat ngr utk mempertahankan pola hubungan & kaedah-2 yg
ada.
 SBG SARANA REKAYASA SOSIAL.
Suatu proses yg dilakukan utk mengubah perilaku
masyarakat, bukan utk memecahkan masalah sosial.
 SBG ALAT KEJAHATAN.
Law as a tool of crime, perbuatan jahat dg menggunakan
hukum sbg alatnya sulit dilacak karena diselubungi oleh
hukum dan berada didalam hukum.
(Baca Ketika Kejahatan Berdaulat, Tbg Ronny Nitibaskara)

22. PERKEMBANGAN HUKUM DLMPERKEMBANGAN HUKUM DLM
MASYARAKATMASYARAKAT
 Fungsi Sosial : sbg himpunan moralitas & wahana
utk mencapai cita2 sosial (Durkheim). Masa itu hk
dianggap satu-satunya perekat sosial.
 Struktur Sosial : hukum lahir scr bertahap,
dihidupkan olh kewenangan, dipengaruhi olh
kepentingan material, ideal, cara berfikir kelas-2
sosial, dan kelompok-2 kepentingan dlm
masyarakat (Weber).
 Perubahan Sosial : keberadaan hukum hrs
mengabdi pd kepentingan rakyat, dan utk menekan
kaum borjuis (Karl Marx).(Baca Pokok-2 Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto)

23. 2. HUKUM DAN BASIS SOSIALNYA
• YANG DILAKUKAN SELAMA INI DALAM PEMBANGUNAN
HUKUM KITA ADALAH MELAKUKAN INFOR HUKUM
SEHINGGA MENYEBABKAN HUKUM TIDAK TUMBUH DARI
BASIS SOSIALNYA
• FILUSUP YUNANI RAMA BROUWER MENGEMUKANAN
“KENALLAH DIRIMU SENDIRI”.
• SEBUAH PESAN YANG DAPAT DITANGKAP DARI UURI NO.5
TH. 1960 TTG UUP AGRARIA, “ HUKUM YG KITA BINA
HENDAKNAYA BERTUMPU PADA BASIS SOSIALNYA
(Sampai sekarang kita masih mengadopsi anasir-anasir
hukum asing, sehingga keadaan hukum kita mau
bertumpu pada basis sosialnya dan menggapai-gapai/
rechtidee)

24. HUKUM SEBAGAI KAIDAH SOSIAL
• Kaidah dalam kehidupan manusia :
- Kaidah agama
- Kaidah kesusilaan
- Kaidah Adat/sopan santun
- Kaidah Hukum (pluralisme hukum)

25. 13. HUKUM DAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA13. HUKUM DAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA
 hakekat hukum adalha himpunan peraturan yang tertulishakekat hukum adalha himpunan peraturan yang tertulis
maupun tidak tertulis yang mencerminkan nilai masyarakatmaupun tidak tertulis yang mencerminkan nilai masyarakat
 -nilai adalah ukuran , patokan, anggaran-anggaran ,-nilai adalah ukuran , patokan, anggaran-anggaran ,
keyakinan-keyakinan yang dianutkeyakinan-keyakinan yang dianut dalam lingkungan suatudalam lingkungan suatu
kebudayaan tertentu mengenaikebudayaan tertentu mengenai halhal yang pantas , luhur danyang pantas , luhur dan
baik untuk dikerjakan , dilaksanakan atau diperlihatkan ,baik untuk dikerjakan , dilaksanakan atau diperlihatkan ,
hubungan antara norma dan nilai norma merupakan carahubungan antara norma dan nilai norma merupakan cara
perbuatan dan kelakuan yang dibenarkan untuk mewujudkanperbuatan dan kelakuan yang dibenarkan untuk mewujudkan
nilainilai
 - Major Polak ( sosiologi) bila nilai merupakan pola kelakuan- Major Polak ( sosiologi) bila nilai merupakan pola kelakuan
yang diunggulkan maka norma tersebut dapat disebut carayang diunggulkan maka norma tersebut dapat disebut cara
kelakuan social yang disetujui untuk mencapai norma itukelakuan social yang disetujui untuk mencapai norma itu
 - jadi hukum merupakan perwujudan nilai-nilai social budaya- jadi hukum merupakan perwujudan nilai-nilai social budaya
yang dianut dalam lingkungan suatu kebudayaan padayang dianut dalam lingkungan suatu kebudayaan pada
masyarakat tertentumasyarakat tertentu
25

26.  Hukum adalah sebuah tatanan (Hukum ada dalamHukum adalah sebuah tatanan (Hukum ada dalam
sebuah tatanan, paling tidak dapat dibagi kedalamsebuah tatanan, paling tidak dapat dibagi kedalam
tiga yaitu :tiga yaitu :
1.1. TTatanan transedental,atanan transedental,
2.2. TTatanan sosial danatanan sosial dan
3.3. TTatanan politik.) yang utuh (holistik) selaluatanan politik.) yang utuh (holistik) selalu
bergerak, baik secara evolutif maupun revolusioner.bergerak, baik secara evolutif maupun revolusioner.
Sifat pergerakan itu merupakan sesuatu yang tidakSifat pergerakan itu merupakan sesuatu yang tidak
dapat dihilangkan atau ditiadakan, tetapi sebagaidapat dihilangkan atau ditiadakan, tetapi sebagai
sesuatu yang eksis dan prinsipilsesuatu yang eksis dan prinsipil

27. NORMA HUKUM MASYARAKAT
KULTUR
Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945
Tentang masyarakat Hukum
Adat
STRUKTUR
HUKUM NEGARAHUKUM MASYARAKAT

28. HUKUM DALAM TUMPUAN KULTUR/ KENYATAAN
1.Hukum dilihat sebagai suatu sistem nilai, dimana keseluruhan
hukum dalam rangka penegakan hukum didasarkan pada
grundnorm yang kemudian menjadi sumber nilai sekaligus pedoman
bagi penegakan hukum itu sendiri;
2.Hukum dilihat sebagai bagian dari masyarakat (realitas sosial),
dimana hukum tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakat
karena dalam hal ini, hukum merupakan salah satu subsistem dari
subsistem-subsistem sosial lainnya.
3. Kultur hukum berupa ide, sikap, harapan, dan pendapat tentang
hukum yang secara keseluruhan mempengaruhi seseorang untuk
patuh atau tidak patuh terhadap hukum.
4.berfungsi sebagai kontrol sosial dan diharapkan mampu untuk
menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan
cara/pola baru demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan

29. Dalam Tumpuan Struktur/NORMATIF
Pertama, Hukum dan aturannya sendiri, sehingga diperlukan adanya
keserasian antara peraturan perundang-undangan yang ada.
Kedua, fasilitas pelaksanaan hukumnya yang memadai, sebab sering
kali hukum sulit ditegakkan bahkan tak tertangani karena fasilitas untuk
menegakkannya tidak memadai ataupun tidak tersedia.
Ketiga, Kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu
sendiri.
Keempat, Mentalitas struktur (aparatur). Dalam hal ini adalah pelaku
hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim,
petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya karena pada
dasarnya penegakan hukum sangat tergantung pada mentalitas para
aparatur penegaknya.

30. KEABSAHAN PROSES HUKUM DALAM HUKUM
MASYARAKAT
• Religius magis (transedental): penyerahan diri/pengakuan-
diredoi (Rasio Tuhan)
• Komunal : komunitas/komunalitas (masyarakatnya)
• Riil/Nyata : Pemerintah (wewenang)
• Kontan/Tunai : peralihannya (statusnya/bezit)
(Struktur-kultur-substansi)

31. Keabasahan hukum perundangan
• Keabsahan Sumbernya/dasarnya (kewenangan)
• Keabsahan Proses /prosedur pembuatannya
• Keabsahan obyeknya lingkup/cakupannya
(srtuktur-kultur-substansi)

32. KARAKTERISTIK STUDI HUKUM MASYARAKAT
(SATJIPTO RAHARDJO)
1. HUKUM MASYARAKAT BERTUJUAN UNTUK
MEMBERIKAN PENJELASAN MENGENAI PRAKTEK-
PRAKTEK HUKUM BAIK OLEH PENEGAK HUKUM
MAUPUN OLEH MASYARAKAT
2. HUKUM MASYARAKAT SENANTIASA MENGUJI
KEABSAHAN EMPIRIS DARI SUATU PERATURAN ATAU
PERNYATAAN HUKUM
3. HUKUM MASYARAKAT TIDAK MELAKUKAN PENILAIAN
TERHADAP HUKUM, MELAINKAN MENYAMPAIKAN APA
ADANYA

33. KOMPLEKSITAS MASALAH DALAM IMPLEMENTASI
KEARIFAN LOKAL
Issu Nasional
 Pembangunan ekonomi masih sangat bergantung pada eksploitasi
SDA
 Overlapping Kebijakan (UU/Peraturan : UU Perkebunan, UU
Pertambangan, UU Pertanahan, UU Kehutanan, UU Investasi
Asing,
RPP Hutan Adat, Permenhut REDD+, PP Tambang di Hutan
Lindung)
 Konflik kepentingan antar Departemen antar pemerintah pusat &
daerah
 Belum ada pengakuan resmi dari Pemerintah Indonesia mengenai
hak-hak Masyarakat Adat

34. Kendala/Tantangan yang dihadapi Masyarakat Adat
untuk berperan besar dalam Mitigasi Perubahan Iklim
 Pembangunan nasional yang ditopang berbagai peraturan-
perundangan dan kelembagaan sektoral yang melemahkan
kinerja sistem adat
 Pemaksaan “Hak Menguasai Negara” (HMN) atas tanah,
wilayah dan sumberdaya alam telah merampas (mengambil-alih
secara sepihak) hak-hak komunal/kolektif Masyarakat Adat atas
tanah dan SDA di wilayah-wilayah adat.
 Pemaksaan model pemerintah desa yang seragam,
pengamanan wilayah-wilayah adat yang melemahkan
kepengurusan dan hukum adat.

35. KOMPLEKSITAS MASALAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
DALAM PENGELOLAAN HUTAN
• Bagaimana memastikan Free Prior Inform Consent (FPIC) = Persetujuan dengan
Informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)
• Territori Masyarakat Adat VS batas administrasi negara
• Siapa sebenarnya yang akan mendapat keuntungan ? dari siapa ? dalam bentuk
apa ? Bagaimana pengelolaannya ? Siapa yang akan mengelola ? Siapa yang
akan memiliki kewenangan dan tanggung jawab ?
• Bagaimana memastikan hak kepemilikan Masyarakat Adat atas hutan, hak atas
akses terhadap hasil hutan ? Memastikan Masyarakat Adat tidak akan diusir dari
wilayahnya ?
• Bagaimana memastikan tidak akan terjadi konflik di tengah Masyarakat ?
• Siapa yang akan bernegosiasi dengan komunitas ? Pemerintah ? Pihak ketiga ?

