RIGAN MAULANA KURNIAWAN

1. MAKALAH
ANTROPOLOGO BUDAYA
OLEH :
RIGAN MAULANA
KURNIAWAN (D1A022565)
DOSEN PENGAMPU:
LALU SAEPUDIN, SH. MH
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2022

2. KATA PENGANTAR
Assallamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas segala
limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan makalah ini dalam
jangka waktu yang ditetapkan dengan judul makalah “PERKEMBANGAN ANTROPOLOGI”
Penulis menyadari bahwa pembuatan makalah yang berjudul “PERKEMBANGAN
ANTROPOLOGI”
ini tidak luput dari bantuan dari berbagai kalangan, terutama Tuhan yang maha Esa dan bantuan
dari berbagi pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini tidak henti-hentinya Penulis menghaturkan
rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam
pembuatan makalah ini.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata kesempurnaan baik materi dan
penulisan yang tersampaikan melalui makalah ini. Namun demikian, Penulis telah berupaya
dengan seluruh kemampuan dan pegetahuan yang dimiliki sehingga makalah ini bisa selesai
dengan baik. Oleh karenanya, Penulis dengan rendah hati menerima masukan, saran dan usul
guna menyempurnakan makalah ini.
Akhir kata, Penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dari
berbagai macam kalangan.
Wassallamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

3. DAFTAR ISI
Kata Pengatar……………………………………………………………………………………….2
Daftar Isi……………………………………………………………………………………………3
BAB I……………………………………………………………………………………………….4
PENDAHULUAN………………………………………………………………………………….4
Latar Belakang……………………………………………………………………………...4
Rumusan Masalah…………………………………………………………………………..4
Tujuan Penulisan…………………………………………………………………………....4
BAB II………………………………………………………………………………………………5
PEMBAHASAN……………………………………………………………………………………5
Perkembangan Antropologi………………………………………………………………...5
Manfaat Antropologi……………………………………………………………………….8
Cabang Antropologi………………………………………………………………………..9
BABIII……………………………………………………………………………………………12
PENUTUP………………………………………………………………………………………..12
Kesimpulan……………………………………………………………………………….12
Daftar Pustaka…………………………………………………………………………………….13

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Antropologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani. Kata Anthropos berarti
mansia dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, antropologi adalah ilmu yang mempelajari
manusia. Oleh karena itu antropologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai ilmu
pengetahuan sebelumnya.
Pitirim Sorokim mengatakan bahwa Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari
hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (gejala ekonomi
dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi) dengan gejala lainnya
(nonsosial). Berbeda dengan pendapat Rouceke dan Warren yang mengatakan bahwa
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan kelompok-kelompok.
Dari penjelasan di atas, maka Sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah
masyarakat sebagai ilmu. Ia berdiri sendiri karena telah memiliki unsur ilmu pengetahuan.
Dalam ilmu antropologi hukum dipelajari juga mengenai Peran, Status atau kedudukan, Nilai,
Norma dan juga Budaya atau kebudayaan. Kesemuanya ini merupakan hal-hal yang sangat
erat kaitannya dengan ilmu antropologi hukum.
B. RUMUSAN MASALAH
Adapun Rumusan Masalah dari Latar Belakang diatas adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana perkembangan antropologi sampai dengan saat ini?
2. Apa saja Manfaat yang tekandung didalam antropologi hukum?
3. Apa saja cabang – cabang antropologi yang dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan
manusia dan ilmu pengetahuan lainnya. Masyarakat dan budaya.
C. TUJUAN
1. Untuk mengetahui perkembangan antropologi
2. Untuk mengetahui manfaat yang terkandung dialam antropologi
3. Untuk mengetahui cabang antropologi apa saja yang dipengaruhi oleh perkembangan
kehidupan manusia dan ilmu pengetahuan lainnya.

