Downloaded 118 times
Uploaded byAmbara Sugama
PPK BLU
Dokumen ini membahas kebijakan pembentukan dan pengembangan Badan Layanan Umum (BLU) yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan efisiensi dan produktivitas. BLU dibentuk untuk penyediaan barang dan jasa tanpa mencari keuntungan, mengikuti prinsip pengelolaan keuangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Isu-isu terkait pengembangan BLU meliputi risiko kerugian negara dan pembatasan kepemilikan aset serta kerjasama operasional untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan.
More Related Content
PPK BLU
- 1. Direktorat Pembinaan Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. “Kebijakan Pembentukan dan Pengembangan Badan Layanan Umum” Disampaikan oleh Direktur Pembinaan PK BLU dalam Seminar “Aspek Legal dan Pembentukan Peraturan Perundangan dalam Rangka Pendirian BLU untuk Optimalisai Pengelolaan Kekayaan Negara” Kamis, 6 Maret 2014 Millenium Hotel Jakarta
- 2. Pendahuluan1 Kebijakan Pembentukan/Pengembangan BLU Isu-IsuTerkait Pengembangan BLU3 4 2 Kebijakan Pengelolaan Aset BLU4
- 3. A Dasar Hukum Pengertian Tujuan Karakteristik C 1. PENDAHULUAN
- 4. UU Nomor 1Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 68 dan 69 PP Nomor 23 Tahun 2005 Jo PP 74 Tahun 2011 Tentang Pola PK BLU dan perubahannya PMK sebagai rincian dari PP Nomor 23 Tahun 2005 dan Perdirjen Perbendaharaan sebagai Juknis PMK Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan (PK) BLU
- 5. BLU adalah instansidi lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. (Pasal 1 PP Nomor 23 Tahun 2005)
- 6. Meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui: Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas Penerapan praktek bisnis yang sehat (Pasal 2 PP No. 23/2005)
- 7.
- 8. A Persyaratan Substantif Persyaratan Teknis Persyaratan Administratif C 2. KEBIJAKAN PEMBENTUKAN/ PENGEMBANGAN BLU
- 9. Substantif Teknis Administratif Penetapansatker untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, harus memenuhi persyaratan :
- 10. Satker yang tidakmemenuhi persyaratan substantif : penyediaan jasa pelayanan umum yang hanya dapat dilaksanakan oleh dan merupakan tanggung jawab Pemerintah : kejaksaan, peradilan, pertahanan dan keamanan. pelayanan administratif seperti : KTP, SIM, IMB, Akta Kelahiran dll dokumen yang diperlukan penduduk untuk menjalani hidupnya 1 Penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan umum 2 3Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu Satker menyelenggarakan pelayanan umum berupa : Pengelolaan dana khusus
- 11. layanan layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya Satkeryang Memenuhi Persyaratan Teknis keuangan sehat PNBP : 15 Milyar Nilai aset Rasio Biaya Operasional : PNBP Rasio Belanja SDM : Biaya Operasional Catt.: RPMK Kebijakan untuk BLU yang mengelola aset tetap 20% PNBP setor ke kas negara
- 12. TERPENUHINYA PERSYARATAN ADMINISTRATIF Penilaian Dokumen Administratif Standar Pelayanan Minimal Rencana Strategi Bisnis PolaTata Kelola Pernyataan Kesanggupan Peningkatan Kinerja Laporan Keuangan Pokok Lap Audit/ Bersedia diaudit
- 13.
- 14. 1 Risiko timbulnya Kerugian Negara 23 BLU bukan perusahaan tidak dapat memiliki TDP dan SIUP* Pemanfaatan aset tetap yang tidak terkait tupoksi satker BLU mengikuti ketentuan PP 6/2006, PNBP setor kas negara * TDP : Tanda Daftar Perusahaan SIUP : Surat Ijin Usaha Perusahaan
- 15. A C 4. KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASETBLU Pendayagunaan Aset dengan pola Kerja Sama Operasional (RPMK)
- 16. A C Kerja Sama Operasional Prinsip tidak mengakibatkan utang bagi BLU; biaya pelaksanaan KSO tidak boleh dibebankan pada Rupiah Murni APBN; objek KSO tidak boleh dijadikan sebagai agunan oleh pihak lain tidak berakibat terjadinya pengalihan Aset kepada pihak lain tarif ditetapkan oleh pemimpin BLU dan dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama Tujuan meningkatkan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat mengoptimalkan daya guna Aset meningkatkan pendapatan BLU Objek tanah dan bangunan milik BLU Mitra Pemda, BUMN, BUMD, Perorangan, Perusahaan Swasta, Yayasan, Koperasi dan pihak lainnya Bentuk mitra mendayagunakan tanah/bangunan maks. 5 thn mitra mendirikan bangunan pada tanah BLU dan diserahkan pada BLU maks. 25 thn PNBP pendapatan KSO dapat digunakan langsung oleh BLU