36. EMPAT WARISAN (ASAL USUL) LELUHUR SEBAGAI
UNSUR PEMBEDA MASYARAKAT ADAT DARI
MASYARAKAT YANG LAIN
• Kelompok Orang dengan Identitas Budaya yang Sama : bahasa, spritualitas,
nilai-nilai, sikap dan perilaku yang membedakan kelompok sosial yang satu
dengan yang lain.
• Sistem Nilai dan Pengetahuan : (kearifan) tradisional bukan semata-mata
untuk dilestarikan, tetapi juga untuk diperkaya/dikembangkan sesuai
kebutuhan hidup berkelanjutan.
• Wilayah Hidup : tanah, hutan, laut dan SDA lainnya bukan semata-mata
barang produksi (ekonomi), tetapi juga menyangkut sistem religi dan sosial-
budaya.
• Aturan-Aturan dan Tata Kepengurusan Hidup Bersama Sosial (Hukum Adat
dan Lembaga Adat) : untuk mengatur dan mengurus diri sendiri sebagai
suatu kelompok sosial, budaya, ekonomi dan politik

37. MANFAAT MEMPELAJARI HUKUM MASYARAKAT
• Lulusan dipersiapkan untuk menguasai hukum secara konperhinsif.
• Sebagai ilmuwan hukum akan mampu melakukan penulisan hukum dari
berbagai sisi, utk itu harus menguasai berbagai dimensi hukum.
• Dari sisi praktis lulusan mampu mengemban berbagai profesi hukum
dari perancang hukum sampai dengan penerap hukum.
• Mampu mengetahui efektifitas berlakunya hukum positif di dalam
masyarakat untuk mengefaluasi keberlakuan hukum.
• Mampu mengkonstruksikan fenomena hukum yg terjadi di masyarakat.
• Mampu mempetakan masalah-masalah sosial dalam kaitan dengan
penerapan hukum di masyarakat.

38. BERBAGAI ARTI HUKUM
1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang
kenyataan;
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan
perilaku pantas yang diharapkan;
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
10. Hukum diartikan sebagai seni.

39. ARTI HUKUM MASYARAKAT
• Ilmu pengetahuan ttg interaksi manusia yg berkaitan dg
hukum dlm kehidupan bermasyarakat.
PEMAHAMANNYA :
• Suatu studi tentang tumbuh, berubah dan
pudarnya nilai-nilai hukum dan dari realisasinya
dalam kehidupan sosial
• Untuk itu ada proses respon-aksi dan interaksi dalam
hubungan sosial, hubungan tersebut yang memerlukan
hukum
• Hukum yg dimaksud bukan saja hukum dlm arti tertulis
tetapi juga yg tidak tertulis, baik menyangkut falsafah,
intelektualitas, maupun jiwa yg melatar belakangi
penerapan hukum.

40. Tidak terdapat kesepakatan pendekatan secara ilmiah untuk melihat proses
aksi-interaksi tersebut berlangsung. Tetapi yang paling dekat dapat dilihat
dari Peranan utama hukum dalam masyarakat, jika diklasifikasikan ada 4
tipe secara luas :
A. Hukum dapat dipelajari sebagai suatu bentuk kontrol sosial :
pemeliharaan ketertiban, perlindungan dan penyelesaian sengketa
(fokusnya pada mekanisme dan konfromisme)
B. Hukum dapat dipelajari sebagai alat perubahan sosial, sebagai alat
merubah prilaku masyarakat (social engineering), dalam hal ini adalah
tindakan pemerintah, pembangunan dalam arti luas.
C. Hukum dapat dipelajari sebagai bentuk emansipasi, disini hukum
dipelajari secara tipikal dengan isu utama tentang keadilan yg dapat
diperoleh atas akses yg dimiliki ( kelas-rasial-desa-kota-laki-perempuan-
buruh majikan dsb)
D. Hukum dapat dipelajari sebagai institusi otonom yg idevenden (doktrin-
inprastruktur-organisasi dan personalianya)

41. KONSEP DASAR HUKUM MASYARAKAT
1. INTERAKSI SOSIAL:
HUBUNGAN-HUBUNGAN SOSIAL YANG DINAMIS YANG MERUPAKAN HUBUNGAN ANTARA ORANG PERORANG, ANTAR
KELOMPOK ATAU ORANG DENGAN KELOMPOK (ORANG SALING MENANGGAPI TINDAKANNYA)
2. STRUKTUR SOSIAL :
UNSUR-UNSUR YANG MERUJUK PADA POLA INTERAKSI TERTENTU YANG TETAP DAN MANTAP YANG TERDIRI DARI JARINGAN-
JARINGAN RELASI SOSIAL SECARA KHIERARKIS DAN PEMBAGIAN KERJA TERTENTU BERDASARKAN NILAI DAN ATURAN
(TANPA STRUKTUR KEBEBASAN MANUSIA AKAN HANCUR)
3. PRANATA SOSIAL :
KONSEP ABSTRAK YANG DAPAT DIKENAKAN PADA SEMUA BIDANG KEHIDUPAN YANG MENUNJUKAN POLA KETERATURAN
(KOMUNIKASI, EKONOMI, PENDIDIKAN, PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DLL)
4. SISTEM SOSIAL :
SIFAT SALING HUBUNGAN DAN SALING KETERGANTUNGAN ANTAR UNSUR-UNSUR STRUKTURAL DALAM KEHIDUPAN SOSIAL
5. SOSIALISASI/PROSES PEMASYARAKATAN:
MERUPAKAN SUATU PROSES BELAJAR-MENGAJAR, MELALUI INDIVIDU BELAJAR MENJADI MASYARAKAT ( KEADAAN TIDAK
SOSIAL MENJADI SOSIAL MELALUI PENYESUAIAN DIRI TERHADAP POLA PRILAKU YANG UMUM)
6. STATUS SOSIAL :
MERUPAKAN GEJALA SOSIO-BUDAYA PENGELOMPOKAN INDIVIDU BAIK DILIHAT DARI FAKSITISITASNYA (FAKTA OBJEKTIFNYA)
ATAU DILIHAT DARI PENGHAYATANNYA (CARA ORANG BERFIKIR DAN BERTINDAKNYA)
 STRATIFIKASI SOSIAL :
PERBEDAAN SOSIAL YANG BERTOLAK DARI PENEMPATAN ORANG DALAM KEDUDUKANNYA YANG BERTINGKAT-TINGKAT
DARI ATAS KEBAWAH (RANKING/KASTA)
1. PERUBAHAN SOSIAL :
PERGANTIAN YANG BERLANGSUNG DALAM KUALITAS HIDUP BERSAMA SEBAGAI MASYARAKAT DAN INSTITUSI SOSIAL BAIK
MENYANGKU STRUKTUR, ORGANISASI, CARA BERFIKIR DAN MITIVASI-MOTIVASINYA
2. PENGENDALIAN SOSIAL :
CARA DAN METODE YANG DIGUNAKAN UNTUK MENDORONG SESEORANG AGAR BERPERILAKU SELARAS DENGAN KEHENDAK
MASYARAKAT LUAS

42. HUKUM DLM KONTEKS PERUBAHAN SOSIALHUKUM DLM KONTEKS PERUBAHAN SOSIAL
S O L I D A R I T A S S O S I A L
KESADARAN KOLEKTIF
(Collective Conscience)
M E K A N I S O R G A N I S
HUKUM REPRESIF HUKUM RESTITUTIF
Masyarakat segmental Masyarakat modern
(Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff)

43. MASYARAKAT
NORMANORMA
UKURAN TTG SEJUMLAH
PERI-
LAKU YG DITERIMA & DISEPA-
KATI SECARA UMUM OLEH
MASYARAKAT
(VOLKWAYS, MORES,
CUSTOMS, LAWS).
BENTUK-BENTUK INTERELASI INDIVIDU DLM MASYARAKATAT:
KERJASAMA (COOPERATION), PENYESUAIAN (ACCOMODATION),
PERSAINGAN (COMPETATION), PERTENTANGAN (CONFLICT),
PENGUASAAN (DOMINATION).
NILAINILAI
MENTALITA (AKTIVITAS JIWA,
CARA BERFIKIR,
BERPERASAAN)
YG TERBENTUK DR PERILAKU
MANUSIA MENJADI SEJUMLAH
ANGGAPAN

44. MODEL PENDEKATAN TERHADAP HUKUM
1. PENDEKATAN FILOSOFIS :
PENDEKATAN INI MENITIK BERATKAN TERHADAP SEPERANGKAT
NILAI-NILAI IDEAL
2. PENDEKATAN NORMATIF:
PENDEKATAN INI MEMANDANG HUKUM DALAM WUJUDNYA
YANG MENENTUKAN APA YANG BOLEH DAN APA YANG TIDAK
BOLEH DILAKUKAN, SIFATNYA PRESKRIPTIF (APA HUKUMNYA DAN
BAGAIMANA PROSESNYA)
3. PENDEKATAN SOSIOLOGIS:
PENDEKATAN YANG MEMANDANG HUKUM SEBAGAI KENYATAAN
(SOSIAL)

45. FUNGSI HUKUM
• FUNGSI MEMPASILITASI : UNTUK Menciptakan
dan memelihara KETERTIBAN
• Fungsi refresif : untuk mencapai kehendak
penguasa
• Fungsi idiologis : kemerdekaan, kesetaraan,
kesejahtaraan
• Fungsi : reflektif : refleksi keinginan bersama
sehingga hukum itu harus bersifat netral
• Fungsi mempetahankan pola (kemapanan)

46. Fungsi dari demensi yang lain
• Fungsi mengatur : hak/kepentingan
• Distribusi : keadilan
• Penyelesaian konflik : keselarasan, ketentraman
(rukun dan patut)
• Ekpresi nilai dan cita-cita : harapan (sebagai salah
satu kebutuhan manusia-ekrpresi nilai
kebangsaan)

47. Dimensi yang lain
• Fungsi integratif : realisasi saling berharap
• Fungsi Petrifikasi : seleksi prilaku untuk tujuan sosial
(fakir miskin, terlantar- kaya raya-kuat, potensial)
• Fungsi Reduksi : seleksi perilaku untuk kebutuhan
tertentu
• Fungsi motifasi : membuatkan jalan, menumbuhkan,
memberikan kemudahan-kemudahan, menciptakan
peluang.
• Fungsi edukasi : edukasi sosial - Prefentif (taat itu
harus diajarkan/penghargaan)

48. Lapisan-lapisan hukum
• Lapisan Gografis : tradisi dan latar belakang
• Lapisan institusi : tabeat ( behavior)
• Lapisan Simbul : tanda/sarana
• Lapisan nilai : sesuatu yang berharga atau dihargai
(etika)-elok
• lapisan kolektif : memori kolektif (sejarah hukum-
phisologi hukum, anrtopologi hk), refresentasi jiwa
bangsa, perasaan kolektif), Sarfin-KY. Polisi-KPK.

49. KEBERLAKUAN HUKUM:
1.KEBERLAKUAN PHILOSOPHIS:
KAIDAH HUKUM ITU SESUAI DENGAN CITA-CITA HUKUM SEBAGAI
NILAI POSITIF YANG TERTINGGI
2. KEBERLAKUAN YURIDIS:
HUKUM MEMILIKI KUKUATAN BERLAKU BERDASARKAN KAEDAH
YANG LEBIH TINGGI TINGKATANNYA, DIBENTUK MENURUT CARA
YANG DITETAPKAN DAN MENUNJUKAN HUBUNGAN KEHARUSAN
ANTARA SUATU KONDISI DENGAN AKIBATNYA
3.KEBERLAKUAN HUKUM SECARA SOSIOLOGIS:
KAIDAH HUKUM BERHASIL MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS HUKUM
DALAM MASYARAKAT YANG DASARNYA ADALAH KEKUASAAN DAN
PENGAKUAN

50. TERJADINYA PERUBAHAN SOSIAL
1. KARENA DORONGAN UNTUK TERJADINYA PENYESUAIAN-
PENYESUAIAN TERHADAP PERUBAHAN YANG DATANG
DARI LUAR
2. KARENA TERJADI PERTUMBUHAN BAIK MELALUI
DIFERENSIASI STRUKTURAL MAUPUN FUNGSIONAL
3. KARENA ADANYA PENEMUAN-PENEMUAN BARU OLEH
ANGGOTA MASYARAKAT
CATATAN : DALAM HAL DEMIKIAN TERJADI SALING PERTUKARAN DIANTARA
SISTEM KEBUDAYAAN DAN SISTEM SOSIAL (TERJADI FENOMENA SALING
MERASUKI DIANTARA SUB SISTEM SATU SAMA LAIN YANG DISEBUT
INSTITUSIONALISASI)

51. SISTEM SOSIAL

52. HUKUM DAN SISTEM SOSIAL
• Teori sibenertika Talcott Parson : sistem sosial
merupakan suatu sinergi antara berbagai sub sistem
sosial yang saling mengalami ketergantuangan dan
keterkaitan.
• Adanya hubungan yang saling keterkaitan, interaksi dan
saling ketergantungan.
• Hukum dan politik saling dominasi untuk menjadi yang
paling unggul/ dominan/ primer dalam konfigurasinya.
• Hukum dalam kehidupan sistem sosial seharusnya
hukum menjadi sus sistem yang menentukan.
• Salah satu sistem yang dominan akan diikuti oleh sistem
yang lainnya, demikian juga ketika terjadi supremasi
hukum maka aspek-aspek lain mengikuti.

53. • Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan
agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut
dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas.
Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada
lima, yaitu :
• 1. Hukumnya sendiri.
• 2. Penegak hukum.
• 3. Sarana dan fasilitas.
• 4. Masyarakat.
• 5. Kebudayaan.

54. Hukum sebagai Mekanisme Pengintegrasi (Bredemeier)
Masukan dari fungsi Proses Pengintegrasian Bentuk Keluaran
Adaptasi
(Ekonomi)
Penataan kembali proses
produksi dalam masyarakat
Legalisasi dan konkretisasi
tujun-tujun masyarakat
Sistem Hukum
(Pengadilan)
Pengerjaan Tujuan
(politik)
KeadilanMempertahankan
pola (Budaya)

55. • Talcot Parsons mengemukakan bahwa tugas
utama dari suatu sistem hukum adalah melakukan
fungsi integratif, yaitu mengurang konflik dan
melancarkan proses interaksi pergaulan sosial.
• Harry C. Bredemeier, berusaha memerinci asupan-
asupan (infut) dan keluaran-keluaran (outputs)
yang terdapat dalam proses timbal balik yang
fungsional antara sub sistem hukum dan sub
sistem lain di dalam sistem sosial

56. HUKUM SEBAGAI SARANA PERUBAHAN SOSIAL
• Hukum sebagai sarana perubahan sosial, pertama kali
dikemukakan oleh Roscoe Pound. Aliran ini semula
memberikan koreksi terhadap pandangan yang melihat
hukum itu sebagai peraturan yang abestrak yang tidak
ingin bersangkutan dengan tujuan sosial yang ingin
dicapai oleh hukum. Ide ini dikemukakan dalam
tulisannya yang berjudul, Scop and Purpose of
Sociological Jurisprudence; isinya :
1. mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembga
serta ajaran-ajaran hukum
2. Mempelajari beroperasinya hukum dalam masyarakat
serta efek yang ditimbulkannya.

57. 3. Melakukan studi tentang bagaimana membuat peraturan-
peraturan hukum yang efektif.
4. Mempelajari sejarah hukum yang tidak hanya
mengetahui alur perjalanan hukum dalam sejarah, tetapi
mempelajari efek sosial yang ditimbulkan ketika itu.
5. Menerima kehadiran peraturan-peraturan sebagai
pedoman-pedoman umum bagi para hakim, tapi mendesak
agar para hakim bebas untuk mempersoalkan kasus yang
dihadapinya.
6.Pada akhirnya, semua hal tersebut hanyalah sarana untuk
mencapai tujuan, yaitu bagaimana mengusahakan secara
lebih efektif agar tujuan hukum itu tercapai.

58. HUKUM DAN NORMA SOSIAL
• Social Control bertujuan  semua orang berperilaku sesuai
harapan yang menimbulkan konformitas social yaitu pola perilaku
yang sesuai dengan norma sehingga tercapai tujuan
diberlakukannya suatu kaidah sosial.
• Kenyataannya sering terjadi kondisi-kondisi unconformity,
sehingga kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau
kekuasaan negara tidak sesuai harapan yang ada.
• Kontrol social dapat dilakukan oleh masyarakat (social control by
society) maupun oleh Negara (social control by government).
• Kontrol oleh masyarakat melalui kaidah social non formal
sementara oleh Negara dilakukan melalui kaidah social bersifat
formal.

59. Pengaruh konfigurasi politik terhadap
karakter produk hukum (Moh. Mahfud)
• Konfigurasi politik  Karakter produk hukum
Demokratis  Responsif/ otonom
Non demokratis/otoriter  Konservatif, ortodoks, represif
• Ciri-ciri demokratis:
-Peran serta publik dalam pembuatan kebijakan negara/ publik.
-Badan perwakilan menjalankan fungsi dalam pembuatan kebijakan.
-Pers bebas sebagai fungsi kontrol.
• Ciri-ciri hukum yang responsif atau otonom:
-Hukum memenuhi kebutuhan kepentingan individu dan masyarakat.
-Proses pembuatan hukum partisipatif.
-Fungsi hukum sebagai instrumen pelaksana kehendak rakyat.
-Interpretasi hukum dilakukan oleh yudikatif.

60. TEORI TALCOTT PARSONS
• Sistem sosial terbentuk dari interrelasi dan interaksi yng
dilakukan oleh individu-individu, oleh karena itu
masyarakat memiliki kebebasan-kebebasan tertentu
untuk memenuhi kebututuhan-kebutuhannya.
• Kebebasan itu ditandai oleh adanya stabilitas dalam
hubungan timbal balik dengan lingkungannya.
• Tindakan individu dalam masyarakat yang luas dibatasi
oleh dua macam lingkungan yaitu alam fisik organik dan
yang bersifat ideal disebut realitas tertinggi.

61. Sub sistem budaya Mempertahankan pola
Sub sistem Sosial Integrasi
Sub sistem Politik Mencapai Tujuan
Sub sistem Ekonomi Adaptasi
(energi tinggi)
Realitas Tertinggi--- tingkat iformasi tinggi (kontrol)
FISIK ORGANIK
Yang dimaksud pengendalian secara sibernetik adalah sistem-sistem yg memiliki
informasi yg tinggi tetapi energi rendah mengatur sistem informasi lebih rendah
tetapi energi lebih tinggi

62. HUKUM DAN PENYELESAIAN KONFLIK
6.Penyerahan dengan
Kekerasan :
Kererasan
5.Yuridis Politis : Penyelesaian bertahap tanpa kekerasan, aksi
Sosial/tindakan politik, regulasi, penyerahan
melalui pemerintah
4.Yuridis Normatif : Proses Pidana, Proses Perdata, Proses Administrasi,
Arbitrase
3.Pra Yuridis : Jasa Penengah, Musyawarah, Perdamaian,
Penyerahan
2.Dikelola sendiri : Dengan Undian, kesepakatan, Perundingan
1.Penyelesaian konflik: Penyerahan sementara, keluar/lari/penyerahan

63. SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERUBAHAN
• Menurut Arnold M.Rose, ada 3 teori tentang perubahan sosial yg
kemudian dihubungkan dengan hukum :
• 1. akumulasi progresif dari penemuan dibidang teknologi dan
motivasi keuntungan ekonomis (prilaku baru yg membutuhkan
hukum baru, mesin,radio, TV, alat2 komunikasi)
• 2. kontak atau konflik antar kebudayaan (alam pikiran menjadi
lebih terbuka bukan sematap-mata karena peniruan atau paksaan,
kontak kebudayaan), membutuhkan hk baru.
• 3. Gerakan sosial, terjadinya ketidakpuasan dibidang-bidang
tertentu yg menyebabkan terjadiya ketidak tentraman, kemudian
melahirkan hukum baru (HAM, GENDER,KB)

64. Proses Pelembagaan (Efektivitas Hukum)
• Ketaatan seseorang bersikap tindak atau berperilaku sesuai dengan harapan
pembentuk undang-undang.
• pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku, dapat diklasifikasikan
sebagai ketaatan (compliance), ketidaktaatan atau penyimpangan (deviance)
dan pengelakan (evasion).
• Efektifitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan
kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang
yang sah.
• Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum threats dan promises, yaitu
suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada faedahnya
untuk dipatuhi atau ditaati. Internal values merupakan penilaian pribadi
menurut hati nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu
sikap tingkah laku.

65. Friedmann: mengemukakan bahwa sebuah sistem hukum,
• pertama mempunyai struktur.
•Kedua memiliki substansi, meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia
yang berada didalam sistem itu. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini
adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan
oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula.
•Aspek ketiga, budaya hukum meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran serta
harapannya. Struktur dapat diibaratkan sebagai mesin. Substansi adalah apa yang
dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum (legal culture) adalah
apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan
mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.
•Ancaman hukuman dalam sanksi negatif .

66. • Lawrence Friedman (2001: 11-18) selanjutnya menguraikan tentang fungsi sistem
hukum yakni:
a. Fungsi kontrol (social control), yang menurut Donald Black bahwa semua hukum
berfungsi sebagai kontrol social.
b. Berfungsi untuk meyelesaikan sengketa (dispute settlement) dan konflik (conflict).
Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk
pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan-pertentangan
yang bersifat makro dinamakan konflik.
c. Fungsi redistribusi atau rekayasa social (redistributive function or social engineering
function). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan
perubahan social yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
d. Fungsi pemeliharaan social (social maintenance function). Fungsi ini berguna untuk
menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan susuai dengan aturan mainnya
(rule of the game).
• Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk
mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (frame work) yang
telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

67. • Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan
agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut
dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas.
Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada
lima, yaitu :
• 1. Hukumnya sendiri.
• 2. Penegak hukum.
• 3. Sarana dan fasilitas.
• 4. Masyarakat.
• 5. Kebudayaan.

69. Menurut Satjipto Rahardjo :
Penegakann hukum itu menyangkut unsur-unsur :
• 1. bahan-bahan
• 2. kebijakan yang dipilih
• 3. ciri sosial dari pribadi hakim
• 4. sosialisasi profesional hakim
• 5. kendala keadaan
• 6. kendala organisasi

70. 1. bahan-bahan : asal usul sosial perkara yang masuk : ditentukan
oleh, -pengetahuan tentang hukum, kemampuan biaya dan budaya
hukum.
2. kebijakan yang dipilih :
Fungsi
Tujuan
Dasar
Pengayoman dan alat
revolosi
Masyarakat sosialis
Indonesia
Keadilan berdasarkan KYE
Menegakkan hukum dan keadalian
berdasarkan PS
Terselenggaranya Negara Hukum RI
Keadilan berdasarkan KYE
UU No 19/1964 kekuasaan kehakiman UU No 14/1970 kekuasaan
kehakiman

71. 3. ciri sosial dan pribadi hakim : latar belakang
perorangannya, pendidikannya, dan faktor2 kongrit yg
dihadapi ketika mengambil keputusan.
4. sosialisasi profesional hakim : kebebasan berfikir yg
dimiliki hakim akan dipengaruhi oleh sistem birokrasi yg
ada.
Konfigurasi politik  Karakter produk hukum
Demokratis  Responsif/ otonom
Non demokratis/otoriter  Konservatif, ortodoks, represif
5. kendala keadaan : Julius Stone menyebutnya dengan
expected reactions. Seorang hakim tidak dapat bertindak
menuruti keinginannya sendiri, melainkan dilingkungi
oleh harapan (satus dan keinginan)

72. 6. KENDALA ORGANISASI : Kendala tugas-tugas
tambahan, majerial dalam organisasi (fasilitas,
tenaga/kerjasama, penggajian/honorarium/jam
kerja).