5. BAB II
PEMBAHASAN
A. PERKEMBANGAN ANTROPOLOGI
Antropologi hukum merupakan salah bidang ilmu hukum yang masih sangat jarang
diketahui oleh masyarakat luas. Orang lebih mengenal antropologi sebagai bidang ilmu yang dekat
dengan peristiwa sejarah dan budaya dan karena itu tidak mungkin memiliki kaitan dengan ilmu
hukum. Namun inilah hukum, bidang ilmu yang sangat luas dan mencakup hampir seluruh aspek
kehidupan manusia.
Dari optik ilmu hukum, antropologi hukum pada dasarnya adalah sub disiplin ilmu
hukum empiris yang memusatkan perhatiannya pada studi-studi hukum dengan menggunakan
pendekatan antropologis. Kendati demikian, dari sudut pandang antropologi, sub disiplin
antropologi budaya yang memfokuskan kajiannya pada fenomena empiris kehidupan hukum
dalam masyarakat secara luas dikenal sebagai antropologi hukum.[3] Antropologi hukum pada
dasarnya mempelajari hubungan timbalbalik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial
secara empiris dalam kehidupan masyarakat; bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan
masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial (social control) atau
sarana untuk menjaga keteraturan sosial (social order) dalam masyarakat. Dengan kata lain, studi-
studi antropologis mengenai hukum memberi perhatian pada segi-segi kebudayaan manusia yang
berkaitan dengan fenomena hukum dalam fungsinya sebagai sarana menjaga keteraturan sosial
atau alat pengendalian sosial (Pospisil, 1971:x, 1973:538; Ihromi, 1989:8).
Karena itu, studi antropologis mengenai hukum secara khusus mempelajari prosesproses
sosial di mana pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga masyarakat diciptakan, dirobah,
dimanipulasi, diinterpretasi, dan diimplementasikan oleh warga masyarakat (F. von Benda-
Beckmann, 1979, 1986).
Awal pemikiran antropologis tentang hukum dimulai dengan studi-studi yang dilakukan
oleh kalangan ahli antropologi dan bukan dari kalangan sarjana hukum. Awal kelahiran
antropologi hukum biasanya dikaitkan dengan karya klasik Sir Henry Maine yang bertajuk The
Ancient Law yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1861. Ia dipandang sebagai peletak dasar
studi antropologis tentang hukum melalui introduksi teori evolusionistik (the evolusionistic
theory) mengenai masyarakat dan hukum, yang secara ringkas menyatakan: hukum berkembang

6. seiring dan sejalan dengan perkembangan masyarakat, dari masyarakat yang sederhana
(primitive), tradisional, dan kesukuan (tribal) ke masyarakat yang kompleks dan modern, dan
hukum yang inherent dengan masyarakat semula menekankan pada status kemudian wujudnya
berkembang ke bentuk kontrak (Nader, 1965; Roberts, 1979; Krygier, 1980; Snyder, 1981).
Tema kajian pada fase awal studi-studi teoritis mengenai hukum dengan pendekatan
antropologis lebih difokuskan pada fenomena hukum dalam masyarakat bersahaja (primitive),
tradisional (traditional), dan kesukuan (tribal) dalam skala evolusi bentuk-bentuk organisasi sosial
dan hukum yang mengiringi perkembangan masyarakat manusia. Sedangkan, metode kajian yang
digunakan untuk memahami fenomena hukum dalam masyarakat adalah apa yang dikenal sebagai
armchair methodology, yaitu metodologi untuk memahami hukum dalam perkembangan
masyarakat melalui kajian-kajian yang dilakukan di belakang meja, sambil duduk di kursi empuk,
dalam ruangan yang nyaman, dengan membaca dan menganalisis sebanyak mungkin documentary
data yang bersumber dari catatan-catatan perjalanan para petualang atau pelancong, dari laporan-
laporan berkala dan dokumen resmi para missionaris, pegawai sipil maupun para serdadu
pemerintah kolonial dari daerah-daerah jajahannya (F. von BendaBeckmann, 1989).
Tema-tema kajian yang dominan pada fase awal perkembangan antropologi hukum
berkisar pada pertanyaan-pertanyaan : apakah hukum itu? apakah ada hukum dalam masyarakat
yang bersahaja, tradisional, dan kesukuan? bagaimanakah hukum berujud dan beroperasi dalam
kehidupan masyarakat? Pada dekade tahun 1940-an sampai 1950-an tema-tema kajian antropologi
hukum mulai bergeser ke mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat
sederhana. Karya klasik dari Llewellyn dan Hoebel bertajuk The Cheyenne Way (1941)
merupakan hasil studi lapangan kolaborasi dari seorang sarjana hukum dengan ahli antropologi
dalam masyarakat suku Cheyenne (suku Indian) di Amerika Serikat.
Kemudian, Hoebel mempublikasikan The Law of Primitive Man (1954), disusul dengan
karya Gluckman mengenai hukum orang Barotse dan Lozi di Afrika, karya Bohannan mengenai
hukum orang Tiv, karya Gulliver mengenai hukum orang Arusha dan Ndendeuli. Karya Fallers
mengenai hukum dalam masyarakat suku Soga, dan karya Pospisil tentang hukum orang Kapauku
di Papua. Fase perkembangan tema studi antropologi hukum ke arah mekanisme-mekanisme
peneyelesaian sengketa seperti disebutkan di atas disebut oleh F. von Benda-Beckmann (1989)
sebagai fase the anthropology of dispute settlements. Pada dekade tahun 1960-an temastudi-studi
antropologi lebih memberi perhatian pada fenomena kemajemukan hukum atau pluralisme hukum.

