Menjelaskan tentang kebijakan dan sistem akuntansi putang

1. KEBIJAKAN DAN SISTEM
AKUNTANSI PIUTANG
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

2. KELOMPOK II
ANDI ASHAR
(201230011)
ANGGRIANTI
(2012300XX)
ANDI SUGIATI
(201230013)
ANDI TENRI PADANG
(201230014)
ANDRI SUDI
(2012300XX)

3. Pengertian
Piutang adalah jumlah uang yang
wajib dibayar kepada pemerintah
yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau
akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan
atau akibat lainnya yang sah.

4. Tujuan
 Tujuan dari penyusunan prosedur piutang secara umum adalah :
1. Memberikan poedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan
perolehan informasi mengenai piutang, mulai dari pengakuan sampai
proses penyelesaian piutang.
2. Memberikan informasi yang tepat mengenai jumlah piutang yang
dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga dapat diperhitungkan
seberapa besar penyisihan kerugian piutang.
3. Sebagai informasi pendukung bagi pemerintah daerah dalam
menginformasikan jumlah piutang yang dimilikinya kepada pihak
ketiga.

5. Kebijakan Akuntansi Publik
 Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan
tepat waktu. PPK_SKPD melakukan penatausahaan atas
penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi
tanggung jawab SKPD. Piutang atau tagihan daerah yang
tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo
harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang
pajak daerah dan piutang retribusi daerah menjadi
prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

6. 1. Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat dari hubungan
keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuai
piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri
dalam peraturan perundang-undangan.
2. Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukaan dengan
penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara
penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan
perundang-undangan.
3. Penghapusan piutang daerah tersebut ditetapkan oleh:
a. Kepala daerah untuk jumlah sampai Rp 5.000.000.000
(lima miliar rupiah)
b. Kepala daerah dengan persetujuan DPRD untuk jumlah
lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)

7. Sistem Akuntansi Piutang
 Sistem & prosedur akuntansi piutang pada
SKPD meliputi serangkaian proses, baik
manual maupun terkomputerisasi, dimulai
dari pencatatan, penggolongan, sampai pada
peringkasan transaksi dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaa APBD yang
berkaitan dengan transaksi piutang pada
SKPD

8. 1. Fungsi yang terkait
fungsi yang terkait pada sistem dan prosedur akuntansi piutang pada
SKPD terdiri atas dungsi akuntansi pada PPK-SKPD.
2. Dokumen yang digunakan
Dokumen yang digunakan pada sistem dan prosedur akuntansi piutang
pada SKPD terdiri atas:
a. Bukti memorial merupakan dasar pencatatan ke dalam jurnal.
b. Jurnal yang merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi
akuntasi untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas, pengekuaran
kas, dan transaksi nonkas.
c. Buku besar piutang yang merupakan ringkasan catatan (posting) yang
diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk menggolongkan transaksi
piutang.
d. Buku besar pembantu piutang yang merupakan ringkasan catatan yang
diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk menggolongkan transaksi-
transaksi piutang menurut rincian yang dianggap perlu.