73. • Ciri-ciri konfigurasi Politik Otoriter :
-Pemerintah atau eksekutif dominan.
-Badan perwakilan sebagai alat justifikasi ( tukang stempel).
-Pers yang tidak bisa bebas.
• Ciri-ciri Hukum Konservatif/Ortodok/Reperesif:
-Hukum untuk memenuhi visi politik penguasa.
-Pembuatan hukum tidak partisipatif.
-Fungsi hukum sebagai legitimasi program penguasa.
-Hukum abstrak dan interpretasi penguasa sesuai dengan
visi politiknya.

74. DIMENSI KEBUTUHAN HUKUM DI DLM MASYARAKAT
1.Merupakan himpunan moralitas & wahana utk
mencapai cita2 sosial (Durkheim). Masa itu hk
dianggap satu-satunya perekat sosial.
2.Hukum sebagai alat paksa pemegang kekuasaan,
dipengaruhi oleh kepentingan ideal, material, dan
kepentingan kelompok-2 dlm masyarakat sehingga
menjadi struktur sosial (Weber).
3.Masyarakat selalu berubah, keberadaan hukum
harus mengabdi kepada kepentingan rakyat untuk
menekan kaum borjuis (Karl Marx).

75. KOMPONEN QUID JURIS QUID FACTI
Fokus Peraturan-Peraturan Struktur Sosial
Proses Logika Akal budi
Orientasi Kepentingan Moral
Perspektif Seragam Bervariasi
Kegunaan Praktis Alamiah
Tujuan Pengendalian Keseimbangan
PENGEMBANGAN HK TDK TERLEPAS DARI ASPEK NORMATIF DAN
SOSIOLOGIS. DALAM KENYATAAN KEDUA MODEL TSB SALING
TERKAIT, SALING MELENGKAPI, DAN SALING KONTRADIKSI DLM
APLIKASI
PENDEKATAN HUKUM MASYARAKATPENDEKATAN HUKUM MASYARAKAT
(Malinowski)(Malinowski)

76. KEBENARAN HUKUM
• Hukum memiliki jangkuan luas dalam kehidupan. Praktisi
hukum cenderung berorientasi ke “quit juris” (kebenaran
normatif).
• Masyarakat – potensi harmoni – konflik. Pakar sosiologi/hk
masyarakat cenderung berorientasi ke “quid facti”
(kebenaran empiris).
• Kebenaran : ditentukan oleh kekuasaan atau disahkan oleh
sistem politik.
• Kebenaran hukum masyarakat : kesesuaian antara fakta
empiris dengan teori yg dijadikan ukuran utk melihat
kebenaran.

77. PERILAKU NORMATIF
(Emile Durkheim)
ATMOSPHERE
Suasana
STRUKTUR
FUNGSI/TUGAS
PRESSURE
Desakan
Pengembangan
&
Pemeliharaan
UNITY
Kekompakan
LEMBAGA
PENEGAK HUKUM
KEPATUHAN
HUKUM
KEWIBAWAAN HUKUM

78. TERPOLA
INSTRUMENTAL
PENDEKATAN
SOSIOLOGIS
KRITIS
KREATIF
OBYEKTIF SUBYEKTIF
PERILAKU

79. PERILAKU SOSIOLOGIS
(Emile Durkheim)
PERILAKUMASALALU
PERILAKUMASADATANG
PERILAKU
TERAPAN
• Apa yg jadi motif
• Bgm pola perilakunya
• Apa ciri individu
• Mengarahkan
• Mengubah
• Mengendalikan
Anda
tdk
dpt
Mem
ukul bola
Jk
hanya
bljr dr
buku
• Mem
coba
• Mem
praktekkan
POTENSI
MANUSIA
• Kepaduan (cohesiveness)
• Komitmen (commitment)
Ikut serta / tdk sibuk
dg kegiatan sendiri

80. • Substansi hukum meliputi : aturan, norma, & pola perilaku
(hk yg tertulis & hk yg berlaku – hidup dalam masyarakat).
• Struktur Hukum meliputi : tatanan daripada elemen
lembaga hukum (kerangka organisasi & tingkatan dr
lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan,
kepengacaraan).
• Budaya hukum meliputi : nilai-nilai, norma-norma &
lembaga-lembaga yg menjadi dasar daripada sikap perilaku
hamba hukum.
SISTEM HUKUMSISTEM HUKUM
(Friedman)(Friedman)
Adl seperangkat operasional hukum yg meliputi sub-Adl seperangkat operasional hukum yg meliputi sub-
sistem hk, struktur hukum, & budaya hukumsistem hk, struktur hukum, & budaya hukum

81. RAGAM SISTEM HUKUM
(Eric L. Ricgard)
• Civil law (Eropa Kontinental) : hukum berdasarkan kode sipil
yg terkodifikasi.
• Common law (Anglo Saxon) : hukum berdasarkan kebiasaan.
• Islamic Law (Timur Tengah) : hukum berdasarkan Syariah
Islam yg bersumber dari Al-Quran & Hadis.
• Socialist law : hukum yg mendasari kepentingan umum.
• Far East law (Timur Jauh) : hukum berdasarkan perpaduan
antara civil law, cammon law, dan hukum Islam.

82. FUNGSI HUKUM DI DLM MASYARAKAT
1. SBG SARANA KONTROL SOSIAL.
Suatu proses yg dilakukan utk mempengaruhi orang-2 agar
berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yg disepakati bersama. Kontrol
sosial dijalankan dg menggerakkan bbrg aktivitas alat ngr utk
mempertahankan pola hubungan & kaedah-2 yg ada.
2. Pendekatan Autonomy.
Fokusnya adl kajian thd ideologi, prinsip-2, doktrin-2, dik profesi hk
yg mandiri dlm kaitan dengan manajmen, orgs dll.
3. SBG SARANA REKAYASA SOSIAL.
Suatu proses yg dilakukan utk mengubah perilaku masyarakat,
bukan utk memecahkan masalah sosial.
4. Pendekatan value free.
Fokusnya adl kajian tgd isu-2 ttg keadilan kelas, pola-2 diskriminasi
rasial. Hk dlm upy pemecahan mslh sosial spt kemiskinan, kelas
pekerja, jender, anak-2, manula & gol yg tertindas.

83. INTERDEPENDENSI HUKUM
1. Hukum dg Organisasi.
2. Hukum & keadilan sosial.
3. Hukum & kekuasaan.

84. INTERDEPENDENSI HUKUM DG ORGANISASI
HUKUM
ORGANISASI
Input ke dlm
organisasi
adl input
bagi peraturan
Out put dari
organisasi adl
out put bagi
peraturan

85. INTERDEPENDENSI HUKUM DG KEADILAN SOSIAL
MASYARAKAT
INDIVIDU
INDIVIDU
MASYARAKAT
perilaku individu +
perilaku organisasi -
Tuntutan individu -
Berbagai inisiatif & kreatif +
kesejahteraan > 0
kesejahteraan < 0
Kontribusi warga masyarakat +
Berbagai pembatasan sikap perilaku -

86. INTERDEPENDENSI HUKUM DG KEKUASAAN
H U K U M
KEKUASAAN
Kelangsungan hidup individu tergantung daripada kuatnya
hukum
Intput lemahnya
Hukum adl output
menguatnya
kekuasaan
Input menguatnya
Hukum adl
Output melemahnya
kekuasaan

87. HUKUM DAN MORALITAS
(Emile Durkheim)
Moralitas
Masyarakat
milieu
Masyarakat
Sui genneris
Disiplin Otonomi
Ilmu
Keteraturan
tindakan
Keterikatan
kelompok
Otoritas
Kepentingan
Kolektif

88. HUKUM DLM KONTEKS PERUBAHAN SOSIAL
S O L I D A R I T A S S O S I A LS O L I D A R I T A S S O S I A L
KESADARAN KOLEKTIF
(Collective Conscience)
M E K A N I S
Masy.sederhana
O R G A N I S
HUKUM REPRESIF HUKUM RESTITUTIF
Masyarakat segmental Masyarakat modern

89. PERUBAHAN SOSIAL vs NETRALITAS HUKUM
TUJUAN HUKUM
1. KEADILAN SOSIAL
2. KEBENARAN
3. KEMANFAATAN
SOSIAL
ARUS POLITIK GLOBAL
PEMBANGUNAN NAS
PERUBAHAN
SOSIAL
MASALAH
SOSIAL
NETRALITAS
HUKUM

90. LANGKAH MENGADILI SUATU PERKARA MENURUT HUKUM
(ROSCOE POUND)
1. MENEMUKAN HUKUM:
ARTINYA DARI BANYAK KAIDAH DI DALAM SISTEM HUKUM, MANAKAH YANG
AKAN DITERAPKAN BERDASARKAN BAHAN YANG SUDAH ADA MENURUT CARA
YANG DITUNJUKAN OLEH SISTEM HUKUM
2. MENAFSIRKAN KAIDAH:
KAIDAH YANG DIPILIH DAN DITETAPKAN LALU DI TAFSIRKAN UNTUK
MENEMUKAN MAKNANYA SEBAGAIMANA KAIDAH ITU DIBENTUK DAN
BERKENAAN DENGAN KELUASANNYA YANG DIMAKSUD
3. MENERAPKAN KAIDAH:
KAIDAH YANG TELAH DIPILIH DAN DITETAPKAN KEMUDIAN DITERAPKAN PADA
PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI

91. FENOMENA HUKUM MASYARAKAT
• Hak atas non-diskriminasi (atas dasar jenis kelamin, gender,
dan /atau kemampuan melahirkan anak, ras, kebangsaaan
dst)
• Hak atas perlakuan sama antara laki-laki dan perempuan
(dalam bidang khusus, seperti lapangan kerja, sistem
peradilan dll)
• Hak untuk bebas dari kekerasan
• Hak sipil dan politik lainnya (berkumpul, mengelaurkan
pendapat dll)
• Hak atas pembagian waris bagi wanita.
• Perubahan tata-nilai dlm kesenian (musik)
• Perkawinan sesasama jenis. dll

92. HUKUM SBG ALAT KEJAHATAN
Law as a tool of crime, perbuatan jahat dg menggunakan hukum
sbg alatnya sulit dilacak karena diselubungi oleh hk dan berada
dlm hukum.
Judicial activism
Kecendrungan hakim mengembangkan atau memperluas
pengertian hukum & peraturan konstitusi yg berlaku dgn gunakan
interpretsi hukum menurut pendapatnya
Kecendrungan para penegak hukum untuk mengarah ke upaya
memperluas/mempersempit pengertian peraturan hkm & ketetapan
konstitusi diluar kehendak pembuat peraturan hukum & ketetapan
tsb

93. • Judicial crime
Kejahatan yg dilakukan aparat penegak hukum, yg
salah guanakn jabatan yg buat org bersalah atau
tidak.
• Criminal lawyer, jadi langganan para penjahat
&penjahat terorganisir. =>merekayasa alibi,
pengaruhi polisi dlm buat berita acara, menakuti
saksi, menyuap hakim, ancam hakim

94. Extra judicial crime
• Lembaga yg terbentuk karena ketidakpuasan
masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.
• Masy tdk percaya integritas moral para penegak
hkm krn aparat telah banyak melakukan
penyalahgunaan wewenang bahkan telah
melanggar hukum tetapi tidak dihukum.