7. Tema pluralisme hukum pertama-tama difokuskan pada kemajemukan cara-cara penyelesaian
melalui mekanisme tradisional, tetapi kemudian diarahkan kepada mekanisme dan institusi
penyelesaian sengketa menurut hukum pemerintah kolonial dan pemerintah negara-negara yang
sudah merdeka. Karya Bohannan, Gluckman, dan Gulliver misalnya, tidak secara sistematis
memberi perhatian pada eksistensi mekanisme dan institusi penyelesaian sengketa menurut hukum
kolonial dan hukum negara-negara sedang berkembang.
Sejak tahun 1970-an tema studi-studi antropologi hukum secara sistematis difokuskan
pada hubungan antar institusi-institusi penyelesaian sengketa secara tradisional, neo-tradisional,
dan menurut institusi hukum negara. Karya Nader dan Todd (1978) misalnya, memfokuskan
kajiannya pada proses, mekanisme, dan institusi-institusi penyelesaian sengketa di komunitas
masyarakat tradisional dan modern di beberapa negara di dunia, melalui Berkeley Village Law
Projects, menjadi karya yang memperlihatkan kecenderungan baru dari topik-topik studi
antropologi hukum. Publikasi lain yang perlu dicatat adalah mekanisme penyelesaian sengketa di
kalangan orang Togo di Afrika karya van Rouveroy van Nieuwaal, kemudian karya F. von
BendaBeckmann (1979) dan K. von Benda-Beckmann (1984) yang memberi pemahaman tentang
penyelesaian sengketa harta warisan di kalangan orang Minangkabau menurut pengadilan adat dan
di pengadilan negeri di Sumatera Barat.
Fase selanjutnya studi pluralisme mekanisme penyelesaian sengketa mulai ditinggalkan,
dan mulai diarahkan kepada studi-studi pluralisme hukum di luar penyelesaian sengketa. Karya
Sally F. Moore (1978) misalnya, mengenai kemajemukan hukum agraris dalam kehidupan suku
Kilimanjaro di Afrika, dan mekanisme dalam proses produksi pabrik garment terkenal di Amerika
dapat dicatat sebagai perkembangan baru studi pluralisme hukum. Kemudian, studi-studi
pluralisme hukum mulai difokuskan pada mekanisme jaminan sosial (social security), pasar dan
perdagangan, mekanisme irigasi pertanian, institusi koperasi dan perkreditan di daerah pedesaan
di negara-negara sedang berkembang. Studi-studi ini dikembangkan oleh
AgrarianLawDepartmentWageningenAgricultureUniversity. Fase perkembangan temapluralisme
hukum yang menyoroti topik-topik penyelesaian sengketa maupun non penyelesaian sengketa,
interaksi antara hukum negara, hukum rakyat, atau dengan hukum agama disebut oleh F. von
Benda-Beckmann (1989) sebagai fase the anthropology of legal pluralism. Kecenderungan yang
berkembang sejak tahun 1970-an adalah penggunaan pendekatan sejarah dalam studi-studi
antropologi hukum. Studi yang dilakukan Moore (1986), Snyder (1981), F. von Benda-Beckmann

