Kasus dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun masih berlanjut dan telah memasuki tahap penyidikan oleh KPK. Namun, kasus ini juga telah memasuki ranah politik dengan adanya pertemuan-pertemuan antara politisi dan tersangka kasus Century yang menimbulkan spekulasi politik. Dokumen ini menganjurkan agar penanganan kasus tetap berada di bawah koridor hukum melalui KPK untuk menghindari politisasi lebih lanjut

1. Jadikan Hukum Panglima (Tajuk Rencana Kompas, 8 Maret 2013)
Penyelidikan kasus dana talangan Bank Century bergerak ke ranah politik. Politisasi itu tentunya
juga dimaksudkan untuk kepentingan politik.
Tarikan ke arah politik itu terjadi menyusul kunjungan silaturahim sejumlah tokoh dan anggota DPR
ke rumah mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Setelah ditetapkan sebagai
tersangka dalam kasus pembangunan sarana olahraga Hambalang, Anas menyatakan berhenti
sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Sejak saat itu, silaturahim politik antara elite politik dan Anas kerap terjadi. Dalam pertemuan
dengan beberapa anggota Tim Pengawas Kasus Century DPR, sebagaimana dikatakan Ahmad Yani
dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Anas menyebut sejumlah nama baru yang diduga
terlibat dalam kasus Century. Dengan alasan menjaga komitmen antara anggota Tim Pengawas DPR
dan Anas, Yani dan anggota tim lainnya tidak mau membuka nama baru yang disebut Anas
tersebut.
Namun, spekulasi politik pun beredar dan menyentuh nama Ketua Umum PAN Hatta Rajasa yang
disebut-sebut ikut menerima dana dari Bank Century. Isu yang tidak jelas siapa yang membukanya
kepada publik itu telah dibantah Hatta Rajasa. Wakil Ketua Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi pun
menemui Anas untuk mengonfirmasi penyebutan nama tersebut. Menurut Viva dalam jumpa pers
di Gedung DPR, Anas mengatakan tidak pernah menyebutkan nama penerima dana dari Bank
Century.
Kejadian belakangan ini menunjukkan telah terjadi politisasi penanganan kasus Century.
Penyebutan nama secara terbatas dan bukan kepada aparat penegak hukum itu telah
memunculkan spekulasi dan praduga politik.
Kasus dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun harus dituntaskan secara hukum. Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meningkatkan kasus Bank Century dari penyelidikan ke
penyidikan. Dua tersangka sudah ditetapkan. Penyidikan kasus tersebut terus berjalan.
Kita berharap penanganan kasus Bank Century tetap berada dalam koridor hukum, yakni KPK, dan
itu sesuai putusan DPR. Siapa pun yang mempunyai informasi, data, dan bukti sebaiknya diserahkan
kepada KPK. Langkah itu lebih positif daripada mengembangkan spekulasi politik. Menyerahkan
penanganan kasus Century ke proses hukum adalah sesuai dengan Keputusan Paripurna DPR, 3
Maret 2010, yang menyatakan ada penyimpangan dalam penyaluran dana talangan Bank Century.
Kita berharap DPR tetap menjadi lembaga legislatif yang menjalankan fungsinya mengawasi
jalannya pemerintahan, termasuk penanganan kasus Bank Century. Biarkanlah KPK bekerja sesuai
dengan logika hukum—berdasarkan bukti dan keterangan saksi—untuk menuntaskan kasus
Century agar tidak terus menjadi beban sejarah bangsa ini. Hanya dengan semangat itu, kita bisa
kembali menjadikan hukum sebagai panglima.