Mekanisme pengembalian penerimaan negara meliputi pengembalian TAYL, PFK, dan valas. Pengembalian untuk tahun berjalan dibebankan pada akun yang sama, sedangkan untuk tahun lalu dibebankan pada SiLPA berdasarkan peraturan dan surat edaran.
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Pengeluaran negara yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran terdiri dari 2 mekanisme yaitu mekanisme pembayaran secara langsung (LS) dan mekanisme pembayaran melalui Uang Persediaan (UP). Mekanisme LS yaitu Pembayaran atas tagihan kepada Negara dilakukan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara kepada yang berhak, sedangkan mekanisme UP yaitu uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN. Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran negara. Pengeluaran negara tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA. Khusus pelaksanaan pengeluaran negara untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dapat melampaui alokasi dana gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dalam DIPA, sebelum dilakukan perubahan/revisi DIPA. KPPN selaku Kuasa BUN melaksanakan pencairan dana berdasarkan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPSPM atas nama KPA. Dalam pelaksanaan pencairan dana, KPPN memiliki tugas dan wewenang untuk menguji dan meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PPSPM.
PER : 21/PJ/2016 ::: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAKRoko Subagya
TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAK
TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAK
TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAK
TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAK
TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAK
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Pengeluaran negara yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran terdiri dari 2 mekanisme yaitu mekanisme pembayaran secara langsung (LS) dan mekanisme pembayaran melalui Uang Persediaan (UP). Mekanisme LS yaitu Pembayaran atas tagihan kepada Negara dilakukan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara kepada yang berhak, sedangkan mekanisme UP yaitu uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN. Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran negara. Pengeluaran negara tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA. Khusus pelaksanaan pengeluaran negara untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dapat melampaui alokasi dana gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dalam DIPA, sebelum dilakukan perubahan/revisi DIPA. KPPN selaku Kuasa BUN melaksanakan pencairan dana berdasarkan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPSPM atas nama KPA. Dalam pelaksanaan pencairan dana, KPPN memiliki tugas dan wewenang untuk menguji dan meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PPSPM.
PER : 21/PJ/2016 ::: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAKRoko Subagya
TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAK
TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAK
TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAK
TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAK
TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAK
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...Ahmad Abdul Haq
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi, petugas Kebersihan, dan Pramubakti
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
Bendaharawan memegang peranan pentung dalam mengurus uang pajak yang dipercayakan kepadanya. Seringkali kita salah intersepsi bahwa yang namanya kewajiban pajak itu berarti adalah kewajiban membayar. Padahal, dalam ketentuannya, yang dimaksud kewajiban pajak itu ada 3 yaitu kewajiban Menghitung, Membayar, dan Melapor sejumlah pajak yang memang harus terutang. Tak terkecuali jika hasil perhitungan itu nihil, kewajiban pajak tetap harus diolaksanakan, berarti kita harus lapor pajak dalam hal ini
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...Ahmad Abdul Haq
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi, petugas Kebersihan, dan Pramubakti
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
Bendaharawan memegang peranan pentung dalam mengurus uang pajak yang dipercayakan kepadanya. Seringkali kita salah intersepsi bahwa yang namanya kewajiban pajak itu berarti adalah kewajiban membayar. Padahal, dalam ketentuannya, yang dimaksud kewajiban pajak itu ada 3 yaitu kewajiban Menghitung, Membayar, dan Melapor sejumlah pajak yang memang harus terutang. Tak terkecuali jika hasil perhitungan itu nihil, kewajiban pajak tetap harus diolaksanakan, berarti kita harus lapor pajak dalam hal ini
bendaharawan pemerintah sangat berperan dalam melaksanakan berbagai macam kewajiban perpajakan yang diberikan. Terutama menyangkut PPh dan PPN, dalam hal ini PPh pasal 22, bendaharawan pemerintah dituntut untuk selalu fleksibel, apalagi ketika bertemu para rekanan yang melakukan transaksi penjualan terkait bendaharawan
bendaharawan pemerintah sangat berperan dalam melaksanakan berbagai macam kewajiban perpajakan yang diberikan. Terutama menyangkut PPh dan PPN, dalam hal ini PPh pasal 22, bendaharawan pemerintah dituntut untuk selalu fleksibel, apalagi ketika bertemu para rekanan yang melakukan transaksi penjualan terkait bendaharawan
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
IBO adalah singkatan dari Individual Business Owner, atau pemilik bisnis individu dalam MLM Amway. Dikenal juga dengan sebutan ABO (Amway Business Owner).
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
2. PrinsipPrinsip Dasar
2
1. Setiap keterlanjuran setoran/kelebihan Penerimaan
Negara dapat dimintakan pengembaliannya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(PP 45 tahun 2013)
2. Pengembalian Penerimaan Negara yang diterima pada
tahun anggaran berjalan membebani akun yang sama
dengan penerimaannya sebagai pengurang akun
bersangkutan (kontrapos)
3. Pengembalian Penerimaan Negara yang diterima pada
tahun anggaran lalu dikembalikan atas beban SiLPA.