8. (1979), K. von Benda-Beckmann (1984) misalnya, secara eksplisit menggunakan kombinasi
dimensi sejarah untuk menjelaskan interaksi institusi hukum negara (state law) dengan hukum
rakyat (folk law) dalam kajian pluralisme hukum penyelesaian sengketa.
B. MANFAAT – MANFAAT YANG TERKANDUNG DI DALAM ANTROPOLOGI HUKUM
Dengan mengetahui latar belakang budaya dari suatu masyarakat dalam pengendalian
sosial akan dengan mudah mengendalikan masyarakat yang kurang atau tidak tahu hukum negara.
Jadi manfaat mempelajari Antropologi Hukum adalah untuk mengetahui gambaran bekerjanya
hukum sebagai pengendali sosial yang dilatar-belakangi oleh budaya. Beberapa manfaat
Antropologi Hukum:
A. MANFAAT TEORITIS
Para teoritis yang dimaksud adalah ilmuan-ilmuan mahasiswa ilmu-ilmu sosial
terutama pada sarjana-sarjana ilmu hukum antropologi. Ilmu hukum yang lebih banyak
mengabdikan diri kepada kepentingan memajukan ilmu pengetahuan hukum,hukum yang
termasuk dalam golongan ini adalah para tenaga , staf peneliti ilmiah hukum, para dosen,
asisten, staf pengajar, dan mahasiswa yang lebih banyak berfikir dan berprilaku sebagai
pengamat (toeschower) terhadap kehidupan umum ,beberapa manfaat teoritisnya yaitu:
1. Dapat mengetahui pengertian-pengertian hukum yg berlaku dalam masyarakat
sederhana dan modern.
2. Dapat mengetahui bagaimana masyarakat bisa mempertahankan nilai-nilai dasar
yang dimiliki sekaligus mangetahui bagaimana masyarakat bisa melakukan
perubahan- perubahan terhadap nilai- nilai dasar tersebut.
3. Dapat mengetahui perbedaan-perbedaan pendapat / pandangan masyarakat atas
sesuatu yang seharusnya mereka lakukan.
4. Dapat mengetahui suku bangsa / masyarakat mana yang masih kuat / fanatic
mempertahankan keberlakuan nilai-nilai budaya mereka.
B. MANFAAT PRAKTIS
1. MANFAAT PRAKTIS HUKUM
Praktisi hukum yang dimaksud adalah cendikiawan hukum diatas panggung arena
hukum didalam kehidupan masyarakat termasuk dalam golongan ini seperti
pembentuk hukum yaitu seperti DPR, pelaksana hukum seperti pejabat instansi