95. MASALAH SOSIAL
Secara umum masalah sosial merupakan penyimpangan
perilaku individu maupun lembaga di dalam masyarakat
yg dirasakan mengganggu, berbahaya dan merugikan
bagi kepentingan orang banyak atau masyarakat umum.
BIDANG-BIDANG PERMASALAHAN SOSIAL :
1. Folkways → Perangkat peran - Fungsi lembaga.
2. Mores → Perilaku peran - Peran lembaga.
3. Customs → Kegagalan berperan - Pros pelembagan.
4. Laws → Konflik peran - Kepentingan - lembaga.

96. ALIENASI
(Ketidakberdayaan, ketidakberartian, ketiadaan
norma, keterpencilan, keterasingan,
ketidakseimbangan diri)
Keterasingan diri atas karyanya di dlm masyarakat
atau kelompok, disertai perasaan tanpa norma,
tanpa arti, tanpa daya, tanpa kemampuan, tanpa
perhatian, merasa rendah diri, terisolasi, dan
tersingkir dalam kehidupan.

97. A N O M I
• Kondisi masyarakat yang tidak memiliki
seperangkat norma dan sistem nilai yang dihayati
kebenarannya, berlaku secara konsisten, dan
digunakan sebagai pedoman oleh warga
masyarakatnya.
• Nilai-nilai lama telah ditinggalkan sedangkan nilai
baru belum terbentuk.
• Cara menerapkan nilai lama tidak sesuai dengan
perkembangan, sedangkan cara baru belum ada.

98. ANOMALI
• Anomali adalah proses penyimpangan fungsi-
fungsi lembaga dalam masyarakat yg tdk
segera diperbaiki peranannya sehingga
menimbulkan kegalauan atau keadaan anomi.
• Bentuknya berupa pelanggaran thd norma-
norma sosial yg tlh melembaga atau mapan,
tidak ada sanksi yg efektif, & tidak melakukan
perubahan scr substansial cara utk mengatasi
masalah.

99. INVOLUSI
• Involusi adalah kemunduran, kemerosotan kebudayaan kr
ketidakseimbangan yang terjadi di dalam kehidupan sosial
sudah mencapai bentuk yang pasti, namun tidak berhasil
diseimbangkan atau diubah menjadi suatu pola baru, justru
terus berkembang hingga menjadi semakin rumit.
• Bentuknya berupa peningkatan teknik melangsungkan
kehidupan atas dasar ketertutupan (exclucivisme), dlm
konteks mekanisme daya tahan masyarakat (defence-
mechanisme), hingga sikap sosial mengalami dehumanisasi,
kepekaan sosial menghilang, persepsi sosial menjadi kabur,
kebanggan hanya pada lambang-lambang kesuksesan, mabuk
kekuasaan, materi dan panik

100. POLARISASI
• Proses terjadinya dua lapisan dalam masyarakat (lapisan
atas dan lapisan bawah) yang menunjukkan perbedaan sikap
dan kemampuan dalam merespon ilmu pengetahuan dan
teknologi serta hasil-hasil pembangunan sedemikian rupa,
sehingga tingkat kesejahteraan dan kemampuan kedua
lapisan itu jauh berbeda.
• Bentuk a.l adl kesenjangan dlm kesejahteraan, pendidikan,
akses dlm berpolitik dll.

101. STEREOTIPE
• Kesan (pandangan salah, prasangka) tentang ciri-ciri
tertentu (khusus) kelompok luar yang telah diterima
secara luas oleh masyarakat.
• Citra kaku tentang suatu kelompok ras atau budaya yang
dianut tanpa memperhatikan kebenaran citra tersebut.
• Kecenderungan bahwa sesuatu yang dipercayai orang
besifat terlalu menyederhanakan dan tidak peka terhadap
fakta obyektif.
• Stereotype mungkin ada benarnya, tetapi tidak
seluruhnya benar.

102. PATOLOGI SOSIAL
• Semua tingkah laku yg bertentangan dg norma kebaikan, stabilitas lokal,
pola kesedarhanaan, moralitas, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup
rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal (Penyakit
Masyarakat).
• Perkembangan tdk seimbang dari macam-2 bag kebudayaan, shg
melahirkan kesenjangan sosial, kelambatan kultural (cultur lag),
disorganisasi sosial, hingga disintegrasi sosial.
• Inter-dependensi antara disorganisasi sosial dan lingkungan budaya yg
buruk merupakan rangsangan bagi orang normal menjadi sakit sosial
(sosiopatik).
• Bentuknya : Kemiskinan, Kejahatan, Pelacuran, Alkoholisme, Narkotika,
Perjugian, Pelacuran

103. EROSION PATRON-CLIENT BOND
Pengikisan hubungan ketergantungan antara
Klien (yang dipimpin, dilindungi, anggota)
terhadap Patron (Pelindung, Pemimpin)
disebabkan oleh menguatnya nilai kesadaran
rasional di satu sisi, di sisi laian melemahnya
nilai ketauladanan dan rasa tanggungjawab)
Patron sbg pengaruh dr orientasi materi yg
menonjol, serta berfikir dan bertindak scr
ekonomis.

104. K R I S I S
• Krisis adalah proses melemahnya daya
pengikat sosial berupa nilai-nilai, lembaga-
lembaga, fungsi-fungsi, status-status, peranan-
peranan, mekanisme, cara-cara hidup dalam
masyarakat
• Bentuknya berupa kontradiksi-kontradiksi sikap
dan tindakan dlm bentuk arogan, brutal,
agresif, anarkhi di masyarakat dalam
menghadapi setiap kebijakan yg dianggap tidak
selaras dengan pendapat umum

105. C R I M E
• Crime is societal problem not criminal justice problem
(Radcliff Brown).
• Tindakan yang bertentangan dgn rasa solidaritas
kelompok (Thomas).
• Pelanggaran terhadap perasaan ttg kasihan dan kejujuran
(Garofalo).
• Konsep kejahatan sering dilihat dr aspek kegarangan
tindakan (Feloni = kejahatan serius; Misdemeanor =
kejahatan yg kurang serius)

106. Organized Crime : Suatu tindak kejahatan yg dilakukan
oleh sekelompok orang scr sistematis
(semacam modus operandi).
Criminal Organization : Suatu organisasi yg didirikan
oleh para penjahat utk mengoptimalkan pencapaian
tujuan (punya struktur organisasi yg jelas, memiliki
keanggotaan tetap, menggunakan peralatan teknologi,
memiliki aksi kejahatan yang berkelanjutan,
menggunakan akumulasi kekuasaan
State Organized Crime : tindakan yg menurut hk
ditentukan sbg kejahatan & dilakukan olh pejabat pmrth
dlm menunaikan tugas dr negara.
Crime againts humanity : 1) kejahatan perang; 2)
pembersihan etnik (genocide; 3) perbudaan dll.

107. TIPE KEJAHATAN PD MASYARAKAT INDUSTRI
• Penyelundupan (smuggling) sbg bentuk kejahatan
konvesional yg berdimensi baru, memanfaatkan teknologi
komunikasi, transpotasi (kapal curah, container, cargo air
transportation, diplomatic bag dll).
• Penyebaran hama & penyakit melalui bahan makanan import
kadaluarsa, baik berasal dr ngr pengeksport yg kondisi alat
angkutnya buruk, maupun yg tertahan di pelabuhan tujuan.
• Pasar gelap (black market) barang-2 terlarang spt makanan,
minuman, disebarkan melalui pengemasan & peredaran yg
tdk konvensional (pembuangan limbah 3B, debt collector).

108. • Pemalsuan merk dagang terkenal & pembajakan
hak paten.
• Penggelapan pajak, pemalsuan restitusi pajak.
• Penyalahgunaan credit card, pecurian pulsa telp,
money laundry.
• Pelecehan sex dan child abused, kejahatan yg
bersumber dr tekanan psikologis akibat kerja
berat & diburu wakt.
• Cyber crime (kejahatan maya).
• Kejahatan Asuransi.

109. TERORISME
• Strategi untuk mencapai suatu tujuan dengan
menggunakan cara kekerasan atau ancaman
kekerasan utk memaksa pemerintah, penguasa &
rakyat dengan menimbulkan rasa takut.
• Digunakan olh kelompok yg hanya memperoleh
dukungan kecil, tetapi memiliki keyakinan yang teguh
atas kebenaran tujuannya.
• Berbagai tujuan terorisme : menarik perhatian dunia,
mengacaukan stabilitas pemerintahan, mendukung
revolusi, dan balas dendam.

110. WHITE COLLOR CRIME
• Ciri-2 WCC menurut Laura Snider :
- Dilakukan dlm konteks kewenangan.
- Berlindung di balik jabatan.
- Akibat yg ditimbulkan meluas.
- Menguntungkan diri sendiri maupun kelompok.
- Dilakukan dlm konteks sindikat.
• Label yg mengandung pesan moral & politik utk kejahatan yg
dilakukan olh orang-2 yg memiliki kedudukan sosial tinggi &
terhormat dlm pekerjaannya (para pengusaha & eksekutif).
• Kegiatan tdk sah tanpa menggunakan kekerasan scr langsung
teruama menyangkut penipuan, penyesatan, penyembunyian
informasi, penggelapan dan manipulasi.
• WCC menggugurkan teori yg menyatakan pelaku kriminal adl
orang-2 yg berasal dr kelas sosial & ekonomi rendah.

111. PENCEGAHAN KEJAHATAN
Perasaan takut thd pelaku kejahatan (karena niat & peluang
berbuat jahat longgar), shg perasaan aman masyarakat
terganggu.
Akar masalah kejahatan menyangkut Faktor Korelatif
Kriminogen.
Pencegahan kejahatan adalah upaya bersama yang
dilakukan oleh aparat dan masyarakat umum dalam
menjaga kelembagaan sosial, sistem sosial, dan peran-
peran masyarakat melalui mekanisme yg telah melembaga
untuk mewujudkan perasaan aman.

112. • Pencegahan = antisipansi sebelum masalah terjadi,
penanganan kejahatan pada hulu permasalahan.
• Mencegah orang menjadi penjahat & menjadi
korban kejahatan.
• Mengendalikan keadaan agar tidak dimanfaatkan
utk berbuat jahat.
• Pengenalan metode penanganan kejahatan, serta
peluang terjadinya kejahatan sejak dini (sejak anak-
anak melalui pembinan terhadap kenakalan remaja.

113. JUDICIAL ACTIVISM
• Kecenderungan hakim mengembangkan atau
memperluas pengertian hukum dan peraturan
konstitusi yang berlaku dengan menggunakan
interpretasi hukum mnrt pendapatnya.
• Kecenderungan para penegak hukum untuk
mengarah ke upaya memperluas atau
mempersempit pengertian peraturan hukum dan
ketetapan konstitusi di luar kehendak pembuat
peraturan hukum dan ketetapan tersebut.

114. JUDICIAL CRIME
Kejahatan yang dilakukan olh aparat
penegak hukum dlm konteks jabatan dan
kekuasaannya untuk menetapkan seseorang
atau sekelompok orang salah atau tdk salah
dg cara menyimpangkan perkara dari tujuan
hukum, dengan menguntungkan diri sendiri
& merugikan fihak lain yg berperkara serta
merusak tatanan hukum.

115. CRIMINAL LAWYER
Aktivitas lawyer yang menjadi langganan para penjahat
khususnya penjahat yg terorganisir. Pekerjaan mereka a.l :
merekayasa alibi, mengatur pertemuan yb bersifat
tersembunyi, mempengaruhi polisi dlm membuat berita
acara, menakut-nakuti saksi, mengaburkan peristiwa/
perkara melalui mass media, menyuap aparat gakkum,
hingga mengancam hakim.

