Penyuluhan pertanian di Indonesia mengalami modernisasi sejak tahun 2006. UU No. 16/2006 memperkenalkan penyuluh swadaya dan swasta selain penyuluh pemerintah. Namun, UU No. 23/2014 dianggap dapat mengancam kemajuan penyuluhan. Untuk itu, diperlukan rancangan modernisasi penyuluhan ke depan yang lebih partisipatif, berbasis masyarakat, dan melibatkan berbagai pihak.