9. pemerintah para penegak hukum yaitu : Polisi, Jaksa, Hakim, dan termasuk
Pengacara advokasi. Fungsi praktis dalam bidang hukum adalah untuk
membumikan hukum yang sesuai dengan masyarakat tertentu.
2. MANFAAT PRAKTIS POLITIK
Dimaksudkan praktisi politik adalah aktivis politik yaitu semua yang dalam pikiran
dan perilakunya berperan dalam era politik baik yang duduk dalam pelaksanaan
pemerintah (penyelenggara Negara) maupun yang berada diluar pemerintahan
seperti berada diluar pemerintahan seperti berada lembaga-lembaga partai,
organisasi politik dll. Fungsi praktis politik adalah untuk menyeimbangkan
pengembangan kebijakan publik/ pengambilan keputusan politik dengan living law
dalam masyarakat tertentu.
3. MANFAAT PRAKTIS MASYARAKAT
Dimaksudkan dengan pergaulan didalam masyarakat adalah bahwa bumi ini
bertambah kecil bukan saja radio dan televisi yang sudah sampai kepedesaan tetapi
juga teleponmelalui jaringan hp yang sudah menjamur di pedesaan sehingga
pembicaraan dalam jarak jauh sudah dapat dijangkau dalam waktu sesigkat
mungkin ini adalah semua kemajuan ilmu teknologi. Fungsi praktis bagi
masyarakat adalah untuk memberikan pendidikan hukum bagi masyarakat tentang
arti penting, peran serta posisi hukum dalam masyarakat itu sendiri.
C. CABANG – CABANG ANTROPOLOGI
Antropologi membagi keilmuannya dalam beberapa cabang. Ada yang membagi dalam
empat cabang besar, yaitu antropologi biologi, arkeologi, antropologi linguistik dan antropologi
budaya pembagian seperti ini adalah pembagian yang banyak dilakukan di benua Amerika Utara
juga Kanada (Barnad. 2004:4). Ada juga yang membagi dalam dua cabang besar yaitu antropologi
fisik dan antropologi budaya (lihat Hoebel. 1976:7).
1. Antropologi biologi
Antropologi biologi menelaah biologi manusia, khususnya yang berkaitan dengan
antropologi dan dikonsepsikan secara luas – suatu ilmu tentang manusia. Kadang-kadang
subdisiplin ini disebut juga dengan istilah lama, yaitu antropologi fisik, yang cenderung
mencerminkan minat dalam anatomi komparatif. Perbandingan anatomi itu meliputi

10. khususnya hubungan antara spesies manusia dan primat yang lebih tinggi (seperti simpanse
dengan gorilla) dan hubungan antara manusia dengan nenek moyangnya (seperti Homo erectus
dengan Australopithecus africanus).Pembandingan anatomis ‘ras-ras’ kini semakin berkurang
digantikan oleh kemajuan yang cepat di bidang genetika manusia. Genetika bersama dengan
aspek-aspek demografi, ilmu forensik.
a. Paleo – antropologi adalah ilmu bagian yang meneliti asal-usul atau terjadinya dan
evolusi manusia dengan mempergunakan sisa-sisa tubuh yang telah membatu (fosil-
fosil manusia).
b. Antropologi fisik adalah bagian dari ilmu antropologi yang mencoba mencapai suatu
pengertian tentang sejarah terjadinya beragam manusia dipandang dari sudut ciri-ciri
tubuhnya.
2. Antropologi budaya
Antropologi budaya adalah cabang antropologi yang berfokus pada penelitian variasi
kebudayaan di antara kelompok manusia. Antropologi budaya mengumpulkan data mengenai
dampak proses ekonomi dan politik global terhadap realitas budaya lokal.
a. Prehistori mempelajari sejarah perkembangan dan penyebaran semua kebudayaan
manusia di bumi sebelum manusia mengenal huruf.
b. Etnolinguistik atau antropologi linguistik adalah bagian dari kajian mengenai bahasa,
khususnya yang terkait dengan keragaman. Jadi kajian antropologi linguisti oebih kecil
dibandingkan dengan kajian ilmu linguistik secara keseluruhan.
c. Etnologi adalah ilmu bagian yang mencoba mencapai pengertian tentang asas-asas
manusia, dengan mempelajari kebudayaankebudayaan dalam kehidupan masyarakat
dari sebanyak mungkin suku bangsa yang tersebar di seluruh muka bumi pada masa
sekarang ini.
d. Etnopsikologi adalah ilmu baru dalam antropologi, sekitar tahun 20-an
(Koentjaraningrat, 2009:15-16). Ilmu bagian ini melakukan penelitian-penelitian
antropologi yang dalam analisisnya banyak menggunakan konsep psikologi.
Etnopsikologi inin berkembang di Amerika Serikat dan Inggris. Penelitian-penelitian
seperti ini dimulai karena timbulnya perhatian terhadap tiga macam masalah, yaitu:
 Kepribadian bangsa,
 Peranan individu dalam proses perubahan adat-istiadat; dan