116. EXTRA JUDICIAL CRIME
• Lembaga yg terbentuk kr ketidakpuasan masyarakat
atas kinerja para penegak hukum.
• Masyarakat tdk mempercayai integritas moral para
penegak hukum kr aparat tlah melakukan
penyalahgunaan wewenang & memberi
perlindungan thd praktek-2 kejahatan.
• Masyarakat mengganggap tindakannya mrpkn
tindakan suci (mahatma) & mrpkn hk positif.
• Masyarakat melakukan upaya penegakan hukum
menurut pandangan & cara-cara mereka sendiri.

117. PERILAKU KOLEKTIF
(Horton & Hunt, Smelser, Kornblum, Light, Keller)
• Tindakan yg dilakukan scr bersama olh sejumlah orang,
bersifat temporer (tdk bersifat rutin), tdk terorganisasi.
Cenderung tdk terkendali.
• Sebagai tanggapan atas rangsangan tertentu atau
dipicu olh suatu rangsangan yg sama (peristiwa, benda,
ide), sangat dimungkinkan merusak dan berlaku
kriminal.
• Contoh : Kerumunan berubah menjadi penjarahan.
• Penjarahan di New York – 1977, Los Angeles – 1992, 10
Mei 1963 di Bandung, 13-15 Mei 1998 di Jakarta.
• Perlu disiapkan teknik pengendalian kerumunan.

118. P A N I K
• Kondisi emosional yg diwarnai olh keputus-asaan &
ketakutan yg tdk terkendali, disertai penyelematan diri
scr kolektif yg didasari olh sikap histeris.
• Terjadi pd pok yg mengalami keletihan kr tekanan jiwa
(stress) berkepanjangan, berada dalam keadaan sangat
berbahaya & hanya memiliki kemungkinan membebaskan
diri scr terbatas.
• Setiap orang menempuh cara utk melindungi dirinya
sendiri.
• Peran “kepemimpinan” sangat penting dlm suasana
kepanikan (mengorganisasi agr kerjasama; hilangkan
ketidak pastian dg cara memberi arahan & bangun
percaya diri).

119. DESAS-DESUS (ISU)
• Berita yang menyebar secara cepat & tidak berdasarkan
fakta (kenyataan), dari soal moral hingga soal negara.
• Disebarkan kr dasarnya orang perlu & suka.
• Tercipta manakala terjadi ketegangan sosial.
• Dpt merusak nama baik (reputasi), kaburkan tujuan,
lemahkan semangat – digunakan utk propaganda.
• Tdk dpt dibantah secara efektif dgn menggunakan
penjelasan yg benar.
• Desas-desus yg berlangsung lama & diterima sbg
kebenaran bisa menjadi legenda.

120. GERAKAN SOSIAL
• Perilaku kolektif yg melakukan kegiatan dg kadar
kesinabungan tertentu utk menunjang atau menolak
perubahan yg terjadi di masyarakat atau kelompok.
• Awal mula gerakan dilakukan olh suatu kelompok yg
merasa tdk puas thd suatu keadaan; pribadi kecewa;
penyaluran kegagalan; atau mereka yg merasa hidup
kurang berarti.
• Semula bentuk gerakan tidak terorganisasi, terarah dan
terencana selanjutnya terorganisasi.
• Contoh: Gerakan perpindahan, gerakan ekspresif, gerakan
utopia, gerakan reformasi, gerakan revolusioner, KAMI
1966, Reformasi 1998.
• Gerakan ini setelah satu - dua dasawarsa mengalami
penurunan

121. CIVIL DISOBEDIENCE
• Pembangkangan sipil adl penyimpangan hk secara
umum dan terbuka karena terdorong oleh kata
hati serta pandangan moral, disertai dengan
kesediaan menerima sanksi hukum.
• Aksi tsb merupakan teknik paksaan tanpa paksaan
yang menggunakan tuntutan dr sejumlah orang
yang rela menderita demi menegakkan suatu
pandangan moral.

122. • Pembangkangan sipil disebabkan kr muncul-nya
kasus-2 yang berkaitan dengan adanya perasaan
kurang puas atas sistem hukum yang tidak adil.
• Aksi ini merupakan tindakan politik yang bukan
merupakan tindakan kekerasan dengan tujuan
untuk mengubah hukum atau kebijakan
pemerintah.
• Pembangkan sipil diilhami oleh pemikiran bhw
keadilan yg berlaku di masyarakat hanya untuk
golongan tertentu saja dan kurang
memperhatikan golongan yang lain.

123. • Pembangkangan sipil bisa mencapai tuntutan
yang dikehendaki apabila memiliki disiplin diri yg
kuat dari para pelaku, dan tdk mengarah ke
tindakan kekerasan.
• Cara ini umumnya berlaku di negara-negara
demokrasi di mana para pelaku telah memiliki
kesadaran cukup tinggi dlm hidup bernegara.
Dengan kata lain tuntutannya benar-benar utk
kepentingan bangsa dan negara.

124. • Social disobidience = Paksaan tanpa kekerasan
(nonviolent coercion) sbg teknik perlawanan (non
resistance) atau perlawanan pasif (pasif resistance).
• Sasarannya ialah membangkitkan perasaan simpati
masyarakat dan mempermalukan partai dominan
agar partai dominan mau membuat kelonggaran.
• Ada masa dan situasi tertentu di mana aksi kekerasan
lebih sering berhasil daripada aksi tanpa kekerasan.

125. HUMAN SECURITY
(Keamanan Manusia)
MULTI FASET KEAMANAN MANUSIA :
• Keamanan kultural & agama.
• Keamanan harta milik.
• Keamanan hak-hak manusia.
• Keamanan perempuan. Anak
dan lansia.
• Keamanan kerja.
• Keamanan keluarga & Kediaman.
• Keamanan makanan.
• Keamanan perjalanan.
• Keamanan informasi.
• Keamanan hak cipta.
• Keamanan pendidikan.
• Keamanan kesehatan. Jiwa & bencana.

126. PENDEKATAN DLM KEAMANAN MANUSIA :
• Pengusangan perang.
• Pengusangan kekerasan.
• Demokratisasi politik, ekonomi & hukum (peradilan)
• Keadilan hukum.
• Pelestarian lingkungan.
• Penyelesaian konflik scr damai.
• Perubahan umur kerja.
• Multikulturalisme & multirelijionisme.
• Hak manusia dg relativism kultural.
• Ekoteknologi.

127. INDUSTRI KEAMANAN :
• Asuransi (pendidikan, usia lanjut, rumah, kendaraan,
kecelakaan, harta, pekerjaan, perjalanan).
• Pengawalan, patroli, jaga malam.
• Detektif swasta.
• Pengamanan fisik (pagar, kunci, alarm, mata
elektronik, senjata api, foto kamera).
• Praktek dokter.
• Akutansi.

128. TANTANGAN KEAMANAN MANUSIA MASA DEPAN :
• Pangan, air, tanah, udara.
• Ekologi.
• Informasi.
• Kemiskinan mayoritas.
• Hak intelektual.
• Bencana alam.
• Perpecahan keluarga.
• Kesehatan.
• Radikalisasi agama.
• Terorisme.
• Trans-nasitional crime.
• Keseimbangan biomassa.

129. PROBLEM SOSIAL MASA KINI
• Upaya mempersenjatai diri dan upaya mengurangi persenjataan
(armament and disarment)
• Masalah Hak Asasi Manusia
• Alih teknologi, inflasi, tawar-menawar secara kolektif (collective
bargaining)
• Biaya pemerintahan (government budgeting),
• Inovasi kelembagaan (institutional innovation),
• Restrukturisasi sosial (social restructuring)
• Keikutsertaan buruh dalam mengelola perusahaan, juga dalam
hal penentuan kebijaksanan (codetermination) serta
keterlibatan buruh dlm manajemen (worker’s self management)

130. KONFIGURASI PROBLEM SOSIAL
PROBLEM MAKRO
STRATEGIS
PROBLEM MESSO
TAKTIS
PROBLEM MIKRO
TEKNIS
GRAND THEORYGRAND THEORY
MIDDLE RANCE THEORYMIDDLE RANCE THEORY
LOWER THEORYLOWER THEORY
MASALAH KELEMBAGAANMASALAH KELEMBAGAAN
MASALAH ORGANISASIMASALAH ORGANISASI
MASALAHMASALAH
INDIVIDUINDIVIDU

131. • Masalah Makro :
- Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- Fungsi Lembaga Arbritase.
- Sistem Kepolisian Nasional.
• Masalah Messo :
- Persaingan Usaha.
- Kepailitan Perusahaan.
- Transaksi Bisnis Nasional – Internasional.
- Peranan lembaga.
- Perbankan.
• Masalah Mikro :
- Perlidungan konsumen.
- Perlindungan wanita.
- PHK.
- Kenakalan remaja.

132. MASALAH-2 SOSIAL YURIDIS
Hak Atas Kekayaan Intelektual berdasarkan UU No.7
Tahun 1987 tentang Hak Cipta (Tinjauan dari teori
fungsional).
Eksistensi Badan Arbritase Nasional Indonesia Dalam
Penyelesaian Sengketa (Tijauan dari teori konflik…).
Sistem Kepolisian Nasional Indonesia Dalam Kerangka
Penegakan Hukum (Tinjauan dari teori konflik…).
Konspirasi Tender Dalam Hukum Persaingan Usaha
(tinjauan dari teori konspirasi).
Tanggungjawab Kepailitan Perusahaan (Tijauan dari teori
differential association)
Contoh:

133. Kontrak Investasi Antara Perusahaan Nasional dengan
Investor……(Tinjauan dari teori funsional)
Peranan KPK Dalam Mendinamisir CJS Guna
Mengoptimalkan Pemberantasan Korusi di Indonesia
Tinjauan dari teori fungsional).
Koordinasi Kerja Antara Polri dan BC Dalam
Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan di…
(Tinjauan dari teori fungsional).
Transfer Dana Secara Elektronik Melalui Kartu Kredit
(tinjauan dari teori pertukaran)
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna
Produk ……(Tinjauan dari teori konflik…)

134. Perlidungan Hukum Terhadap Wanita Korban Kejahatan
Perkosaan Tinjauan dari teori social reality of crime).
PHK Terhadap Karyawan Yang Melanggar Perjanjian Kerja
(tinjauan dari teori konflik…).
Keputusan Hakim Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh
Anak-anak (Tinjauan dari teori social reality of crime).
Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 1992
Tentang Kesehatan (Tinjauan dari teori kontrol sosial).
Penanggulangan Narkotika Di Lingkungan Remaja
Berdasarkan UU No.22 Tahun 1991 Tinjauan dari teori
kontrol sosial).

135. Sikap Para Gelandangan Terhadap perilaku Seks (Tinjauan
dari teori differential assosiation).
Konflik Ambon Ditinjau dari teori Konflik….
Fenomena Inul Daratista Dalam Konteks Pornoaksi
Ditinjau dari teori Anomi.
Analisis Terorisme Di Indonesia (Ditinjau dari teori
konflik…).
Ada Tommy Di Tenabang Ditinjau dari teori funsionalist
R.K Merton.
Kiprah Ustad Abu Ba’asir Ditinjau dari teori labeling.

136. Tawuran Antar Warga Masyarakat Desa Gabus Dan Dese
Jatimulyo (Tinjauan dari teori anomi R.K. Merton).
Pemberian Release & Discharge Ditinjau dari Teori Social
Reality of Crime.
Kejahatan Carding Ditinjau Dari Teori Differential
Association.
Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Akbar Tanjung
Ditinjau Dari Teori Labeling.
Rudy Ramli Dalam Kasus Bank Bali Ditinjau Dari Teori
Differential Association.