(tidak dialokasikan dananya dalam DIPA)
3. Pengembalian
Penerimaan
Pengembalian
Penerimaan
SUBRKUN
KPPN
SUBRKUN
KPPN
RKUNRKUN
Tahun Anggaran
yang lalu
Tahun Anggaran
yang lalu
Tahun Anggaran
berjalan
Tahun Anggaran
berjalan
PER-53/PB/2013PER-53/PB/2013
PER-13/PB/2014PER-13/PB/2014
PER-36/PB/2013PER-36/PB/2013
SUBRKUN
KPPN
SUBRKUN
KPPN
RKUNRKUN
DASAR HUKUM PENGEMBALIANDASAR HUKUM PENGEMBALIANDASAR HUKUM PENGEMBALIANDASAR HUKUM PENGEMBALIAN
PER-69/PB/2010PER-69/PB/2010
PER-65/PB/2007PER-65/PB/2007
4. PA/KPA
SATKER
KPPN
(Seksi Bank)
KPPN
(Seksi Bank)
Permintaan
Pengembalian KPPN
(Seksi Vera)
KPPN
(Seksi Vera)
Dokumen
lengkap
Dokumen tidak
lengkap
SKTB
Masuk Kas
Negara
Tidak Masuk
Kas Negara
Kepala
KPPN
Dit. PKN cq
Subdit Rekening
Kas Negara
Dit. PKN cq
Subdit Rekening
Kas Negara SKP4
Kode Satker (999001), BA (999), Es.I (99), Akun
311212
Kode Satker (999001), BA (999), Es.I (99), Akun
311212
KPPN
JAKARTA II
KPPN
JAKARTA II
SP2D
SPM-PP
Surat Permintaan
Pengembalian,
SKTB
4
PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA TAHUN ANGGARAN LALU (BEBAN SILPA)
PER-69/PB/2010
Bukti setor,
SKP dan SPTJM
BO I
Rekening
Penerima
1 2
3
45
6
7
8
9
5. Satker KPPN
Mitra kerja
KPPN
Mitra kerja
Permintaan
Pengembalian
Dokumen
lengkap
Dokumen tidak
lengkap
SKTB
Masuk Kas
Negara
Tidak Masuk
Kas Negara
Dit. PKN cq
Subdit Rekening
Kas Negara
Dit. PKN cq
Subdit Rekening
Kas Negara SKP4
Kode Satker (440780), BA (999), Es.I (99), Akun
sesuai penerimaannya
Kode Satker (440780), BA (999), Es.I (99), Akun
sesuai penerimaannya
KPPN
JAKARTA II
KPPN
JAKARTA II
SP2D
SPM-PP
Surat Permintaan
Pengembalian,
SKTB & SKP4
5
Pengembalian Penerimaan PFK karena penerapan SPAN
(surat Dir PKN No. S-3668/PB.3/2015 tgl. 5 Mei 2015)
Bukti setor,
SKP dan SPTJM
BO I
Rekening
Penerima
1
2
3
4
5
6
7
8
6. Satker/Bank/
Pos Persepsi KPPN
Mitra kerja
KPPN
Mitra kerja
Permintaan
Pengembalian
Dokumen
lengkap
Dokumen tidak
lengkap
SKTB
Masuk Kas
Negara
Tidak Masuk
Kas Negara
SatkerSatker SKP4
KPPN KPHKPPN KPH
SP2D
SPM-PP
SKTB &
SKP4
Pengembalian Penerimaan Valas (tahun berjalan)
(surat Dirjen PBN No. S-2840/PB/2015 tgl. 9 April 2015)
Bukti setor,
SKP dan SPTJM
BI
Rekening
Penerima
KPPN
Mitra kerja
KPPN
Mitra kerja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7. Pengembalian Penerimaan Valas (tahun lalu)
(surat Dir PKN No. S-3271/PB.3/2015 tgl. 22 April 2015)
Satker/Bank/
Pos Persepsi KPPN
Mitra kerja
KPPN
Mitra kerja
Permintaan
Pengembalian
Dokumen
lengkap
Dokumen tidak
lengkap
SKTB
Masuk Kas
Negara
Tidak Masuk
Kas Negara
Dit. PKN cq
Subdit Rekening
Kas Negara
Dit. PKN cq
Subdit Rekening
Kas Negara
SKP4
KPPN KPHKPPN KPH
SP2D
SPM-PP
Surat Permintaan
Pengembalian,
SKTB & SKP4
Bukti setor,
SKP dan SPTJM
BI
Rekening
Penerima
1
2
3
4
5
6
7
8