11.  Masalah nilai universal dari konsep-konsep psikologi.Sekitar tahun 1920 ada
beberapa ahli antropologi berhasrat mendiskripsikan kepribadian bangsa
dengan lebih cermat, juga mempersoalkan cara ilmiah kebenaran tentang
konsep ‘kepribadian bangsa’. Untuk mempelajari masalah itu, seorang ahli
antropologi tentu perlu mengetahui banyak tentang ilmu psikologi serta konsep
dan teori yang dikembangkan di dalamnya. Masalah peranan individu dalam
proses perubahan adat istiadat dipelajari ketika muncul kesadaran bahwa
adanya tindakan perilaku individu yang menyimpang dari adat istiadat
merupakan pangkal dari proses perubahan kebudayaan. Tindakan yang
menyimpang dari tindakan umum inilah yang menyebabkan para ahli
antropologi menaruh perhatian terhadap konsep-konsep dan teori-teori
psikologi. Melalui ilmu psikologilah seluk beluk kelakuan dan tindakan
individu itu dapat dipelajari dan dipahami.
e. Antropologi spesialisasi adalah cabang-cabang dalam antropologi yang berkembang
karena adanya perubahan-perubahan dalam masyarakat yang menuntut pendekatan
antropologi.
 Antropologi ekonomi
 Antopologi politik
 Antropologi kependudukan
 Antropologi kesehatan
 Antropologi perkotaan
f. Antropologi terapan merupakan cabang antropologi yang mengkhususkan diri pada
perubahan kebudayaan yang direncanakan. Tujuan kerja antropologi terapan adalah
untuk memperkenalkan suatu perubahan tertertu pada cara hidup suatu masyarakat
tertentu – pada umumnya berupa makanan baru, sistem sanitasi, program kesehatan
atau proses pertanian. Antropologi terapan tergantung pada pengetahuan seorang ahli
antropologi mengenai hukum-hukum yang menguasahi aneka ragam kebudayaan dan
perubahan kebudayaan (Ihromi. 1984:122).1
1
M.J. Herskovits.2006. Antropologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
Ensiklopedi Indonesia, 16.45, 18 Februari 2009

12. A. KESIMPULAN
BAB III
PENUTUP
Antropologi Hukum pada dasarnya adalah sub disiplin ilmu hukum empiris yang
memusatkan perhatiannya pada studi-studi hukum dengan menggunakan pendekatan antropologis.
Kendati demikian, dari sudut pandang antropologi, sub disiplin antropologi budaya yang
memfokuskan kajiannya pada fenomena empiris kehidupan hukum dalam masyarakat secara luas
dikenal sebagai antropologi hukum. fase awal perkembangan antropologi hukum berkisar pada
pertanyaan-pertanyaan : apakah hukum itu ? apakah ada hukum dalam masyarakat yang bersahaja,
tradisional, dan kesukuan ? bagaimanakah hukum berujud dan beroperasi dalam kehidupan
masyarakat ? Pada dekade tahun 1940-an sampai 1950-an tema-tema kajian antropologi hukum
mulai bergeser ke mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat sederhana.
Fase selanjutnya studi pluralisme mekanisme penyelesaian sengketa mulai ditinggalkan,
dan mulai diarahkan kepada studi-studi pluralisme hukum di luar penyelesaian sengketa. Karya
Sally F. Moore (1978. Setelah di kaji kita dapat mengemukakan hasilnya bahwa manfaat di dalam
antropologi hukum sangat luas.Antropologi hukum telah memberikan kontribusi yang sangat besar
bangi perkembangan ilmu hukum.Dan kesimpulan yang dapat diambil adalah dimana punkita
berada ,kita tidak akan pernah jauh dari hukum selama kita berada di Negara hukum.
B. SARAN
Tulisan saya ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya berharap kepada para
pembaca untuk memberikan saran maupun kritik yang membangun untuk menyempurnakan
makalah – makalah berikutnya.

13. DAFTAR PUSTAKA
https://ardianrock.wordpress.com/2012/06/25/makalah-antropologi-hukum/
https://www.dictio.id/t/bagaimana-sejarah-antropologi-hukum/56659
https://www.dictio.id/t/apa-saja-cabang-cabang-ilmu-antropologi/8331/4
https://www.dictio.id/t/apa-saja-manfaat-mempelajari-antropologi-hukum/57126