137. Analisis Kasus Teluk Buyat Ditinjau Dari Teori Konflik.
Kelompok Kapak Merah Ditinjau Dari Teori Differential
Association.
KKN H.M Soeharto Ditinjau Dari Teori Social Reality Of
Crime.
Eksistensi Hukum Internasional Pasca Agreasi Amerika
Serikat Ke Irak (Tinjauan dari teori konflik).
Pegawai Tengah Karier Sebagai Change Leader The
Telkom Way 135 Menuju Transformasi Customer Centric
Company (Tinjauan dari teori pertukaran).

138. TEORI FUNGSIONAL
(Durkheim, A. Comte, M. Weber, T. Parsons, H. Spenser)
• Kohesi sosial dalam masyarakat :
• Di setiap masyarakat senantiasa dijumpai suatu
keterkaitan (kohesi). Dalam masyarakat seperti itu
terdapat pengelompokan intermedier atas
lembaga lembaga kemasyarakatan, sehingga di dalamnya‑
ada semacam struktur tertentu.
• Jika dalam pengelompokan membagi nilai dengan
norma norma yang sama, maka masyarakat memiliki‑
aturan dalam pergaulan hidup, di mana orang orang‑
mempunyai ikatan erat dalam pengelompokan
intermedier, sehingga mereka mengindahkan nilai nilai‑
dan norma pergaulan hidup tersebut.
Grand Theory

139. TEORI KONFLIK
(Hobbes, Karl Maarx, Galtung, Dahrendorf, Simmel, Coser,
Slotkin)
• Konflik merupakan fenomena yg normal dan
natural.
• Konflik dpt menimbulkan keadaan tidak enak,
meresahkan, menegangkan, menakutkan namun
syarat bagi suatu perubahan.
• Konflik sosial merupakan pertentangan antara dua
pihak atau lebih yang menyangkut masalah
ekonomi, kekuasaan, keyakinan agama, ras.
Grand Theory

140. • Teori teori‑ Under Control atau teori teori untuk mengkaji‑
perilaku jahat seperti teori Disorganisasi Sosial, teori
Netralisasi dan teori Kontrol Sosial. Teori ini secara umum
membahas mengapa ada orang melanggar hukum
meskipun kebanyakan orang tidak demikian.
• Teori teori‑ Kultur, Status dan Opportunity seperti teori
Status Frustasi, teori Kultur Kelas dan teori Opportunity
yang menekankan mengapa adanya sebagian kecil orang
menentang aturan yang telah ditetapkan masyarakat di
mana mereka tinggal.
• Teori Over Control yang terdiri dari teori Labeling, teori
Konflik Kelompok dan teori Marxis. Teori ini lebih
menekankan kepada masalah mengapa orang bereaksi
terhadap kejahatan.
Lower Theory

141. A N O M I
(Emile Durkheim)
Anomi adalah keadaan deregulation dalam masyarakat,
karena tidak ditaatinya aturan aturan yang telah‑
mapan (aturan lama ditinggalkan sedangkan aturan
baru belum ada), kehidupan menjadi seolah-olah tanpa
pedoman, orang sulit manangkap apa yang diharapkan
dari orang lain baik untuk bersikap maupun bertindak,
sehingga keadaan menjadi galau atau membingungkan.

142. A N O M I
(R.K.MERTON)
• Innovation (pembaharuan) adalah keadaan di mana tujuan dalam
masyrakat diakui dan dipelihara, akan tetapi tdk terjadi perubahan
sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Masyarakat
masih ada yang percaya dengan cara-cara lama untuk mencapai
tujuan, namun beralih menggunakan sarana baru jika menemui
halangan terhadap cara yang digunakan untuk mencapai
kesusksesan.
• Conformity (menyetujui) adalah suatu keadaan di mana warga
masyarakat menerima tujuan dan sarana sarana baru (‑ legitimate
mean) yang berkembang di masyarakat karena ada tekanan sosial.
Di sisi lain meskipun masyarakat memiliki sarana yang terbatas
tetapi tidak melakukan penyimpangan, mereka melanjutkan
pencapaian tujuan hidup dan percaya atas legitimasi sarana-sarana
konvensional dengan mana kesusksesan akan dicapai.

143. • Ritualism (tatacara keagamaan) yaitu keadaan di mana warga
masyarakat yang telah menerima tujuan dan sarana-sarana baru,
namun sarana-sarana baru tidak kunjung diadakan. Masyarakat
meredakan ketegangan dengan menurunkan skala aspirasi sampai
pada batas yang bisa mereka capai daripada mengejar tujuan
budaya kesuksesan yg hanya ilusi.
• Retreatism (penarikan diri) yaitu keadaan di mana warga
masyarakat melepaskan tujuan budaya sukses dan sarana-sarana
sah. Warga masyarakat mulai menyesuaikan diri dari menurut
cara-cara sendiri, misalnya dengan mabok-mabokan, pecandu
narkoba hingga puncaknya bunuh diri.
• Rebellion (pemberontakan) yaitu keadaan di mana tujuan dan
sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak, berusaha untuk
mengganti atau mengubah seluruhnya. Meraka juga menginginkan
utk mengubah sistem melalui social disobidien (pembangkangan
sosial).

144. EXCHANGE THEORY
(Peter Blau)
Premis-premisnya :
• Pertukaran sosial tidak simetris, ttp dilandasi olh sistem stratifikasi
berdasarkan kekuasaan dan wewenang.
• Perbedaan status dlm masyarakat berakibat adanya perbedaan
transaksi dalam pertukaran antar warga, status yg rendah
ditentukan olh status yg tinggi.
• Legitimasi pemimpin dlm masyarakat tdk menjamin para anggota
merasa puas thd kepemimpinannya, atau memahami apa yang
diharuskan olh pimpinan, karena setiap pertukaran salalu diikuti
oleh pamrih atau balasan.
• Kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat sangat tergantung pd
hasil perbandingan cost dan reward yg menguntungkan semua
pihak.
• Dalam organisasi hubungan yg asimetris dilestarikan melalui
kekuasaan yg memaksa.

145. TEORI KONTROL SOSIAL
(Reiss)
Lahirnya teori Kontrol Sosial dilatarbelakangi oleh tiga
aspek perkembangan dalam masyarakat : (1) Adanya
reaksi dari teori labeling dan konflik yang dilandasi
tingkah laku kriminal. Sebagaimana acuan, teori ini
kurang menganalisis masalah kriminal dan hanya
mengarah pada subyek perilaku menyimpang; (2)
Munculnya studi tentang criminal justice sebagai suatu
ilmu telah mempengaruhi hukum menjadi lebih pragmatis
serta berorientasi pada sistem; dan (3) Teori Kontrol
Sosial dikaitkan dg teknik penelitian, khususnya terhadap
tingkah laku remaja, yakni self report survey.

146. TEORI KONTROL SOSIAL
(Nye)
• Menurut Nye, manusia diberi kendali supaya tidak
melakukan pelanggaran, proses sosialisasi yang adequat
(memadai) akan mengurangi terjadinya delinkuensi.
Pendidikan terhadap seseorang untuk melakukan
pengekangan keinginan (impulse). selain itu, kontrol
intemal dan ekstemal harus kuat utk membangun
ketaatan terhadap hukum (law abiding).‑
• Premis teori Kontrol Sosial :
• 1. Harus ada kontrol intemal maupun ekstemal.
• 2 . Manusia diberikan kaidah kaidah supaya tidak‑
melakukan pelanggaran.
• 3. Proses sosialisasi yang ade quat (memadai) akan
mengurangi terjadinya delinkuen.
• 4. Ketaatan thd hukum (law abiding).

147. TEORI LABELING
(Micholowsky)
• Premis-premis teori Labeling sebagai berikut :
• 1. Kejahatan merupakan kualitas dari reaksi masyarakat atas
tingkah laku seseorang.
• 2. Reaksi itu menyebabkan tindakan seseorang dicap sebagai
penjahat.
• 3. Umumnya tingkah laku seseorang yang dicap jahat
menyebabkan orangnya juga diperlakukan sebagai penjahat.
• 4. Seseorang yang dicap dan diperlakukan sebagai penjahat terjadi
dalam proses interaksi, di mana interaksi tersebut diartikan sebagai
hubungan timbal balik antara individu, antar kelompok dan antar
individu dan kelompok.
• 5. Terdapat kecenderungan di mana seseorang atau kelompok yang
dicap sebagai penjahat akan menyesuaikan diri dengan cap yang
disandangnya.

148. • Teori Labeling Howard S. Becker menekankan dua aspek:
• (1) Penjelasan tentang mengapa dan bagaimana orang orang‑
tertentu sampai diberi cap atau label sebagai penjahat; dan
(2) Pengaruh daripada label itu sebagai konsekuensi
penyimpangan tingkah laku, perilaku seseorang bisa
sungguh2 menjadi jahat jika orang itu di cap jahat.
• Edwin Lemert membedakan tiga penyimpangan, yaitu: (1)
Individual deviation, di mana timbulnya penyimpangan
diakibatkan oleh karena tekanan psikis dari dalam;
(2)Situational deviation, sebagai hasil stres atau tekanan dari
keadaan; dan (3) Systematic deviation, sebagai pola pola‑
perilaku kejahatan terorganisir dalarn sub sub kultur atau‑
sistem tingkah laku.

149. • Pada dasarnya teori labeling menggambarkan:
• (1) Tidak ada satupun perbuatan yang pada dasarnya bersifat
kriminal; (2) Predikat kejahatan dilakukan oleh kelompok
yang dominan atau kelompok penguasa; (3) Penerapan
aturan tentang kejahatan dilakukan untuk kepentingan pihak
yang berkuasa; (4) Orang tidak menjadi penjahat karena
melanggar hukum, tetapi karena ditetapkan demikian oleh
penguasa; dan (5) Pada dasarnya semua orang pernah
melakukan kejahatan, sehingga tidak patut jika dibuat
kategori orang jahat dan orang tidak jahat. Premis tersebut
menggambarkan bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang
bisa dikatakan jahat apabila tidak terdapat aturan yang dibat
oleh penguasa untuk menyatakan bahwa sesuatu tindakan
yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang
diklasifikasikan sebagai kejahatan.

150. DIFFERENTIAL ASSOCIATION THEORY
(Edwin H. Sutherland)
Sembilan premis perilaku jahat :
1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, bukan
warisan.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain
dalam suatu proses komu-nikasi. Komunikasi tersebut dapat
bersifat lisan atau dengan bahasa tubuh).
3. Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan
terjadi dalam hubungan personal yang intim. Secara negatif ini
berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop,
surat kabar, secara relatif tidak berperanan penting dalam
terjadinya kejahatan).

151. • 4. Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari
termasuk: (a) teknik melakukan kejahatan, (b) motif--motif,
dorongan dorongan, alasan alasan pembenar dan sikap sikap‑ ‑ ‑
tertentu).
• 5. Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi--
definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat,
kadang seseorang dikelilingi oleh orang orang yang secara‑
bersa-maan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum
sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun
kadang ia dikelilingi orang orang yang melihat aturan hukurn‑
sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya
kejahatan.
• 6. Seseorang menjadi delinkuen karena ekses pola pola pikir‑
yang lebih melihat aturan hukurn sebagai pernberi peluang
melakukan kejahatan daripada melihat hukurn sebagai
sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi)

152. • 7. Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi,
durasi, prioritas serta intensitasnya.
• 8. Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh lewat
hubungan dengan pola pola kejahatan dan‑
mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses
belajar secara urnum.
• 9. Sementara itu perilaku jahat merupakan ekspresi
dari kebutuhan nilai umum, namun tidak dijelaskan
bahwa perilaku yang bukan jahatpun merupakan
ekspresi dari kebutuhan dan nilai nilai umum yang‑
sama.

