Dokumen tersebut membahas kebijakan pembentukan dan pengembangan Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia. Terdapat empat poin utama yaitu dasar hukum BLU, persyaratan pembentukan BLU, isu-isu terkait pengembangan BLU, dan kebijakan pengelolaan aset BLU.

1. Direktorat Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan R.I.
“Kebijakan Pembentukan dan
Pengembangan Badan Layanan Umum”
Disampaikan oleh Direktur Pembinaan PK BLU dalam Seminar
“Aspek Legal dan Pembentukan Peraturan Perundangan dalam Rangka Pendirian
BLU untuk Optimalisai Pengelolaan Kekayaan Negara”
Kamis, 6 Maret 2014
Millenium Hotel Jakarta

2. Pendahuluan1
Kebijakan Pembentukan/Pengembangan BLU
Isu-Isu Terkait Pengembangan BLU3
4
2
Kebijakan Pengelolaan Aset BLU4

3. A
 Dasar Hukum
 Pengertian
 Tujuan
 Karakteristik
C
1. PENDAHULUAN

4. UU Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 68 dan 69
PP Nomor 23 Tahun 2005 Jo
PP 74 Tahun 2011
Tentang Pola PK BLU dan perubahannya
PMK sebagai rincian dari
PP Nomor 23 Tahun 2005 dan
Perdirjen Perbendaharaan sebagai
Juknis PMK
Dasar Hukum
Pengelolaan
Keuangan (PK)
BLU

5. BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.
(Pasal 1 PP Nomor 23 Tahun 2005)

6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa melalui:
 Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan
prinsip ekonomi dan produktivitas
 Penerapan praktek bisnis yang sehat
(Pasal 2 PP No. 23/2005)

7. Karakteristik Pokok
Satker BLU

8. A
 Persyaratan Substantif
 Persyaratan Teknis
 Persyaratan Administratif
C
2. KEBIJAKAN PEMBENTUKAN/
PENGEMBANGAN BLU

9. Substantif Teknis Administratif
Penetapan satker untuk menerapkan pola pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum, harus memenuhi
persyaratan :

10. Satker yang tidak memenuhi persyaratan substantif :
 penyediaan jasa pelayanan umum yang hanya dapat dilaksanakan oleh dan
merupakan tanggung jawab Pemerintah : kejaksaan, peradilan, pertahanan dan
keamanan.
 pelayanan administratif seperti : KTP, SIM, IMB, Akta Kelahiran dll dokumen yang
diperlukan penduduk untuk menjalani hidupnya
1
Penyediaan barang
dan/atau jasa
pelayanan umum
2 3Pengelolaan
wilayah/kawasan
tertentu
Satker menyelenggarakan pelayanan umum berupa :
Pengelolaan dana
khusus

11. layanan layak
dikelola dan
ditingkatkan
pencapaiannya
Satker yang
Memenuhi
Persyaratan
Teknis
keuangan sehat
 PNBP : 15 Milyar
 Nilai aset
 Rasio Biaya
Operasional :
PNBP
 Rasio Belanja
SDM : Biaya
Operasional
Catt.: RPMK
Kebijakan untuk BLU yang mengelola aset tetap  20% PNBP setor ke kas negara

12. TERPENUHINYA PERSYARATAN
ADMINISTRATIF
Penilaian Dokumen
Administratif
Standar
Pelayanan
Minimal
Rencana
Strategi
Bisnis
Pola Tata
Kelola
Pernyataan
Kesanggupan
Peningkatan
Kinerja
Laporan
Keuangan
Pokok
Lap Audit/
Bersedia
diaudit

13. A
C
3.ISU-ISU TERKAIT
PENGEMBANGAN BLU

14. 1
Risiko timbulnya
Kerugian Negara
2 3
BLU bukan
perusahaan 
tidak dapat
memiliki TDP dan
SIUP*
Pemanfaatan
aset tetap yang
tidak terkait
tupoksi satker
BLU  mengikuti
ketentuan PP
6/2006, PNBP
setor kas negara
* TDP : Tanda Daftar Perusahaan
SIUP : Surat Ijin Usaha Perusahaan

15. A
C
4. KEBIJAKAN PENGELOLAAN
ASET BLU
 Pendayagunaan Aset dengan pola Kerja Sama
Operasional (RPMK)

16. A
C
Kerja Sama Operasional
Prinsip  tidak mengakibatkan utang bagi BLU;
 biaya pelaksanaan KSO tidak boleh dibebankan pada Rupiah
Murni APBN;
 objek KSO tidak boleh dijadikan sebagai agunan oleh pihak lain
 tidak berakibat terjadinya pengalihan Aset kepada pihak lain
 tarif ditetapkan oleh pemimpin BLU dan dituangkan dalam
naskah perjanjian kerjasama
Tujuan  meningkatkan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat
 mengoptimalkan daya guna Aset
 meningkatkan pendapatan BLU
Objek tanah dan bangunan milik BLU
Mitra Pemda, BUMN, BUMD, Perorangan, Perusahaan Swasta, Yayasan,
Koperasi dan pihak lainnya
Bentuk  mitra mendayagunakan tanah/bangunan  maks. 5 thn
 mitra mendirikan bangunan pada tanah BLU dan diserahkan
pada BLU  maks. 25 thn
PNBP pendapatan KSO dapat digunakan langsung oleh BLU