153. SOCIAL REALITY OF CRIME THEORY
(Richard Quinney)
• Premis 1: Definisi ttg tindak kejahatan (perilaku yg
melanggar hukum) adalah perilaku manusia yang
diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam
masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau
kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum
dirumuskan oleh warga warga masyarakat yang‑
mempunyai kekuasaan.
• Premis 2: Kejahatan adalah gambaran perilaku yang
bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat
yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan
publik, atau perumusan pelanggaran hukum merupakan
perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan
kepentingan pihak pihak yang membuat perumusan.‑

154. • Premis 3: Definisi tindak kejahatan diterapkan di dalam
masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk
pelaksanaan dan administrasi hukum pidana. Kepentingan
penguasa ikut mencampuri di semua tahap dimana
kejahatan itu diciptakan.
• Premis 4: Pola aksi tindakan melanggar hukum atau tidak
tergantung pada faktor : (1) kesempatan dalam
masyarakat; (2) pengalaman belajar; (3) identifikasi pada
pihak pihak lain; (4) konsep diri.‑
• Premis 5: Pemahaman ttg tindak kejahatan dibentuk dan
diserap ke dalam kelompok--kelompok masyarakat lewat
sarana komunikasi.

155. CULTURE CONFLICT THEORY
(Thorsten Sellin)
 Premis 1: Bertemunya dua budaya besar.
Konflik budaya dapat terjadi apabila ada benturan aturan pada batas
daerah budaya yang berdampingan. Pertemuan tersebut mengakibatkan
terjadinya kontak budaya diantara mereka baik dalam kaitan agama,
orientasi kerja, cara berdagang dan budaya minum-minuman keras, judi
dan lain-lain yang dapat mernperlemah budaya kedua belah fihak.
 Premis 2: Budaya besar menguasai budaya kecil.
Konflik budaya dapat juga terjadi bila satu budaya memperluas daerah
berlakunya ke budaya lain. Hal ini terjadi biasanya dengan menggunakan
undang-undang dimana suatu kelompok budaya diperlakukan untuk
daerah lain.
 Premis 3: Anggota dari suatu budaya pindah kebudaya lain.
Konflik budaya timbul karena orang orang yang hidup dalam budaya‑
tertentu pindah ke lain budaya yang berbeda.

156. SUB-CULTURE THEORY
• Teori sub culture‑ membahas kenakalan remaja serta
perkembangan dari berbagai tipe gang anak-anak di
AS.
• Teori sub culture dipengaruhi oleh kondisi intelektual‑
(intelectual heritage) aliran Chicago, konsep anomie
Robert K. Merton dan Solomon Kobrin yang
melakukan penelitian terhadap hubungan antara
gang jalanan dengan orang laki laki yang berasal dari‑
komunitas kelas bawah (lower class). Hasil
penelitiannya menunjukkan ada kaitan antara hierarki
politis dengan kejahatan teroganisir.

157. Ada dua teori sub-culture
• Teori Delinquent Sub Culture‑
• Albert K. Cohen dalarn bukunya Delinquent Boys (1955)
berusaha memecahkan masalah kenakalan remaja
dengan meggabungkan teori Disorganivasi Sosial dari
Shaw dan McKay, teori Differential Association Edwin H.
Sutherland dengan teori Anomie R.K. Merton. Cohen
menyimpulkan bahwa kondisi tsb menyebabkan
terjadinya peningkatan perilaku delinkuen kalangan
remaja di daerah kumuh (slum). Konklusinya
menyebutkan bahwa perilaku delinkuen di kalangan
remaja kelas bawah merupakan cermin ketidak puasan
warga terhadap norma dan nilai kelompok kelas
menengah yang mendominasi kultur Amerika.

158. • Teori Differential Opportunity (Perbedaan kesempatan)
• Teori ini dikernukakan oleh Richard A.Cloward dan Leyod E.
Ohlin yang membahas perilaku delinkuen remaja (gang) di
Amerika. Menurut Cloward, deviasi perilkau remaja itu terjadi
karena ada perbedaan kesernpatan yang dimiliki anak anak‑
untuk mencapai tujuan hidupnya.
• Tiga tipe gang kenakalan remaja: (1) Criminal Sub- Sulture,
bilamana masyarakat terintegrasi dg baik, mk gang akan berlaku
sebagai kelompok yang belajar dari orang dewasa. Aspek itu
berkorelasi dengan organisasi kriminal; (2) Retreatist
Sub culture‑ , remaja tidak memiliki struktur kesempatan shg
banyak melakukan perilaku menyimpang (mabuk mabukan,‑
penyalahgunaan narkoba, dan lain sebagainya); (3) Conflict
Sub culture,‑ terdapat dalam masyarakat yang tidak terintegrasi
sehingga para remaja menunjukkan perilaku bebas. Ciri khas
gang ini adl kekerasan, perampasan harta benda, dan perilaku
menyimpang lainnya.

159. TEORI KEKERASAN KOLEKTIF
(Tilly)
• Kekerasan Kolektif Primitif – pada dasarnya non politis, ruang
lingkupnya terbatas pada st komunitas lokal (contoh :
pengeroyokan thd pencopet yg tertangkap tangan).
• Kekerasan Kolektif Reaksioner – merupakan reaksi thd
penguasa, pelaku dan pendukungnya tdk semata-mata
berasal dr st komunitas lokal, melainkan siapa saja yg merasa
sesuai dg tujuan kolektif atau tdk setuju dg sistem yg tdk adil
(contoh : demonstrasi buruh)
• Kekerasan Kolektif Modern – merupakan sarana utk
mencapai tujuan politis atau ekonomis dlm masyarakat
(contohnya: kerusuhan 14 Mei 1998 di Jakarta).

160. TEORI KONSPIRASI
(Mathias Brockers)
• Mutasi dlm kehidupan tdk saja terjadi atas dsr pertarungan atau
persaingan soal keberadaan, ttp juga persekutuan & kerjasama yg
justru memungkinkan terjadinya evolusi.
• Dlm kehidupan A bersepakat dg B tanpa diketahui C utk memperoleh
keuntungan adl wajar.
• Konspirasi mengandung bujukan atau rayuan, bukan sekedar
bernada sama. Kata-kata yg saling terkait membuat hal-hal yg rumit
menjadi sederhana.
• Jika tidak ada bukti yg difinitif, kebenaran harus diuji scr berulang-
ulang.

161. • Kecenderungan melempar tggjwb mslh yg rumit
& menyengsarakan merupakan ciri perilaku
manusia.
• Misteri yg tdk mampu dijelaskan scr logika akan
dilarikan kpd “sdh kehendak Tuhan” sbg Sang
Pencipta.
• Konspirasi membuat masalah yg rumit menjadi
sederhana, dan menjadi alat ideal utk propaganda.
• Syak wasangka adl suatu keraguan, kritik dpt
dijadikan bukti bagi realitas utk kemajuan.

162. REALITAS HUKUM
(Law on books & Law in action)
Terjadinya perbedaan karena :
• Apakah “pola tingkah laku sosial” tlh mengungkapkan materi hk yg
diumuskan dlm peraturan.
• Apakah keputusan pengadilan sama dg apa yg diharuskan dlm
peraturan.
• Apakah tujuan yg dikehendaki hukum sama dg efek peraturan itu
dlm kehidupan masyarakat.
* SIKAP AMBIVALEN MERUPAKAN PENGHALANG BAGI TEGAKNYA HUKUM
* KEKUASAAN YG TDK BERPARADIGMA HK MERUPAKAN PELUANG TERJADINYA
PELANGGARAN HAM
(D.L KIMBAL)

163. PERSPEKTIF HUKUMCIVIL LAW
(Eropa Kontinental)
Peranan ngr dlm
pembuatan UU dominan
Hk tertulis sbg
andalan bagi
kepastian hk
CAMMON LAW
(Anglo Saxon)
Hk tertulis & konvensi
Mendapat tempat yg
penting
Hakim dpt membuat hk mll
Vonis-2 tanpa hrs terikat
pd hk tertulis
KEADILAN DIUTAMAKAN
ORIENTASI
CAMMON LAW CIVIL LAWKOMPONEN
PEMBUATAN
FUNGSI
PELUANG
Partisipatif dg
mengundangkan
seluas-luasnya
parmas baik scr
individu maupun
kelompok
Aspiratif,
memenuhi kehen-
dak masyarakat
yg dkontestasikan
scr demokratis
Limitatif karena
memuat kttn prin-
sip scr rinci & ketat
shg tdk dpt diinter-
pretasikan scr sepi-
hak olh pmrth,
kecuali hal-2 teknis
Sentralistik karena
pembuatannya lbh
banyak ditentukan
olh lbg-2 ngr trtm
pemerintah
Positivis instrumen
talis dlm arti isinya
lbh mencerminkan
kehendak atau alt
justifikasi atas pro
gram yg akan
dilakukan pmrth
Interpretatif krn
hanya memuat
mslh-2 pokok utk
ditafsirkan dg prtn
rendah yg dibuat
olh pemrth, dmn
interpretasi seke-
dar menyangkut
hal-2 teknis
MASYARAKAT

164. KRITERIA YURISPRUDESIAL SOSIOLOGICAL
Fokus Peraturan-Peraturan Struktur Sosial
Proses Logika Perilaku
Cakupan Universal Bervariasi
Perspektif Partisipan Pengamat
Kegunaan Praktis Alamiah
Tujuan Pengendalian Keseimbangan
PENDEKATAN HUKUM (Donald Black)PENDEKATAN HUKUM (Donald Black)
PENGEMBANGAN HK TDK TERLEPAS DR ASPEK NORMATIF DAN
SOSIOLOGIS. DALAM KENYATAAN KEDUA MODEL TSB SALING
TERKAIT, SALING MELENGKAPI, DAN SALING MEMBERIKAN
SUMBANGAN DLM APLIKASI

165. HUKUM
* Perwujudan nilai-2 normatif (abstrak)
* Instrumen utk pengendalian sosial
SOSIOLOGI
Memenuhi kebutuhan konkrit (aturan main)
dalam kehidupan msyarakat

166. • Hukum memiliki daya mengatur jika secara reltif sdh
dipersatukan dalam kelompok-2 sosial, apalagi dalam
sistem sosial.
• Hukum bersifat memaksa tetapi paksaan itu bukanlah
merupakan syarat utama, kemanfaatanlah yang
menjadi ukuran utama.
• Pemaksaan itu lebih utk melindungi sistem sosial
daripada hukum.
• Obyek HUKUM MASYARAKAT : karakteristik hukum
masyarakat, ideologi, kelembagaan sosial, organisasi
formal dan sosial, dan dinamika sosial.

167. ALIH-ALIH PELEMBAGAAN HUKUM
GOVERNMENT
POLITIC (Subyektivasi)
RULE MAKING
INSTITUTION
FEED BACK
NORM (Obyektivasi)
RULE MAKING
INSTITUTION
SANCTION (Internalisasi)
ALL OTHER SOCIETAL
ALL PERSONAL FORCE
STATE
Rule
Occupation

168. FILSAFAT
KEBENARAN :
 Absolut (TUHAN/kitab suci).
 Otoriter (kekuasaan, kedudukan : Presiden, Panglima, Gubernur dll).
 Mistik (Dewa, paranormal, dukun dll).
 Logika rasional (pemikiran manusia=wisdom).
 Ilmiah (pakar, ilmuwan).
 Hukum (hakim)
Indrawi
BENAR
Fakta sosial apa
Filsafat mempertentangkan mengapa
Materi/Bentuk bagaimana
PERUBAH AN
Sifat